Translate 2 ur Languages

Senin, 14 Februari 2011

OLAH RAGA-Juara Liga Champions dari Tahun ke Tahun

Berikut ini juara Piala Eropa / Liga Champions UEFA dari tahun ke tahun, menjelang putaran 16 besar turnamen 2010-2011 yang berlangsung Selasa.

2010: Inter Milan (Italia)
2009: Barcelona (Spanyol)
2008: Manchester United (Inggris)
2007: AC Milan (Italia)
2006: Barcelona (Spanyol)
2005: Liverpool (Inggris)
2004: Porto (Portugal)
2003: AC Milan (Italia)
2002: Real Madrid (Spanyol)
2001: Bayern Munich (Jerman)
2000: Real Madrid (Spanyol)
1999: Manchester United (Inggris)
1998: Real Madrid (Spanyol)
1997: Borussia Dortmund (Jerman)
1996: Juventus (Italia)
1995: Ajax (Belanda)
1994: AC Milan (Italia)
1993: Marseille (Prancis)
1992: Barcelona (Spanyol)
1991: Red Star Belgrade (Yugoslavia)
1990: AC Milan (Italia)
1989: AC Milan (Italia)
1988: PSV Eindhoven (Belanda)
1987: Porto (Portugal)
1986: Steaua Bucharest (Romania)
1985: Juventus (Italia)
1984: Liverpool (Inggris)
1983: Hamburg (Jerman)
1982: Aston Villa (Inggris)
1981: Liverpool (Inggris)
1980: Nottingham Forest (Inggris)
1979: Nottingham Forest (Inggris)
1978: Liverpool (Inggris)
1977: Liverpool (Inggris)
1976: Bayern Munich (Jerman)
1975: Bayern Munich (Jerman)
1974: Bayern Munich (Jerman)
1973: Ajax (Belanda)
1972: Ajax (Belanda)
1971: Ajax (Belanda)
1970: Feyenoord (Belanda)
1969: AC Milan (Italia)
1968: Manchester United (Inggris)
1967: Celtic (Skotlandia)
1966: Real Madrid (Spanyol)
1965: Inter Milan (Italia)
1964: Inter Milan (Italia)
1963: AC Milan (Italia)
1962: Benfica (Portugal)
1961: Benfica (Portugal)
1960: Real Madrid (Spanyol)
1959: Real Madrid (Spanyol)
1958: Real Madrid (Spanyol)
1957: Real Madrid (Spanyol)

1956: Real Madrid (Spanyol) Gelar per klub : Real Madrid (Spanyol): 9
AC Milan (Italia): 7
Liverpool (Inggris): 5
Bayern Munich (Jerman), Ajax (Belanda): 4
Barcelona (Spanyol), Inter Milan (Italia), Manchester United (Inggris): 3
Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Nottingham Forest (Inggris), Porto (Portugal): 2
Catatan : Kompetisi ini dikenal dengan nama Piala Eropa hingga 1993, kemudian diubah menjadi Liga Champions.

NUSANTARA-MUI Jabar Imbau Tak Rayakan "Valentine Days"


Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, mengimbau umat Islam di Indonesia tidak merayakan "Valentine Days" atau Hari Kasih Sayang yang jatuh pada Senin (14/2).

"Saya kira ngak usah lah dirayakan apalagi sampai membuat pesta atau hura-hura. Ingat masih banyak masalah yang lebih penting dari itu seperti masalah pendidikan, anak jalanan dan lain-lain," kata Ketua MUI Jawa Barat KH Hafidz Utsman, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Minggu malam.

Pihaknya juga ingin meluruskan tentang perpektif "Valentine Days" atau Hari Kasih Sayang.

Menurutnya, "Valentine Days" bukanlah sebuah hari raya melainkan sebuah peringatan yang dilakukan oleh masyarakat barat yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia.

