Translate 2 ur Languages

Rabu, 08 Desember 2010

KAB.TUBAN-Jika Itu Mudah, Jangan Dipersulit (Refleksi Seorang Mantan)

Oleh : Trawoco Hk.*
Pasca pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban ke KPUK Tuban yang berakhir tanggal 24 Nopember pukul 16.00 WIB lalu, setidaknya mampu menjawab pertanyaan awal tentang siapa-siapa yang jadi maju dan siapa-siapa yang akhirnya harus tersingkir dibabak pendahuluan.
Meski demikian, 6 pasang calon yang saat ini telah mendaftar dan bahkan dinyatakan lolos tes kesehatan oleh KPUK Tuban pun belum tentu akan definitive sebagai peserta Pemilukada. Sebab masih ada satu tahap lagi yang harus diselesaikan, yakni verifikasi berkas calon/pasangan calon.
Pada tahap verifikasi berkas, KPUK akan meneliti setiap lembar berkas persyaratan yang dikirim oleh masing-masing pasangan calon. Mulai dari kebenaran cara pengisian, kebenaran administrasi, kebenaran legalitas (baca: keabsahan) serta kelengkapannya.
Jika pada tahap verifikasi pertama, terdapat berkas calon yang dinyatakan belum lengkap, belum syah, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan dinilai belum sempurna, Undang-undang 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan KPU 13/2010 tentang pendaftaran calon masih memberikan ruang dan kesempatan bagi para pasangan calon untuk melengkapi, memperbaiki bahkan mengajukan calon/pasangan calon baru.
Pada tahap verifikasi berkas inilah biasanya (menurut pengalaman saya pribadi) “konflik” antara calon/pasangan calon dengan KPUK mulai muncul. Hal tersebut disebabkan perbedaan tafsir (tentang keabsahan, kebenaran, kelengkapan administrasi) antara KPUK dengan calon/pasangan calon.
Untuk itu, sejak awal harus dibangun kesepahaman (baca: tafsir) antara KPUK dengan pasangan calon mengenai standar ukuran (parameter) baik itu yang menyangkut keabsahan berkas, kebenaran, kelengkapan serta hal-hal lain yang terkait dengan administrasi persyaratan calon/pasangan calon, termasuk tata cara pengisian bahkan sampai titik komanya. Semuanya harus jelas.
Ini penting dilakukan agar tidak ada pasangan calon yang dinyatakan gugur hanya gara-gara soal sepele, misalnya ada berkas yang belum ditandatangani, atau ada berkas yang cara pengisiannya salah.
Lucu kan, seandainya ada pasangan calon yang gugur hanya gara-gara salah ngisi formulir, formulirnya hilang/ ketlingsut atau lupa menempelkan meterai? Padahal disisi lain, calon tersebut sudah mengeluarkan biaya miliaran rupiah.
Saya ingatkan, meski terkesan sepele, hal tersebut mungkin dan bisa saja terjadi. Ini politik bung, hal kecil bisa menjadi besar. Para lawan akan berusaha menjatuhkan dengan cara apapun termasuk lewat hal-hal yang dipandang sepele.
Mengingat pentingnya tahap verifikasi berkas, saya sarankan kepada para pasangan calon agar menjalin komunikasi (baca: konsultasi) seintensif mungkin dengan KPUK khususnya tentang cara pengisian formulir, standar keabsahan serta kelengkapannya.
Dan KPUK, sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilukada, wajib hukumnya menjawab setiap pertanyaan (baca: menjawab konsultasi para pihak) secara tegas, lugas dan gamblang sesuai peraturan yang berlaku. Dalam memberikan jawaban, KPUK dilarang plin-plan, terkesan ragu-ragu atau bahkan ambigu.
Sebab hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan para calon atau lebih parah lagi menimbulkan tafsir ganda. Sikap plin-plan, terkesan ragu dan ambigu KPUK sangatlah berbahaya. Sebab ini menyangkut soal kepastian hukum dan aturan main.
Untuk itu, sebelum memberikan penjelasan keluar, secara internal, KPUK harus menyamakan tafsir atas setiap ayat dan pasal yang terdapat dalam Undang-undang, peraturan, surat edaran atau juknis yang ada.
Jangan sampai terjadi, antar anggota KPUK sendiri terjadi beda tafsir, ini runyam. Disisi lain, KPUK dapat menunjuk salah satu anggotanya (biasanya ketua), untuk menjawab setiap konsultasi para pihak. Jadi jawaban berasal dari satu pintu.
Sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilukada, KPUK harus bersikap terbuka, transparan dan akuntabel. Sebab hal tersebut merupakan azas kerja yang harus ditaati.
Menurut catatan Pemilukada di beberapa daerah, salah satu potensi yang dapat menimbulkan kerawanan Pemilukada adalah ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyelenggara maupun pelaksananya, dalam hal ini KPU beserta jajarannya.
Kita semua, sebagai warga Tuban, tentu tidak ingin peristiwa rusuh Pilkada 2006 lalu terjadi lagi. Sebab, hal tersebut merupakan catatan kelam tragedi demokrasi di Republik ini.
Cukup sekali itu saja. Mari kita belajar mengambil hikmahnya. Demokrasi tidak memberi tempat bagi segala bentuk anarkisme.
Untuk itu,
Kepada KPUK Tuban beserta jajarannya,
Kepada para pasangan calon termasuk pendukungnya; juga
Kepada semua pihak yang terkait,
Belajarlah dari pengalaman Pilkada 2006, ambil hikmah dan pelajaran berharganya. Pertahankan yang baik dan tinggalkan yang kurang baik.
Kalau sesuatu itu mudah jangan dipersulit, yang seharusnya terbuka jangan ditutupi, dan kalau memang terlarang, jangan sekali-kali dilanggar.
Sekali lagi, Demokrasi tidak memberi tempat bagi segala bentuk anarkhisme.
Selamat bertarung dan meraih kemenangan dengan indah dan sportif. Wassalam.

*) Penulis adalah Pemimpin Umum sebuah situs berita di kabupaten Tuban/
Anggota KPU Tuban periode 2003-2009

KAB.TUBAN-Jika Terbelah, Golkar Tuban Sulit Menang

Untuk pemenangan Pemilukada di Tuban Partai Golkar harus bersatu. Residu akibat perselisihan politik dan puncaknya pada konvensi pemilihan calon bupati harus segera dicari jalan keluarnya. “Saya tahu persis tentang residu akibat pengambilan keputusan DPP tentang dipilihnya Kristiawan dan Haeny Relawati. Ada bagian yang selama ini saya lihat kurang kompak,” kata Ketua Pemenangan Pemilu partai Golkar Jawa Timur, Drs.Tomo Budi Harsoyo Msi, yang mengawal terpilihnya calon bupati Tuban itu.

Untuk inilah DPD Golkar Tuban, bila menginginkan menang dalam pemilihan bupati harus langsung melakukan komunikasi vertical dan harisontal. “Satu suara harus dijaga dan jangan sampai lepas,” kata Tomo yang mengikuti survey 5 calon Golkar dalam meneliti dan menghitung tingkat popularitas serta elektabiltas terpilihnya Kristiawan dan Haeny Relawati.

Golkar Tuban sempat terbelah menjadi 3 kubu, yakni; kubu Haeny, kubu Marwan- Bambang Sutikno serta kubu sayap Golkar, SOKSI. Disinyalir, terpentalnya Warsito dan Imam Tarmudji dari penjaringan calon Bupati oleh DPP Golkar juga berpotensi menambah retaknya barisan partai beringin tersebut.

Plt. Ketua SOKSI Tuban, H. Hamdani yang berangkat sendiri ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati juga merasa kecewa dengan sikap DPP dan DPD Golkar yang tidak menghargai kader seniornya. “Sistem partai Golkar perlu direhab total. Kader senior kalah dengan kader baru kemarin,” ujarnya serius.

Sikap kecewa juga diperlihatkan Marwan, sehingga ia dan timnya menurut rencana akan maju sendiri dalam pemilihan bupati Tuban. Bahkan Bambang Sutigno yang juga merintis dalam pencalonan bupati ini sudah punya rencana untuk menggandeng beberapa partai.
“Karena itulah saya minta Bu Haeny sebagai ketua DPD Golkar Tuban segera melakukan komunikasi politik dengan kader. Harus bersatu, kalau tidak, sulit kita memenangkan Pemilukada 1 Maret 2011 itu,” kata Tomo yang juga mengimbau agar Golkar kembali satu.
Para calon tadi, menurut Tomo, harus diakui punya basis massa sendiri-sendiri. Ia melihat elemen Golkar di Tuban selama ini ada di basis pendidikan, desa-desa dengan kepala desa dan eks kepala desanya, nelayan serta lainnya. Dan ini Nampak sekali dikuasai oleh para kader-kader Golkar tadi.

“Karena itu saya wanti-wanti agar ini diperhatikan, dan saya tegaskan agar kader Golkar ikut mengamankan keputusan DPP tadi, dan kembali bersatu dan merapatkan barisan kalau ingin menang,” tambahnya.

Kabupaten Tuban punya pengalaman pahit ketika terjadi gerakan anarkis pada Pilkada tahun 2006 yang lalu. Karena itu sejak awal ia minta agar Golkar di Tuban punya Tim advokasi yang handal yang mempersiapkan menggugat bila ada pelanggaran dan siap digugat ketika Golkar dituduh melanggar.

KAB.TUBAN-HR. Mohamad Farid SH : Jadi Bupati Harus Pintar


Mantan Bupati Lamongan (1989-2000), HR Mohamad Faried SH, menyebut kota-kota di Pantura termasuk Lamongan, Tuban, Gresik dan Bojonegoro, saat ini kelihatan maju, namun ada beberapa hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang terabaikan. Bagaimana sarannya kepada bupati baru dan calon bupati, berikut ini wawancara dengan Faried yang kini jadi pengusaha perjalanan haji/umrah ini kantornya yang baru Jalan Jemur Andayani, Surabaya :

Sebagai mantan bupati dua periode, Anda melihat bagaimana Lamongan saat ini?
Lamongan ada kemajuan namun bagaimana mampu mensejahterakan rakyatnya ini yang harus dilihat. Di Lamongan SDM-nya jadi unggulan. Etos kerja penduduknya jadi modal utama untuk menggerakkan mereka terutama sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Begitu mereka diberi umpan maka kerjanya luar biasa, karena itu petani di desa-desa banyak yang makmur. Ini bisa dilihat rumah-rumah mereka dan ternak di kandangnya.

Sebagai kota dagang dan jasa, Lamongan sudah menuju ke arah sana. Tapi apakah ini punya impact kepada rakyat di sini memang perlu diuji dulu.

Sebagai kota pelabuhan, Lamongan memang punya nilai plus, tetapi apakah pelabuhan ini bisa maksimal seperti yang direncanakan presiden BJ Habibie, masyarakat bisnis yang bisa menjawabnya.

Dari peningkatan jumlah penduduk yang lebih dari 2 juta, apakah indikasi Lamongan lebih maju bisa dilihat?

Jumlah penduduk yang meningkat dalam kurun waktu 10 tahun memang boleh dibilang Lamongan ada kemajuan. Mungkin Lamongan yang diarahkan menjadi kota jasa atau pelabuhan bahkan sebagaian kawasan industri, berarti penyerapan tenaga kerja di sini, bagus. Tapi sebagai penyerap tenaga kerja mestinya tidak boleh mengurangi kesejahteraan warga setempat.

Memang, warga Tuban dan sekitarnya banyak borong kerja di Lamongan dan ternyata penyerapannya sebagian di sektor pertanian. Kalaupun ada di industri mungkin pabrik rokok atau industri lainnya.

Bagaimana dengan anggaran pendapatan dan belanjanya?

Di sinilah sekarang yang jadi tolok ukurnya. PAD-nya meningkat enggak? Belanja daerahnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, enggak. Kabarnya APBD Lamongan tahun 2010 defisit Rp 60 miliar, lah kalau ini benar, maka kasihan bupati baru yang menggantikan bupati lama. Pak Hambali sebagai bupati baru tentu pusing tujuh keliling, karena itu harus dicermati di mana minusnya anggaran itu.

Misalnya saja kalau anggarannya sebagian dipakai untuk memajukan sepakbola (Persela) yang konon puluhan miliar, maka ini harus ditinjau ulang. Apa azas manfaatnya, apakah dengan terkenalnya Persela membuat pendapatan asli daerah (PAD) meningkat drastis? Atau apakah sepakbola di sini maju dengan ditandainya pemain asli Lamongan bisa masuk PSSI, kan tidak. Yang maju kan pemain asing yang kita bayar mahal.

Apa saran Anda dengan munculnya bupati baru atau calon bupati di tempat lain?
Ya itulah, saya selalu didatangi atau minimal ditelpon para calon bupati yang ikut Pemilukada yang bertanya bagaimana memajukan daerah tingkat II dengan kemampuan yang ada saat ini.

Saya selalu menyarankan pelajarilah dulu wilayah yang hendak dipimpinnya. Jadi jangan hanya asal mencalonkan diri tetapi idak tahu apa-apa, terutama bagaiamana memanage sebuah wilayah dengan biriokrasinya.

Saya juga minta agar partai yang mengusungnya juga melihat visi dan misi yang akan diusung sang calon. Bisa enggak calon ini memimpin atau menjadi manager sebuah wilayah. Karena itu, bagaimanapun peran DPRD sangat penting karena sebagai alat kontrol adalah para wakil rakyat ini. Idealnya beliau-beliau itu lebih pintar dari eksekutif, dan di negara maju justru senatornya yang jago-jago.

Seperti bagaimana ketika bupati menyodorkan RAPBD, dewan harus mencermatinya dengan baik dan seksama. Katakanlah belum piawai, maka anggota dewan bisa mencari tim ahli untuk membahasnya atau dewan pakar partai pasti banyak jumlahnya.

Jadi bagaimana yang ideal untuk para calon bupati?

Sebaiknya adalah orang yang berpengalaman dalam birokrasi atau minimal dia adalah organisator, manager yang baik dan tahu itung-itungan anggaran. Okelah misalnya mereka dari partai, tetapi dia harus paham managemen pemerintahan dan managemen keuangan. Kalau tidak paham, maka beliau ini harus didampingi ahlinya dan ini penting agar tidak dibujuki (dikibuli) oleh stafnya (kepala dinas bagian).

Demikian juga ketika dia dihadang di DPRD, maka ia harus berani mempertahankan argumennya dalam artian itung-itungan yang bener. Kalau eksekutifnya ngalah terus dewannya yang kuat, tidak baik.
Apalagi bila eksekutifnya lebih pandai, maka dewannya akan jadi tukang stempel. Ini juga tidak boleh. Pemerintahan yang baik adalah dua-duanya sama kuat dan sama-sama kritis.

Dewan jangan sampai kalah dengan bupati artinya bahwa fungsi pengontrol yang melekat sebagai wakilnya rakyat harus betul-betul berfungsi.

Misalnya bupatinya mengambil anggaran sangat besar untuk infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kantor dan fasilitas kota, maka dewan harus kritis apakah manfaat bagi kesejahteraan rakyat bisa dirasakan.

Infrastruktur yang menghabiskan dana puluhan bahkan ratusan miliar harus mampu mengembalikan modal sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten. Kantor pelayanan yang megah harus mampu memberikan pelayanan lebih kepada rakyatnya dan harus juga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Jangan hanya berpikir proyek besar nanti untung besar saja karena semua amalannya dicatat dalam ‘sejarah’ buku APBD yang bisa diperiksa oleh KPK dan malaikat

KAB.TUBAN-Draft Usulan RAPBD 2010 Pun Segera Disyahkan

DPRD Tuban tak berkutik atas Draft usulan RAPBD 2010 yang disampaikan eksekutif. Seluruh usulan RAPBD langsung mendapatkan persetujuan tanpa ada yang dirubah sama sekali. “DPRD memang dianggap tidak ada, sepertinya kita ini sudah tidak berguna. Percuma kita bahas RAPBD, tapi, hasilnya tidak ada,” tegas Ketua Fraksi PDIP, Karjo, kemarin.
Dikatakan, sebagian besar anggota dewan, baik yang masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) maupun lainnya, nuansa membela eksekutif sangatlah kuat, sehingga anggota dewan yang mengusulkan di luar usulan eksekutif selalu kalah suara jika divoting. “Itulah kenyataannya, kita yang ingin ada perubahan selalu kalah suara,” timpal Wakil Ketua DPRD, Teguh Prabowo atau yang akrab dipanggil Cong Ping..
Pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti mengapa banyak anggota dewan yang cenderung membela eksekutif. Padahal banyak usulan eksekutif dalam draf APBD yang tidak masuk akal dan tidak berpihak pada rakyat. “Ini yang harus diwaspadai semua elemen masyarakat, mengapa mereka cenderung tunduk pada eksekutif,” tambah mantan Ketua PDIP Tuban itu.
Aroma ketidakberesan dalam pembahasan RAPBD 2010 selama 12 hari sangat kuat. Sehingga, saat sidang paripurna penetapan RAPBD 2010 menjadi APBD 2010 ada tiga fraksi yang tidak ikut dalan paripurna tersebut. “Itu bentuk protes kami terhadap Ketua DPRD Tuban, Kristiawan yang cenderung membela ekseskutif dalam pembahasan RAPBD,” sela Wakil Ketua DPRD Tuban, Sa’dun Na’im.
Tiga fraksi yang melakukan baikot paripurna penetapan RAPBD menjadi APBD itu yakni, fraksi PKB, fraksi PDIP dan fraksi Gerindra. Meski ada tiga fraksi yang membaikot, namun, penetapan APBD 2010 dianggap sah, karena sudah sesuai dengan aturan main. “Tidak perlu ada yang dipermasalahkan, semua sudah sesuai prosedur,” jelas Ketua DPRD Tuban, Kristiawan.
Dengan disyahkannya APBD 2010, Rabu (17/3), selanjutnya akan langsung dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan dalam waktu dekat hasil evaluasi sudah bisa diterima DPRD, sehingga APBD itu langsung bisa diberlakukan. “Memang sudah telat, karena berbagai masalah, sehingga, penetapan APBD 2010 agak terlambat,” tambah politisi dari Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB, Imron Chudlori menjelaskan, pembahasan RAPBD 2010 hanya akal-akalan saja. Setiap usulan dari DPRD selalu ditolak. “Jangankan merubah anggaran, merubah titik dan koma saja tidak bisa. Saya sendiri juga heran, dan yang lebih mengherankan, ternyata sejumlah anggota dewan juga ikut memback-up eksekutif,” tandas Imron.
Pihaknya menduga, telah terjadi permainan dalam penetapan APBD ini
untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Tuban 2011 mendatang. “Kita menduga kuat, semua ini diloloskan untuk kepentingan Pemilukada2011. Aturannya kan butuh waktu 3 bulan untuk membahas APBD, tapi di Tuban hanya 12 hari,” ungkapnya heran.
Ditambahkan, beberapa item janggal dalam APBD 2010 yang disahkan itu antara lain dana penggantian kios Terminal Wisata Baru senilai Rp 5,729 miliar. “Ini mestinya tanggung jawab investor, bukan APBD,” tegas Imron.
Selain itu, yang tidak masuk akal lagi adalah biaya pembangunan mushola di Pemkab Tuban senilai Rp 1 miliar. “Alasannya di sana mushola sudah tidak cukup. Padahal, lokasi itu sangat dekat dengan Masjid Agung Tuban. Jadi jelas ini hanya akal-akalan saja,”lanjutnya.
Hal lain yang dipersoalkan adalah target PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Tahun 2010 yang hanya Rp 84,1 miliar. Padahal, 2009 saja PAD Tuban
senilai RP 102 miliar. Atau mengalami banyak penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja Pemkab juga semakin amburadul. “Selain itu, dana sosial untuk 2010 senilai Rp 17 miliar dan dana tak terduga sebesar Rp 27 miliar yang dianggarkan juga sangat tidak masuk karena tidak disebutkan maksud pemanfaatannya,” ungkapnya.
Dan menurutnya, secara global pada 2010 kabupaten Tuban mengalami
Devisit anggaran. Dimana, biaya belanja secara total senilai Rp 980
miliar sedangkan uang pendapatan hanya Rp 824 miliar. Atau devisit
sebanyak Rp 170 miliar. “Karena itu, kami menolak pengesahan APBD ini.
Dan kita akan berkoordinasi dengan gubernur dan biro hukum Pemprov
Jatim agar tidak menyetujui pengesahan APBD yang sangat dipaksanakan
dan tidak pro rakyat tersebut,” terang politisi dari PKB itu

KAB.TUBAN-2011 Tuban Terancam Tak Dapat Retribusi ABT

Dikhawatirkan pada 2011 ini Kabupaten Tuban tidak mendapatkan tambahan PAD dari retribusi air bawah tanah (ABT) dan bagi hasil pajak tanah. Kekhawatiran ini disebabkan karena dua Raperda itu termasuk dalam 12 Raperda yang pembahasannya hingga kini masih terkatung-katung.
Padahal, jika kedua raperda itu tidak segera diputuskan menjadi Perda pada 2010 ini dipastikan Pemkab Tuban pada 2011 tidak akan lagi mendapatkan pemasukan dari retribusi dan pajak tersebut. “Kalau ini tidak segera diputus, pemasukan dari dua sumber itu bakal tidak bisa didapat pada tahun depan,” terang Wakil Ketua DPRD Tuban, Sa’dun Na’im, Rabu (8/12).
Sebelumnya, lanjut politisi asal PKB itu, retribusi ABT menjadi kewenangan Pemrov Jatim dan kewenangan itu bakal diserahkan ke daerah, asal daerah itu sudah memiliki perda yang mengatur masalah itu.
Begitu juga soal bagi hasil pajak tanah yang semua menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diserahkan ke daerah. “Kalau kewenangan itu sudah ditangani daerah, pendapatan dari sektor itu akan semakin tinggi dibanding sebelumnya,” tandas Na’im.
Namun, sayangnya, saat 12 Raperda termasuk dua Raperda yang penting guna menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban itu belum bisa disahkan, meski pembahasannya sudah tuntas. “Saat paripurna pengesahan tidak memenuhi quorum, akhirnya ya ditunda,” papar Na’im.
Pihaknya juga belum tahu kapan bakal diagendakan kembali paripurna pengesahan 12 raperda itu. Semestinya, sertelah 12 raperda itu disahkan, DPRD akan segera membahas RAPBD 2011 yang juga sangat mendesak. “Meski sekarang ini anggota dewan juga sibuk untuk Pemilukada, tapi kami akan tetap berupaya agar 12 raperda itu segera tuntas, sehingga pada 2011 Tuban tidak kehilangan sumber pendapatan tersebut,” tandas Na’im.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto. Soal 12 raperda itu memang penting, namun kini yang lebih penting adalah pembahasan RAPBD 2011. Sehingga, pihaknya akan lebih mendahulukan pembahasan RAPBD 2011. “Kalau RAPBD 2011 sudah tuntas kami akan memikirkan 12 raperda itu,” terang Agung.
Kedua belas raperda itu diantaranya, pajak daerah, retribusi pertambangan, retribusi parkir tempat khusus, ijin mendirikan bangunan, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi tempat pelelangan, ijin gangguan dan ijin siaran.
Informasi yang berkembang di parlemen Tuban, pengesahan 12 raperda yang tidak memenuhi quorum saat digelar sidang paripurna beberapa waktu lalu sebagai bukti jika kekuatan Bupati Heany dengan Partai Golkar sudah tidak solid lagi.
Hal tersebut terkait dengan keluarnya sejumlah partai yang selama ini sebagai pendukung utama pemerintahan Heany. Sudah bukan rahasia lagi, Partai Golkar dan Bupati Heany, satu barisan dengan PAN, PPP dan Demokrat serta beberapa partai kecil lainnya.
Namun kini, partai-partai pendukung Heany selama ini sudah tidak sejalan lagi. PAN, PKNU, Demokrat sudah tidak lagi satu kata dengan Bupati Heany, karena bersama Demokrat mendukung cabup Setiadjit. “Pada awalnya, apa yang diingini Bupati Heany dan Golkar pasti akan didukung mayoritas anggota DPRD. Dan kita tetap terkalahkan, walau apa yang kita sampaikan itu untuk kepentingan umum dan sangat dibutuhkan,” tandas salah satu anggota DPRD Tuban, Fahmi Fikroni.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Tuban Jony Martoyo menjelaskan, soal pengesahan 12 Raperda, sepenuhnya berada di tangan parlemen. Eksekutif sudah melakukan mekanisme sesuai dengan aturan. “Kan pengesahannya di dewan, eksekutif tidak bisa jalan sendiri. Raperda itu kan untuk kepentingan rakyat Tuban secara keseluruhan,” terang Jony

KAB.TUBAN-TPPI dan CV. Antarlangit Bangun Perumahan Cyber

TPPI bekerjasama dengan CV.Antar Langit berhasil membangun perumahan cyber bagi karyawannya. Sejak 5 Desember, perumahan karyawan TPPI telah dilengkapi internet hotspot dengan covered hingga di dalam rumah, yang mana seluruh penghuni perumahan bisa online di dunia maya dengan menggunakan notebook baik di dalam maupun diluar ruangan.
Menurut Isnain Ardiansyah, General Affair TPPI, tujuan dibangunnya jaringan wifi di perumahan TPPI adalah, agar warga perumahan tidak ketinggalan informasi yang kian deras. Anak SD saja hampir tiap hari mendapat tugas yang harus di cari di internet. “Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Untuk itu kami bekerjasama dengan CV. Antarlangit, bekerjasama membangun jaringan internet untuk perumahan karyawan kami. Ini kami lakukan untuk mewujudkan planning dari TPPI pusat,” tandasnya.
Henry, selaku perwakilan dari antarlangit menambahkan bahwa pengerjaan project ini tidak menemui kendala berarti. “Kami sudah berpengalaman membangun jaringan wifi di hotel, resort, perumahan, kampung cyber dll. Memang ada sedikit kendala yang diakibatkan tingginya interfensi freq wifi di Tuban. Namun dengan pengalaman kami menghubungkan berbagai jaringan wifi hingga jarak puluhan km, hal tersebut bukan suatu masalah serius. Pengerjaan sesuai dengan activity plan yang telah kami buat,” ujarnya.
Jaringan ini nantinya juga bisa dikembangkan ke arah keamanan yaitu CCTV yang mana bisa membantu petugas keamanan untuk memantau keadaan di sekeliling perumahan TPPI tanpa harus banyak investasi membangun jaringan baru.
Kedepan CV. Antar Langit juga akan membangun jaringan metronet di luar kota Tuban. Rencananya, proyek tersebut bekerjasama dengan salah satu department pemerintahan untuk menghubungan jaringan CCTV agar semua lalulintas dapat terpantau di pusat.
Ditanya apakah antarlangit yang berkantor di JL.Hayam Wuruk No.24 Tuban ini bersedia jika ada perumahan lain di Tuban yang mengajak bekerjasama mewujudkan kampung atau perumahan cyber? Henry menyambut gembira tantangan tersebut.
Menurutnya, Antar Langit, selaku perusahaan yang bergerak dibidang IT, sangat berpengalaman dalam segala macam pekerjaan. “Untuk itu, kami siap saja kapan keahlian dan tenaga kami dibutuhkan,” ujar pria yang juga sebagai komunikasi manajer tersebut.

