Translate 2 ur Languages

Senin, 10 Januari 2011

KAB.MALANG-Bupati Malang Mutasikan Dua Pejabat Nakal


Usai bertemu langsung Komandan Landasan Udara (Danlanud) Abdurahman Saleh, Malang, Marsma TNI Agus Dwi Putranto terkait proses ijin pemasangan tower telepon selular yang diduga menggunakan tanda tangan palsu Lanud, Bupati Malang Rendra Kresna ikut berang. Dengan tegas, lelaki berdarah Pamekasan, Madura akhirnya melakukan mutasi pada dua anak buahnya yang dinilai nakal.

Dua anak buah Rendra yang dimutasi itu adalah Nurmala Sidik dan Dicky Widiarto. Nurmula sebelum dimutasi posisinya adalah Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perijinan, Kabupaten Malang. Diduga melakukan pemberian ijin yang memalsu sejumlah tanda tangan pejabat diatasnya termasuk Danlanud, Nurmala akhirnya dimutasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD).

Sedangkan untuk Dicky Widiarto, dimutasi menjadi staf di Kantor Badan Kepelatihan dimana sebelumnya, Dicky menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan di UPT Dinas Perijinan. Tak hanya dimutasi ke dinas yang dianggap gersang alias minus pungutan liar, Dicky juga diturunkan pangkatnya dari pejabat eselon III menjadi pejabat eselon IV.

Kedua pejabat nakal itu diduga merugikan keungan kas Pemkab Malang senilai lebih dari Rp.1 miliar. Pasalnya, dengan sengaja, mereka berdua telah menerbitkan ijin pembangunan tower yang ternyata, sangat bertentangan dengan perda serta aturan yang sudah dibuat Pemkab Malang.

"Biar kapok mereka. Ini menjadi pelajaran pada pejabat di Pemkab Malang. Mutasi ini agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya," kata Rendra geram.

Menurutnya, dua pejabat itu sudah melakukan kesalahan dalam memutuskan kebijakan diluar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Mereka juga sudah melangkahi wewenang pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Dinas Perjinan. Dimana, kedua pejabat yang dimutasi tersebut memberikan ijin pendirian bangunan tower selular asli namun palsu alias aspal.

Rendra juga menegaskan, terungkapnya aksi kedua pejabat nakal itu terbongkar setelah Danlanud Abdurahman Saleh menegur dirinya soal perusahaan telepon selular memegang ijin pemasangan yang ditenggarai palsu. Dari 363 tower yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang itu, 17 tower diantaranya mengantongi ijin pendirian tower asli tapi palsu. Dari sinilah semuanya terungkap.

Rupanya, Dicky dan Nurmala sudah memalsukan ijin HO pendirian tower. Tak hanya memalsukan ijin HO, mereka berdua diduga juga memalsukan tanda tangan dari Danlanud. Pasalnya, untuk mendapatkan pemasangan ijin tower harus ada ijin dari Lanud.

"Kasus ini sangat merugikan Pemkab. Karena uang hasil dari perijinan, ternyata masuk kekantong dua pejabat tadi. Nilainya, Rp. 1 miliar. Padahal sudah ada aturannya, bahwa uang dari hasil kepengurusan perijinan harus disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1x 24 jam. Tapi mereka tidak melakukan itu," paparnya.

Ditambahkan Rendra, kedua pejabat masih menunggu proses penyidikan yang akan dilakukan oleh Inspektur Wilayah (Itwil) Kabupaten Malang. Jika dari pemeriksaan Itwil terbukti keduanya melakukan pemalsuan ijin HO dan tanda tangan, sangsi terberatnya bisa dipecat dari PNS

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar


Usai bertemu langsung Komandan Landasan Udara (Danlanud) Abdurahman Saleh, Malang, Marsma TNI Agus Dwi Putranto terkait proses ijin pemasangan tower telepon selular yang diduga menggunakan tanda tangan palsu Lanud, Bupati Malang Rendra Kresna ikut berang. Dengan tegas, lelaki berdarah Pamekasan, Madura akhirnya melakukan mutasi pada dua anak buahnya yang dinilai nakal.

Dua anak buah Rendra yang dimutasi itu adalah Nurmala Sidik dan Dicky Widiarto. Nurmula sebelum dimutasi posisinya adalah Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perijinan, Kabupaten Malang. Diduga melakukan pemberian ijin yang memalsu sejumlah tanda tangan pejabat diatasnya termasuk Danlanud, Nurmala akhirnya dimutasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD).

Sedangkan untuk Dicky Widiarto, dimutasi menjadi staf di Kantor Badan Kepelatihan dimana sebelumnya, Dicky menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan di UPT Dinas Perijinan. Tak hanya dimutasi ke dinas yang dianggap gersang alias minus pungutan liar, Dicky juga diturunkan pangkatnya dari pejabat eselon III menjadi pejabat eselon IV.

Kedua pejabat nakal itu diduga merugikan keungan kas Pemkab Malang senilai lebih dari Rp.1 miliar. Pasalnya, dengan sengaja, mereka berdua telah menerbitkan ijin pembangunan tower yang ternyata, sangat bertentangan dengan perda serta aturan yang sudah dibuat Pemkab Malang.

"Biar kapok mereka. Ini menjadi pelajaran pada pejabat di Pemkab Malang. Mutasi ini agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya," kata Rendra geram.

Menurutnya, dua pejabat itu sudah melakukan kesalahan dalam memutuskan kebijakan diluar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Mereka juga sudah melangkahi wewenang pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Dinas Perjinan. Dimana, kedua pejabat yang dimutasi tersebut memberikan ijin pendirian bangunan tower selular asli namun palsu alias aspal.

Rendra juga menegaskan, terungkapnya aksi kedua pejabat nakal itu terbongkar setelah Danlanud Abdurahman Saleh menegur dirinya soal perusahaan telepon selular memegang ijin pemasangan yang ditenggarai palsu. Dari 363 tower yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang itu, 17 tower diantaranya mengantongi ijin pendirian tower asli tapi palsu. Dari sinilah semuanya terungkap.

Rupanya, Dicky dan Nurmala sudah memalsukan ijin HO pendirian tower. Tak hanya memalsukan ijin HO, mereka berdua diduga juga memalsukan tanda tangan dari Danlanud. Pasalnya, untuk mendapatkan pemasangan ijin tower harus ada ijin dari Lanud.

"Kasus ini sangat merugikan Pemkab. Karena uang hasil dari perijinan, ternyata masuk kekantong dua pejabat tadi. Nilainya, Rp. 1 miliar. Padahal sudah ada aturannya, bahwa uang dari hasil kepengurusan perijinan harus disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1x 24 jam. Tapi mereka tidak melakukan itu," paparnya.

Ditambahkan Rendra, kedua pejabat masih menunggu proses penyidikan yang akan dilakukan oleh Inspektur Wilayah (Itwil) Kabupaten Malang. Jika dari pemeriksaan Itwil terbukti keduanya melakukan pemalsuan ijin HO dan tanda tangan, sangsi terberatnya bisa dipecat dari PNS

0 komentar

Poskan Komentar

Pengikut

Daftar Label

Follow by Email

Ads 468x60px

Kalendar

Popular Posts

 
© Copyright 2010-2011 Wiro Sableng 810 All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.