Translate 2 ur Languages

Selasa, 21 Juni 2011

KAB.TUBAN-Cegah ‘Penguapan’ Pajak, Segera Terbitkan Perda BPHTB



Kabupaten Tuban, sampai saat ini belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Akibatnya selama beberapa bulan terakhir ini, penghasilan atas pajak tersebut berpotensi ‘menguap’ karena Ditjen Pajak sudah menyerahkan secara penuh ke pemerintah kabupaten maupun kota.

BPHTB yang merupakan bea (pajak) yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang melakukan jual beli tanah ini, karena belum mempunyai wadah (payung hukum) atau Perda, maka saat ini hanya menjadi catatan saja.

Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Tuban, Nurul Yakin SH, menyayangkan dengan belum diterbitkannya Perda tentang penerimaan BPHTB dari transaksi jual beli tanah dan bangunan.

“Kepada tema-teman sesama notaris (anggota INI) agar hati-hati dengan persoalan hukum ini, apalagi menyangkut peneriman bea (pajak) yang sekarang menjadi hak pemerintah kabupaten,” katanya kepada kotatuban.com.

Nurul kurang setuju dengan istilah ‘menguap’, karena notaris setiap membuatkan akte jual beli tanah juga menyodorkan form pembayaran BPHTB yang nantinya akan ditagih oleh Pemkab. “Mungkin ini juga jadi catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena instansi ini juga mewajibkan pembeli tanah dan bangunan menyertakan syarat BPHTB ketika yang bersangkutan mengurus sertifikat,” kata notaris senior ini.

Camat yang secara ex ofisio adalah pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagaimana notaris, juga akan menyertakan bukti BPHTB karena ini sesuai undang-undang pertanahan. “Kami yakin dari 26 notaris dan 20 Camat di Tuban akan mewajibkan kepada pembeli tanah untuk membayar bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini,” katanya.

Ditanya bagaimana proses jual beli tanah sementara bukti pembayaran BPHTB yang mestinya harus disertakan dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan itu belum ada, Nurul menyebut notaris atau PPAT untuk sementara menyimpan data (bukan uangnya) dulu sampai Perda BPHTB dibuat DPRD Tuban.

“Sebenarnya bukan hanya Tuban saja yang belum punya Perda BPHTB itu namun hampir seluruh Indonesia kecuali kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dan kota lainnya yang lebih tanggap,” katanya.

Nantinya BPHTB ini akan ditagih oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tuban, sesuai laporan para notaris dan camat. Sedang jual beli yang dilakukan setelah adanya Perda, maka pembeli harus bisa menunjukkan bukti pembayaran BPHTB dari Dinas Pendapatan, kemudian baru diproses aktenya.

“Pemerintah tentu tidak mau kehilangan pajak miliaran itu, sehingga nantinya Insya Allah dengan pemerintahan yang baru, BPHTB bisa ditagih karena datanya sudah ada,” tambah penghobi sepeda gunung ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar



Kabupaten Tuban, sampai saat ini belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Akibatnya selama beberapa bulan terakhir ini, penghasilan atas pajak tersebut berpotensi ‘menguap’ karena Ditjen Pajak sudah menyerahkan secara penuh ke pemerintah kabupaten maupun kota.

BPHTB yang merupakan bea (pajak) yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang melakukan jual beli tanah ini, karena belum mempunyai wadah (payung hukum) atau Perda, maka saat ini hanya menjadi catatan saja.

Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Tuban, Nurul Yakin SH, menyayangkan dengan belum diterbitkannya Perda tentang penerimaan BPHTB dari transaksi jual beli tanah dan bangunan.

“Kepada tema-teman sesama notaris (anggota INI) agar hati-hati dengan persoalan hukum ini, apalagi menyangkut peneriman bea (pajak) yang sekarang menjadi hak pemerintah kabupaten,” katanya kepada kotatuban.com.

Nurul kurang setuju dengan istilah ‘menguap’, karena notaris setiap membuatkan akte jual beli tanah juga menyodorkan form pembayaran BPHTB yang nantinya akan ditagih oleh Pemkab. “Mungkin ini juga jadi catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena instansi ini juga mewajibkan pembeli tanah dan bangunan menyertakan syarat BPHTB ketika yang bersangkutan mengurus sertifikat,” kata notaris senior ini.

Camat yang secara ex ofisio adalah pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagaimana notaris, juga akan menyertakan bukti BPHTB karena ini sesuai undang-undang pertanahan. “Kami yakin dari 26 notaris dan 20 Camat di Tuban akan mewajibkan kepada pembeli tanah untuk membayar bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini,” katanya.

Ditanya bagaimana proses jual beli tanah sementara bukti pembayaran BPHTB yang mestinya harus disertakan dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan itu belum ada, Nurul menyebut notaris atau PPAT untuk sementara menyimpan data (bukan uangnya) dulu sampai Perda BPHTB dibuat DPRD Tuban.

“Sebenarnya bukan hanya Tuban saja yang belum punya Perda BPHTB itu namun hampir seluruh Indonesia kecuali kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dan kota lainnya yang lebih tanggap,” katanya.

Nantinya BPHTB ini akan ditagih oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tuban, sesuai laporan para notaris dan camat. Sedang jual beli yang dilakukan setelah adanya Perda, maka pembeli harus bisa menunjukkan bukti pembayaran BPHTB dari Dinas Pendapatan, kemudian baru diproses aktenya.

“Pemerintah tentu tidak mau kehilangan pajak miliaran itu, sehingga nantinya Insya Allah dengan pemerintahan yang baru, BPHTB bisa ditagih karena datanya sudah ada,” tambah penghobi sepeda gunung ini.

0 komentar

Poskan Komentar

Pengikut

Daftar Label

Follow by Email

Ads 468x60px

Kalendar

Popular Posts

 
© Copyright 2010-2011 Wiro Sableng 810 All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.