KAB.TUBAN-‘Perampasan’ BBM di Servis Motor, Melanggar Hak Konsumen


Kebiasaan buruk jasa servis motor memanfaatkan BBM dari tangki pemakai jasa bisa dikategorikan merampas hak konsumen. Belum ada main dealer atau distributor utama pemegang merek yang mampu mencari solusi kebiasaan yang merugikan konsumen ini.
Para pemegang waralaba servis Honda (AHASS) atau servis Yamaha, juga tidak memperhatikan hal yang sebenarnya melanggar hak ini karena tidak ada aturan baku dari pemegang franchise (waralaba). Sementara pemakai jasa (konsumen) kurang menyadari bensinnya berkurang banyak dan baru mengeluh setelah motornya keluar dari ruang servis.
‘Perampasan’ BBM ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan berada di depan mata konsumen. Namun karena tidak berdaya, konsumen diam saja dan seperti belum ada yang memulai protes.
“Tapi saya rasakan lama-lama ini nggak fair. Operator servisnya dengan seenaknya buka kran bensin ditumpahkan untuk bersihkan mesin atau kaburator. Mestinya bensin untuk membersihkan ‘kan dari penjual jasa,” kata Sutomo, salah seorang PNS golongan II di Tuban.
Ia menyebut BBM sekarang ini mahal, 1 liter Rp 4.500 dan sebentar lagi naik, kenapa ini dibebankan kepada konsumen. Sehingga ia merasa terbebani apalagi ketika motor keluar dari servis tangki bensinnya berkurang atau kadang habis sama sekali. “Kalau mau adil ya dibebankan di ongkos servis aja,” tambahnya.
Memang, kelihatannya masalah ini sederhana tetapi kalau dihitung secara matematis katakanlah ada sekitar 20 tempat servis AHASS tiap bengkel sehari melayani 30 motor maka ada motor diservis. Kalau bensin yang diambil harganya Rp 4.500 per liter, maka BBM yang ‘dirampas; nilainya Rp 2.700.000. Kalau sebulan dikalikan 30 hari maka hampir Rp 71 juta. Ini belum servis merek lainnya.
Pemegang waralaba Yamaha di kawasan Karah Surabaya, Basyir misalnya, saat dikonfirmasi masalah ini mengatakan ketika dia belum punya usaha ini merasa dirugikan bengkel. Tetapi ketika ia jadi pengusaha servis motor ia melihat ada kesepakatan tak tertulis antara penjual jasa dan pemakai jasa bahwa bensin boleh diambil sesukanya.
“Mereka tidak protes, itu masalahnya. Kami memang pernah usul ke main dealer bagaimana kalau bensin disediakan bengkel, namun mereka menyerahkan ke kita. Tetapi tarif standar waralaba, tidak boleh dinaikkan. Jadi ya kami pura-pura gak tahu aja,” tambahnya sambil menyebut saingannya AHASS juga melakukan
hal yang sama.
Pengusaha AHASS di sekitar Rungkut Surabaya yang dikonfirmasi masalah ini tidak mau berkomentar karena ini tidak menjadi masalah besar dan belum ada komplain dari pelanggannya.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Jatim, Parlindungan Sitorus SH, yang
ditanya masalah ini menegaskan bahwa ‘penjarahan’ BBM ini harus dihentikan karena secara sadar atau tidak, hal ini mengambil hak konsumen.
Pihaknya akan meneruskan masalah ini kepada pemilik waralaba dan harus mengambil sikap win-win solution. “Konsumen tidak keberatan bila biayanya ditambah, dan akan merasa bensinnya tidak berkurang dan tidak mengganggu motornya karena kehabisan BBM, justeru setelah diservis” tegasnya

KAB.TUBAN-PAC PDI Perjuangan Bentuk Tim Investigasi

Sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP mencurigai adanya ketidakberesan proses penjaringan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang digelar beberapa waktu lalu yang dilakukan oknum pengurus DPC PDIP Tuban.
Bukan hanya itu saja, pendaftaran cabup-cawabup yang dilakukan DPC PDIP Tuban juga menambah besarnya api curiga di kalangan PAC terhadap DPC PDIP Tuban. “Kami sepakat membentuk tim investigasi terhadap proses penjaringan cabup-cawabup,” tandas Ketua PAC Singgahan, Mahfudz, Sabtu (4/12).
Ditambahkan Mahfudz, pihaknya bersama 14 PAC telah melakukan rapat di Montong dan menyepakati beberapa hal terkait dengan masalah tersebut. Bahkan, kini mereka sudah mulai mengumpulkan informasi dan bukti atas adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum pengurus DPC PDIP dalam proses penjaringan hingga pendaftaran cabup-cawabup ke KPUD.
Tim investigasi itu selain beranggotakan PAC juga melibatkan sejumlah kader. Gerakan ini sebagai upaya PAC PDIP dan kader untuk mengembalikan citra PDIP sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Bupati Heany. “Sekarang ini PDIP malah disodor-sodorkan ke Golkar dan Heany, sehingga, komunikasi politik dengan partai lain sejak 2001 lalu buyar dan partai-partai sudah tidak percaya lagi dengan PDIP,” terang salah seorang kader senior PDIP Tuban.
Menurut sejumlah PAC, DPC PDIP telah secara terang-terangan melanggar SK 005/TAP/DPP/VIII/2010 tentang penjaringan calon kepala daerah. Saat rakercabsus penjaringan cabup-cawabup yang seharusnya ada agenda penyampaian pandangan umum PAC dan pemilihan sehingga dari kandidat cabup-cawabup yang telah menyampaikan visi misi bisa diketahui siapa yang paling layak diusung PDIP sebagai cabup-cawabup.
“Kan waktu rakercababsus tidak ada agenda itu. Bahkan, saat peserta menanyakan masalah itu langsung dipotong pimpinan sidang,” tandas sejumlah PAC usai melakukan rapat di Montong.
Akibat dari ketidakberesan proses penjaringan yang melanggar SK 005, berkas penjaringan yang telah dikirim ke DPP dikembalikan lagi ke DPC. Namun, dengan alasan mepetnya waktu akhirnya DPC nekat mendaftarkan cabup-cawabup tanpa disertai rekomendasi dari DPP PDIP. “Padahal rekomendasi dari DPP PDIP itu sebuah keharusan bagi cabup-cawabup yang diusung PDIP. Dan yang berhak menentukan cabup-cawabup itu DPP PDIP, DPC PDIP hanya sebatas mendaftarkan saja, bukan sebagai penentu,” tandas Ketua PAC PDIP lainnya.
Informasi yang berkembang dikalangan PAC maupun kader PDIP lainnya, ada hal yang lebih parah lagi, pelanggaran SK DPP PDIP 005 itu merupakan sekenario besar untuk menghancurkan PDIP pada Pemilukada 2011. Targetnya, sudah bisa ditebak, yakni, jago yang diusung PDIP kalah.
“Sebetulnya pasca 2006, PDIP semakin solid, tapi, karena ada oknum pengurus yang bisa dibeli pihak lain, akhirnya PDIP sengaja diselewengkan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, PDIP harus dikembalikan sebagai partai perjuangan, bukan partai mencari keuntungan pribadi oknum pengurus,” tambah seorang kader senior lainnya.
Kader senior itu juga memastikan jika rekom dari DPP PDIP terkait pencalonan cabup-cawabup Tuban belum turun. Sebab, menjelang berakhirnya masa pendaftaran cabup-cawabup (30/11) beberapa waktu lalu dia sempat dihubungi Hasto, pengurus DPP PDIP yang juga ketua penjaringan calon kepala daerah se Indonesia tentang kondisi umum politik di Tuban serta kondisi PDIP Tuban sendiri.
Dalam kesempatan itu Hasto juga menyatakan jika DPP PDIP belum menurunkan rekomendasi. “Tapi, masalah Tuban sudah diserahkan ke Sekjen PDIP, karena dia (Hasto) berangkat ke Kamboja bersama Ketua Umum PDIP Megawati,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Tuban, Kardjo membenarkan jika DPP PDIP tidak memberikan rekomendasi kepada cabup-cawabup untuk Pemilukada 2011 Tuban. Sebab, kondisinya tidak memungkinkan. “DPP PDIP menyerahkan soal Tuban itu kepada DPD PDIP Jawa Timur,” ujar Kardjo.
Setelah melaui berbagai pertimbangan akhirnya, DPC PDIP Tuban mencalonkan Muhammad Anwar (Ketua LP2NU Tuban) sebagai cabup dan Tulus Setya Utama (Bendaharan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur yang juga Kades Bandungrejo, Kecamatan Plumpang) sebagai cawabup.
Terpisah, ketua PAC PDIP kecamatan Merakurak, Ramuji, menyatakan bahwa sebenarnya pihaknya tidak mempermasalahkan siapa yang diusung, karena hal tersebut merupakan wewenang partai. Hanya dia mempertanyakan apakah dalam pengusungan pasangan calon tersebut sudah menggunakan aturan main yang ada. “Siapapun yang telah diputuskan partai, tentu akan kami dukung, sepanjang telah melalui mekanisme yang berlaku,” pungkasnya

KAB.TUBAN-Putri Ambarwati, Bocah 4 Bulan Terkena Penyakit Hydrocephalus

Nasib mengenaskan dialami Putri Ambarwati (4 bln), warga desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Bocah ini menderita penyakit Hydrocepalus. Karena tak sanggup membiayai perawatan, oleh ayahnya, bocah tersebut kini dititipkan dan dirawat Sundari,(35), warga desa Panidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Bocah yang lahir dari pasangan Eko Mujiono,(30), dengan Ramaining,(27), Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan ini, terpaksa dititipkan ke Sundari lantaran ibunya, Ramaining, meninggal dunia saat melahirkannya.
“ Bocah ini adalah empat bersaudara, dan saat ia dilahirkan di RSUD Soegiri Lamongan Ibunya meninggal dunia. Sejak kelahirannya tanggal 2 Agustus 2010, bocah malang tersebut dirawat di rumah sakit RSUD Dr Soetomo dengan bantuan jamkesmas, namun ayahnya jarang menjenguk lantaran masih mengurusi pemakaman ibunya,” jelas Sundari.
Setalah dirawat di Surabaya, masih kata Sundari, Eko Mujiono merasa tidak mampu untuk membiayai penyakit Hydrochepalus yang diderita anaknya. Sehingga langsung dibawa pulang kembali dan dititipkan di Tuban.
“ Saya juga ada niat untuk membawanya ke Surabaya, dengan fasilitas Jamkesmas yang dulu pernah digunakan ayahnya untuk keringanan perawatanya. Namun, karena sekarang ekonomi saya juga masih melemah, saya tunda saja dulu,” keluhnya.
Ditambahkan, kalau ia juga mengharapkan ada dermawan yang mau membantu untuk pengobatan penyakit Hydrocepalus yang diderita Putri Ambarwati itu.” Ya semoga ada darmawan yang terketuk hatinya membantu biaya pengobatan dan perawatan Putri,” imbuhnya

KAB.TUBAN-17 PAC PDIP Ngluruk ke DPP PDIP

Sebanyak 17 PAC PDIP Tuban ngluruk ke DPP PDIP guna melaporkan dugaan adanya pelanggaran SK 005/2010 terkait proses penjaringan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang dilakukan DPC PDIP Tuban. ” Kami sudah di Jakarta, mau menghadap Ketua Umum atau pengurus DPP PDIP lainnya,” terang Ketua PAC PDIP Kecamatan Singgahan Mahfudz, Rabu (8/12).
Dikatakan dari 20 PAC PDIP se Kabupaten Tuban hanya tiga PAC PDIP yang tidak ikut berangkat, yakni, PAC Palang, Plumpang dan Parengan. ”Selain itu kami juga diantar beberapa kader dan pengurus DPC PDIP Tuban. Semuanya yang ke Jakarta 40 orang,” tandas Mahfudz.
Meski melaporkan berbagai hal terkait proses penjaringan yang mereka anggap penuh dengan rekayasa untuk kepentingan oknum pengurus, namun, mereka menyerahkan keputusan tindakan terhadap DPC PDIP Tuban kepada DPP PDIP. ”Karena ada perbedaan prinsip antara DPC dengan PAC, ya terserah DPP PDIP bagaimana keputusannya,” tandas Mahfudz.
Sebetulnya, PAC-PAC PDIP tidak mempersoalkan cabup-cawabup yang dicalonkan. Sejak awal yang dipersoalkan adalah proses penjaringannya. ”Kalau prosesnya benar kami tidak akan mempersoalkan,” ungkapnya.
Bahkan, setelah ditelusuri didapat informasi yang sangat menyinggung harga diri kader partai yang tetap mengedepankan perjuangan. ”Tapi, dalam Pemilukada 2011 partai malah ‘digadaikan’,” tandas salah seorang Ketua PAC PDIP yang juga ikut berangkat ke DPP PDIP dI Jakarta.
Sementara itu Ketua DPC PDIP Tuban Kardjo menjelaskan, semua proses penjaringan hingga pendaftaran cabup-cawabup ke KPUK sudah sesui mekanisme partai. Bahkan, semuanya juga sudah dijelsakan ke PAC-PAC PDIP. ”Kalau belum puas dan mereka ke DPP PDIP ya terserah. Kami siap mempertanggungjawabkannya secara organisasi,” ujar Kardjo.
Yang terpenting, sekarang ini semua pengurus dan kader PDIP harus kerja keras dan konsentrasi untuk kemenangan pasangan H Moh. Anwar-Tulus Setya Utama. ”Soal lainnya kita selesaikan nanti. Pemilukada 2011 ini jangan sampai kalah seperti 2006 lalu,” papar Kardjo.

KAB.TUBAN-Golkar Jatim Akan Turun ke Tuban

ajaran Golkar Tuban harus solid dalam Pemikukada yang akan digelar 1 Maret 2011 mendatang. Bila DPD Golkar Tuban belum bisa membentuk tim yang menjamin kemenangan, DPD propinsi Jatim akan segera turun ke kabupaten ini.
Hal ini dikatakan Tomo berkaitan dengan sinyalemen perpecahan di Tubuh Golkar Tuban setelah terpilihnya Kristiawan dan Haeny Relawati sebagai calon bupati dan wakil bupati Tuban periode 2011-2016. Setelah
penetapan oleh KPUK Tuban pertengahan Desember 2010, sesuai jadwal yang ditetapkan ketua DPD Golkar Jatim, Martono, Tim pemenangan pemilu Golkar Jawa Timur akan memantau setiap perkembangan.

“Kami sudah mengadakan koordinasi dan ini akan ditindak-lanjuti khususnya tentang sinyalemen terbelahnya Golkar Tuban. Semua jajaran senang atau tidak senang, harus ikut mengamankan keputusan DPP,” kata Tomo sambil menunjuk perbedaan pendapat tentang perubahan konvensi pemilihan calon kepala daerah menjadi sistem surve sesuai Juklak DPP Golkar no.5 tahun 2009 harus disudahi.

bila Golkar ingin memenangkan pemilihan kepala daerah maka perbedaan pendapat, apalagi ada kubu-kubu di tubuh Golkar harus dihilangkan. Instruksi DPP dan DPD Jatim, Golkar

Tuban harus bersatu lagi seperti ketika memenangkan Pemilu Legislatif beberapa tahun lalu yang sangat signifikan.

Namun menjelang Pemilukada 2011, Golkar yang sangat solid sejak tahun 2006 lalu kini terancam terbelah suaranya dan akan merugikan partai yang mempunyai 13 kursi di DPRD Tuban ini.

“Jadi saya minta kepada Golkar Tuban segera konsolidasi dan mengajak bersama-sama para kader senior dan sayap-sayap Golkar seperti AMPI, SOKSI atau lainnya untuk segera diajak bersama-sama memenangkan pemilihan bupati ini,” lanjut Tomo yang sempat jadi Plt. Ketua DPD Golkar Jatim ketika ketuanya Martono menunaikan ibadah haji, dan mengantarkan terpilihnya Kristiawan dan Haeny menjadi calon bupati dan wakilnya.
Kapan DPD Golkar Jatim turun ke Tuban, Tomo menunjuk setelah penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPUK dengan petunjuk Martono ia bersama timnya akan membantu Golkar Tuban membentuk tim yang solid.

Kader senior Golkar seperti Marwan yang kebetulan ikut disurvai sebagai calon bupati, Bambang Sutiqno kader senior yang tahun 2006 mengantarkan kemenangan Haeny jadi bupati kedua kalinya serta ketua KOKSI Tuban
H. Hamdani yang juga ikut penjaringan calon akan diajak bicara soal pemenangan ini.

KOTA PASURUAN-Hari Ketiga, Pasuruan Masih Banjir


Meski sudah surut, sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan pada Rabu (8/12/2010), masih ada yang terendam banjir. Ironisnya, banjir yang menggenangi rumah-rumah penduduk ini terjadi hingga tiga hari. Akibat banjir itu, aktifitas warga pun otomatis terganggu.

Kawasan yang masih terendam banjir hingga kini adalah daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong banjir. Di antaranya yakni Kelurahan Kalianyar dan Tambakan, Kecamatan Bangil, serta Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso. Ketinggian air yang menggenangi daerah tersebut sekitar 30 hingga 40 cm.

Soleh, salah seorang warga Rejoso mengatakan, banjir yang menggenangi daerahnya itu biasanya dapat terjadi hingga berhari-hari. Hal itu, menurutnya lantaran buruknya sistem drainase yang ada pada desa tersebut. “Memang saluran pembuangan air disini sangat buruk. Sehingga jika terjadi banjir sulit surutnya,” terangnya.

Senada dengan Soleh, salah satu warga Kalianyar bernama Bahtiar mengatakan, banjir yang selalu melanda daerahnya juga tak mudah surut dan bahkan bisa terjadi hingga satu minggu lamanya, lantaran terjadi pendangkalan pada sungai Kedunglarangan dan sungai di sekitarnya.

“Sudah biasa banjir disini lama surutnya mas. Soalnya sungai yang melintas di daerah ini sudah dangkal semua. Seharusnya ada pengerukan dan perbaikan saluran air, biar kalau ada hujan sungainya tidak meluap hingga menggenangi rumah-rumah warga,” kata Bahtiar, warga Kalianyar.

KAB.TUBAN-Semua Pasangan Calon, Lolos Tes Kesehatan

Berdasarkan hasil tes kesehatan bagi calon bupati (cawabup) dan calon wakil bupati (cawabup) dinyatakan lolos semua. Namun, keenam pasangan cabup-cawabup yang telah mendaftarkan di KPUK Tuban itu masih harus melengkapi kekurangan persyaratan administrasi. “Alhamdulillah semua calon lolos tes kesehatannya, tapi, mereka harus melengkapi persyaratan lainnya,” terang anggota KPUK Tuban, Yayuk, Selasa (7/12).
Keenam cabup-cawabup itu masih diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Khusus untuk pasangan cabup-cawabup dari jalur independen, Bambang Lukmantono-Edy Thoyyibi, selain persyaratan administrasi juga harus menyerahkan surat dukungan.
Sebab, pada verifikasi awal, dukungan pasangan yang menamakan diri BANGKIt itu baru 21 ribu dukungan yang dianggap memenuhi syarat dari 40.577 yang diserahkan ke KPUK. Padahal yang dibutuhkan sesuai persyaratan minimal sebanyak 38.171 dukungan. “Untuk surat dukungan kami akan serahkan lagi ke KPUK sebanyak 27 ribu,” ungkap Bambang Lukmantono.
Sementara pasangan cabup independen lainnya, yakni pasangan Moh. Chamim Amir-Ashadi Soeprapto (MATOH) untuk surat dukungan sudah tidak ada masalah. Sebab, 46.351 dukungan yang dianggap memenuhi syarat sebanyak 41.351 sehingga sudah lebih dari cukup.
Dikatakan Yayuk, rata-rata pasangan cabup-cawabup masih kekurangan surat dari KPK, keterangan tidak sedang pailit serta tidak memiliki tanggungan utang. “Batas akhir penyerahan kekurangan administrasi adalah tanggal 14 Desember mendatang,” tandas Yayuk.
Jadi, lanjutnya, pada prinsipnya yang belum terpenuhi adalah kekurangan persyaratan administrasi yang bisa didapatkan. Dengan begitu, dimungkinkan dari keenam calon itu lolos semua dan bakal ditetapkan sebagai cabup-cawabup sebagai peserta Pemilukada 2011. “Kalau semua calon memenuhi syarat, sudah barang tentu KPUK bakal menetapkannya sebagai peserta Pemilukada 2011,” tambah Yayuk.
Disisi lain, sejumlah pengamat memperkirakan kemungkinan diantara enam pasangan calon yang saat ini mendaftar di KPUK, bakal ada yang tidak lolos verifikasi. Analisa tersebut didasarkan pada sengitnya persaingan antar pasangan calon. “Yach, namanya saja persaingan, wajar bila diantara mereka berusaha saling menjatuhkan,” kata sumber yang tak mau disebut namanya.
Namun, masih menurut sumber tersebut, jika semua pasangangan calon ternyata lolos semua dalam verifikasi, besar kemungkinan Pemilukada Tuban akan berlangsung dalam 2 putaran.
Logikanya, dengan enam pasang calon, akan sangat sulit bagi salah seorang peserta untuk meraih bilangan minimal kemenangan sebagaimana disyaratkan undang-undang, sebesar 30% plus. Sebab, sejauh pengamatan dilapangan, saat ini, potensi kemenangan semua calon relative seimbang.
Sementara itu, KPUK Tuban lagi-lagi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, akan selalu berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika akhir-akhir ini ada yang menilai KPUK tidak netral, hal tersebut hanyalah issue yang sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi KPUK.
“KPUK akan selalu bertindak netral dan berdasar aturan. Saya tegaskan, KPUK tidak akan bisa ditekan apalagi diatur. Yang bisa mengatur dan menekan KPUK hanyalah aturan, selain itu tidak ada,” tegas Yayuk.

KAB.JEMBER-Soal Djalal, Giliran Golkar Sindir PKS

Bupati Jember MZA Djalal akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember. Vonis bebas ini sesuai dengan keyakinan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember, Yantit Budi Hartono.

Golkar adalah salah satu partai yang mengusung duet MZA Djalal-Kusen Andalas dalam pemilukada tempo hari. "Saya tetap mendukung bebasnya Pak Djalal. Dia sudah jadi bupati, berangkat dan dipilih oleh masyarakat Jember," kata Yantit.

Yantit justru kecewa dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera di media massa. Sebagaimana diberitakan, Minggu (28/11/2010), Partai Keadilan Sejahtera memersiapkan diri menghadapi kondisi politik terburuk di Jember: pemilihan ulang kepala daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur Hamy Wahyunianto mengatakan, pihaknya belajar dari kasus di Gorontalo. "Kasus serupa terjadi di salah satu kabupaten di Gorontalo. Ketika calon bupati terpilih dapat SK pelantikan, dia dapat surat panggilan dari KPK. Wakil bupatinya juga kena masalah. Kalau di Gorontalo, peluangnya ke pilkada ulang," katanya.

Pemilukada ulang ini tentu saja bisa terjadi, jika Bupati MZA Djalal dan Wakil Bupati Kusen Andalas divonis bersalah oleh majelis hakim. Djalal menjadi terdakwa perkara korupsi mesin daur ulang aspal, dan Kusen menjadi terdakwa perkara korupsi dana operasional pimpinan DPRD Jember.

"Kalau menurut saya, PKS itu terlalu dzolim. Bahasanya merusak dirinya dan merugikan rakyat sendiri. Justru seharusnya kita mendoakan orang yang oenuh penderitaan dalam kezoliman permainan politik. Mendoakan orang lain agar selamat kan berpahala. PKS ini malah mewacanakan 'celakanya' seseorang," sindir Yantit.