"Saat ini banyak masyarakat yang terjebak, seolah-olah Hari Kasih Sayang itu harus dirayakan. Padahal itu bukan budaya kita dan Islam. Itu (Valentine Days) kan hanya apresiasi sekelompok orang dari luar negeri," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika dirunut dari sejarahnya, Hari Valentine jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam dan nilai-nilai budaya Islam.

Oleh karena itu, pihaknya menilai wajar jika MUI Jawa Barat melarang remaja muslim merayakan Hari Kasih Sayang atau "Valentine Days."

Ketika ditanyakan apakah perayaaan "Valentine Days" haram bagi seorang muslim, ia menyatakan, "Jangan terlalu kencang lah, kita lihat dulu konteksnya. Kalau itu dirayakan oleh orang non muslim saya kira tidak ada masalah ya," katanya.

Dipihak lain, menjelang Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang diperingati Senin (14/12/2011) besok, penjualan bungan di Pasar Bunga yang terletak di Jalan Wastukancana mulai meningkat.

Salah seorang penjual bunga di pasar tersebut, Dedeh (32), mengatakan, untuk Valentine Days, pembelian bunga khususnya bunga jenis mawar mulai meningkat sejak satu minggu lalu.

"Lumayan ada kenaikan ya sejak seminggu lalu, kalau dipersentasekan sekitar 15 persen lah jika dibandingkan hari biasa," ujarnya.

Pembeli, kata Dedeh, kebanyakan memilih bunga mawar kuncup merah muda dibanding warna lainnya.

Ia mengaku bisa menjual hingga 400 tangkai dalam satu malam pada perayaan Valentine yang diperingati setiap 14 Februari tersebut.

"Hari biasa paling ramai pada malam Minggu kira-kira bisa menjual sampai 10 tangkai dengan harga Rp5.000 per tangkai. Sedangkan untuk Valentine biasanya mencapai 400 bunga mawar dengan harga Rp10.000 per tangkai," ujar Dedeh.

NUSANTARA-Sejuta Lidi untuk Persatuan Indonesia

Aktivis yang tergabung dalam Forum Bhineka Tunggal Ika menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, baru-baru ini. Mereka menyerukan perlunya persatuan bangsa di saat berbagai persoalan yang terjadi pada saat ini.

Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa membawa sejuta lidi sebagai simbol perlunya mempererat persatuan. Mereka juga menyalakan lilin dan menuliskan sejumlah permasalahan yang dihadapi bangsa dalam berlembar-lembar kertas.

Persoalan hukum dan korupsi menjadi perhatian para aktivis. Mereka juga menyoroti masalah kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terhadap agama tertentu. Sebagai bentuk kekecewaan, massa juga membentangkan spanduk kritikan terhadap pemerintah.

HUKUM-Surat Dakwaan Ba'asyir Capai 100 Halaman

Setelah sempat meminta ditunda, terdakwa Abu Bakar Ba'asyir kali ini siap mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/2/2011) pukul 9.00.

"Nggak ada alasan lagi untuk protes," ucap M Assegaf, penasihat hukum Ba'asyir ketika dihubungi Kompas.com. Ba'asyir sehat? "Sehat. Dia orangnya bersemangat," tukasnya.

Assegaf tidak langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan hari ini. Eksepsi akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Ia akan meminta majelis hakim yang diketuai Herry Swantoro agar memerintahkan jaksa tidak membacakan seluruh dakwaan.

"Dakwaan kira-kira setebal 100 halaman. Tapi kami minta kepada hakim agar yang dibacakan dakwaan primer saja. Alasannya, dakwaan subsidernya semua sama, pasalnya saja yang beda," ucap Assegaf.

Seperti diberitakan, majelis hakim menunda sidang pada Kamis pekan lalu setelah pihak Ba'asyir protes lantaran surat panggilan sidang telat diberikan.

Surat seharusnya diterima tiga hari menjelang sidang sesuai Pasal 146 ayat 1 KUHAP. Namun, surat baru diterima dua hari menjelang sidang.

