Translate 2 ur Languages

Minggu, 24 Juli 2011

KAB.TUBAN-PSK Berharap Pemkab Beri Toleransi Saat Ramadhan


Pekerja Seks Komersial (PSK) berharap Pemkab sedikit “baik hati” dengan memberi toleransi saat bulan Ramadhan nanti. Sejumlah PSK yang ditemui kotatuban.com, di beberapa lokalisasi mengaku keberatan apabila diminta berhenti buka praktek total selama Ramadhan. ” Kami siap mematuhi persyaratan apa pun, asal nggak disuruh tutup total,” kata Susi (bukan nama sesungguhnya), PSK di Lokalisasi Dusun Dasin, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu.
Wujud toleransi itu, kata Susi, berupa pembatasan jam praktek. Bila pada waktu-waktu biasa menjelang shalat Maghrib para PSK sudah mulai membuka praktek, saat Ramadhan nanti mereka bersedia memulai buka praktek agak malam, selepas sembahyang tarawih atau sekitar pukul 20.00 dan tutup sebelum tiba waktu imsak. ” Bahkan kalau disuruh buka lebih malam lagi dan tutup lebih awal, kami juga sanggup. Yang penting kami masih bisa kerja,” kata Susi.
Susi menyadari profesinya itu bukanlah profesi yang dilegalkan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Ia mengaku menjadi PSK juga bukan pilihan hidup, tapi keterpaksaan. “Kalau ada kerjaan lain yang lebih baik, saya siap berhenti kerja ginian. Siapa sih yang mau kerja di tempat kotor begini dan jadi cemoohan masyarakat ?” dalih Susi.
Hal sama disampaikan Ana (juga bukan nama sebenarnya) dan beberapa rekan PSK-nya di lokalisasi Wonorejo, Dusun Pakah, Desa Gesing, Kecamatan Semanding. Perempuan belia yang mengaku berasal dari Blitar ini mengatakan, mestinya Pemkab tidak hanya melarang, tetapi lebih bijaksana jika sekalian mencarikan solusi pengganti pendapatan yang hilang selama bulan Ramadhan.
” Kami juga butuh lebaran, Mas. Lha kalau nggak boleh cari duit tanpa diberi gantinya, terus gimana ? Sekotor apapun kami kan juga warga negara yang punya hak pilih saat pemilu,” kata Ana sedikit menuntut.
Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), Nunuk Fawziyah, S.Pd, sependapat. Menurutnya, tidak salah Pemkab dan pihak manapun melarang PSK beroperasi selama Ramadhan. KPR sendiri, kata Nunuk, sangat berharap praktik prostitusi dilarang, karena itu merupakan wujud nyata eksplotasi kaum perempuan. Hanya saja, masalah prostitusi tidak bisa didekati dengan satu pendekatan saja.
” Masalahnya kompleks, banyak aspek terkait dengan prostitusi. Tetapi aspek dominan adalah ekonomi. Kalau peluang hidup layak cenderung sempit, maka dilarang sekeras apapun prostitusi tetap akan tumbuh subur,” komentar Nunuk.
Nunuk sepakat jika Pemkab tidak melarang PSK berpraktik, tetapi mengatur, mengawasi dan membinanya. Selama ini, kata Nunuk, Pemkab seolah tutup mata terhadap prostitusi. Tidak adanya alokasi anggaran untuk pembinaan PSK, kata Nunuk, adalah bukti dari ketidak pedulian itu.
” Kalau upaya yang dilakukan hanya merazia PSK, sampai seluruh APBD dialokasikan untuk biaya razia, prostitusi tidak akan hilang. Akar masalahnya yang harus digarap, yakni keterbelakangan, baik ekonomi maupun pendidikan,” kata Nunuk.
Kepala Bagian Sosial Dinas Sosial, Tenagakerja, Kependudukan, Transmigrasi dan Catatan Sipil (Dinsosnakerdukcapil), Drs. Minto Ikhtiyar, mengakui jika pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menangani masalah PSK yang belakangan semakin banyak jumlahnya. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan PSK lagi-lagi menjadi alasannya.
Catatan resmi yang dilaporkan Minto Ikhtiyar, saat ini terdapat 258 orang PSK yang berpraktek di Tuban, yang tersebar di 6 Kecamatan, yakni Kecamatan Bancar, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang, Kecamatan Jenu, Kecamatan Semanding dan Kecamatan Parengan. Dari jumlah tersebut, baru 20 orang PSK yang resmi masuk program pembinaan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar


Pekerja Seks Komersial (PSK) berharap Pemkab sedikit “baik hati” dengan memberi toleransi saat bulan Ramadhan nanti. Sejumlah PSK yang ditemui kotatuban.com, di beberapa lokalisasi mengaku keberatan apabila diminta berhenti buka praktek total selama Ramadhan. ” Kami siap mematuhi persyaratan apa pun, asal nggak disuruh tutup total,” kata Susi (bukan nama sesungguhnya), PSK di Lokalisasi Dusun Dasin, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu.
Wujud toleransi itu, kata Susi, berupa pembatasan jam praktek. Bila pada waktu-waktu biasa menjelang shalat Maghrib para PSK sudah mulai membuka praktek, saat Ramadhan nanti mereka bersedia memulai buka praktek agak malam, selepas sembahyang tarawih atau sekitar pukul 20.00 dan tutup sebelum tiba waktu imsak. ” Bahkan kalau disuruh buka lebih malam lagi dan tutup lebih awal, kami juga sanggup. Yang penting kami masih bisa kerja,” kata Susi.
Susi menyadari profesinya itu bukanlah profesi yang dilegalkan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Ia mengaku menjadi PSK juga bukan pilihan hidup, tapi keterpaksaan. “Kalau ada kerjaan lain yang lebih baik, saya siap berhenti kerja ginian. Siapa sih yang mau kerja di tempat kotor begini dan jadi cemoohan masyarakat ?” dalih Susi.
Hal sama disampaikan Ana (juga bukan nama sebenarnya) dan beberapa rekan PSK-nya di lokalisasi Wonorejo, Dusun Pakah, Desa Gesing, Kecamatan Semanding. Perempuan belia yang mengaku berasal dari Blitar ini mengatakan, mestinya Pemkab tidak hanya melarang, tetapi lebih bijaksana jika sekalian mencarikan solusi pengganti pendapatan yang hilang selama bulan Ramadhan.
” Kami juga butuh lebaran, Mas. Lha kalau nggak boleh cari duit tanpa diberi gantinya, terus gimana ? Sekotor apapun kami kan juga warga negara yang punya hak pilih saat pemilu,” kata Ana sedikit menuntut.
Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), Nunuk Fawziyah, S.Pd, sependapat. Menurutnya, tidak salah Pemkab dan pihak manapun melarang PSK beroperasi selama Ramadhan. KPR sendiri, kata Nunuk, sangat berharap praktik prostitusi dilarang, karena itu merupakan wujud nyata eksplotasi kaum perempuan. Hanya saja, masalah prostitusi tidak bisa didekati dengan satu pendekatan saja.
” Masalahnya kompleks, banyak aspek terkait dengan prostitusi. Tetapi aspek dominan adalah ekonomi. Kalau peluang hidup layak cenderung sempit, maka dilarang sekeras apapun prostitusi tetap akan tumbuh subur,” komentar Nunuk.
Nunuk sepakat jika Pemkab tidak melarang PSK berpraktik, tetapi mengatur, mengawasi dan membinanya. Selama ini, kata Nunuk, Pemkab seolah tutup mata terhadap prostitusi. Tidak adanya alokasi anggaran untuk pembinaan PSK, kata Nunuk, adalah bukti dari ketidak pedulian itu.
” Kalau upaya yang dilakukan hanya merazia PSK, sampai seluruh APBD dialokasikan untuk biaya razia, prostitusi tidak akan hilang. Akar masalahnya yang harus digarap, yakni keterbelakangan, baik ekonomi maupun pendidikan,” kata Nunuk.
Kepala Bagian Sosial Dinas Sosial, Tenagakerja, Kependudukan, Transmigrasi dan Catatan Sipil (Dinsosnakerdukcapil), Drs. Minto Ikhtiyar, mengakui jika pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menangani masalah PSK yang belakangan semakin banyak jumlahnya. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan PSK lagi-lagi menjadi alasannya.
Catatan resmi yang dilaporkan Minto Ikhtiyar, saat ini terdapat 258 orang PSK yang berpraktek di Tuban, yang tersebar di 6 Kecamatan, yakni Kecamatan Bancar, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang, Kecamatan Jenu, Kecamatan Semanding dan Kecamatan Parengan. Dari jumlah tersebut, baru 20 orang PSK yang resmi masuk program pembinaan.

0 komentar

Poskan Komentar

Pengikut

Daftar Label

Follow by Email

Ads 468x60px

Kalendar

Popular Posts

 
© Copyright 2010-2011 Wiro Sableng 810 All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.