Yantit meminta agar Djalal dan Kusen didoakan selamat, sehingga bisa mewujudkan cita-cita yang diamanatkan dalam pemilukada

KAB.TUBAN-Bambang DH: Saya Beda dengan Bu Haeny

Wakil walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono mengatakan dirinya tidak sama dengan keberangkatan Bupati Haeny Relawati maju sebagai calon wakil kepala daerah. Dirinya maju karena ia menjadi walikota hanya separuh masa jabatan, sedang bupati Tuban itu sudah dua masa jabatan penuh (sepuluh tahun).
“Saya sudah mempersiapkan mental sejak saya mencalonkan diri jadi
wakil walikota ,” katanya sambil menunjuk bahwa banyak pihak yang kawatir dirinya akan tetap berkuasa meski sebagai walikota, meski akhirnya semua itu tidak terbukti. Risma sebagai Walikota, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara penuh sesuai ketentuan undang-undang.
Bambang DH, lebih lanjut menyebut kedudukannya sebagai wakil
karena ia terhambat oleh Undang-undang no.12 tahun 2008 yang
tidak mengizinkan dirinya mencalonkan sebagai walikota untuk yang
ketigakalinya.
“Saya sebenarnya belum jadi walikota penuh, tetapi hanya 1,5 kali jabatan. Karena saya menggantikan walikota Sunarto Soemoprawiro ketika beliau menjabat 2,5 tahun kemudian beliau meninggal,” ungkapnya. Namun karena Mahkamah Konstitusi memutuskan ia tidak boleh maju, maka sudah kepalang basah ia maju menjadi calon walikota saja.
“Jadi saya tidak sama dengan Bu Haeny, bupati Tuban yang maju lagi
menjadi wakil kepala daerah,” sergahnya sambil menunjuk beberapa
kepala daerah yang mencalonkan diri turun menjadi wakil kepala daerah,
meski tidak terpilih lagi.
Karena itu ia berharap sekaligus berjuang agar jagonya, calon Bupati
Tuban, Muhammad Anwar bisa memenangkan Pemilukada di Tuban
tanggal 1` Maret 2011 nanti. “PDIP akan berjuang keras untuk merebut
kursi bupati itu,” tegasnya.
Ditanya bagaimana dengan kans PDIP bisa mengalahkan incumbent,
Bambang DH menyebut ada strategi yang bisa mengatasi hal tersebut, yakni harus betul-betul turun ke bawah.
“Bagaimana caranya kita lihat saja nanti di lapangan. Pak Anwar sebagai mantan ketua partai pasti punya jaringan. Sedang wakilnya Pak Tulus adalah pengurus asosiasi kepala desa yang jaringannya ada di mana-mana. Jadi saling mengisi,” tambah Ketua PDIP Jatim bidang pemenangan Pemilu ini, yang sekarang lagi konsentrasi terhadap Pemilukada di Pacitan.

KAB.JEMBER-Demo, Para Kades Serahkan Petisi Pro Djalal ke Ketua DPRD

Sejumlah perwakilan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (Akad) Jember kembali turun jalan, Rabu (8/12/2010). Mereka juga menyerahkan petisi kepada Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf.

Saat bertemu dengan Saptono, Nanang Kusminarno, salah satu kades mengatakan, pihaknya prihatin dengan situasi Jember saat ini. "Kami mengajukan petisi yang nanti bisa ditindaklanjuti dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang," katanya.

Inti petisi tersebut satu: meminta DPRD Jember segera mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar mencabut surat keputusan pemberhentian sementara Bupati MZA Djalal. "Petisi ini kami juga ajukan ke gubernur, agar mengusulkan kepada Mendagri untuk mencabut SK itu," kata Nanang.

Para kades juga mendesak kepada jaksa untuk tidak melayangkan kasasi kepada Mahkamah Agung. MZA Djalal sudah diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus pidana korupsi mesin daur ulang aspal.

Suyitno, kades lainnya, sempat mendesak agar pertemuan dengan kades itu menghadirkan wakil ketua DPRD Jember lainnya. Akhirnya, Lukman Winarno, wakil ketua dari unsur PDI Perjuangan dihadirkan.

Asiruddin, kades dari Kecamatan Silo, meminta Saptono Yusuf untuk tidak bertele-tele, dan segera mengirimkan petisi mereka via faksimili ke Kementerian Dalam Negeri dan gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Saptono menyatakan, pimpinan DPRD Jember sudah bertemu dengan gubernur. Namun, ia menampik anggapan, bahwa Dewan mendesak percepatan turunnya penjabat bupati, kendati harus diakui dengan belum dicabutnya status nonaktif Djalal dan belum adanya penjabat bupati membuat pembahasan rencana APBD 2011 terhenti.

KAB.SIDOARJO-Lompat Pagar, Calon TKI Melarikan Diri


Aparat Satreskrim Polres Sidoarjo melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Iptu Elizabet mengamankan seorang perempuan dari PT Interindo Mitra Sukses RT 1 RW 1 Desa Ngingas Selatan no 22 Waru, tempat penampungan para TKI.

Elizabeth juga tak bersedia komentar terkait perempuan yang diajak masuk mobil jazz nopol DK 1609 J. Seusai keluar dari gedung dengan seorang wanita yang terlibat tubuhnya lemas itu, lansung meninggalkan lokasi.

Pihak PJTKI juga tak bersedia diwawancarai. Bahkan, pihak perusahaan lansung menutup pintu gerbang yang seolah-olah menghindari wartawan.

Menurut informasi yang dihimpun, PJTKI setempat kerap TKI-nya melarikan diri dari tempat penampungan dengan cara melompat pagar. ''Pernah yang melompat itu ditanyai warga, jawabnya karena lama menginap tapi tidak berangkat berangkat,'' ujar Jayus warga setempat, Rabu (8/12/2010).

Ucap dia, PJTKI ini juga sering ganti nama papan. Pihak PJTKI ini juga terkesan tertutup dan tidak familiar dengan warga sekitar. ''Pemiliknya jarang bergaul alias serawung dengan warga sekitar,'' tandas dia.

KAB.JEMBER-Kapolres Mendadak Temui Ketua DPRD Jember

Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Taufik Rohmat Hidayat mendadak menemui Ketua DPRD setempat Saptono Yusuf, Rabu (8/12/2010).

Disebut mendadak, karena Taufik tiba-tiba nongol dan masuk ke ruang kerja Saptono. Saat itu, Saptono sedang ngobrol santai dengan sejumlah wartawan dan polisi berpakaian preman, usai bertemu dengan perwakilan kepala desa yang berunjukrasa. Bahkan, pegawai sekretariat DPRD Jember yang bertugas di ruang tunggu tamu pun tidak tahu.

Melihat Kapolres datang, wartawan memilih keluar dari ruang kerja Saptono. Pertemuan Saptono dengan Taufik berjalan tanpa diliput wartawan.

Usai pertemuan, Taufik menyatakan, tak ada maksud apapun terkait kunjungan itu. "Tujuannya silaturahmi dengan ketua DPRD. Tidak ada kaitan dengan pelaksanaan unjuk rasa yang tadi," katanya.

Taufik mengatakan, sejauh ini situasi keamanan dan ketertiban di Jember masih terkendali. "Saya tahu masyarakat Jember intelek, berpendidikan, tidak mudah diprovokasi. Ini kemnenangan bukan kemenangan polisi, tapi kemenangan rakyat Jember yang bisa menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.

Saptono setali tiga uang. Ia menyatakan, tak ada yang istimewa dalam pertemuan itu. "Kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum," katanya.

KAB.NGANJUK-Istri Digoda, Suami Keluarkan Pedang 1,5 Meter

Gara-gara istri digoda, Siswoyo (26) gelap mata. Pria asal Desa Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk itu nyaris menghabisi Djuwari (30), adik iparnya dengan pedang panjang 1,5 meter.

Beruntung, aksi Siswoyo segera diketahui petugas Polsek Baron. Pria yang baru dua hari pulang dari merantau di Pekan Baru Riau itu akhirnya diamankan.

"Kami mengamankan pedang milik pelaku yang hendak dipakai untuk melukai korban. Menurut pelaku, pedang tersebut dibawa dari perantauan," kata Kasubbag Humas Polres Nganjuk AKP Karjadi, Rabu (8/12/2010).

Peristiwa itu bermula ketika pelaku menerima kabar miring dari Marlin Setio Wati (25), istrinya yang disukai oleh korban. Lantas, pelaku memanggil Dinong Prapti Diana (20), adik perempuannya dan juga korban.

Maksud dari pemanggilan tersebut, pelaku hanya ingin meminta penjelasan perihal aduan istrinya. Dinong datang memenuhi panggilan kakaknya (pelaku, red). Namun, istri korban itu hanya berdiri. Dinong juga menampakkan wajah sinis.

Selanjutnya, pelaku menyuruh adik perempuannya duduk, karena ia ingin berbicara. Tetapi, tiba-tiba korban pergi meninggalkan tempat ruangan tersebut. Kepergian korban semakin membuat pelaku yakin dengan perkataan istrinya.

Pelaku merasa tersinggung. Ia pergi ke kamar mengambil sebilah pedagang panjang. Sambil membawa senjata tajam, pelaku mencari keberadaan korban. Suasana di ruangan pun menjadi panik. Anggota keluarga segera melapor ke Polsek Baron.

Menerima laporan tersebut, sejumlah petugas polisi bergerak. Petugas berhasil mengamankan pelaku sebelum akhirnya melukai korban. Pelaku langsung digiring ke mobil patroli petugas dan dibawa ke Mapolsek Baron.

AKP Karjadi mengungkapkan, pelaku akan dijerat dengan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara.

Sementara pelaku yang diperiksa petugas mengaku, jengkel dan sakit hati terhadap sikap dan perbuatan korban. Pelaku hanya ingin menakut-nakuti korban dengan senjata tajam agar tidak mengulangi perbuatannya.

KOTA MALANG-Tragis, 2.137 CPNS Kota Malang Dicoret

Kasihan, begitu mungkin kata yang pantas diberikan kepada 9.136 orang pelamar Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Malang. Jumlah tersebut yang terpaksa harus dicoret oleh tim verifikasi bekras CPNS Kota Malang akibat berkas yang disertakan tak memenuhi syarat.

Pencoretan kepada sebanyak 2.137 CPNS itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Wahyu Santoso, Rabu (08/12/2010). ”Jumlah pelamar yang masuk sebanyak 11.273. Itu sesuai dengan berkas yang diterima BKD dari kantor Pos,” katanya.

Lebih lanjut Wahyu merinci, berkas dari masing-masing formasi untuk Kota Malang di antaranya, untuk Guru ada 4.881 pelamar, Kesehatan 20058 pelamar, dan fomasi teknis sebanyak 4.332 pelamar.

Setelah berkas masuk ke BKD dari kantor Pos, dan dilakukan verifikasi oleh tim ditemukan berkas yang memenuhi syarat (TMS) sebanyak 9.136 pelamar. ”Adapun yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2.137 pelamar. Saat ini, verifikasi sudah selesai. Dan sudah dikirim ke kantor Pos dan kantor Pos sendiri yang akan mengirim ke alamat pelamar,” jelasnya.

Dalam surat tersebut berisi, untuk yang lolos verifikasi, akan diberitahu bahwa bisa mengikuti tes, yang akan digear tanggal 12 Desember 2010, tepatnya hari minggu bertempat di dua lokasi. Di GOR Ken Arok dan di Universitas Negeri Malang (UM).

Adapun yang tidak memenuhi syarat, juga akan dikirimkan jawaban bahwa tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ditanya apa yang mengakibatkan tidak lolos verifikasi? Wahyu menjawab, indikatornya, banyak persyaratan pelamar yang ijazahnya tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

”Misalnya, syaratanya S1 sesuai jurusan, ada yang hanya lulusan SMA, ijazah tak dilegalisir, KTP juga tak dilegalisir, usianya juga sudah tak memenuhi syarat. Karena batas umur pelamar itu maksimal 35 tahun. Kalau lebih sudah tidak lolos verifikasi. Yang jelas, banyak pelamar yang tidak lolos akibat ijazahnya tak sesuai dengan formasi,” tegasnya.

Wahyu berharap, pelamar harus datang sebelum tes dimulai. ”Tes dimulai, pukul 07.30 WIB. Mengapa harus tepat waktu, karena, masih akan disampaikan pengarahan kepada peserta tes,” katanya.

Selain itu, ditanya soal kemungkinan surat balasan tidak sampai kepada pelamar, Wahyu menyatakan, pihaknya berharap surat balasan sampai kepada pelamar dan datang tepat waktu. ”Karena pelamar itu ternyata ada yang dari Batam. Itu yang paling jauh. Dari jumlah pelamar, yang paling banyak dari Jawa Timur, terutama dari Malang sendiri,” katanya.

Dintanya soal antisipasi adanya joki, Wahyu menegaskan, pihaknya sudah mengantisipasi sebelumnya. ”Jauh hari sebelumnya kami sudah mengantisipasi. Makanya dipengarahan nanti akan disampaikan jangan sampai ada joki,” katanya.

Sekadar diketahui, formasi yang dibutuhkan untuk Kota Malang sebanyak, hanya 235 kursi dari semua formasi. Namun, pelamarnya mencapai 11.273.

KAB.TUBAN-17 Ribu Bukti Dukungan BANGKIT Tak Lolos Verifikasi

Pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) dari jalur independen, Bambang Lukamantono-Edy Thoyyibi (BANGKIT) menyiapkan lagi dukungan sebanyak 20 ribu berupa foto copy KTP dan surat pernyataan. Dukungan tambahan itu sebagai antisipasi jika dukungan yang disampaikan ke KPUD beberapa waktu lalu banyak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi. “Kami sudah siap dengan data tambahan sebagai pengganti jika ada yang tidak sah,” terang cabup Bambang Lukmantono, Senin (22/11).
Dikatakan, informasi yang didapat dari KPUD, dukungan sebanyak 39.100 yang dianggap sah hanya 22 ribu lebih. Sehingga, jika hal itu benar maka pihaknya masih membutuhkan 15 ribu dukungan lagi. Sebab, yang dibutuhkan untuk bisa mencalonkan harus mendapat dukungan sebanyak 37 ribu foto copy KTP. “Kami persiapkan sebanyak 20 ribu dukungan lagi, untuk mengganti 17 ribu dukungan yang dianggap tidak memenuhi syarat,” tegas Bambang.
Dikatakan Bambang, pihaknya juga belum tahu secara pasti apakah kabar yang diterima dari KPUD itu benar. Sebab, secara faktual hasil verifikasi itu baru akan diterima Selasa (23/11). Dalam berita acara hasil verifikasi itu akan disebutkan jumlah dukungan suara yang tidak memenuhi persyaratan. “Penyebab ketidaksahannya juga akan disebutkan dengan rinci dan jelas,” tuturnya.
Setelah berkas verifikasi diterimanya, pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Bersamaan itu juga akan diserahkan persyaratan lainnya. Meski begitu saat pendaftaran ada dua persyaratan yang belum bisa diserahkan, yakni, Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LKHPN) dan keterangan pailit dan tidak terlilit hutang dari Pengadilan Niaga Surabaya. “Kalau LKPHN itu ngurusnya di Jakarta. Dua persyaratan itu boleh nyusul,” tandas Bambang.
Sementara itu menurut anggota KPUD Tuban Yayuk, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail hasil dukungan persyaratan calon independen. “Saya tidak hafal detailnya, yang jelas memang ditemukan banyak dukungan yang tidak sah. Dan calon independen masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan,” papar Yayuk.
Sekedar diketahui dalam Pemilukada Tuban 2011 yang bakal digelar pada 1 Maret mendatang jika lolos semua bakal diikuti dua pasang calon dari jalur independen. Pasangan BANGKIT menyerahkan dukungan sebanyak 39.100 lembar KTP dan pasangan Chamim Amir-Ashadi Soeprato menyerahkan 46.351 dukungan.

KAB.JEMBER-FKNU Desak DPRD Usulkan Pencabutan Status Nonaktif Bupati

Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama mendesak, agar DPRD secara institusional mengusulkan pencabutan status nonaktif Bupati MZA Djalal kepada Menteri Dalam Negeri.

Surat desakan untuk Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf itu dilayangkan Senin (6/12/2010). "Kami ingin agar pimpinan DPRD mengagendakan rapat paripurna yang meminta agar Mendagri segera mencabut surat penonaktifan. Permintaan kami ini sudah berdasarkan aturan yang jelas," kata Ketua FKNU Jufriyadi.

Menurut KUHAP pasal 244, penuntut umum tidak bisa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, jika terdakwa divonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama. MZA Djalal dalam perkara pidana korupsi mesin daur ulang aspal divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara jaksa menuntut tiga tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 450 juta.

Pertimbang FKNU yang kedua, menurut Jufriyadi, adalah proses pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan RAPBD 2010. "Proses RAPBD mutlak harus didahului RPJMD dan itu seharusnya dilakukan oleh bupati terpilih," katanya.

Bupati MZA Djalal sebenarnya sudah mengajukan peraturan bupati RPJMD tertanggal 11 November 2010. Persoalannya, Mendagri Gamawan Fauzi sudah menandatangani surat pemberhentian sementara untuk duet MZA Djalal-Kusen Andalas 9 November. Dengan demikian pengajuan RPJMD itu tidak sah.

"Selama tidak dicabut penonaktifan itu, tak boleh ada pembahasan RAPBD," kata Jufriyadi. Ia mengklaim, desakan ini didukung oleh partai koalisi pengusung Djalal-Kusen saat pemilukada yakni Golkar, PDI Perjuangan, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra.

Setelah Djalal-Kusen dinonaktifkan, sejak 18 November lalu Jember dipimpin pelaksana tugas bupati, yakni Sugianto yang sehari-hari dikenal sebagai sekretaris daerah. Pemprov Jatim belum menunjuk penjabat bupati, dan sampai saat ini pembahasan RAPBD 2011 terhenti.

KOTA SURABAYA-Surabaya Terbaik di Kejurda Junior Panahan

Kota Surabaya keluar sebagai yang terbaik dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Junior. Surabaya mengumpulkan total 15 emas, 7 perak dan 11 perunggu. Mereka mengungguli Kabupaten Ponorogo yang menduduki peringkat kedua dan Kota Blitar di posisi ketiga.

Pada hari terakhir, pemanah Surabaya, Mirza Veronica menjadi yang terbaik di nomor recurve cadet putri. Mirza mengungguli Poppy Sahara asal Bojonegoro dan Diananda dari Surabaya. Sedangkan di nomor compound, andalan Surabaya, Della Adisty Handayani masih yang terbaik mengungguli Rhea Meinonna dan Siti Noor Haliza.

Sementara di nomor recurve junior putri gelar terbaik disabet Triyastika Kurnia dari Surabaya. Sedangkan di nomor recurve cadet putra disabet pemanah asal Kota Belitar Daka Tegar. Daka mengungguli Fajar Nur Yahya asal Sidoarjo dan andalan Surabaya, Irvaldi Ananda.

Dari hasil keseluruhan pertandingan, Surabaya keluar sebagai yang terbaik. Kota Pahlawan mendapatkan total 15 emas, 7 perak dan 11 perunggu. Surabaya dikuntit ponorogo yang berada di urutan kedua dengan 4 emas, 7 perak dan 4 perunggu. Sedangkan Kota Blitar berada di urutan ketiga dengan 4 emas, 3 perak dan 3 perunggu

PROVINSI JATIM-Rapor Merah untuk Bulutangkis Jatim

Kegagalan wakil Jawa Timur (Jatim) dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) antar klub di Makassar beberapa lalu mendapat sorotan tajam dari KONI. Saat ini, olahraga yang digeluti Taufik Hidayat ini masuk dalam cabor-cabor yang mendapat nilai merah dari KONI Jatim.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Irmantara Subagio, bulutangkis memang menjadi salah satu cabor yang mendapat pengawasan khusus dari pihaknya. Ini tak lepas gagalnya perwakilan Jatim dalam Kejurnas antar klub beberapa waktu lalu.

"Kejurnas Bulutangkis formatnya tidak jelas, kemarin kan antar klub. Tapi dia tetap masuk merah," tegas pria yang akrab disapa Ibag ini. Pada Kejurnas di Makassar lalu, Jatim tidak mampu mendapatkan satu emas pun. Mereka hanya dapat perak dan perunggu.

Ditemui di kantor KONI Jatim, Rabu (8/12/2010) siang tadi, Ibag menyebutkan, selain bulu tangkis, beberapa cabor juga memiliki rapor merah, seperti gulat, bulutangkis, taekwondo dan sepatu roda.

"Secara umum cukup. Tapi emang ada beberapa cabor merah. Taekwondo misalnya, mereka target dua emas tapi hanya dapat satu. Sementara ini hanya sepatu roda belum dapat emas di Kejurnas," sambung Ibag.

Pria yang dikenal sebagai 'bank data' KONI Jatim ini menegaskan, bila cabor-cabor yang mendapat rapor merah tidak melakukan perbaikan. Bukan tidak mungkin kuota mereka di PON XVIII Riau 2012 akan dimampatkan.

"Kalau ada cabor yang sama sekali tidak dapat emas, ya kuotanya dimampatkan. Puslatda kan sudah jalan dua tahun, ini sudah bukan waktunya lagi pembinaan. Selain itu pada PON besok diharapkan seluruh atlet yang bertanding dapat medali," imbuhnya.

Kabar baiknya, dari seluruh cabor yang mengikuti Kejurnas, Jatim total mendapatkan lebih dari 140 emas. Itu artinya, jumlahnya surplus dan sudah memenuhi target minimal untuk menjadi juara umum di PON.

"Memang untuk menjadi juara umum PON butuh 90 sampai 100 emas. Selama Kejurnas tahun ini kita sudah dapat 140 emas. Secara umum target sudah tercapai, tapi ini tidak bisa dijadikan ukuran. Itu hanya kasaran," tutup Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror.

KOTA SURABAYA-Demi Anak, Pengacara Seret 2 Bocah SD ke Pengadilan


Momahad Roby (12) dan Mohamad Noval, keduanya siswa kelas 5 SD Dumas, Jalan Dupak Masigit Surabaya harus menghadapi persidangan. Keduanya didakwa melakukan penganiayaan dan penyeroyokan kepada seorang anak pengacara, Maret 2010 silam.

Ditemui di PN Surabaya, Rabu (8/12/2010) sesaat sebelum sidang, Roby dan Noval mengaku awalnya hanya berbuat iseng. Saat kejadian, kebetulan sekolahnya tengah jam istirahat. Lalu datanglah Rifky, siswa kelas III dari SDN Jepara, Surabaya. Melihat Rifki hendak membeli es lilin di halaman SD Dumas, Roby lalu mencegatnya, dan meminta uang 1000 rupiah.

“Saya minta uang seribu, tapi dia tidak kasih. Lalu saya tarik dia dan saya periksa kantongnya,” cerita Roby.

Lantaran tak diberi uang itulah, Roby jengkel lalu memukul Rifky. Melihat kejadian tersebut, Noval ikut-ikutan membela Roby, dan ikut memukul Rifky.

Sayangnya, mendapat perlakuan tersebut berbuntut panjang. Rifky yang tak terima, melaporkan kejadian tersebut ke bapaknya yang kebetulan seorang pengacara. Oleh orang tua Rifky, Roby dan Noval lalu dilaporkan ke Polwiltabes Surabaya (sekarang Polrestabes, red).

Setelah segala proses perdamaian dan mediasi tak menemui hasil, kedua siswa ini pun harus menjadi terdakwa. Dengan didampingi keluarga dan kepala sekolah SD Dumas, Roby dan Noval menghadiri sidang. Namun saat masuk ke ruang sidang, dua anak yang masih lugu ini nampak ketakutan. Noval tak henti-hentinya menundukan kepala dan menangis. Sedangan Roby nampak gelisah, dan tangannya selalu basah oleh keringat.

“Saya takut dipenjara,” ujar Roby.

Sementara Jaksa Penuntut Umum, I Made Suryana mengatakan, pihaknya hanya menerima berkas dan meneruskan ke penuntutan. Dari dakwaan yang diajukan, Roby dan Noval akan dijerat dengan pasal 170 KHUP tentang penganiayaan bersama-sama dan 351 tentang penganiayaan

KAB.JEMBER-Desak Bupati Diaktifkan, Kades Ingin Pantau Rapim DPR

Kepala desa mendesak ikut dalam rapat pimpinan DPRD Jember yang membahas penyikapan atas status nonaktif Bupati MZA Djalal. Namun, Ketua DPRD Saptono Yusuf keberatan.

Desakan ini dikemukakan sejumlah perwakilan kepala desa saat bertemu dengan Saptono, di gedung DPRD, Rabu (8/12/2010). Mereka menyerahkan petisi, yang meminta DPRD Jember segera mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar mencabut surat keputusan pemberhentian sementara Bupati MZA Djalal.

Saptono Yusuf berjanji akan melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas petisi itu. "Kami juga menerima surat serupa dari elemen lain," katanya.

"Tolong libatkan teman-teman dalam rapat pimpinan untuk mendengar keputusan DPRD, biar puasa. Hanya mendengar," kata Wawan, Kepala Desa Sukoreno.

Yosep Yuliadi, Kepala Desa Curahmalang, yakin, sebetulnya anggota DPRD sudah bisa membaca pikiran rakyat. "Tapi ada anggota Dewan yang menyampaikan statement di media massa, berbeda dengan pernyataan Ketua DPRD Jember (yang sejuk)," katanya.

Jadi, lanjut Yosep, "kami ingin hadir dalam rapat pimpinan, untuk mengetahui sendiri, mana anggota Dewan yang prorakyat dan mana yang tidak."

Usai pertemuan itu, kepada wartawan, Saptono mengungkapkan, pihaknya tak mungkin mengundang kades dalam rapat pimpinan. "Kami punya aturan sendiri. Sesuai tata tertib, kades tak boleh ikut. Kami harus menghormati aturan yang ada. Wakil rakyat juga ingin dipercayai," katanya.