JPU akan mendakwa Ba'asyir melakukan permufakatan jahat, merencanakan, menggerakan, hingga memberikan atau meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme di Aceh Besar. Ba'asyir juga dikaitkan dengan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, Sumatera Utara.

JPU menjerat pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Ngruki, Solo, Jawa Tengah itu dengan Pasal 14 Jo Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme dengan acanam hukuman mati atau seumur hidup dalam dakwaan primer. Adapun serentetan pasal lain di dakwaan subsider hukuman paling ringannya 3 tahun penjara.

KAB.TUBAN-Bila Sulit Ajukan Kredit, Carilah ‘Jaminan Referensi’


Benarkah permohonan kredit bank saat ini sangat mudah sehingga calon nasabah tidak harus hadir di kantor bank? Masih banyak masyarakat yang meragukannya, bahkan tidak sedikit para pemohon harus kecewa dengan layanan bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Kepala Kanwil Bank Sinarmas Jatim dan IBT, Halim Liem, yang ditanya kondisi tersebut di atas menyebut di kantornya mereka berupaya untuk bersikap professional. Diakui kondisi ini memang pernah terjadi satu atau dua tahun lalu, namun saat ini relatif lebih mudah.
“Karena itu bagian kredit, sebelum menjawab tidak bisa atau permohonan diterima, harus diteliti dan langkah chek and recheck harus dilakukan dan waktunya harus sehari klir,” katanya seusai membuka kantor cabang Bank Sinarmas di Tuban.
Menurut Halim, pegawai bank jangan membuat nasabah kecewa dengan jawaban tidak bisa. Beri kesempatan kepada calon nasabah mengajukan pinjamannya dan membeberkan untuk apa pinjaman itu. Baru ditanya punya jaminan atau tidak, cukupkah jumlah pinjamannya dengan agunan yang disodorkannya.
“Kuncinya kan di sini, jaminannya memadai atau tidak? Kemudian dengan apa mereka membayar angsurannya dan mampukah dia mencicilnya. Kalau cukup atau memadai ya langsung saja diberi,” katanya. Kalau belum bisa, carikanlah solusi, misalnya mengubah plafon kredit yang terlalu besar atau memberi referensi pinjaman lainnya.
Karena itu di banknya saat ini memberlakukan paper less credit, kredit tanpa berkas-berkas atau bukti fisisk dan hanya berdasarkan konfirmasi dalam komunikasi elektronik (on line/email dan lainnya). Kredit ini feasible atau tidak banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjawabnya. Inipun cukup dengan sistem on line di komputer bank.
Seorang pengusaha bahan bangunan di Tuban, Teguh Sunaryo menyebut bank saat ini sudah berkembang budaya referensi yang kuat. “Kami pinjam di bank beberapa miliar bisa cepat keluar ketika ada referensi dari rekanan, sebuah pabrik bahan bangunan yang cukup kuat. Saya mengajukan hari ini, sepekan sudah cair,” katanya.
Namun ketika ia mencoba di bank lain cara ini tidak bisa dilakukan bahkan persyaratannya ribet dan kadang tidak masuk akal. Bank pemerintah ada yang mudah namun masih banyak yang terlalu hati-hati. Sementara bank swasta bisa lebih cepat tetapi syaratnya yang panjang dan bunganya relatif lebih tinggi.
Menurut Teguh yang mensuplai bahan bangunan sampai ke Lamongan dan Bojonegoro, pinjam dana di bank lebih baik pada permulaan start bisnis saja, selebihnya memutar uang sendiri atau memutar uang pemasok atau distributor. “Kami membayar di belakang setidaknya sebulan, dan uang ini yang kita putar. Tidak mikir bunga dan macam-macam syarat dan cicilan,” ujarnya sambil tertawa.
Kuntarto, seorang kontraktor gedung dan perumahan meminjam uang di bank memang menguntungkan usaha ketika untung proyeknya memadai. Namun kalau sedang seret seperti sekarang ini harus hati-hati sekali.
“Terima uangnya sih enak aja, begitu jatuh tempo dan angsuran nunggak, agunan terancam melayang padahal nilainya bisa dua kali lipat dari plafon kredit,” kata Kuntarto yang biasanya menyerahkan agunan berupa sertifikat rumah atau tanah untuk kreditnya.
Dan biasanya kredit akan cepat cairnya bila ada jaminan dari penjamin yang memberi referensi kepadanya. Misalnya pejabat atau rekanan kuat yang terpercaya di salah satu bank