Bupati MZA Djalal diberhentikan sementara sejak 9 November 2010 oleh Menteri Dalam Negeri. Namun, kini Djalal sudah diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus pidana korupsi mesin daur ulang aspal

KAB.BOJONEGORO-Diancam PSSI, Manajemen Persibo Cuek

Ancaman sanksi PSSI terhadap Persibo Bojonegoro ditanggapi dingin oleh pihak manajemen. Aturan yang diterapkan PSSI dinilai mengada-ada dan tidak patut dituruti.

Manajer Persibo Letkol (inf) Taufik Riesnendar mengaku malas membayar denda sebesar Rp 15 juta kepada PSSI. "Saya tidak akan membayarnya, biarkan saja mereka (PSSI) mau bilang apa," ujar Manajer Persibo, Letkol (inf) Taufik Riesnendar, Selasa (7/12/2010).

Sikap yang sama dilontarkan Bendahara Persibo Muhammad Abdul Mun’im. Menurutnya, sanksi PSSI tidak didasarkan pada aturan yang baku. "Tidak apa-apa, manajemen memang tidak akan membayar. Tim-tim lain juga memilih sikap yang sama," ujarnya.

Sekadar diketahui, PSSI menjatuhkan sanksi berupa denda Rp 15 juta karena 4 pemain Persibo mendapat kartu kuning saat melawan Persipura Jayapura, 27 Oktober 2010 lalu. Sanksi tersebut bakal lebih berat bila Persibo tidak mentaati. Keempat pemain akan dianggap ilegal dan dilarang mengikuti kompetisi Superliga.

Sanksi berupa denda ini merupakan yang ketiga bagi Persibo. PSSI sebelumnya menjatuhkan sanksi yang sama karena 4 pemain Persibo diganjar kartu kuning saat melwan Persema Malang pada 8 Oktober lalu. Pelatih Persibo Sartono Anwar bahkan didenda Rp 50 juta karena mengeluarkan kata-kata yang dinilai tidak pantas

OLAH RAGA-Cetak 2 Gol, Bepe Tumpahkan Emosi di Twitter


Bambang Pamungkas mulai buka suara setelah bungkam dengan mencetak dua gol untuk kemenangan tim nasional atas Thailand.

Melalui jejaring sosial twitter Bepe mengaku secara psikologis terkuras psikologisnya setelah menciptakan dua gol melalui eksekusi hadiah penalty yang diberikan wasit.

Melalui bepe20 ia menyatakan "Semalam, secara fisik saya masih merasa bugar. Akan tetapi 2 pinalty itu, secara psikologis membuat emosi saya terkuras habis tidak tersisa," ujar Bepe.

Dua gol yang dicetap Bepe tersebut terlihat sekali Bambang menumpahkan segala uneg-unegnya bahwa dirinya masih layak dan menjadi starter tim nasional.

Bahkan Bambang juga menumpahkan segala emosi melalui blognya.
“Kemampuan saya mungkin akan berangsur surut seiring dengan berjalannya waktu, ketajaman saya sebagai seorang striker mungkin lambat laun akan memudar seiring dengan berkembangnya permainan sepakbola itu sendiri. Akan tetapi “TIDAK” dengan komitmen dan dedikasi saya kepada tim merah - putih. TIDAK AKAN PERNAH BERUBAH…!!!”

Selama dua laga melawan Malaysia dan Laos Bepe hanya diturunkan tidak sampai 15 untuk bermain dan belum mencetak gol.

OLAH RAGA-Inilah Alasan di Balik Ekspresi Dingin Riedl


Saat timnas Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor telak 5-1, kemudian Laos 6-0 serta Thailand 2-1, ekspresi pelatih Alfred Riedl selalu saja tidak berlebihan.

Bahkan, ekspresi mantan pelatih Laos dan Vietnam ini lebih cenderung tak menunjukkan kegembiraan. Hal ini berbeda dengan Bryan Robson saat salah satu pemainnya berhasil membobol gawang timnas pada laga penentuan, Rabu (7/12/2010) malam dengan meluapkan kegembiraannya dalam selebrasi.

Tak ayal, apa yang dilakukan Riedl pun menjadi pertanyaan. Apa ada? Ternyata, apa yang dilakukan Riedl tersebut tak lain adalah untuk menghormati suporter lawan agar tidak semakin larut dalam kesedihan.

Maklum, bagi Riedl, suporter sepakbola sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak menangani timnas Vietnam pada 2007 lalu. Itulah kenapa, ketika tim yang diasuhnya berhasil mempermalukan lawan, dirinya merasa tidak nyaman untuk melakukan selebrasi.

Dalam komentarnya di ajang Piala AFF 2010, saat timnas Indonesia menaklukkan Malaysia 5-1, dirinya seakan membesarkan hati suporter Malaysia dengan mengatakan tim negeri Jiran itu tidak layak digelontor 5 gol, tetap lebih pantas jika Indonesia menang 3-1. Begitu juga saat mengalahkan Laos yang lebih tepatnya menurut mantan striker timnas Austria itu menang 3-0.

Demikian juga saat timnas mengalahkan Thailand, bahwa hasil akhir lebih adil jika dengan skor imbang. Nah, itulah kenapa, saat setiap timnas Indonesia menciptakan gol, Riedl lebih banyak diam. Kalaupun melakukan selebrasi, itupun dilakukan biasa-biasa saja.

Ternyata, apa yang dilakukan Riedl tersebut mempunyai alasan yang mendalam. Ceritanya, saat menangani Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2007, Riedl telah divonis dokter mengidap penyakit ginjal yang diharuskan secepatnya melakukan transpalasi.

Tak ayal, saat itu sekitar 80 fans sepakbola Vietnam menawarkan diri menjadi pendonor ginjal bagi Riedl sebagai balasan terima kasih terhadap pelatih Austria itu karena telah berhasil mengharumkan nama Vietnam.

Tak ayal, satu pendonor pun dipilih dan proses transplantasi ginjal sukses sehingga kini, dia sehat seperti semula. Nah, dari kejadian itulah, Riedl selalu merasa berhutang kepada setiap suporter sepakbola dimana saja. Karena itulah juga, ketika tim yang diasuhnya menciptakan gol ke gawang lawan, dirinya selalu cenderung pasif demi menjaga perasaan suporter lawan.

"Semuanya baik-baik dan saya senang karena saya merasa benar-benar normal, sama seperti yang kulakukan 10 tahun lalu," katanya.

"Meskipun hubungan saya dengan fans selalu sempurna, aku benar-benar tersentuh ketika aku melihat begitu banyak orang ingin membantu saya," katanya kepada FIFA.com

KAB.MALANG-Gus Thoriq: I Muharram Adalah Hari Santri


Nama lengkap pria bertubuh kurus ini adalah Thoriq Darwis. Lelaki yang akrab disapa Gus Thoriq ini mengaku berat jika seseorang memberinya gelar Kyai.

Secara turun-temurun, pria berkumis tipis ini sangat layak menyandang predikat Kyai. Namun, kebersahajaannya sebagai ulama yang mengasuh 600 Santriawan dan Santriwati di Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang itu, lebih sreg jika dirinya dipanggil nama aslinya saja.

Pemangku Ponpes Babussalam ini mungkin usianya masih relatif muda. Namun, berbekal ilmu Agama disejumlah Pondok Pesantren ternama macam Sidogiri Pasuruan, murid Prof.Dr. Imam Prayogo dan Alumni Ponpes ternama di Rembang serta Alumnus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang kini berubah nama menjadi Universitas Islam Kota Malang pada tahun 2002 lalu itu, punya sepak terjang yang sangat luas dalam hal Ilmu Agama dan Keorganisasian.

Mantan pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menuturkan, seorang santri adalah identitas masyarakat bersosial yang tidak pantas disembunyikan. Bangga menjadi santri, adalah wujud kebersahajaan dan mengakui jika manusia adalah, makhluk sosial yang punya hubungan mutualisme dimanapun mereka berada dengan masyarakatnya.

"Santri adalah identitias sosial. Jika santri sudah malu mengakui kesantriannya, niscaya mereka tidak akan mendapatkan peran apapun dalam masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan dia, 1 Muharram adalah momentum yang tepat untuk berkaca diri dalam mencari idetntitas sosial seseorang. Tahun baru pada kalender Islam itu, seyogjanya bisa menjadikan spirit dan membawa perubahan yang sangat besar dalam penyebaran Agama Islam.

Bukan tahun baru Masehi sebenarnya yang perlu dirayakan besar-besaran. Namun, sebagai orang Islam, 1 Muharram adalah cerminan betapa hari-hari besar Islam saat ini masih banyak yang terlupakan begitu saja.

Dikalangan santri Ponpes sekalipun, hari-hari besar keagamaan mungkin masih lebih populer dari Tahun Baru Masehi yang jatuh pada setiap tanggal 1 Januari. Disinilah ironisnya. Jika pemahaman mereka tidak segera dirubah jika Islam punya banyak sekali penanggalan tentang hari besar keagamaan, seharusnya, momentum 1 Muharram harus bisa menghasilkan sesuatu yang positif.

"Ada banyak momentum yang masih terabaikan pada masyarakat kita. Kalau kemudian pada kalender masyarakat kita punya hari buruh, hari guru, bahkan ada hari tembakau nasional, kenapa tidak ada hari santri,” katanya.

Hari Santri menurut Gus Thoriq, sudah seharusnya melekat dikalender dan peradaban bangsa ini. Jika merunut angka banyaknya Pondok Pesantren di Indonesia yang melahirkan sejumlah para petinggi negeri ini, sudah seharusnya Hari Santri diwujudkan.

Contohnya adalah, seorang guru tidak akan berguna ilmunya jika dia tidak berangkat dari seorang santri atau nyantri lebih dulu. Sehingga si santri itu menjadi seorang guru. Yang kemudian, lahirlah Hari Guru.

Mengakui adanya Hari Santri, lebih mengedepankan rasa hormat menghormati dan jejaring sosial yang tinggi. Pasalnya, ada banyak fakta jika seorang santri yang sukses menjadi pemimpin contohnya, biasanya akan lupa dengan guru-gurunya terdahulu saat dirinya menjadi santri.

Sehingga, munculnya wacana Hari Santri untuk mewujudkan rasa tawaduq pada orang tua atau guru-guru para santri yang sudah memberikan mereka sebuah ilmu untuk kehidupan bermasyarakat dimanapun mereka berada saat ini.

“1 Muharram yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam ada baiknya juga menjadi simbol Hari Santri. Dengan begitu, identitas kesantrian tidak lagi menjadi pandangan sebelah mata. Karena seorang profesor sekalipun, dulunya adalah seorang santri. Apapun bentuknya, setiap orang yang menempuh ilmu adalah seorang santri,” paparnya.

Ditambahkan Putra Almarhum KH Darwis itu, 1 Muharram ada baiknya juga menjadi identitas Hari Santri di Indonesia. Karena bagaimanapun, setiap individu adalah seorang santri. Sudah sepantasnya Santri punya peranan penting dan diakui secara formal dalam masyarakat dan bernegara

KAB.SITUBONDO-Teknik Baru: Terdakwa Kabur dengan Berlumur Tinja

Entah, bagaimana Jumadi (54) menemukan teknik baru buat kabur ini. Rabu (8/12/2010), saat hendak disidang di Pengadilan Negeri Situbondo, ia memilih kabur dengan cara melumuri badannya dengan (maaf) tinjanya sendiri.

Jumadi disidang sebagai terdakwa pencurian ayam. Sebelum sidang, ia pamit hendak buang air besar. seperti biasa, dua petugas kejaksaan mengawalnya ke toilet. Namun mendadak, tak lama, Jumadi keluar dari kamar mandi dengan keadaan bugil dan tubuh berlumur tinja.

Bau busuk dari tubuh Jumadi membuat petugas kejaksaan ragu-ragu untuk membekuknya. Mereka berteriak meminta bantuan petugas kepolisian. Namun, karena Jumadi hendak kabur, petugas pun menangkapnya. Agar tak menghirup bau busuk, petugas mengenakan masker.

Sebelum dibawa lagi ke ruang tahanan, Jumadi dimandikan dengan jalan disemprot dengan air. Jumadi diduga mengalami sakit jiwa. Ketua majelis hakim Moch. Panji Santoso memerintahkan agar terdakwa diperiksakan di RSU dr. Soebandi Jember

KAB.MALANG-19 Desember, Puncak Suroan Gunung Kawi


Memasuki 1 Muharram 1432 Hijriyah, area Wisata Religi Gunung Kawi memang dipadati ribuan pengunjung. Hal itu, berkaitan pula dengan masuknya Bulan Suro pada kalender penanggalan Jawa.

Suro atau yang lebih dikenal dengan Suroan digunung kawi adalah waktu yang banyak dinanti para peziarah ritual di Gunung Kawi. Tak ayal, sejak kemarin, lokasi wisata yang berada di dataran tinggi Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang tersebut, menjadi serbuan para pengalap berkah dan wisatawan lokal.

Menurut Ketua Yayasan Ngesthi Gondho, Nanang Yuwono yang juga penanggung jawab komplek wisata religi tersebut, Rabu (8/12/2010) siang mengatakan, pada acara suroan tahun ini, tempat religi Gunung Kawi sudah dikunjungi lebih dari 3000 orang. Jumlah itu, biasanya akan bertambah pesat karena selama 12 hari lamannya, agenda suroan di gunung Kawi sangat ditunggu oleh sejumlah penziarah dari berbagai Kota.

“Ada lima perayaan yang selalu ditunggu-tunggu para penziarah. Biasanya, jumlah pengunjung akan membludak dan mencapai ribuan,” ungkapnya.

Dijelaskan Nanang, kelima perayaan yang kerap dibanjiri pengunjung adalah pada perayaan 1 Muharram atau Satu suro. Rentetan perayaan yang kerap dijadikan agenda tahunan biasanya diawali dari perayaan Satu Selo, Satu Suro, 12 Suro, serta dua perayaan untuk tabur bunga atau nyekar pada saat Idul Fitri tiba dan Tahun Baru Masehi.

Khusus menyambut datangnya Bulon Suro ini, menurut Nanang, setiap harinya ada pertunjukan semacam kesenian tradisional. Dan puncak suroan agung ini, akan digelar pada 12 Suro yang bertetapan dengan tanggal 19 Desember. Pada hari itu, rentetan acara ritual mulai pagi hingga keesokan harinya selama sehari penuh akan diisi dengan rangkaian upacara adat dan ritual keagamaan. Termasuk, menghadirkan kesenian tradisional macam kuda lumping, tari-tarian, pementasan wayang, serta tirakatan sambil melantunkan kidung mocopot.

“Puncak suroan akan kita gelar 19 Desember mendatang. Satu hari penuh, akan diisi kegiatan ritual keagamaan dan kesenian tradisional. Penutupannya digelar wayang kulit dan tembang mocopatan,” papar Nanang.

Ditambahkannya, tembang mocopat adalah untaian syair yang dibacakan oleh pewaris gunung Kawi yang tergabung dalam Yayasan Ngesthi Gondho. Mocopat sendiri bermakna menceritakan sejarah berdirinya Gunung Kawi. Biasanya, diakhir acara juga dilakukan tirakatan dengan menggelar banyak tumpeng dan berdoa dicungkup makam utama Raden Mas Iman Sujono selaku leluhur dari areal religi Gunung Kawi.

“Pada rangkaian puncak suroan, pengunjung yang datang bisa sampai 5 ribu orang lebih. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri dan menggelar selamatan untuk mendoakan arwah Raden Mas Iman Sujono yang juga ulama penyebar Agama Islam di lingkungan gunung kawi,” pungkasnya.

KOTA SURABAYA-Ayah Korban, Pengacara Itu, Dinilai Berlebihan


Mohamad Roby (12) dan Mohamas Noval (10), dua siswa SD Dumas Surabaya sudah terlanjur jadi terdakwa. Keluarga menyesalkan sikap orang tua korban, yang dinilai berlebihan dengan membawa perkara keduanya ke jalur hukum. Sebab, perkara ini hanyalah kenakalan anak-anak biasa.

Menurut Marsiyah (31), kakak tertua Roby, sejak peristiwa penganiayaan tersebut, keluarga berusaha menyelesaikan dengan cara baik-baik. Dengan didampingi Kepala Sekolah SD Dumas, dirinya dan Siti Khodijah (30) ibu Noval, sudah datang ke rumah Nidi SH (ayah dari Rifky yang berprofesi sebagai pengacara). Nidi pun mengaku sudah memaafkan perbuatan Roby dan Noval. Namun, Nidi enggan mencabut laporannya ke polisi.

“Alasannya, prosesnya sudah masuk ke polisi dan tidak bisa dihentikan. Kalau mau mencabut laporan, butuh dana yang tidak sedikit,” ujarnya.

Akibat kasus ini, kini Roby dan Noval menjadi tertekan secara psikologis. Sebab keduanya harus menghadiri beberapa kali panggilan pemeriksaan polisi. Dan kini, tekanan mental itu kian menjadi-jadi, lantaran keduanya harus berhadapan dengan persidangan.

“Hari ini mereka ulangan. Tapi karena harus ikut sidang, mereka tak bisa konsentrasi,” tambahnya.

Riyanto, pengacara terdakwa dari Surabaya Children Crisis Center (SCCC), turut menyesalkan kasus hukum yang menjerat Roby dan Noval. Sebab akar permasalahannya adalah kenakalan anak yang biasa terjadi di pergaulan sehari-hari. Kasus seperti ini, menurut Riyanto, cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan bukan membawanya ke ranah hukum.

“Ini kenakalan (anak) biasa, tak semestinya membawa kasus sepele macam ini ke wilayah hukum. Kalau seperti ini kan malah merusak mental anak, menempatkan anak dalam kondisi tertekan,” katanya

KAB.MALANG-Guide Gunung Kawi Tak Bisa Bahasa Inggris


Sebagai areal wisata religi, Gunung Kawi memang punya daya tarik tersendiri. Lokasinya berada di dataran tinggi Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten. Per minggunya kawasan itu dikunjungi seribu lebih pengunjung wisatawan domestik.

Pengunjung datang dari berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya dari kawasan Jawa Timur saja, pengunjung wisata religi Gunung Kawi, juga berasal dari luar kota seperti Surabaya, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat sampai pada luar pulau yakni Kalimantan dan Sulawesi.

Selain wisatawan domestik, nama besar Gunung Kawi juga menjadi daya tarik wisatawan asing. Para pelancong ritual itu, terbanyak berasal dari komunitas Tionghoa dari Singapura, Thailand, Taiwan, serta Vietnam. Akan tetapi, keterbatasan pramuwisata diareal Gunung Kawi membuat lokasi ternama sebagai tempat ziarah di Kabupaten Malang itu, membutuhkan sosok pemandu wisata (guide touris) untuk memperkenalkan lokasi wisata itu berbagai belahan dunia. Dan Gunung Kawi, membutuhkan seorang guide yang memang harus fasih Bahasa Internasional, Inggris.

“Kendala kami memang itu. Butuh guide yang fasih dalam berbahasa Inggris,” ungkap Ketua Yayasan Ngesti Gondho, Nanang Yuwono, Rabu (8/12/2010) siang.

Nanang sendiri adalah pewaris serta penanggung jawab areal wisata religi di sana. Menurutnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah dimiliki Yayasan Ngesti Gondho, hanyalah pada guide touris yang benar-benar cakap dalam hal bahasa International itu.

Saat ini, pemandu wisata memang dilakukan oleh pegawainya yang tertampung dalam Yayasan Ngesti Gondho. Namun, diantara mereka, masih sangat minim yang sanggup berkomunikasi lancar menggunakan bahasa Inggris.

Jadinya, jika ada wisatawan asing dari Eropa dan Negara lainnya yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai percakapan sehari-harinya, para pemandu wisata terpaksa menggunkan bahasa isyarat saja. “Karena tidak ada yang bisa bahasa Inggris, terpaksa kita mengenalkan potensi wisata gunung Kawi dengan memakai bahasa isyarat,” papar Nanang.

Diuraikannya, ketika ada wisatawan asing yang hanya bisa berbahasa Inggris, para pemandu hanya menggunakan bahasa tubuh untuk mengenalkan sejarah terbentuknya Gunung Kawi. Hanya saja, hal itu berbeda jika wisatawan asing tersebut datang dari Negara Thailand, Singapura maupun Taiwan. Rata-rata, pemandu wisata yang dimiliki Yayasa Ngesti Gondho sudah fasih bahasa Mandarin. Sehingga, guide touris Gunung Kawi yang fasih bahasa Inggris sangat dibutuhkan.

“Kebanyakan pemandu kami malah fasih bahasa mandarin. Mungkin, karena jumlah wisatawan yang lancar bahasa mandarin lebih banyak. Tapi tetap saja, kita butuh guide yang cakap berbahasa Inggris,” katanya.

Ditambahkan Nanang, permasalahan minimnya guide yang mampu berbahasa Inggris sudah pernah ia usulkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dan perhatian serius. Para pemandu lokal di Gunung Kawi sebenarnya menginginkan adanya pelatihan atau semacam kursus bahasa internasional itu.

“Kita sudah usulkan agar diberi Guide yang mampu berbahasa Inggris. Maksimal dua guide saja, saya rasa sudah bisa memperkenalkan sejarah Gunung Kawi pada wisatawan asing yang memang hanya bisa bahasa Inggris saja saat mengunjungi tempat ini, “pungkas Nanang

PROVINSI JATIM-KPP Jatim Kerap Terima Pengaduan Infrastruktur

Kepala Divisi Humas Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim Wahyu Kuncoro mengungkapkan, sejauh ini pihaknya kerap menerima pengaduan sehubungan terkendalanya infrastruktur di Jatim.

"Memang benar bahwa masalah infrastruktur dan kebijakan yang mengiringi memiliki korelasi signifikan terhadap perkembangan perekonomian. Contoh sederhana soal kepabeanan, pelabuhan, dan bea cukai yang selama ini pernah dilaporkan dan dinilai bisa mempengaruhi daya dukung perekonomian di Jatim," katanya, Rabu (8/12/2010).

Menurut dia, soal kepabeanan, utamanya arus bongkar muat barang, selama ini dinilai kurang ada standarisasi tersendiri.

Kondisi ini akan disikapi KPP dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk membuat kesepahaman pengelolaan sekaligus tindak lanjut pengaduan pelayanan investasi, perdagangan, dan kepabeanan. Kebijakan ini dipastikan disambut positif pengusaha domestik maupun asing. "Kesepahaman yang akan dilakukan dalam waktu dekat juga menggandeng perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan lainnya," ucap alumnus Unair ini.

Dia mengungkapkan, jika infrastruktur serta kebijakan yang melekat sehat, secara otomatis ekonomi makin menggeliat yang berujung positif meningkatnya taraf hidup masyarakat. "Tarif tol juga demikian. Selama ini nominalnya dirasa cukup mahal. Bayangkan, Surabaya–Gresik saja Rp 10.000," katanya. Kondisi jalan Surabaya–Tuban maupun sebagian ruas Jalan Raya Kertajaya Surabaya yang bergelombang juga tak luput dari sorotan KPP. Sebab, banyak sekali laporan yang diterima.

Kondisi jalan tersebut memicu lebih lamanya waktu tempuh serta pendeknya usia pakai onderdil kendaraan. "Keluhan soal PLN pun masuk ke KPP. Ini terkait tarif pasang baru, mekanisme tambah daya, dan pemakaian tenaga instalatir atau konsul dari PLN. Sejauh ini mekanismenya dinilai kurang transparan oleh masyarakat. Ini tentu berpengaruh pada perekonomian," pungkasnya.

KAB.TUBAN-Rumah Dibobol Maling, Rp 80 Juta Raib

Nasib apes menimpa Karni (33), warga Desa Sendangharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Ia harus merelakan uang sebesar Rp 70 juta, STNK, BPKB dan tiga buah HP digondol maling setelah pencuri berhasil membobol pintu belakang rumahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, kejadian pencurian yang mengakibatkan kerugai puluhan juta itu terjadi pada pukul 03.00 dini hari, saat korban bersama dengan keluarganya sedang tidur pulas.

Akibatnya uang beserta barang yang lainnya tersebut yang ditaksir total kerugian hingga Rp 80 juta itu berhasil digondol oleh pencuri.
Setelah mengatahui rumahnya dibobol oleh maling, akhirnya korban langsung melaporkan kejaidn pencurian itu kepada pihak Polsek setempat.

Setelah mendapatkan laporan akhirnya petugas langsung mendatangi rumah korban dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari sidik jari dari pelaku pencurian tersebut.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di rumah korban itu, polisi menemukan bekas congkelan di pintu belakang dan tengah rumah korban. Petugas menduga bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, kemudian membuka lagi pintu tengah dan berhasil masuk ke dalam kamar korban.

"Dari hasil olah TKP pelaku masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel dan merusak pintu. Kemudian, setelah berhasil beraksi, pelaku diperkirakan kabur dari pintu yang sama," jelas Kapolsek Senori AKP Benu Hamzah.

Ia menambahkan jika sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus pencurian ini, termasuk dengan memanggil sejumlah saksi yang bekerja sebagai tukang dirumah tersebut. Karena saat ini rumah tersebut sedang dilakukan renovasi.

"Beberapa tukang yang bekerja dalam proses renovasi rumah korban saat ini masih terus kita mintai keterangan dan kita ambil sidik jarinya," tambahnya.

Kapolsek berharap supaya pelakua dalam kasus pencurian ini supaya segera tertangkap. "Ya mundah-mudahan pelakunya segera bisa kita ketahui dan kita tangkap," pungkasnya.

KAB.TUBAN-1 Muharram, Makam Sunan Bonang Ramai

Tahun baru islam, 1 Muharram 1432 Hijriyah, yang jatuh pada hari ini, Selasa (07/12/2010) membuat ribuan pengunjung makam Sunan Bonang padati makan Sunan Binang, Kabupaten Tuban. Mereka para pendatang merupakan penziarah yang berasal dari beragai daerah di indonesia.

Berdasarkan pantuan, pengingkatan jumlah pengunjung di makan salah satu wali penyebar agama islam di tanah jawa itu sudah nampak mulai dari sejak Senin (06/12/2010) malam. Meningkatnya jumlah penziarah itu adalah untuk mencari berkah pada tahun baru islam ini yang di yakini sebagai bulan yang keramat.

Syafi'i (26), salah satu penziarah, meyatakan bahwa dirinya besrta dengan jamaahnya itu sengaja berziarah pada tanggal 1 Muharram atau 1 Suro ini adalah untuk mencari berkah dari awal tahun ini. "Kami datang kesini adalah untuk berdoa, dan untuk mencari berkah diwal tahun ini," jelas Safi'i.

Ia menilai jika tanggal 1 Suro, adalah merupakan hari yang keramat dimana biasa dijadikan untuk ritual para orang-orang yang mempunyai amalan (ilmu tertentu). "Saya tiap tanggal 1 Suro, selalu meluangkan waktu untuk berziarah ke makan Sunan Bonang, untuk mecari karomahnya," tambahnya.

Sementara itu, Munir salah satu pengurus dari Makam Sunan Bonang, menyataka jika hampir setiap tahun pada tanggal 1 Suro, pengunjung dari makam sunan bonang selalu meningkat dari hari bisanya. "Ya ini sudah dua hari mengalami peningkatan penzaiarah, kemarin dan hari ini," ujar Munir.

Ia menambahkan jika, penngkatan dari jumlah pengunjung dari makan Sunan Bonang itu meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. "Ada dua kali peningkatan pengunjung saat ini, mereka datang dari berbagai daerah," pungkasnya.

Oleh : Trawoco Hk.*
Pasca pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban ke KPUK Tuban yang berakhir tanggal 24 Nopember pukul 16.00 WIB lalu, setidaknya mampu menjawab pertanyaan awal tentang siapa-siapa yang jadi maju dan siapa-siapa yang akhirnya harus tersingkir dibabak pendahuluan.
Meski demikian, 6 pasang calon yang saat ini telah mendaftar dan bahkan dinyatakan lolos tes kesehatan oleh KPUK Tuban pun belum tentu akan definitive sebagai peserta Pemilukada. Sebab masih ada satu tahap lagi yang harus diselesaikan, yakni verifikasi berkas calon/pasangan calon.
Pada tahap verifikasi berkas, KPUK akan meneliti setiap lembar berkas persyaratan yang dikirim oleh masing-masing pasangan calon. Mulai dari kebenaran cara pengisian, kebenaran administrasi, kebenaran legalitas (baca: keabsahan) serta kelengkapannya.
Jika pada tahap verifikasi pertama, terdapat berkas calon yang dinyatakan belum lengkap, belum syah, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan dinilai belum sempurna, Undang-undang 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan KPU 13/2010 tentang pendaftaran calon masih memberikan ruang dan kesempatan bagi para pasangan calon untuk melengkapi, memperbaiki bahkan mengajukan calon/pasangan calon baru.
Pada tahap verifikasi berkas inilah biasanya (menurut pengalaman saya pribadi) “konflik” antara calon/pasangan calon dengan KPUK mulai muncul. Hal tersebut disebabkan perbedaan tafsir (tentang keabsahan, kebenaran, kelengkapan administrasi) antara KPUK dengan calon/pasangan calon.
Untuk itu, sejak awal harus dibangun kesepahaman (baca: tafsir) antara KPUK dengan pasangan calon mengenai standar ukuran (parameter) baik itu yang menyangkut keabsahan berkas, kebenaran, kelengkapan serta hal-hal lain yang terkait dengan administrasi persyaratan calon/pasangan calon, termasuk tata cara pengisian bahkan sampai titik komanya. Semuanya harus jelas.
Ini penting dilakukan agar tidak ada pasangan calon yang dinyatakan gugur hanya gara-gara soal sepele, misalnya ada berkas yang belum ditandatangani, atau ada berkas yang cara pengisiannya salah.
Lucu kan, seandainya ada pasangan calon yang gugur hanya gara-gara salah ngisi formulir, formulirnya hilang/ ketlingsut atau lupa menempelkan meterai? Padahal disisi lain, calon tersebut sudah mengeluarkan biaya miliaran rupiah.
Saya ingatkan, meski terkesan sepele, hal tersebut mungkin dan bisa saja terjadi. Ini politik bung, hal kecil bisa menjadi besar. Para lawan akan berusaha menjatuhkan dengan cara apapun termasuk lewat hal-hal yang dipandang sepele.
Mengingat pentingnya tahap verifikasi berkas, saya sarankan kepada para pasangan calon agar menjalin komunikasi (baca: konsultasi) seintensif mungkin dengan KPUK khususnya tentang cara pengisian formulir, standar keabsahan serta kelengkapannya.
Dan KPUK, sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilukada, wajib hukumnya menjawab setiap pertanyaan (baca: menjawab konsultasi para pihak) secara tegas, lugas dan gamblang sesuai peraturan yang berlaku. Dalam memberikan jawaban, KPUK dilarang plin-plan, terkesan ragu-ragu atau bahkan ambigu.
Sebab hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan para calon atau lebih parah lagi menimbulkan tafsir ganda. Sikap plin-plan, terkesan ragu dan ambigu KPUK sangatlah berbahaya. Sebab ini menyangkut soal kepastian hukum dan aturan main.
Untuk itu, sebelum memberikan penjelasan keluar, secara internal, KPUK harus menyamakan tafsir atas setiap ayat dan pasal yang terdapat dalam Undang-undang, peraturan, surat edaran atau juknis yang ada.
Jangan sampai terjadi, antar anggota KPUK sendiri terjadi beda tafsir, ini runyam. Disisi lain, KPUK dapat menunjuk salah satu anggotanya (biasanya ketua), untuk menjawab setiap konsultasi para pihak. Jadi jawaban berasal dari satu pintu.
Sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilukada, KPUK harus bersikap terbuka, transparan dan akuntabel. Sebab hal tersebut merupakan azas kerja yang harus ditaati.
Menurut catatan Pemilukada di beberapa daerah, salah satu potensi yang dapat menimbulkan kerawanan Pemilukada adalah ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyelenggara maupun pelaksananya, dalam hal ini KPU beserta jajarannya.
Kita semua, sebagai warga Tuban, tentu tidak ingin peristiwa rusuh Pilkada 2006 lalu terjadi lagi. Sebab, hal tersebut merupakan catatan kelam tragedi demokrasi di Republik ini.
Cukup sekali itu saja. Mari kita belajar mengambil hikmahnya. Demokrasi tidak memberi tempat bagi segala bentuk anarkisme.
Untuk itu,
Kepada KPUK Tuban beserta jajarannya,
Kepada para pasangan calon termasuk pendukungnya; juga
Kepada semua pihak yang terkait,
Belajarlah dari pengalaman Pilkada 2006, ambil hikmah dan pelajaran berharganya. Pertahankan yang baik dan tinggalkan yang kurang baik.
Kalau sesuatu itu mudah jangan dipersulit, yang seharusnya terbuka jangan ditutupi, dan kalau memang terlarang, jangan sekali-kali dilanggar.
Sekali lagi, Demokrasi tidak memberi tempat bagi segala bentuk anarkhisme.
Selamat bertarung dan meraih kemenangan dengan indah dan sportif. Wassalam.

*) Penulis adalah Pemimpin Umum sebuah situs berita di kabupaten Tuban/
Anggota KPU Tuban periode 2003-2009

Untuk pemenangan Pemilukada di Tuban Partai Golkar harus bersatu. Residu akibat perselisihan politik dan puncaknya pada konvensi pemilihan calon bupati harus segera dicari jalan keluarnya. “Saya tahu persis tentang residu akibat pengambilan keputusan DPP tentang dipilihnya Kristiawan dan Haeny Relawati. Ada bagian yang selama ini saya lihat kurang kompak,” kata Ketua Pemenangan Pemilu partai Golkar Jawa Timur, Drs.Tomo Budi Harsoyo Msi, yang mengawal terpilihnya calon bupati Tuban itu.

Untuk inilah DPD Golkar Tuban, bila menginginkan menang dalam pemilihan bupati harus langsung melakukan komunikasi vertical dan harisontal. “Satu suara harus dijaga dan jangan sampai lepas,” kata Tomo yang mengikuti survey 5 calon Golkar dalam meneliti dan menghitung tingkat popularitas serta elektabiltas terpilihnya Kristiawan dan Haeny Relawati.

Golkar Tuban sempat terbelah menjadi 3 kubu, yakni; kubu Haeny, kubu Marwan- Bambang Sutikno serta kubu sayap Golkar, SOKSI. Disinyalir, terpentalnya Warsito dan Imam Tarmudji dari penjaringan calon Bupati oleh DPP Golkar juga berpotensi menambah retaknya barisan partai beringin tersebut.

Plt. Ketua SOKSI Tuban, H. Hamdani yang berangkat sendiri ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati juga merasa kecewa dengan sikap DPP dan DPD Golkar yang tidak menghargai kader seniornya. “Sistem partai Golkar perlu direhab total. Kader senior kalah dengan kader baru kemarin,” ujarnya serius.

Sikap kecewa juga diperlihatkan Marwan, sehingga ia dan timnya menurut rencana akan maju sendiri dalam pemilihan bupati Tuban. Bahkan Bambang Sutigno yang juga merintis dalam pencalonan bupati ini sudah punya rencana untuk menggandeng beberapa partai.
“Karena itulah saya minta Bu Haeny sebagai ketua DPD Golkar Tuban segera melakukan komunikasi politik dengan kader. Harus bersatu, kalau tidak, sulit kita memenangkan Pemilukada 1 Maret 2011 itu,” kata Tomo yang juga mengimbau agar Golkar kembali satu.
Para calon tadi, menurut Tomo, harus diakui punya basis massa sendiri-sendiri. Ia melihat elemen Golkar di Tuban selama ini ada di basis pendidikan, desa-desa dengan kepala desa dan eks kepala desanya, nelayan serta lainnya. Dan ini Nampak sekali dikuasai oleh para kader-kader Golkar tadi.

“Karena itu saya wanti-wanti agar ini diperhatikan, dan saya tegaskan agar kader Golkar ikut mengamankan keputusan DPP tadi, dan kembali bersatu dan merapatkan barisan kalau ingin menang,” tambahnya.

Kabupaten Tuban punya pengalaman pahit ketika terjadi gerakan anarkis pada Pilkada tahun 2006 yang lalu. Karena itu sejak awal ia minta agar Golkar di Tuban punya Tim advokasi yang handal yang mempersiapkan menggugat bila ada pelanggaran dan siap digugat ketika Golkar dituduh melanggar.


Mantan Bupati Lamongan (1989-2000), HR Mohamad Faried SH, menyebut kota-kota di Pantura termasuk Lamongan, Tuban, Gresik dan Bojonegoro, saat ini kelihatan maju, namun ada beberapa hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang terabaikan. Bagaimana sarannya kepada bupati baru dan calon bupati, berikut ini wawancara dengan Faried yang kini jadi pengusaha perjalanan haji/umrah ini kantornya yang baru Jalan Jemur Andayani, Surabaya :

Sebagai mantan bupati dua periode, Anda melihat bagaimana Lamongan saat ini?
Lamongan ada kemajuan namun bagaimana mampu mensejahterakan rakyatnya ini yang harus dilihat. Di Lamongan SDM-nya jadi unggulan. Etos kerja penduduknya jadi modal utama untuk menggerakkan mereka terutama sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Begitu mereka diberi umpan maka kerjanya luar biasa, karena itu petani di desa-desa banyak yang makmur. Ini bisa dilihat rumah-rumah mereka dan ternak di kandangnya.

Sebagai kota dagang dan jasa, Lamongan sudah menuju ke arah sana. Tapi apakah ini punya impact kepada rakyat di sini memang perlu diuji dulu.

Sebagai kota pelabuhan, Lamongan memang punya nilai plus, tetapi apakah pelabuhan ini bisa maksimal seperti yang direncanakan presiden BJ Habibie, masyarakat bisnis yang bisa menjawabnya.

Dari peningkatan jumlah penduduk yang lebih dari 2 juta, apakah indikasi Lamongan lebih maju bisa dilihat?

Jumlah penduduk yang meningkat dalam kurun waktu 10 tahun memang boleh dibilang Lamongan ada kemajuan. Mungkin Lamongan yang diarahkan menjadi kota jasa atau pelabuhan bahkan sebagaian kawasan industri, berarti penyerapan tenaga kerja di sini, bagus. Tapi sebagai penyerap tenaga kerja mestinya tidak boleh mengurangi kesejahteraan warga setempat.

Memang, warga Tuban dan sekitarnya banyak borong kerja di Lamongan dan ternyata penyerapannya sebagian di sektor pertanian. Kalaupun ada di industri mungkin pabrik rokok atau industri lainnya.

Bagaimana dengan anggaran pendapatan dan belanjanya?

Di sinilah sekarang yang jadi tolok ukurnya. PAD-nya meningkat enggak? Belanja daerahnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, enggak. Kabarnya APBD Lamongan tahun 2010 defisit Rp 60 miliar, lah kalau ini benar, maka kasihan bupati baru yang menggantikan bupati lama. Pak Hambali sebagai bupati baru tentu pusing tujuh keliling, karena itu harus dicermati di mana minusnya anggaran itu.

Misalnya saja kalau anggarannya sebagian dipakai untuk memajukan sepakbola (Persela) yang konon puluhan miliar, maka ini harus ditinjau ulang. Apa azas manfaatnya, apakah dengan terkenalnya Persela membuat pendapatan asli daerah (PAD) meningkat drastis? Atau apakah sepakbola di sini maju dengan ditandainya pemain asli Lamongan bisa masuk PSSI, kan tidak. Yang maju kan pemain asing yang kita bayar mahal.

Apa saran Anda dengan munculnya bupati baru atau calon bupati di tempat lain?
Ya itulah, saya selalu didatangi atau minimal ditelpon para calon bupati yang ikut Pemilukada yang bertanya bagaimana memajukan daerah tingkat II dengan kemampuan yang ada saat ini.

Saya selalu menyarankan pelajarilah dulu wilayah yang hendak dipimpinnya. Jadi jangan hanya asal mencalonkan diri tetapi idak tahu apa-apa, terutama bagaiamana memanage sebuah wilayah dengan biriokrasinya.

Saya juga minta agar partai yang mengusungnya juga melihat visi dan misi yang akan diusung sang calon. Bisa enggak calon ini memimpin atau menjadi manager sebuah wilayah. Karena itu, bagaimanapun peran DPRD sangat penting karena sebagai alat kontrol adalah para wakil rakyat ini. Idealnya beliau-beliau itu lebih pintar dari eksekutif, dan di negara maju justru senatornya yang jago-jago.

Seperti bagaimana ketika bupati menyodorkan RAPBD, dewan harus mencermatinya dengan baik dan seksama. Katakanlah belum piawai, maka anggota dewan bisa mencari tim ahli untuk membahasnya atau dewan pakar partai pasti banyak jumlahnya.

Jadi bagaimana yang ideal untuk para calon bupati?

Sebaiknya adalah orang yang berpengalaman dalam birokrasi atau minimal dia adalah organisator, manager yang baik dan tahu itung-itungan anggaran. Okelah misalnya mereka dari partai, tetapi dia harus paham managemen pemerintahan dan managemen keuangan. Kalau tidak paham, maka beliau ini harus didampingi ahlinya dan ini penting agar tidak dibujuki (dikibuli) oleh stafnya (kepala dinas bagian).

Demikian juga ketika dia dihadang di DPRD, maka ia harus berani mempertahankan argumennya dalam artian itung-itungan yang bener. Kalau eksekutifnya ngalah terus dewannya yang kuat, tidak baik.
Apalagi bila eksekutifnya lebih pandai, maka dewannya akan jadi tukang stempel. Ini juga tidak boleh. Pemerintahan yang baik adalah dua-duanya sama kuat dan sama-sama kritis.

Dewan jangan sampai kalah dengan bupati artinya bahwa fungsi pengontrol yang melekat sebagai wakilnya rakyat harus betul-betul berfungsi.

Misalnya bupatinya mengambil anggaran sangat besar untuk infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kantor dan fasilitas kota, maka dewan harus kritis apakah manfaat bagi kesejahteraan rakyat bisa dirasakan.

Infrastruktur yang menghabiskan dana puluhan bahkan ratusan miliar harus mampu mengembalikan modal sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten. Kantor pelayanan yang megah harus mampu memberikan pelayanan lebih kepada rakyatnya dan harus juga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Jangan hanya berpikir proyek besar nanti untung besar saja karena semua amalannya dicatat dalam ‘sejarah’ buku APBD yang bisa diperiksa oleh KPK dan malaikat

DPRD Tuban tak berkutik atas Draft usulan RAPBD 2010 yang disampaikan eksekutif. Seluruh usulan RAPBD langsung mendapatkan persetujuan tanpa ada yang dirubah sama sekali. “DPRD memang dianggap tidak ada, sepertinya kita ini sudah tidak berguna. Percuma kita bahas RAPBD, tapi, hasilnya tidak ada,” tegas Ketua Fraksi PDIP, Karjo, kemarin.
Dikatakan, sebagian besar anggota dewan, baik yang masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) maupun lainnya, nuansa membela eksekutif sangatlah kuat, sehingga anggota dewan yang mengusulkan di luar usulan eksekutif selalu kalah suara jika divoting. “Itulah kenyataannya, kita yang ingin ada perubahan selalu kalah suara,” timpal Wakil Ketua DPRD, Teguh Prabowo atau yang akrab dipanggil Cong Ping..
Pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti mengapa banyak anggota dewan yang cenderung membela eksekutif. Padahal banyak usulan eksekutif dalam draf APBD yang tidak masuk akal dan tidak berpihak pada rakyat. “Ini yang harus diwaspadai semua elemen masyarakat, mengapa mereka cenderung tunduk pada eksekutif,” tambah mantan Ketua PDIP Tuban itu.
Aroma ketidakberesan dalam pembahasan RAPBD 2010 selama 12 hari sangat kuat. Sehingga, saat sidang paripurna penetapan RAPBD 2010 menjadi APBD 2010 ada tiga fraksi yang tidak ikut dalan paripurna tersebut. “Itu bentuk protes kami terhadap Ketua DPRD Tuban, Kristiawan yang cenderung membela ekseskutif dalam pembahasan RAPBD,” sela Wakil Ketua DPRD Tuban, Sa’dun Na’im.
Tiga fraksi yang melakukan baikot paripurna penetapan RAPBD menjadi APBD itu yakni, fraksi PKB, fraksi PDIP dan fraksi Gerindra. Meski ada tiga fraksi yang membaikot, namun, penetapan APBD 2010 dianggap sah, karena sudah sesuai dengan aturan main. “Tidak perlu ada yang dipermasalahkan, semua sudah sesuai prosedur,” jelas Ketua DPRD Tuban, Kristiawan.
Dengan disyahkannya APBD 2010, Rabu (17/3), selanjutnya akan langsung dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan dalam waktu dekat hasil evaluasi sudah bisa diterima DPRD, sehingga APBD itu langsung bisa diberlakukan. “Memang sudah telat, karena berbagai masalah, sehingga, penetapan APBD 2010 agak terlambat,” tambah politisi dari Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB, Imron Chudlori menjelaskan, pembahasan RAPBD 2010 hanya akal-akalan saja. Setiap usulan dari DPRD selalu ditolak. “Jangankan merubah anggaran, merubah titik dan koma saja tidak bisa. Saya sendiri juga heran, dan yang lebih mengherankan, ternyata sejumlah anggota dewan juga ikut memback-up eksekutif,” tandas Imron.
Pihaknya menduga, telah terjadi permainan dalam penetapan APBD ini
untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Tuban 2011 mendatang. “Kita menduga kuat, semua ini diloloskan untuk kepentingan Pemilukada2011. Aturannya kan butuh waktu 3 bulan untuk membahas APBD, tapi di Tuban hanya 12 hari,” ungkapnya heran.
Ditambahkan, beberapa item janggal dalam APBD 2010 yang disahkan itu antara lain dana penggantian kios Terminal Wisata Baru senilai Rp 5,729 miliar. “Ini mestinya tanggung jawab investor, bukan APBD,” tegas Imron.
Selain itu, yang tidak masuk akal lagi adalah biaya pembangunan mushola di Pemkab Tuban senilai Rp 1 miliar. “Alasannya di sana mushola sudah tidak cukup. Padahal, lokasi itu sangat dekat dengan Masjid Agung Tuban. Jadi jelas ini hanya akal-akalan saja,”lanjutnya.
Hal lain yang dipersoalkan adalah target PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Tahun 2010 yang hanya Rp 84,1 miliar. Padahal, 2009 saja PAD Tuban
senilai RP 102 miliar. Atau mengalami banyak penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja Pemkab juga semakin amburadul. “Selain itu, dana sosial untuk 2010 senilai Rp 17 miliar dan dana tak terduga sebesar Rp 27 miliar yang dianggarkan juga sangat tidak masuk karena tidak disebutkan maksud pemanfaatannya,” ungkapnya.
Dan menurutnya, secara global pada 2010 kabupaten Tuban mengalami
Devisit anggaran. Dimana, biaya belanja secara total senilai Rp 980
miliar sedangkan uang pendapatan hanya Rp 824 miliar. Atau devisit
sebanyak Rp 170 miliar. “Karena itu, kami menolak pengesahan APBD ini.
Dan kita akan berkoordinasi dengan gubernur dan biro hukum Pemprov
Jatim agar tidak menyetujui pengesahan APBD yang sangat dipaksanakan
dan tidak pro rakyat tersebut,” terang politisi dari PKB itu

Dikhawatirkan pada 2011 ini Kabupaten Tuban tidak mendapatkan tambahan PAD dari retribusi air bawah tanah (ABT) dan bagi hasil pajak tanah. Kekhawatiran ini disebabkan karena dua Raperda itu termasuk dalam 12 Raperda yang pembahasannya hingga kini masih terkatung-katung.
Padahal, jika kedua raperda itu tidak segera diputuskan menjadi Perda pada 2010 ini dipastikan Pemkab Tuban pada 2011 tidak akan lagi mendapatkan pemasukan dari retribusi dan pajak tersebut. “Kalau ini tidak segera diputus, pemasukan dari dua sumber itu bakal tidak bisa didapat pada tahun depan,” terang Wakil Ketua DPRD Tuban, Sa’dun Na’im, Rabu (8/12).
Sebelumnya, lanjut politisi asal PKB itu, retribusi ABT menjadi kewenangan Pemrov Jatim dan kewenangan itu bakal diserahkan ke daerah, asal daerah itu sudah memiliki perda yang mengatur masalah itu.
Begitu juga soal bagi hasil pajak tanah yang semua menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diserahkan ke daerah. “Kalau kewenangan itu sudah ditangani daerah, pendapatan dari sektor itu akan semakin tinggi dibanding sebelumnya,” tandas Na’im.
Namun, sayangnya, saat 12 Raperda termasuk dua Raperda yang penting guna menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban itu belum bisa disahkan, meski pembahasannya sudah tuntas. “Saat paripurna pengesahan tidak memenuhi quorum, akhirnya ya ditunda,” papar Na’im.
Pihaknya juga belum tahu kapan bakal diagendakan kembali paripurna pengesahan 12 raperda itu. Semestinya, sertelah 12 raperda itu disahkan, DPRD akan segera membahas RAPBD 2011 yang juga sangat mendesak. “Meski sekarang ini anggota dewan juga sibuk untuk Pemilukada, tapi kami akan tetap berupaya agar 12 raperda itu segera tuntas, sehingga pada 2011 Tuban tidak kehilangan sumber pendapatan tersebut,” tandas Na’im.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto. Soal 12 raperda itu memang penting, namun kini yang lebih penting adalah pembahasan RAPBD 2011. Sehingga, pihaknya akan lebih mendahulukan pembahasan RAPBD 2011. “Kalau RAPBD 2011 sudah tuntas kami akan memikirkan 12 raperda itu,” terang Agung.
Kedua belas raperda itu diantaranya, pajak daerah, retribusi pertambangan, retribusi parkir tempat khusus, ijin mendirikan bangunan, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi tempat pelelangan, ijin gangguan dan ijin siaran.
Informasi yang berkembang di parlemen Tuban, pengesahan 12 raperda yang tidak memenuhi quorum saat digelar sidang paripurna beberapa waktu lalu sebagai bukti jika kekuatan Bupati Heany dengan Partai Golkar sudah tidak solid lagi.
Hal tersebut terkait dengan keluarnya sejumlah partai yang selama ini sebagai pendukung utama pemerintahan Heany. Sudah bukan rahasia lagi, Partai Golkar dan Bupati Heany, satu barisan dengan PAN, PPP dan Demokrat serta beberapa partai kecil lainnya.
Namun kini, partai-partai pendukung Heany selama ini sudah tidak sejalan lagi. PAN, PKNU, Demokrat sudah tidak lagi satu kata dengan Bupati Heany, karena bersama Demokrat mendukung cabup Setiadjit. “Pada awalnya, apa yang diingini Bupati Heany dan Golkar pasti akan didukung mayoritas anggota DPRD. Dan kita tetap terkalahkan, walau apa yang kita sampaikan itu untuk kepentingan umum dan sangat dibutuhkan,” tandas salah satu anggota DPRD Tuban, Fahmi Fikroni.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Tuban Jony Martoyo menjelaskan, soal pengesahan 12 Raperda, sepenuhnya berada di tangan parlemen. Eksekutif sudah melakukan mekanisme sesuai dengan aturan. “Kan pengesahannya di dewan, eksekutif tidak bisa jalan sendiri. Raperda itu kan untuk kepentingan rakyat Tuban secara keseluruhan,” terang Jony

TPPI bekerjasama dengan CV.Antar Langit berhasil membangun perumahan cyber bagi karyawannya. Sejak 5 Desember, perumahan karyawan TPPI telah dilengkapi internet hotspot dengan covered hingga di dalam rumah, yang mana seluruh penghuni perumahan bisa online di dunia maya dengan menggunakan notebook baik di dalam maupun diluar ruangan.
Menurut Isnain Ardiansyah, General Affair TPPI, tujuan dibangunnya jaringan wifi di perumahan TPPI adalah, agar warga perumahan tidak ketinggalan informasi yang kian deras. Anak SD saja hampir tiap hari mendapat tugas yang harus di cari di internet. “Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Untuk itu kami bekerjasama dengan CV. Antarlangit, bekerjasama membangun jaringan internet untuk perumahan karyawan kami. Ini kami lakukan untuk mewujudkan planning dari TPPI pusat,” tandasnya.
Henry, selaku perwakilan dari antarlangit menambahkan bahwa pengerjaan project ini tidak menemui kendala berarti. “Kami sudah berpengalaman membangun jaringan wifi di hotel, resort, perumahan, kampung cyber dll. Memang ada sedikit kendala yang diakibatkan tingginya interfensi freq wifi di Tuban. Namun dengan pengalaman kami menghubungkan berbagai jaringan wifi hingga jarak puluhan km, hal tersebut bukan suatu masalah serius. Pengerjaan sesuai dengan activity plan yang telah kami buat,” ujarnya.
Jaringan ini nantinya juga bisa dikembangkan ke arah keamanan yaitu CCTV yang mana bisa membantu petugas keamanan untuk memantau keadaan di sekeliling perumahan TPPI tanpa harus banyak investasi membangun jaringan baru.
Kedepan CV. Antar Langit juga akan membangun jaringan metronet di luar kota Tuban. Rencananya, proyek tersebut bekerjasama dengan salah satu department pemerintahan untuk menghubungan jaringan CCTV agar semua lalulintas dapat terpantau di pusat.
Ditanya apakah antarlangit yang berkantor di JL.Hayam Wuruk No.24 Tuban ini bersedia jika ada perumahan lain di Tuban yang mengajak bekerjasama mewujudkan kampung atau perumahan cyber? Henry menyambut gembira tantangan tersebut.
Menurutnya, Antar Langit, selaku perusahaan yang bergerak dibidang IT, sangat berpengalaman dalam segala macam pekerjaan. “Untuk itu, kami siap saja kapan keahlian dan tenaga kami dibutuhkan,” ujar pria yang juga sebagai komunikasi manajer tersebut.