CERITA UNIK-Tuhan, Beri Satu Jam Saja…


Los Felidas adalah nama sebuah jalan di ibu kota sebuah negara di Amerika Selatan, yang terletak di kawasan terkumuh diseluruh kota. Ada sebuah kisah yang menyebabkan jalan itu begitu dikenang orang, dan itu dimulai dari kisah seorang pengemis wanita yang juga ibu seorang gadis kecil. Tidak seorang pun yang tahu nama aslinya, tapi beberapa orang tahu sedikit masa lalunya, yaitu bahwa ia bukan penduduk asli disitu, melainkan dibawa oleh suaminya dari kampung halamannya.
Seperti kebanyakan kota besar di dunia ini, kehidupan masyarakat kota terlalu berat untuk mereka, dan belum setahun mereka di kota itu,mereka kehabisan seluruh uangnya, dan pada suatu pagi mereka sadar bahwa mereka tidak tahu dimana mereka tidur malam nanti dan tidak sepeserpun uang ada dikantong. Padahal mereka sedang menggendong bayi mereka yang berumur 1 tahun.
Dalam keadaan panik dan putus asa, mereka berjalan dari satu jalan ke jalan lainnya, dan akhirnya tiba di sebuah jalan sepi dimana puing-puing sebuah toko seperti memberi mereka sedikit tempat untuk berteduh. Saat itu angin Desember bertiup kencang, membawa titik-titik air yang dingin. Ketika mereka beristirahat dibawah atap toko itu, sang suami berkata: “Saya harus meninggalkan kalian sekarang. Saya harus mendapatkan pekerjaan, apapun, kalau tidak malam nanti kita akan tidur disini.”
Setelah mencium bayinya ia pergi. Dan ia tidak pernah kembali. Tak seorangpun yang tahu pasti kemana pria itu pergi, tapi beberapa orang seperti melihatnya menumpang kapal yang menuju ke Afrika. Selama beberapa hari berikutnya sang ibu yang malang terus menunggu kedatangan suaminya, dan bila malam tidur di emperan toko itu.
Pada hari ketiga, ketika mereka sudah kehabisan susu, orang-orang yang lewat mulai memberi mereka uang kecil, dan jadilah mereka pengemis di sana selama 6 bulan berikutnya. Pada suatu hari, tergerak oleh semangat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ibu itu bangkit dan memutuskan untuk bekerja. Masalahnya adalah di mana ia harus menitipkan anaknya, yang kini sudah hampir 2 tahun, dan tampak amat cantik jelita. Tampaknya tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan anak itu disitu dan berharap agar nasib tidak memperburuk keadaan mereka. Suatu pagi ia berpesan pada anak gadisnya, agar ia tidak kemana-mana, tidak ikut siapapun yang mengajaknya pergi atau menawarkan gula-gula. Pendek kata, gadis kecil itu tidak boleh berhubungan dengan siapapun selama ibunya tidak ditempat. “Dalam beberapa hari mama akan mendapatkan cukup uang untuk menyewa kamar kecil yang berpintu, dan kita tidak lagi tidur dengan angin di rambut kita”.
Gadis itu mematuhi pesan ibunya dengan penuh kesungguhan. Maka sang ibu mengatur kotak kardus dimana mereka tinggal selama 7 bulan agar tampak kosong, dan membaringkan anaknya dengan hati-hati di dalamnya. Di sebelahnya ia meletakkan sepotong roti. Kemudian, dengan mata basah ibu itu menuju kepabrik sepatu, di mana ia bekerja sebagai pemotong kulit. Begitulah kehidupan mereka selama beberapa hari, hingga di kantong sang Ibu kini terdapat cukup uang untuk menyewa sebuah kamar berpintu di daerah kumuh. Dengan suka cita ia menuju ke penginapan orang-orang miskin itu, dan membayar uang muka sewa kamarnya.