Kebiasaan buruk jasa servis motor memanfaatkan BBM dari tangki pemakai jasa bisa dikategorikan merampas hak konsumen. Belum ada main dealer atau distributor utama pemegang merek yang mampu mencari solusi kebiasaan yang merugikan konsumen ini.
Para pemegang waralaba servis Honda (AHASS) atau servis Yamaha, juga tidak memperhatikan hal yang sebenarnya melanggar hak ini karena tidak ada aturan baku dari pemegang franchise (waralaba). Sementara pemakai jasa (konsumen) kurang menyadari bensinnya berkurang banyak dan baru mengeluh setelah motornya keluar dari ruang servis.
‘Perampasan’ BBM ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan berada di depan mata konsumen. Namun karena tidak berdaya, konsumen diam saja dan seperti belum ada yang memulai protes.
“Tapi saya rasakan lama-lama ini nggak fair. Operator servisnya dengan seenaknya buka kran bensin ditumpahkan untuk bersihkan mesin atau kaburator. Mestinya bensin untuk membersihkan ‘kan dari penjual jasa,” kata Sutomo, salah seorang PNS golongan II di Tuban.
Ia menyebut BBM sekarang ini mahal, 1 liter Rp 4.500 dan sebentar lagi naik, kenapa ini dibebankan kepada konsumen. Sehingga ia merasa terbebani apalagi ketika motor keluar dari servis tangki bensinnya berkurang atau kadang habis sama sekali. “Kalau mau adil ya dibebankan di ongkos servis aja,” tambahnya.
Memang, kelihatannya masalah ini sederhana tetapi kalau dihitung secara matematis katakanlah ada sekitar 20 tempat servis AHASS tiap bengkel sehari melayani 30 motor maka ada motor diservis. Kalau bensin yang diambil harganya Rp 4.500 per liter, maka BBM yang ‘dirampas; nilainya Rp 2.700.000. Kalau sebulan dikalikan 30 hari maka hampir Rp 71 juta. Ini belum servis merek lainnya.
Pemegang waralaba Yamaha di kawasan Karah Surabaya, Basyir misalnya, saat dikonfirmasi masalah ini mengatakan ketika dia belum punya usaha ini merasa dirugikan bengkel. Tetapi ketika ia jadi pengusaha servis motor ia melihat ada kesepakatan tak tertulis antara penjual jasa dan pemakai jasa bahwa bensin boleh diambil sesukanya.
“Mereka tidak protes, itu masalahnya. Kami memang pernah usul ke main dealer bagaimana kalau bensin disediakan bengkel, namun mereka menyerahkan ke kita. Tetapi tarif standar waralaba, tidak boleh dinaikkan. Jadi ya kami pura-pura gak tahu aja,” tambahnya sambil menyebut saingannya AHASS juga melakukan
hal yang sama.
Pengusaha AHASS di sekitar Rungkut Surabaya yang dikonfirmasi masalah ini tidak mau berkomentar karena ini tidak menjadi masalah besar dan belum ada komplain dari pelanggannya.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Jatim, Parlindungan Sitorus SH, yang
ditanya masalah ini menegaskan bahwa ‘penjarahan’ BBM ini harus dihentikan karena secara sadar atau tidak, hal ini mengambil hak konsumen.
Pihaknya akan meneruskan masalah ini kepada pemilik waralaba dan harus mengambil sikap win-win solution. “Konsumen tidak keberatan bila biayanya ditambah, dan akan merasa bensinnya tidak berkurang dan tidak mengganggu motornya karena kehabisan BBM, justeru setelah diservis” tegasnya

Sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP mencurigai adanya ketidakberesan proses penjaringan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang digelar beberapa waktu lalu yang dilakukan oknum pengurus DPC PDIP Tuban.
Bukan hanya itu saja, pendaftaran cabup-cawabup yang dilakukan DPC PDIP Tuban juga menambah besarnya api curiga di kalangan PAC terhadap DPC PDIP Tuban. “Kami sepakat membentuk tim investigasi terhadap proses penjaringan cabup-cawabup,” tandas Ketua PAC Singgahan, Mahfudz, Sabtu (4/12).
Ditambahkan Mahfudz, pihaknya bersama 14 PAC telah melakukan rapat di Montong dan menyepakati beberapa hal terkait dengan masalah tersebut. Bahkan, kini mereka sudah mulai mengumpulkan informasi dan bukti atas adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum pengurus DPC PDIP dalam proses penjaringan hingga pendaftaran cabup-cawabup ke KPUD.
Tim investigasi itu selain beranggotakan PAC juga melibatkan sejumlah kader. Gerakan ini sebagai upaya PAC PDIP dan kader untuk mengembalikan citra PDIP sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Bupati Heany. “Sekarang ini PDIP malah disodor-sodorkan ke Golkar dan Heany, sehingga, komunikasi politik dengan partai lain sejak 2001 lalu buyar dan partai-partai sudah tidak percaya lagi dengan PDIP,” terang salah seorang kader senior PDIP Tuban.
Menurut sejumlah PAC, DPC PDIP telah secara terang-terangan melanggar SK 005/TAP/DPP/VIII/2010 tentang penjaringan calon kepala daerah. Saat rakercabsus penjaringan cabup-cawabup yang seharusnya ada agenda penyampaian pandangan umum PAC dan pemilihan sehingga dari kandidat cabup-cawabup yang telah menyampaikan visi misi bisa diketahui siapa yang paling layak diusung PDIP sebagai cabup-cawabup.
“Kan waktu rakercababsus tidak ada agenda itu. Bahkan, saat peserta menanyakan masalah itu langsung dipotong pimpinan sidang,” tandas sejumlah PAC usai melakukan rapat di Montong.
Akibat dari ketidakberesan proses penjaringan yang melanggar SK 005, berkas penjaringan yang telah dikirim ke DPP dikembalikan lagi ke DPC. Namun, dengan alasan mepetnya waktu akhirnya DPC nekat mendaftarkan cabup-cawabup tanpa disertai rekomendasi dari DPP PDIP. “Padahal rekomendasi dari DPP PDIP itu sebuah keharusan bagi cabup-cawabup yang diusung PDIP. Dan yang berhak menentukan cabup-cawabup itu DPP PDIP, DPC PDIP hanya sebatas mendaftarkan saja, bukan sebagai penentu,” tandas Ketua PAC PDIP lainnya.
Informasi yang berkembang dikalangan PAC maupun kader PDIP lainnya, ada hal yang lebih parah lagi, pelanggaran SK DPP PDIP 005 itu merupakan sekenario besar untuk menghancurkan PDIP pada Pemilukada 2011. Targetnya, sudah bisa ditebak, yakni, jago yang diusung PDIP kalah.
“Sebetulnya pasca 2006, PDIP semakin solid, tapi, karena ada oknum pengurus yang bisa dibeli pihak lain, akhirnya PDIP sengaja diselewengkan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, PDIP harus dikembalikan sebagai partai perjuangan, bukan partai mencari keuntungan pribadi oknum pengurus,” tambah seorang kader senior lainnya.
Kader senior itu juga memastikan jika rekom dari DPP PDIP terkait pencalonan cabup-cawabup Tuban belum turun. Sebab, menjelang berakhirnya masa pendaftaran cabup-cawabup (30/11) beberapa waktu lalu dia sempat dihubungi Hasto, pengurus DPP PDIP yang juga ketua penjaringan calon kepala daerah se Indonesia tentang kondisi umum politik di Tuban serta kondisi PDIP Tuban sendiri.
Dalam kesempatan itu Hasto juga menyatakan jika DPP PDIP belum menurunkan rekomendasi. “Tapi, masalah Tuban sudah diserahkan ke Sekjen PDIP, karena dia (Hasto) berangkat ke Kamboja bersama Ketua Umum PDIP Megawati,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Tuban, Kardjo membenarkan jika DPP PDIP tidak memberikan rekomendasi kepada cabup-cawabup untuk Pemilukada 2011 Tuban. Sebab, kondisinya tidak memungkinkan. “DPP PDIP menyerahkan soal Tuban itu kepada DPD PDIP Jawa Timur,” ujar Kardjo.
Setelah melaui berbagai pertimbangan akhirnya, DPC PDIP Tuban mencalonkan Muhammad Anwar (Ketua LP2NU Tuban) sebagai cabup dan Tulus Setya Utama (Bendaharan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur yang juga Kades Bandungrejo, Kecamatan Plumpang) sebagai cawabup.
Terpisah, ketua PAC PDIP kecamatan Merakurak, Ramuji, menyatakan bahwa sebenarnya pihaknya tidak mempermasalahkan siapa yang diusung, karena hal tersebut merupakan wewenang partai. Hanya dia mempertanyakan apakah dalam pengusungan pasangan calon tersebut sudah menggunakan aturan main yang ada. “Siapapun yang telah diputuskan partai, tentu akan kami dukung, sepanjang telah melalui mekanisme yang berlaku,” pungkasnya

Nasib mengenaskan dialami Putri Ambarwati (4 bln), warga desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Bocah ini menderita penyakit Hydrocepalus. Karena tak sanggup membiayai perawatan, oleh ayahnya, bocah tersebut kini dititipkan dan dirawat Sundari,(35), warga desa Panidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Bocah yang lahir dari pasangan Eko Mujiono,(30), dengan Ramaining,(27), Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan ini, terpaksa dititipkan ke Sundari lantaran ibunya, Ramaining, meninggal dunia saat melahirkannya.
“ Bocah ini adalah empat bersaudara, dan saat ia dilahirkan di RSUD Soegiri Lamongan Ibunya meninggal dunia. Sejak kelahirannya tanggal 2 Agustus 2010, bocah malang tersebut dirawat di rumah sakit RSUD Dr Soetomo dengan bantuan jamkesmas, namun ayahnya jarang menjenguk lantaran masih mengurusi pemakaman ibunya,” jelas Sundari.
Setalah dirawat di Surabaya, masih kata Sundari, Eko Mujiono merasa tidak mampu untuk membiayai penyakit Hydrochepalus yang diderita anaknya. Sehingga langsung dibawa pulang kembali dan dititipkan di Tuban.
“ Saya juga ada niat untuk membawanya ke Surabaya, dengan fasilitas Jamkesmas yang dulu pernah digunakan ayahnya untuk keringanan perawatanya. Namun, karena sekarang ekonomi saya juga masih melemah, saya tunda saja dulu,” keluhnya.
Ditambahkan, kalau ia juga mengharapkan ada dermawan yang mau membantu untuk pengobatan penyakit Hydrocepalus yang diderita Putri Ambarwati itu.” Ya semoga ada darmawan yang terketuk hatinya membantu biaya pengobatan dan perawatan Putri,” imbuhnya

Sebanyak 17 PAC PDIP Tuban ngluruk ke DPP PDIP guna melaporkan dugaan adanya pelanggaran SK 005/2010 terkait proses penjaringan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang dilakukan DPC PDIP Tuban. ” Kami sudah di Jakarta, mau menghadap Ketua Umum atau pengurus DPP PDIP lainnya,” terang Ketua PAC PDIP Kecamatan Singgahan Mahfudz, Rabu (8/12).
Dikatakan dari 20 PAC PDIP se Kabupaten Tuban hanya tiga PAC PDIP yang tidak ikut berangkat, yakni, PAC Palang, Plumpang dan Parengan. ”Selain itu kami juga diantar beberapa kader dan pengurus DPC PDIP Tuban. Semuanya yang ke Jakarta 40 orang,” tandas Mahfudz.
Meski melaporkan berbagai hal terkait proses penjaringan yang mereka anggap penuh dengan rekayasa untuk kepentingan oknum pengurus, namun, mereka menyerahkan keputusan tindakan terhadap DPC PDIP Tuban kepada DPP PDIP. ”Karena ada perbedaan prinsip antara DPC dengan PAC, ya terserah DPP PDIP bagaimana keputusannya,” tandas Mahfudz.
Sebetulnya, PAC-PAC PDIP tidak mempersoalkan cabup-cawabup yang dicalonkan. Sejak awal yang dipersoalkan adalah proses penjaringannya. ”Kalau prosesnya benar kami tidak akan mempersoalkan,” ungkapnya.
Bahkan, setelah ditelusuri didapat informasi yang sangat menyinggung harga diri kader partai yang tetap mengedepankan perjuangan. ”Tapi, dalam Pemilukada 2011 partai malah ‘digadaikan’,” tandas salah seorang Ketua PAC PDIP yang juga ikut berangkat ke DPP PDIP dI Jakarta.
Sementara itu Ketua DPC PDIP Tuban Kardjo menjelaskan, semua proses penjaringan hingga pendaftaran cabup-cawabup ke KPUK sudah sesui mekanisme partai. Bahkan, semuanya juga sudah dijelsakan ke PAC-PAC PDIP. ”Kalau belum puas dan mereka ke DPP PDIP ya terserah. Kami siap mempertanggungjawabkannya secara organisasi,” ujar Kardjo.
Yang terpenting, sekarang ini semua pengurus dan kader PDIP harus kerja keras dan konsentrasi untuk kemenangan pasangan H Moh. Anwar-Tulus Setya Utama. ”Soal lainnya kita selesaikan nanti. Pemilukada 2011 ini jangan sampai kalah seperti 2006 lalu,” papar Kardjo.

ajaran Golkar Tuban harus solid dalam Pemikukada yang akan digelar 1 Maret 2011 mendatang. Bila DPD Golkar Tuban belum bisa membentuk tim yang menjamin kemenangan, DPD propinsi Jatim akan segera turun ke kabupaten ini.
Hal ini dikatakan Tomo berkaitan dengan sinyalemen perpecahan di Tubuh Golkar Tuban setelah terpilihnya Kristiawan dan Haeny Relawati sebagai calon bupati dan wakil bupati Tuban periode 2011-2016. Setelah
penetapan oleh KPUK Tuban pertengahan Desember 2010, sesuai jadwal yang ditetapkan ketua DPD Golkar Jatim, Martono, Tim pemenangan pemilu Golkar Jawa Timur akan memantau setiap perkembangan.

“Kami sudah mengadakan koordinasi dan ini akan ditindak-lanjuti khususnya tentang sinyalemen terbelahnya Golkar Tuban. Semua jajaran senang atau tidak senang, harus ikut mengamankan keputusan DPP,” kata Tomo sambil menunjuk perbedaan pendapat tentang perubahan konvensi pemilihan calon kepala daerah menjadi sistem surve sesuai Juklak DPP Golkar no.5 tahun 2009 harus disudahi.

bila Golkar ingin memenangkan pemilihan kepala daerah maka perbedaan pendapat, apalagi ada kubu-kubu di tubuh Golkar harus dihilangkan. Instruksi DPP dan DPD Jatim, Golkar

Tuban harus bersatu lagi seperti ketika memenangkan Pemilu Legislatif beberapa tahun lalu yang sangat signifikan.

Namun menjelang Pemilukada 2011, Golkar yang sangat solid sejak tahun 2006 lalu kini terancam terbelah suaranya dan akan merugikan partai yang mempunyai 13 kursi di DPRD Tuban ini.

“Jadi saya minta kepada Golkar Tuban segera konsolidasi dan mengajak bersama-sama para kader senior dan sayap-sayap Golkar seperti AMPI, SOKSI atau lainnya untuk segera diajak bersama-sama memenangkan pemilihan bupati ini,” lanjut Tomo yang sempat jadi Plt. Ketua DPD Golkar Jatim ketika ketuanya Martono menunaikan ibadah haji, dan mengantarkan terpilihnya Kristiawan dan Haeny menjadi calon bupati dan wakilnya.
Kapan DPD Golkar Jatim turun ke Tuban, Tomo menunjuk setelah penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPUK dengan petunjuk Martono ia bersama timnya akan membantu Golkar Tuban membentuk tim yang solid.

Kader senior Golkar seperti Marwan yang kebetulan ikut disurvai sebagai calon bupati, Bambang Sutiqno kader senior yang tahun 2006 mengantarkan kemenangan Haeny jadi bupati kedua kalinya serta ketua KOKSI Tuban
H. Hamdani yang juga ikut penjaringan calon akan diajak bicara soal pemenangan ini.


Meski sudah surut, sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan pada Rabu (8/12/2010), masih ada yang terendam banjir. Ironisnya, banjir yang menggenangi rumah-rumah penduduk ini terjadi hingga tiga hari. Akibat banjir itu, aktifitas warga pun otomatis terganggu.

Kawasan yang masih terendam banjir hingga kini adalah daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong banjir. Di antaranya yakni Kelurahan Kalianyar dan Tambakan, Kecamatan Bangil, serta Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso. Ketinggian air yang menggenangi daerah tersebut sekitar 30 hingga 40 cm.

Soleh, salah seorang warga Rejoso mengatakan, banjir yang menggenangi daerahnya itu biasanya dapat terjadi hingga berhari-hari. Hal itu, menurutnya lantaran buruknya sistem drainase yang ada pada desa tersebut. “Memang saluran pembuangan air disini sangat buruk. Sehingga jika terjadi banjir sulit surutnya,” terangnya.

Senada dengan Soleh, salah satu warga Kalianyar bernama Bahtiar mengatakan, banjir yang selalu melanda daerahnya juga tak mudah surut dan bahkan bisa terjadi hingga satu minggu lamanya, lantaran terjadi pendangkalan pada sungai Kedunglarangan dan sungai di sekitarnya.

“Sudah biasa banjir disini lama surutnya mas. Soalnya sungai yang melintas di daerah ini sudah dangkal semua. Seharusnya ada pengerukan dan perbaikan saluran air, biar kalau ada hujan sungainya tidak meluap hingga menggenangi rumah-rumah warga,” kata Bahtiar, warga Kalianyar.

Berdasarkan hasil tes kesehatan bagi calon bupati (cawabup) dan calon wakil bupati (cawabup) dinyatakan lolos semua. Namun, keenam pasangan cabup-cawabup yang telah mendaftarkan di KPUK Tuban itu masih harus melengkapi kekurangan persyaratan administrasi. “Alhamdulillah semua calon lolos tes kesehatannya, tapi, mereka harus melengkapi persyaratan lainnya,” terang anggota KPUK Tuban, Yayuk, Selasa (7/12).
Keenam cabup-cawabup itu masih diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Khusus untuk pasangan cabup-cawabup dari jalur independen, Bambang Lukmantono-Edy Thoyyibi, selain persyaratan administrasi juga harus menyerahkan surat dukungan.
Sebab, pada verifikasi awal, dukungan pasangan yang menamakan diri BANGKIt itu baru 21 ribu dukungan yang dianggap memenuhi syarat dari 40.577 yang diserahkan ke KPUK. Padahal yang dibutuhkan sesuai persyaratan minimal sebanyak 38.171 dukungan. “Untuk surat dukungan kami akan serahkan lagi ke KPUK sebanyak 27 ribu,” ungkap Bambang Lukmantono.
Sementara pasangan cabup independen lainnya, yakni pasangan Moh. Chamim Amir-Ashadi Soeprapto (MATOH) untuk surat dukungan sudah tidak ada masalah. Sebab, 46.351 dukungan yang dianggap memenuhi syarat sebanyak 41.351 sehingga sudah lebih dari cukup.
Dikatakan Yayuk, rata-rata pasangan cabup-cawabup masih kekurangan surat dari KPK, keterangan tidak sedang pailit serta tidak memiliki tanggungan utang. “Batas akhir penyerahan kekurangan administrasi adalah tanggal 14 Desember mendatang,” tandas Yayuk.
Jadi, lanjutnya, pada prinsipnya yang belum terpenuhi adalah kekurangan persyaratan administrasi yang bisa didapatkan. Dengan begitu, dimungkinkan dari keenam calon itu lolos semua dan bakal ditetapkan sebagai cabup-cawabup sebagai peserta Pemilukada 2011. “Kalau semua calon memenuhi syarat, sudah barang tentu KPUK bakal menetapkannya sebagai peserta Pemilukada 2011,” tambah Yayuk.
Disisi lain, sejumlah pengamat memperkirakan kemungkinan diantara enam pasangan calon yang saat ini mendaftar di KPUK, bakal ada yang tidak lolos verifikasi. Analisa tersebut didasarkan pada sengitnya persaingan antar pasangan calon. “Yach, namanya saja persaingan, wajar bila diantara mereka berusaha saling menjatuhkan,” kata sumber yang tak mau disebut namanya.
Namun, masih menurut sumber tersebut, jika semua pasangangan calon ternyata lolos semua dalam verifikasi, besar kemungkinan Pemilukada Tuban akan berlangsung dalam 2 putaran.
Logikanya, dengan enam pasang calon, akan sangat sulit bagi salah seorang peserta untuk meraih bilangan minimal kemenangan sebagaimana disyaratkan undang-undang, sebesar 30% plus. Sebab, sejauh pengamatan dilapangan, saat ini, potensi kemenangan semua calon relative seimbang.
Sementara itu, KPUK Tuban lagi-lagi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, akan selalu berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika akhir-akhir ini ada yang menilai KPUK tidak netral, hal tersebut hanyalah issue yang sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi KPUK.
“KPUK akan selalu bertindak netral dan berdasar aturan. Saya tegaskan, KPUK tidak akan bisa ditekan apalagi diatur. Yang bisa mengatur dan menekan KPUK hanyalah aturan, selain itu tidak ada,” tegas Yayuk.

Bupati Jember MZA Djalal akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember. Vonis bebas ini sesuai dengan keyakinan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember, Yantit Budi Hartono.

Golkar adalah salah satu partai yang mengusung duet MZA Djalal-Kusen Andalas dalam pemilukada tempo hari. "Saya tetap mendukung bebasnya Pak Djalal. Dia sudah jadi bupati, berangkat dan dipilih oleh masyarakat Jember," kata Yantit.

Yantit justru kecewa dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera di media massa. Sebagaimana diberitakan, Minggu (28/11/2010), Partai Keadilan Sejahtera memersiapkan diri menghadapi kondisi politik terburuk di Jember: pemilihan ulang kepala daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur Hamy Wahyunianto mengatakan, pihaknya belajar dari kasus di Gorontalo. "Kasus serupa terjadi di salah satu kabupaten di Gorontalo. Ketika calon bupati terpilih dapat SK pelantikan, dia dapat surat panggilan dari KPK. Wakil bupatinya juga kena masalah. Kalau di Gorontalo, peluangnya ke pilkada ulang," katanya.

Pemilukada ulang ini tentu saja bisa terjadi, jika Bupati MZA Djalal dan Wakil Bupati Kusen Andalas divonis bersalah oleh majelis hakim. Djalal menjadi terdakwa perkara korupsi mesin daur ulang aspal, dan Kusen menjadi terdakwa perkara korupsi dana operasional pimpinan DPRD Jember.

"Kalau menurut saya, PKS itu terlalu dzolim. Bahasanya merusak dirinya dan merugikan rakyat sendiri. Justru seharusnya kita mendoakan orang yang oenuh penderitaan dalam kezoliman permainan politik. Mendoakan orang lain agar selamat kan berpahala. PKS ini malah mewacanakan 'celakanya' seseorang," sindir Yantit.

Yantit meminta agar Djalal dan Kusen didoakan selamat, sehingga bisa mewujudkan cita-cita yang diamanatkan dalam pemilukada

Wakil walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono mengatakan dirinya tidak sama dengan keberangkatan Bupati Haeny Relawati maju sebagai calon wakil kepala daerah. Dirinya maju karena ia menjadi walikota hanya separuh masa jabatan, sedang bupati Tuban itu sudah dua masa jabatan penuh (sepuluh tahun).
“Saya sudah mempersiapkan mental sejak saya mencalonkan diri jadi
wakil walikota ,” katanya sambil menunjuk bahwa banyak pihak yang kawatir dirinya akan tetap berkuasa meski sebagai walikota, meski akhirnya semua itu tidak terbukti. Risma sebagai Walikota, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara penuh sesuai ketentuan undang-undang.
Bambang DH, lebih lanjut menyebut kedudukannya sebagai wakil
karena ia terhambat oleh Undang-undang no.12 tahun 2008 yang
tidak mengizinkan dirinya mencalonkan sebagai walikota untuk yang
ketigakalinya.
“Saya sebenarnya belum jadi walikota penuh, tetapi hanya 1,5 kali jabatan. Karena saya menggantikan walikota Sunarto Soemoprawiro ketika beliau menjabat 2,5 tahun kemudian beliau meninggal,” ungkapnya. Namun karena Mahkamah Konstitusi memutuskan ia tidak boleh maju, maka sudah kepalang basah ia maju menjadi calon walikota saja.
“Jadi saya tidak sama dengan Bu Haeny, bupati Tuban yang maju lagi
menjadi wakil kepala daerah,” sergahnya sambil menunjuk beberapa
kepala daerah yang mencalonkan diri turun menjadi wakil kepala daerah,
meski tidak terpilih lagi.
Karena itu ia berharap sekaligus berjuang agar jagonya, calon Bupati
Tuban, Muhammad Anwar bisa memenangkan Pemilukada di Tuban
tanggal 1` Maret 2011 nanti. “PDIP akan berjuang keras untuk merebut
kursi bupati itu,” tegasnya.
Ditanya bagaimana dengan kans PDIP bisa mengalahkan incumbent,
Bambang DH menyebut ada strategi yang bisa mengatasi hal tersebut, yakni harus betul-betul turun ke bawah.
“Bagaimana caranya kita lihat saja nanti di lapangan. Pak Anwar sebagai mantan ketua partai pasti punya jaringan. Sedang wakilnya Pak Tulus adalah pengurus asosiasi kepala desa yang jaringannya ada di mana-mana. Jadi saling mengisi,” tambah Ketua PDIP Jatim bidang pemenangan Pemilu ini, yang sekarang lagi konsentrasi terhadap Pemilukada di Pacitan.

Sejumlah perwakilan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (Akad) Jember kembali turun jalan, Rabu (8/12/2010). Mereka juga menyerahkan petisi kepada Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf.

Saat bertemu dengan Saptono, Nanang Kusminarno, salah satu kades mengatakan, pihaknya prihatin dengan situasi Jember saat ini. "Kami mengajukan petisi yang nanti bisa ditindaklanjuti dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang," katanya.

Inti petisi tersebut satu: meminta DPRD Jember segera mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar mencabut surat keputusan pemberhentian sementara Bupati MZA Djalal. "Petisi ini kami juga ajukan ke gubernur, agar mengusulkan kepada Mendagri untuk mencabut SK itu," kata Nanang.

Para kades juga mendesak kepada jaksa untuk tidak melayangkan kasasi kepada Mahkamah Agung. MZA Djalal sudah diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus pidana korupsi mesin daur ulang aspal.

Suyitno, kades lainnya, sempat mendesak agar pertemuan dengan kades itu menghadirkan wakil ketua DPRD Jember lainnya. Akhirnya, Lukman Winarno, wakil ketua dari unsur PDI Perjuangan dihadirkan.

Asiruddin, kades dari Kecamatan Silo, meminta Saptono Yusuf untuk tidak bertele-tele, dan segera mengirimkan petisi mereka via faksimili ke Kementerian Dalam Negeri dan gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Saptono menyatakan, pimpinan DPRD Jember sudah bertemu dengan gubernur. Namun, ia menampik anggapan, bahwa Dewan mendesak percepatan turunnya penjabat bupati, kendati harus diakui dengan belum dicabutnya status nonaktif Djalal dan belum adanya penjabat bupati membuat pembahasan rencana APBD 2011 terhenti.


Aparat Satreskrim Polres Sidoarjo melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Iptu Elizabet mengamankan seorang perempuan dari PT Interindo Mitra Sukses RT 1 RW 1 Desa Ngingas Selatan no 22 Waru, tempat penampungan para TKI.

Elizabeth juga tak bersedia komentar terkait perempuan yang diajak masuk mobil jazz nopol DK 1609 J. Seusai keluar dari gedung dengan seorang wanita yang terlibat tubuhnya lemas itu, lansung meninggalkan lokasi.

Pihak PJTKI juga tak bersedia diwawancarai. Bahkan, pihak perusahaan lansung menutup pintu gerbang yang seolah-olah menghindari wartawan.

Menurut informasi yang dihimpun, PJTKI setempat kerap TKI-nya melarikan diri dari tempat penampungan dengan cara melompat pagar. ''Pernah yang melompat itu ditanyai warga, jawabnya karena lama menginap tapi tidak berangkat berangkat,'' ujar Jayus warga setempat, Rabu (8/12/2010).

Ucap dia, PJTKI ini juga sering ganti nama papan. Pihak PJTKI ini juga terkesan tertutup dan tidak familiar dengan warga sekitar. ''Pemiliknya jarang bergaul alias serawung dengan warga sekitar,'' tandas dia.

Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Taufik Rohmat Hidayat mendadak menemui Ketua DPRD setempat Saptono Yusuf, Rabu (8/12/2010).

Disebut mendadak, karena Taufik tiba-tiba nongol dan masuk ke ruang kerja Saptono. Saat itu, Saptono sedang ngobrol santai dengan sejumlah wartawan dan polisi berpakaian preman, usai bertemu dengan perwakilan kepala desa yang berunjukrasa. Bahkan, pegawai sekretariat DPRD Jember yang bertugas di ruang tunggu tamu pun tidak tahu.

Melihat Kapolres datang, wartawan memilih keluar dari ruang kerja Saptono. Pertemuan Saptono dengan Taufik berjalan tanpa diliput wartawan.

Usai pertemuan, Taufik menyatakan, tak ada maksud apapun terkait kunjungan itu. "Tujuannya silaturahmi dengan ketua DPRD. Tidak ada kaitan dengan pelaksanaan unjuk rasa yang tadi," katanya.

Taufik mengatakan, sejauh ini situasi keamanan dan ketertiban di Jember masih terkendali. "Saya tahu masyarakat Jember intelek, berpendidikan, tidak mudah diprovokasi. Ini kemnenangan bukan kemenangan polisi, tapi kemenangan rakyat Jember yang bisa menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.

Saptono setali tiga uang. Ia menyatakan, tak ada yang istimewa dalam pertemuan itu. "Kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum," katanya.

Gara-gara istri digoda, Siswoyo (26) gelap mata. Pria asal Desa Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk itu nyaris menghabisi Djuwari (30), adik iparnya dengan pedang panjang 1,5 meter.

Beruntung, aksi Siswoyo segera diketahui petugas Polsek Baron. Pria yang baru dua hari pulang dari merantau di Pekan Baru Riau itu akhirnya diamankan.

"Kami mengamankan pedang milik pelaku yang hendak dipakai untuk melukai korban. Menurut pelaku, pedang tersebut dibawa dari perantauan," kata Kasubbag Humas Polres Nganjuk AKP Karjadi, Rabu (8/12/2010).

Peristiwa itu bermula ketika pelaku menerima kabar miring dari Marlin Setio Wati (25), istrinya yang disukai oleh korban. Lantas, pelaku memanggil Dinong Prapti Diana (20), adik perempuannya dan juga korban.

Maksud dari pemanggilan tersebut, pelaku hanya ingin meminta penjelasan perihal aduan istrinya. Dinong datang memenuhi panggilan kakaknya (pelaku, red). Namun, istri korban itu hanya berdiri. Dinong juga menampakkan wajah sinis.

Selanjutnya, pelaku menyuruh adik perempuannya duduk, karena ia ingin berbicara. Tetapi, tiba-tiba korban pergi meninggalkan tempat ruangan tersebut. Kepergian korban semakin membuat pelaku yakin dengan perkataan istrinya.

Pelaku merasa tersinggung. Ia pergi ke kamar mengambil sebilah pedagang panjang. Sambil membawa senjata tajam, pelaku mencari keberadaan korban. Suasana di ruangan pun menjadi panik. Anggota keluarga segera melapor ke Polsek Baron.

Menerima laporan tersebut, sejumlah petugas polisi bergerak. Petugas berhasil mengamankan pelaku sebelum akhirnya melukai korban. Pelaku langsung digiring ke mobil patroli petugas dan dibawa ke Mapolsek Baron.

AKP Karjadi mengungkapkan, pelaku akan dijerat dengan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara.

Sementara pelaku yang diperiksa petugas mengaku, jengkel dan sakit hati terhadap sikap dan perbuatan korban. Pelaku hanya ingin menakut-nakuti korban dengan senjata tajam agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kasihan, begitu mungkin kata yang pantas diberikan kepada 9.136 orang pelamar Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Malang. Jumlah tersebut yang terpaksa harus dicoret oleh tim verifikasi bekras CPNS Kota Malang akibat berkas yang disertakan tak memenuhi syarat.

Pencoretan kepada sebanyak 2.137 CPNS itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Wahyu Santoso, Rabu (08/12/2010). ”Jumlah pelamar yang masuk sebanyak 11.273. Itu sesuai dengan berkas yang diterima BKD dari kantor Pos,” katanya.

Lebih lanjut Wahyu merinci, berkas dari masing-masing formasi untuk Kota Malang di antaranya, untuk Guru ada 4.881 pelamar, Kesehatan 20058 pelamar, dan fomasi teknis sebanyak 4.332 pelamar.

Setelah berkas masuk ke BKD dari kantor Pos, dan dilakukan verifikasi oleh tim ditemukan berkas yang memenuhi syarat (TMS) sebanyak 9.136 pelamar. ”Adapun yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2.137 pelamar. Saat ini, verifikasi sudah selesai. Dan sudah dikirim ke kantor Pos dan kantor Pos sendiri yang akan mengirim ke alamat pelamar,” jelasnya.

Dalam surat tersebut berisi, untuk yang lolos verifikasi, akan diberitahu bahwa bisa mengikuti tes, yang akan digear tanggal 12 Desember 2010, tepatnya hari minggu bertempat di dua lokasi. Di GOR Ken Arok dan di Universitas Negeri Malang (UM).

Adapun yang tidak memenuhi syarat, juga akan dikirimkan jawaban bahwa tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ditanya apa yang mengakibatkan tidak lolos verifikasi? Wahyu menjawab, indikatornya, banyak persyaratan pelamar yang ijazahnya tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

”Misalnya, syaratanya S1 sesuai jurusan, ada yang hanya lulusan SMA, ijazah tak dilegalisir, KTP juga tak dilegalisir, usianya juga sudah tak memenuhi syarat. Karena batas umur pelamar itu maksimal 35 tahun. Kalau lebih sudah tidak lolos verifikasi. Yang jelas, banyak pelamar yang tidak lolos akibat ijazahnya tak sesuai dengan formasi,” tegasnya.

Wahyu berharap, pelamar harus datang sebelum tes dimulai. ”Tes dimulai, pukul 07.30 WIB. Mengapa harus tepat waktu, karena, masih akan disampaikan pengarahan kepada peserta tes,” katanya.

Selain itu, ditanya soal kemungkinan surat balasan tidak sampai kepada pelamar, Wahyu menyatakan, pihaknya berharap surat balasan sampai kepada pelamar dan datang tepat waktu. ”Karena pelamar itu ternyata ada yang dari Batam. Itu yang paling jauh. Dari jumlah pelamar, yang paling banyak dari Jawa Timur, terutama dari Malang sendiri,” katanya.

Dintanya soal antisipasi adanya joki, Wahyu menegaskan, pihaknya sudah mengantisipasi sebelumnya. ”Jauh hari sebelumnya kami sudah mengantisipasi. Makanya dipengarahan nanti akan disampaikan jangan sampai ada joki,” katanya.

Sekadar diketahui, formasi yang dibutuhkan untuk Kota Malang sebanyak, hanya 235 kursi dari semua formasi. Namun, pelamarnya mencapai 11.273.

Pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) dari jalur independen, Bambang Lukamantono-Edy Thoyyibi (BANGKIT) menyiapkan lagi dukungan sebanyak 20 ribu berupa foto copy KTP dan surat pernyataan. Dukungan tambahan itu sebagai antisipasi jika dukungan yang disampaikan ke KPUD beberapa waktu lalu banyak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi. “Kami sudah siap dengan data tambahan sebagai pengganti jika ada yang tidak sah,” terang cabup Bambang Lukmantono, Senin (22/11).
Dikatakan, informasi yang didapat dari KPUD, dukungan sebanyak 39.100 yang dianggap sah hanya 22 ribu lebih. Sehingga, jika hal itu benar maka pihaknya masih membutuhkan 15 ribu dukungan lagi. Sebab, yang dibutuhkan untuk bisa mencalonkan harus mendapat dukungan sebanyak 37 ribu foto copy KTP. “Kami persiapkan sebanyak 20 ribu dukungan lagi, untuk mengganti 17 ribu dukungan yang dianggap tidak memenuhi syarat,” tegas Bambang.
Dikatakan Bambang, pihaknya juga belum tahu secara pasti apakah kabar yang diterima dari KPUD itu benar. Sebab, secara faktual hasil verifikasi itu baru akan diterima Selasa (23/11). Dalam berita acara hasil verifikasi itu akan disebutkan jumlah dukungan suara yang tidak memenuhi persyaratan. “Penyebab ketidaksahannya juga akan disebutkan dengan rinci dan jelas,” tuturnya.
Setelah berkas verifikasi diterimanya, pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Bersamaan itu juga akan diserahkan persyaratan lainnya. Meski begitu saat pendaftaran ada dua persyaratan yang belum bisa diserahkan, yakni, Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LKHPN) dan keterangan pailit dan tidak terlilit hutang dari Pengadilan Niaga Surabaya. “Kalau LKPHN itu ngurusnya di Jakarta. Dua persyaratan itu boleh nyusul,” tandas Bambang.
Sementara itu menurut anggota KPUD Tuban Yayuk, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail hasil dukungan persyaratan calon independen. “Saya tidak hafal detailnya, yang jelas memang ditemukan banyak dukungan yang tidak sah. Dan calon independen masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan,” papar Yayuk.
Sekedar diketahui dalam Pemilukada Tuban 2011 yang bakal digelar pada 1 Maret mendatang jika lolos semua bakal diikuti dua pasang calon dari jalur independen. Pasangan BANGKIT menyerahkan dukungan sebanyak 39.100 lembar KTP dan pasangan Chamim Amir-Ashadi Soeprato menyerahkan 46.351 dukungan.

Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama mendesak, agar DPRD secara institusional mengusulkan pencabutan status nonaktif Bupati MZA Djalal kepada Menteri Dalam Negeri.

Surat desakan untuk Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf itu dilayangkan Senin (6/12/2010). "Kami ingin agar pimpinan DPRD mengagendakan rapat paripurna yang meminta agar Mendagri segera mencabut surat penonaktifan. Permintaan kami ini sudah berdasarkan aturan yang jelas," kata Ketua FKNU Jufriyadi.

Menurut KUHAP pasal 244, penuntut umum tidak bisa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, jika terdakwa divonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama. MZA Djalal dalam perkara pidana korupsi mesin daur ulang aspal divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara jaksa menuntut tiga tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 450 juta.

Pertimbang FKNU yang kedua, menurut Jufriyadi, adalah proses pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan RAPBD 2010. "Proses RAPBD mutlak harus didahului RPJMD dan itu seharusnya dilakukan oleh bupati terpilih," katanya.

Bupati MZA Djalal sebenarnya sudah mengajukan peraturan bupati RPJMD tertanggal 11 November 2010. Persoalannya, Mendagri Gamawan Fauzi sudah menandatangani surat pemberhentian sementara untuk duet MZA Djalal-Kusen Andalas 9 November. Dengan demikian pengajuan RPJMD itu tidak sah.

"Selama tidak dicabut penonaktifan itu, tak boleh ada pembahasan RAPBD," kata Jufriyadi. Ia mengklaim, desakan ini didukung oleh partai koalisi pengusung Djalal-Kusen saat pemilukada yakni Golkar, PDI Perjuangan, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra.

Setelah Djalal-Kusen dinonaktifkan, sejak 18 November lalu Jember dipimpin pelaksana tugas bupati, yakni Sugianto yang sehari-hari dikenal sebagai sekretaris daerah. Pemprov Jatim belum menunjuk penjabat bupati, dan sampai saat ini pembahasan RAPBD 2011 terhenti.

Kota Surabaya keluar sebagai yang terbaik dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Junior. Surabaya mengumpulkan total 15 emas, 7 perak dan 11 perunggu. Mereka mengungguli Kabupaten Ponorogo yang menduduki peringkat kedua dan Kota Blitar di posisi ketiga.

Pada hari terakhir, pemanah Surabaya, Mirza Veronica menjadi yang terbaik di nomor recurve cadet putri. Mirza mengungguli Poppy Sahara asal Bojonegoro dan Diananda dari Surabaya. Sedangkan di nomor compound, andalan Surabaya, Della Adisty Handayani masih yang terbaik mengungguli Rhea Meinonna dan Siti Noor Haliza.

Sementara di nomor recurve junior putri gelar terbaik disabet Triyastika Kurnia dari Surabaya. Sedangkan di nomor recurve cadet putra disabet pemanah asal Kota Belitar Daka Tegar. Daka mengungguli Fajar Nur Yahya asal Sidoarjo dan andalan Surabaya, Irvaldi Ananda.

Dari hasil keseluruhan pertandingan, Surabaya keluar sebagai yang terbaik. Kota Pahlawan mendapatkan total 15 emas, 7 perak dan 11 perunggu. Surabaya dikuntit ponorogo yang berada di urutan kedua dengan 4 emas, 7 perak dan 4 perunggu. Sedangkan Kota Blitar berada di urutan ketiga dengan 4 emas, 3 perak dan 3 perunggu

Kegagalan wakil Jawa Timur (Jatim) dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) antar klub di Makassar beberapa lalu mendapat sorotan tajam dari KONI. Saat ini, olahraga yang digeluti Taufik Hidayat ini masuk dalam cabor-cabor yang mendapat nilai merah dari KONI Jatim.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Irmantara Subagio, bulutangkis memang menjadi salah satu cabor yang mendapat pengawasan khusus dari pihaknya. Ini tak lepas gagalnya perwakilan Jatim dalam Kejurnas antar klub beberapa waktu lalu.

"Kejurnas Bulutangkis formatnya tidak jelas, kemarin kan antar klub. Tapi dia tetap masuk merah," tegas pria yang akrab disapa Ibag ini. Pada Kejurnas di Makassar lalu, Jatim tidak mampu mendapatkan satu emas pun. Mereka hanya dapat perak dan perunggu.

Ditemui di kantor KONI Jatim, Rabu (8/12/2010) siang tadi, Ibag menyebutkan, selain bulu tangkis, beberapa cabor juga memiliki rapor merah, seperti gulat, bulutangkis, taekwondo dan sepatu roda.

"Secara umum cukup. Tapi emang ada beberapa cabor merah. Taekwondo misalnya, mereka target dua emas tapi hanya dapat satu. Sementara ini hanya sepatu roda belum dapat emas di Kejurnas," sambung Ibag.

Pria yang dikenal sebagai 'bank data' KONI Jatim ini menegaskan, bila cabor-cabor yang mendapat rapor merah tidak melakukan perbaikan. Bukan tidak mungkin kuota mereka di PON XVIII Riau 2012 akan dimampatkan.

"Kalau ada cabor yang sama sekali tidak dapat emas, ya kuotanya dimampatkan. Puslatda kan sudah jalan dua tahun, ini sudah bukan waktunya lagi pembinaan. Selain itu pada PON besok diharapkan seluruh atlet yang bertanding dapat medali," imbuhnya.

Kabar baiknya, dari seluruh cabor yang mengikuti Kejurnas, Jatim total mendapatkan lebih dari 140 emas. Itu artinya, jumlahnya surplus dan sudah memenuhi target minimal untuk menjadi juara umum di PON.

"Memang untuk menjadi juara umum PON butuh 90 sampai 100 emas. Selama Kejurnas tahun ini kita sudah dapat 140 emas. Secara umum target sudah tercapai, tapi ini tidak bisa dijadikan ukuran. Itu hanya kasaran," tutup Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror.


Momahad Roby (12) dan Mohamad Noval, keduanya siswa kelas 5 SD Dumas, Jalan Dupak Masigit Surabaya harus menghadapi persidangan. Keduanya didakwa melakukan penganiayaan dan penyeroyokan kepada seorang anak pengacara, Maret 2010 silam.

Ditemui di PN Surabaya, Rabu (8/12/2010) sesaat sebelum sidang, Roby dan Noval mengaku awalnya hanya berbuat iseng. Saat kejadian, kebetulan sekolahnya tengah jam istirahat. Lalu datanglah Rifky, siswa kelas III dari SDN Jepara, Surabaya. Melihat Rifki hendak membeli es lilin di halaman SD Dumas, Roby lalu mencegatnya, dan meminta uang 1000 rupiah.

“Saya minta uang seribu, tapi dia tidak kasih. Lalu saya tarik dia dan saya periksa kantongnya,” cerita Roby.

Lantaran tak diberi uang itulah, Roby jengkel lalu memukul Rifky. Melihat kejadian tersebut, Noval ikut-ikutan membela Roby, dan ikut memukul Rifky.

Sayangnya, mendapat perlakuan tersebut berbuntut panjang. Rifky yang tak terima, melaporkan kejadian tersebut ke bapaknya yang kebetulan seorang pengacara. Oleh orang tua Rifky, Roby dan Noval lalu dilaporkan ke Polwiltabes Surabaya (sekarang Polrestabes, red).

Setelah segala proses perdamaian dan mediasi tak menemui hasil, kedua siswa ini pun harus menjadi terdakwa. Dengan didampingi keluarga dan kepala sekolah SD Dumas, Roby dan Noval menghadiri sidang. Namun saat masuk ke ruang sidang, dua anak yang masih lugu ini nampak ketakutan. Noval tak henti-hentinya menundukan kepala dan menangis. Sedangan Roby nampak gelisah, dan tangannya selalu basah oleh keringat.

“Saya takut dipenjara,” ujar Roby.

Sementara Jaksa Penuntut Umum, I Made Suryana mengatakan, pihaknya hanya menerima berkas dan meneruskan ke penuntutan. Dari dakwaan yang diajukan, Roby dan Noval akan dijerat dengan pasal 170 KHUP tentang penganiayaan bersama-sama dan 351 tentang penganiayaan

Kepala desa mendesak ikut dalam rapat pimpinan DPRD Jember yang membahas penyikapan atas status nonaktif Bupati MZA Djalal. Namun, Ketua DPRD Saptono Yusuf keberatan.

Desakan ini dikemukakan sejumlah perwakilan kepala desa saat bertemu dengan Saptono, di gedung DPRD, Rabu (8/12/2010). Mereka menyerahkan petisi, yang meminta DPRD Jember segera mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar mencabut surat keputusan pemberhentian sementara Bupati MZA Djalal.

Saptono Yusuf berjanji akan melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas petisi itu. "Kami juga menerima surat serupa dari elemen lain," katanya.

"Tolong libatkan teman-teman dalam rapat pimpinan untuk mendengar keputusan DPRD, biar puasa. Hanya mendengar," kata Wawan, Kepala Desa Sukoreno.

Yosep Yuliadi, Kepala Desa Curahmalang, yakin, sebetulnya anggota DPRD sudah bisa membaca pikiran rakyat. "Tapi ada anggota Dewan yang menyampaikan statement di media massa, berbeda dengan pernyataan Ketua DPRD Jember (yang sejuk)," katanya.

Jadi, lanjut Yosep, "kami ingin hadir dalam rapat pimpinan, untuk mengetahui sendiri, mana anggota Dewan yang prorakyat dan mana yang tidak."

Usai pertemuan itu, kepada wartawan, Saptono mengungkapkan, pihaknya tak mungkin mengundang kades dalam rapat pimpinan. "Kami punya aturan sendiri. Sesuai tata tertib, kades tak boleh ikut. Kami harus menghormati aturan yang ada. Wakil rakyat juga ingin dipercayai," katanya.

Bupati MZA Djalal diberhentikan sementara sejak 9 November 2010 oleh Menteri Dalam Negeri. Namun, kini Djalal sudah diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus pidana korupsi mesin daur ulang aspal

Ancaman sanksi PSSI terhadap Persibo Bojonegoro ditanggapi dingin oleh pihak manajemen. Aturan yang diterapkan PSSI dinilai mengada-ada dan tidak patut dituruti.

Manajer Persibo Letkol (inf) Taufik Riesnendar mengaku malas membayar denda sebesar Rp 15 juta kepada PSSI. "Saya tidak akan membayarnya, biarkan saja mereka (PSSI) mau bilang apa," ujar Manajer Persibo, Letkol (inf) Taufik Riesnendar, Selasa (7/12/2010).

Sikap yang sama dilontarkan Bendahara Persibo Muhammad Abdul Mun’im. Menurutnya, sanksi PSSI tidak didasarkan pada aturan yang baku. "Tidak apa-apa, manajemen memang tidak akan membayar. Tim-tim lain juga memilih sikap yang sama," ujarnya.

Sekadar diketahui, PSSI menjatuhkan sanksi berupa denda Rp 15 juta karena 4 pemain Persibo mendapat kartu kuning saat melawan Persipura Jayapura, 27 Oktober 2010 lalu. Sanksi tersebut bakal lebih berat bila Persibo tidak mentaati. Keempat pemain akan dianggap ilegal dan dilarang mengikuti kompetisi Superliga.

Sanksi berupa denda ini merupakan yang ketiga bagi Persibo. PSSI sebelumnya menjatuhkan sanksi yang sama karena 4 pemain Persibo diganjar kartu kuning saat melwan Persema Malang pada 8 Oktober lalu. Pelatih Persibo Sartono Anwar bahkan didenda Rp 50 juta karena mengeluarkan kata-kata yang dinilai tidak pantas


Bambang Pamungkas mulai buka suara setelah bungkam dengan mencetak dua gol untuk kemenangan tim nasional atas Thailand.

Melalui jejaring sosial twitter Bepe mengaku secara psikologis terkuras psikologisnya setelah menciptakan dua gol melalui eksekusi hadiah penalty yang diberikan wasit.

Melalui bepe20 ia menyatakan "Semalam, secara fisik saya masih merasa bugar. Akan tetapi 2 pinalty itu, secara psikologis membuat emosi saya terkuras habis tidak tersisa," ujar Bepe.

Dua gol yang dicetap Bepe tersebut terlihat sekali Bambang menumpahkan segala uneg-unegnya bahwa dirinya masih layak dan menjadi starter tim nasional.

Bahkan Bambang juga menumpahkan segala emosi melalui blognya.
“Kemampuan saya mungkin akan berangsur surut seiring dengan berjalannya waktu, ketajaman saya sebagai seorang striker mungkin lambat laun akan memudar seiring dengan berkembangnya permainan sepakbola itu sendiri. Akan tetapi “TIDAK” dengan komitmen dan dedikasi saya kepada tim merah - putih. TIDAK AKAN PERNAH BERUBAH…!!!”

Selama dua laga melawan Malaysia dan Laos Bepe hanya diturunkan tidak sampai 15 untuk bermain dan belum mencetak gol.


Saat timnas Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor telak 5-1, kemudian Laos 6-0 serta Thailand 2-1, ekspresi pelatih Alfred Riedl selalu saja tidak berlebihan.

Bahkan, ekspresi mantan pelatih Laos dan Vietnam ini lebih cenderung tak menunjukkan kegembiraan. Hal ini berbeda dengan Bryan Robson saat salah satu pemainnya berhasil membobol gawang timnas pada laga penentuan, Rabu (7/12/2010) malam dengan meluapkan kegembiraannya dalam selebrasi.

Tak ayal, apa yang dilakukan Riedl pun menjadi pertanyaan. Apa ada? Ternyata, apa yang dilakukan Riedl tersebut tak lain adalah untuk menghormati suporter lawan agar tidak semakin larut dalam kesedihan.

Maklum, bagi Riedl, suporter sepakbola sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak menangani timnas Vietnam pada 2007 lalu. Itulah kenapa, ketika tim yang diasuhnya berhasil mempermalukan lawan, dirinya merasa tidak nyaman untuk melakukan selebrasi.

Dalam komentarnya di ajang Piala AFF 2010, saat timnas Indonesia menaklukkan Malaysia 5-1, dirinya seakan membesarkan hati suporter Malaysia dengan mengatakan tim negeri Jiran itu tidak layak digelontor 5 gol, tetap lebih pantas jika Indonesia menang 3-1. Begitu juga saat mengalahkan Laos yang lebih tepatnya menurut mantan striker timnas Austria itu menang 3-0.

Demikian juga saat timnas mengalahkan Thailand, bahwa hasil akhir lebih adil jika dengan skor imbang. Nah, itulah kenapa, saat setiap timnas Indonesia menciptakan gol, Riedl lebih banyak diam. Kalaupun melakukan selebrasi, itupun dilakukan biasa-biasa saja.

Ternyata, apa yang dilakukan Riedl tersebut mempunyai alasan yang mendalam. Ceritanya, saat menangani Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2007, Riedl telah divonis dokter mengidap penyakit ginjal yang diharuskan secepatnya melakukan transpalasi.

Tak ayal, saat itu sekitar 80 fans sepakbola Vietnam menawarkan diri menjadi pendonor ginjal bagi Riedl sebagai balasan terima kasih terhadap pelatih Austria itu karena telah berhasil mengharumkan nama Vietnam.

Tak ayal, satu pendonor pun dipilih dan proses transplantasi ginjal sukses sehingga kini, dia sehat seperti semula. Nah, dari kejadian itulah, Riedl selalu merasa berhutang kepada setiap suporter sepakbola dimana saja. Karena itulah juga, ketika tim yang diasuhnya menciptakan gol ke gawang lawan, dirinya selalu cenderung pasif demi menjaga perasaan suporter lawan.

"Semuanya baik-baik dan saya senang karena saya merasa benar-benar normal, sama seperti yang kulakukan 10 tahun lalu," katanya.

"Meskipun hubungan saya dengan fans selalu sempurna, aku benar-benar tersentuh ketika aku melihat begitu banyak orang ingin membantu saya," katanya kepada FIFA.com


Nama lengkap pria bertubuh kurus ini adalah Thoriq Darwis. Lelaki yang akrab disapa Gus Thoriq ini mengaku berat jika seseorang memberinya gelar Kyai.

Secara turun-temurun, pria berkumis tipis ini sangat layak menyandang predikat Kyai. Namun, kebersahajaannya sebagai ulama yang mengasuh 600 Santriawan dan Santriwati di Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang itu, lebih sreg jika dirinya dipanggil nama aslinya saja.

Pemangku Ponpes Babussalam ini mungkin usianya masih relatif muda. Namun, berbekal ilmu Agama disejumlah Pondok Pesantren ternama macam Sidogiri Pasuruan, murid Prof.Dr. Imam Prayogo dan Alumni Ponpes ternama di Rembang serta Alumnus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang kini berubah nama menjadi Universitas Islam Kota Malang pada tahun 2002 lalu itu, punya sepak terjang yang sangat luas dalam hal Ilmu Agama dan Keorganisasian.

Mantan pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menuturkan, seorang santri adalah identitas masyarakat bersosial yang tidak pantas disembunyikan. Bangga menjadi santri, adalah wujud kebersahajaan dan mengakui jika manusia adalah, makhluk sosial yang punya hubungan mutualisme dimanapun mereka berada dengan masyarakatnya.

"Santri adalah identitias sosial. Jika santri sudah malu mengakui kesantriannya, niscaya mereka tidak akan mendapatkan peran apapun dalam masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan dia, 1 Muharram adalah momentum yang tepat untuk berkaca diri dalam mencari idetntitas sosial seseorang. Tahun baru pada kalender Islam itu, seyogjanya bisa menjadikan spirit dan membawa perubahan yang sangat besar dalam penyebaran Agama Islam.

Bukan tahun baru Masehi sebenarnya yang perlu dirayakan besar-besaran. Namun, sebagai orang Islam, 1 Muharram adalah cerminan betapa hari-hari besar Islam saat ini masih banyak yang terlupakan begitu saja.

Dikalangan santri Ponpes sekalipun, hari-hari besar keagamaan mungkin masih lebih populer dari Tahun Baru Masehi yang jatuh pada setiap tanggal 1 Januari. Disinilah ironisnya. Jika pemahaman mereka tidak segera dirubah jika Islam punya banyak sekali penanggalan tentang hari besar keagamaan, seharusnya, momentum 1 Muharram harus bisa menghasilkan sesuatu yang positif.

"Ada banyak momentum yang masih terabaikan pada masyarakat kita. Kalau kemudian pada kalender masyarakat kita punya hari buruh, hari guru, bahkan ada hari tembakau nasional, kenapa tidak ada hari santri,” katanya.

Hari Santri menurut Gus Thoriq, sudah seharusnya melekat dikalender dan peradaban bangsa ini. Jika merunut angka banyaknya Pondok Pesantren di Indonesia yang melahirkan sejumlah para petinggi negeri ini, sudah seharusnya Hari Santri diwujudkan.

Contohnya adalah, seorang guru tidak akan berguna ilmunya jika dia tidak berangkat dari seorang santri atau nyantri lebih dulu. Sehingga si santri itu menjadi seorang guru. Yang kemudian, lahirlah Hari Guru.

Mengakui adanya Hari Santri, lebih mengedepankan rasa hormat menghormati dan jejaring sosial yang tinggi. Pasalnya, ada banyak fakta jika seorang santri yang sukses menjadi pemimpin contohnya, biasanya akan lupa dengan guru-gurunya terdahulu saat dirinya menjadi santri.

Sehingga, munculnya wacana Hari Santri untuk mewujudkan rasa tawaduq pada orang tua atau guru-guru para santri yang sudah memberikan mereka sebuah ilmu untuk kehidupan bermasyarakat dimanapun mereka berada saat ini.

“1 Muharram yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam ada baiknya juga menjadi simbol Hari Santri. Dengan begitu, identitas kesantrian tidak lagi menjadi pandangan sebelah mata. Karena seorang profesor sekalipun, dulunya adalah seorang santri. Apapun bentuknya, setiap orang yang menempuh ilmu adalah seorang santri,” paparnya.

Ditambahkan Putra Almarhum KH Darwis itu, 1 Muharram ada baiknya juga menjadi identitas Hari Santri di Indonesia. Karena bagaimanapun, setiap individu adalah seorang santri. Sudah sepantasnya Santri punya peranan penting dan diakui secara formal dalam masyarakat dan bernegara

Entah, bagaimana Jumadi (54) menemukan teknik baru buat kabur ini. Rabu (8/12/2010), saat hendak disidang di Pengadilan Negeri Situbondo, ia memilih kabur dengan cara melumuri badannya dengan (maaf) tinjanya sendiri.

Jumadi disidang sebagai terdakwa pencurian ayam. Sebelum sidang, ia pamit hendak buang air besar. seperti biasa, dua petugas kejaksaan mengawalnya ke toilet. Namun mendadak, tak lama, Jumadi keluar dari kamar mandi dengan keadaan bugil dan tubuh berlumur tinja.

Bau busuk dari tubuh Jumadi membuat petugas kejaksaan ragu-ragu untuk membekuknya. Mereka berteriak meminta bantuan petugas kepolisian. Namun, karena Jumadi hendak kabur, petugas pun menangkapnya. Agar tak menghirup bau busuk, petugas mengenakan masker.

Sebelum dibawa lagi ke ruang tahanan, Jumadi dimandikan dengan jalan disemprot dengan air. Jumadi diduga mengalami sakit jiwa. Ketua majelis hakim Moch. Panji Santoso memerintahkan agar terdakwa diperiksakan di RSU dr. Soebandi Jember


Memasuki 1 Muharram 1432 Hijriyah, area Wisata Religi Gunung Kawi memang dipadati ribuan pengunjung. Hal itu, berkaitan pula dengan masuknya Bulan Suro pada kalender penanggalan Jawa.

Suro atau yang lebih dikenal dengan Suroan digunung kawi adalah waktu yang banyak dinanti para peziarah ritual di Gunung Kawi. Tak ayal, sejak kemarin, lokasi wisata yang berada di dataran tinggi Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang tersebut, menjadi serbuan para pengalap berkah dan wisatawan lokal.

Menurut Ketua Yayasan Ngesthi Gondho, Nanang Yuwono yang juga penanggung jawab komplek wisata religi tersebut, Rabu (8/12/2010) siang mengatakan, pada acara suroan tahun ini, tempat religi Gunung Kawi sudah dikunjungi lebih dari 3000 orang. Jumlah itu, biasanya akan bertambah pesat karena selama 12 hari lamannya, agenda suroan di gunung Kawi sangat ditunggu oleh sejumlah penziarah dari berbagai Kota.

“Ada lima perayaan yang selalu ditunggu-tunggu para penziarah. Biasanya, jumlah pengunjung akan membludak dan mencapai ribuan,” ungkapnya.

Dijelaskan Nanang, kelima perayaan yang kerap dibanjiri pengunjung adalah pada perayaan 1 Muharram atau Satu suro. Rentetan perayaan yang kerap dijadikan agenda tahunan biasanya diawali dari perayaan Satu Selo, Satu Suro, 12 Suro, serta dua perayaan untuk tabur bunga atau nyekar pada saat Idul Fitri tiba dan Tahun Baru Masehi.

Khusus menyambut datangnya Bulon Suro ini, menurut Nanang, setiap harinya ada pertunjukan semacam kesenian tradisional. Dan puncak suroan agung ini, akan digelar pada 12 Suro yang bertetapan dengan tanggal 19 Desember. Pada hari itu, rentetan acara ritual mulai pagi hingga keesokan harinya selama sehari penuh akan diisi dengan rangkaian upacara adat dan ritual keagamaan. Termasuk, menghadirkan kesenian tradisional macam kuda lumping, tari-tarian, pementasan wayang, serta tirakatan sambil melantunkan kidung mocopot.

“Puncak suroan akan kita gelar 19 Desember mendatang. Satu hari penuh, akan diisi kegiatan ritual keagamaan dan kesenian tradisional. Penutupannya digelar wayang kulit dan tembang mocopatan,” papar Nanang.

Ditambahkannya, tembang mocopat adalah untaian syair yang dibacakan oleh pewaris gunung Kawi yang tergabung dalam Yayasan Ngesthi Gondho. Mocopat sendiri bermakna menceritakan sejarah berdirinya Gunung Kawi. Biasanya, diakhir acara juga dilakukan tirakatan dengan menggelar banyak tumpeng dan berdoa dicungkup makam utama Raden Mas Iman Sujono selaku leluhur dari areal religi Gunung Kawi.

“Pada rangkaian puncak suroan, pengunjung yang datang bisa sampai 5 ribu orang lebih. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri dan menggelar selamatan untuk mendoakan arwah Raden Mas Iman Sujono yang juga ulama penyebar Agama Islam di lingkungan gunung kawi,” pungkasnya.


Mohamad Roby (12) dan Mohamas Noval (10), dua siswa SD Dumas Surabaya sudah terlanjur jadi terdakwa. Keluarga menyesalkan sikap orang tua korban, yang dinilai berlebihan dengan membawa perkara keduanya ke jalur hukum. Sebab, perkara ini hanyalah kenakalan anak-anak biasa.

Menurut Marsiyah (31), kakak tertua Roby, sejak peristiwa penganiayaan tersebut, keluarga berusaha menyelesaikan dengan cara baik-baik. Dengan didampingi Kepala Sekolah SD Dumas, dirinya dan Siti Khodijah (30) ibu Noval, sudah datang ke rumah Nidi SH (ayah dari Rifky yang berprofesi sebagai pengacara). Nidi pun mengaku sudah memaafkan perbuatan Roby dan Noval. Namun, Nidi enggan mencabut laporannya ke polisi.

“Alasannya, prosesnya sudah masuk ke polisi dan tidak bisa dihentikan. Kalau mau mencabut laporan, butuh dana yang tidak sedikit,” ujarnya.

Akibat kasus ini, kini Roby dan Noval menjadi tertekan secara psikologis. Sebab keduanya harus menghadiri beberapa kali panggilan pemeriksaan polisi. Dan kini, tekanan mental itu kian menjadi-jadi, lantaran keduanya harus berhadapan dengan persidangan.

“Hari ini mereka ulangan. Tapi karena harus ikut sidang, mereka tak bisa konsentrasi,” tambahnya.

Riyanto, pengacara terdakwa dari Surabaya Children Crisis Center (SCCC), turut menyesalkan kasus hukum yang menjerat Roby dan Noval. Sebab akar permasalahannya adalah kenakalan anak yang biasa terjadi di pergaulan sehari-hari. Kasus seperti ini, menurut Riyanto, cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan bukan membawanya ke ranah hukum.

“Ini kenakalan (anak) biasa, tak semestinya membawa kasus sepele macam ini ke wilayah hukum. Kalau seperti ini kan malah merusak mental anak, menempatkan anak dalam kondisi tertekan,” katanya


Sebagai areal wisata religi, Gunung Kawi memang punya daya tarik tersendiri. Lokasinya berada di dataran tinggi Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten. Per minggunya kawasan itu dikunjungi seribu lebih pengunjung wisatawan domestik.

Pengunjung datang dari berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya dari kawasan Jawa Timur saja, pengunjung wisata religi Gunung Kawi, juga berasal dari luar kota seperti Surabaya, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat sampai pada luar pulau yakni Kalimantan dan Sulawesi.

Selain wisatawan domestik, nama besar Gunung Kawi juga menjadi daya tarik wisatawan asing. Para pelancong ritual itu, terbanyak berasal dari komunitas Tionghoa dari Singapura, Thailand, Taiwan, serta Vietnam. Akan tetapi, keterbatasan pramuwisata diareal Gunung Kawi membuat lokasi ternama sebagai tempat ziarah di Kabupaten Malang itu, membutuhkan sosok pemandu wisata (guide touris) untuk memperkenalkan lokasi wisata itu berbagai belahan dunia. Dan Gunung Kawi, membutuhkan seorang guide yang memang harus fasih Bahasa Internasional, Inggris.

“Kendala kami memang itu. Butuh guide yang fasih dalam berbahasa Inggris,” ungkap Ketua Yayasan Ngesti Gondho, Nanang Yuwono, Rabu (8/12/2010) siang.

Nanang sendiri adalah pewaris serta penanggung jawab areal wisata religi di sana. Menurutnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah dimiliki Yayasan Ngesti Gondho, hanyalah pada guide touris yang benar-benar cakap dalam hal bahasa International itu.

Saat ini, pemandu wisata memang dilakukan oleh pegawainya yang tertampung dalam Yayasan Ngesti Gondho. Namun, diantara mereka, masih sangat minim yang sanggup berkomunikasi lancar menggunakan bahasa Inggris.

Jadinya, jika ada wisatawan asing dari Eropa dan Negara lainnya yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai percakapan sehari-harinya, para pemandu wisata terpaksa menggunkan bahasa isyarat saja. “Karena tidak ada yang bisa bahasa Inggris, terpaksa kita mengenalkan potensi wisata gunung Kawi dengan memakai bahasa isyarat,” papar Nanang.

Diuraikannya, ketika ada wisatawan asing yang hanya bisa berbahasa Inggris, para pemandu hanya menggunakan bahasa tubuh untuk mengenalkan sejarah terbentuknya Gunung Kawi. Hanya saja, hal itu berbeda jika wisatawan asing tersebut datang dari Negara Thailand, Singapura maupun Taiwan. Rata-rata, pemandu wisata yang dimiliki Yayasa Ngesti Gondho sudah fasih bahasa Mandarin. Sehingga, guide touris Gunung Kawi yang fasih bahasa Inggris sangat dibutuhkan.

“Kebanyakan pemandu kami malah fasih bahasa mandarin. Mungkin, karena jumlah wisatawan yang lancar bahasa mandarin lebih banyak. Tapi tetap saja, kita butuh guide yang cakap berbahasa Inggris,” katanya.

Ditambahkan Nanang, permasalahan minimnya guide yang mampu berbahasa Inggris sudah pernah ia usulkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dan perhatian serius. Para pemandu lokal di Gunung Kawi sebenarnya menginginkan adanya pelatihan atau semacam kursus bahasa internasional itu.

“Kita sudah usulkan agar diberi Guide yang mampu berbahasa Inggris. Maksimal dua guide saja, saya rasa sudah bisa memperkenalkan sejarah Gunung Kawi pada wisatawan asing yang memang hanya bisa bahasa Inggris saja saat mengunjungi tempat ini, “pungkas Nanang

Kepala Divisi Humas Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim Wahyu Kuncoro mengungkapkan, sejauh ini pihaknya kerap menerima pengaduan sehubungan terkendalanya infrastruktur di Jatim.

"Memang benar bahwa masalah infrastruktur dan kebijakan yang mengiringi memiliki korelasi signifikan terhadap perkembangan perekonomian. Contoh sederhana soal kepabeanan, pelabuhan, dan bea cukai yang selama ini pernah dilaporkan dan dinilai bisa mempengaruhi daya dukung perekonomian di Jatim," katanya, Rabu (8/12/2010).

Menurut dia, soal kepabeanan, utamanya arus bongkar muat barang, selama ini dinilai kurang ada standarisasi tersendiri.

Kondisi ini akan disikapi KPP dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk membuat kesepahaman pengelolaan sekaligus tindak lanjut pengaduan pelayanan investasi, perdagangan, dan kepabeanan. Kebijakan ini dipastikan disambut positif pengusaha domestik maupun asing. "Kesepahaman yang akan dilakukan dalam waktu dekat juga menggandeng perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan lainnya," ucap alumnus Unair ini.

Dia mengungkapkan, jika infrastruktur serta kebijakan yang melekat sehat, secara otomatis ekonomi makin menggeliat yang berujung positif meningkatnya taraf hidup masyarakat. "Tarif tol juga demikian. Selama ini nominalnya dirasa cukup mahal. Bayangkan, Surabaya–Gresik saja Rp 10.000," katanya. Kondisi jalan Surabaya–Tuban maupun sebagian ruas Jalan Raya Kertajaya Surabaya yang bergelombang juga tak luput dari sorotan KPP. Sebab, banyak sekali laporan yang diterima.

Kondisi jalan tersebut memicu lebih lamanya waktu tempuh serta pendeknya usia pakai onderdil kendaraan. "Keluhan soal PLN pun masuk ke KPP. Ini terkait tarif pasang baru, mekanisme tambah daya, dan pemakaian tenaga instalatir atau konsul dari PLN. Sejauh ini mekanismenya dinilai kurang transparan oleh masyarakat. Ini tentu berpengaruh pada perekonomian," pungkasnya.

Nasib apes menimpa Karni (33), warga Desa Sendangharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Ia harus merelakan uang sebesar Rp 70 juta, STNK, BPKB dan tiga buah HP digondol maling setelah pencuri berhasil membobol pintu belakang rumahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, kejadian pencurian yang mengakibatkan kerugai puluhan juta itu terjadi pada pukul 03.00 dini hari, saat korban bersama dengan keluarganya sedang tidur pulas.

Akibatnya uang beserta barang yang lainnya tersebut yang ditaksir total kerugian hingga Rp 80 juta itu berhasil digondol oleh pencuri.
Setelah mengatahui rumahnya dibobol oleh maling, akhirnya korban langsung melaporkan kejaidn pencurian itu kepada pihak Polsek setempat.

Setelah mendapatkan laporan akhirnya petugas langsung mendatangi rumah korban dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari sidik jari dari pelaku pencurian tersebut.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di rumah korban itu, polisi menemukan bekas congkelan di pintu belakang dan tengah rumah korban. Petugas menduga bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, kemudian membuka lagi pintu tengah dan berhasil masuk ke dalam kamar korban.

"Dari hasil olah TKP pelaku masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel dan merusak pintu. Kemudian, setelah berhasil beraksi, pelaku diperkirakan kabur dari pintu yang sama," jelas Kapolsek Senori AKP Benu Hamzah.

Ia menambahkan jika sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus pencurian ini, termasuk dengan memanggil sejumlah saksi yang bekerja sebagai tukang dirumah tersebut. Karena saat ini rumah tersebut sedang dilakukan renovasi.

"Beberapa tukang yang bekerja dalam proses renovasi rumah korban saat ini masih terus kita mintai keterangan dan kita ambil sidik jarinya," tambahnya.

Kapolsek berharap supaya pelakua dalam kasus pencurian ini supaya segera tertangkap. "Ya mundah-mudahan pelakunya segera bisa kita ketahui dan kita tangkap," pungkasnya.

Tahun baru islam, 1 Muharram 1432 Hijriyah, yang jatuh pada hari ini, Selasa (07/12/2010) membuat ribuan pengunjung makam Sunan Bonang padati makan Sunan Binang, Kabupaten Tuban. Mereka para pendatang merupakan penziarah yang berasal dari beragai daerah di indonesia.

Berdasarkan pantuan, pengingkatan jumlah pengunjung di makan salah satu wali penyebar agama islam di tanah jawa itu sudah nampak mulai dari sejak Senin (06/12/2010) malam. Meningkatnya jumlah penziarah itu adalah untuk mencari berkah pada tahun baru islam ini yang di yakini sebagai bulan yang keramat.

Syafi'i (26), salah satu penziarah, meyatakan bahwa dirinya besrta dengan jamaahnya itu sengaja berziarah pada tanggal 1 Muharram atau 1 Suro ini adalah untuk mencari berkah dari awal tahun ini. "Kami datang kesini adalah untuk berdoa, dan untuk mencari berkah diwal tahun ini," jelas Safi'i.

Ia menilai jika tanggal 1 Suro, adalah merupakan hari yang keramat dimana biasa dijadikan untuk ritual para orang-orang yang mempunyai amalan (ilmu tertentu). "Saya tiap tanggal 1 Suro, selalu meluangkan waktu untuk berziarah ke makan Sunan Bonang, untuk mecari karomahnya," tambahnya.

Sementara itu, Munir salah satu pengurus dari Makam Sunan Bonang, menyataka jika hampir setiap tahun pada tanggal 1 Suro, pengunjung dari makam sunan bonang selalu meningkat dari hari bisanya. "Ya ini sudah dua hari mengalami peningkatan penzaiarah, kemarin dan hari ini," ujar Munir.

Ia menambahkan jika, penngkatan dari jumlah pengunjung dari makan Sunan Bonang itu meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. "Ada dua kali peningkatan pengunjung saat ini, mereka datang dari berbagai daerah," pungkasnya.

Pengikut

Daftar Label

Follow by Email

Ads 468x60px

Kalendar

Popular Posts

 
© Copyright 2010-2011 Wiro Sableng 810 All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.