Tapi siang itu juga sepasang suami istri pengemis yang moralnya amat rendah menculik gadis cilik itu dengan paksa, dan membawanya sejauh 300 kilometer ke pusat kota. Di situ mereka mendandani gadis cilik itu dengan baju baru, membedaki wajahnya, menyisir rambutnya dan membawanya ke sebuah rumah mewah dipusat kota. Di situ gadis cilik itu dijual. Pembelinya adalah pasangan suami istri dokter yang kaya, yang tidak pernah bisa punya anak sendiri walaupun mereka telah menikah selama 18 tahun. Mereka memberi nama anak gadis itu Serrafona, dan mereka memanjakannya dengan amat sangat. Di tengah-tengah kemewahan istana itulah gadis kecil itu tumbuh dewasa.
Ia belajar kebiasaan-kebiasaan orang terpelajar seperti merangkai bunga, menulis puisi dan bermain piano. Ia bergabung dengan kalangan-kalangan kelas atas, dan mengendarai Mercedes Benz kemanapun ia pergi. Satu hal yang baru terjadi menyusul hal lainnya, dan bumi terus berputar tanpa kenal istirahat.
Pada umurnya yang ke-24, Serrafona dikenal sebagai anak gadis Gubernur yang amat jelita, yang pandai bermain piano, yang aktif di gereja, dan yang sedang menyelesaikan gelar dokternya. Ia adalah figure gadis yang menjadi impian tiap pemuda, tapi cintanya direbut oleh seorang dokter muda yang welas asih, yang bernama Geraldo. Setahun setelah perkawinan mereka, ayahnya wafat, dan Serrafona beserta suaminya mewarisi beberapa perusahaan dan sebuah real-estate sebesar 14 hektar yang diisi dengan taman bunga dan istana yang paling megah di kota itu. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-27, sesuatu terjadi yang merubah kehidupan wanita itu.
Pagi itu Serrafona sedang membersihkan kamar mendiang ayahnya yang sudah tidak pernah dipakai lagi, dan di laci meja kerja ayahnya ia melihat selembar foto seorang anak bayi yang digendong sepasang suami istri. Selimut yang dipakai untuk menggendong bayi itu lusuh, dan bayi itu sendiri tampak tidak terurus, karena walaupun wajahnya dilapisi bedak tetapi rambutnya tetap kusam. Sesuatu ditelinga kiri bayi itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil kaca pembesar dan mengkonsentrasikan pandangannya pada telinga kiri itu. Kemudian ia membuka lemarinya sendiri, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu mahoni. Di dalam kotak yang berukiran indah itu dia menyimpan seluruh barang-barang pribadinya, dari kalung-kalung berlian hingga surat-surat pribadi.
Tapi diantara benda-benda mewah itu terdapat sesuatu terbungkus kapas kecil, sebentuk anting-anting melingkar yang amat sederhana, ringan dan bukan emas murni. Ibunya almarhum memberinya benda itu sambil berpesan untuk tidak kehilangan benda itu. Ia sempat bertanya, kalau itu anting-anting, dimana satunya. Ibunya menjawab bahwa hanya itu yang ia punya. Serrafona menaruh anting-anting itu didekat foto. Sekali lagi ia mengerahkan seluruh kemampuan melihatnya dan perlahan-lahan air matanya berlinang.
Kini tak ada keragu-raguan lagi bahwa bayi itu adalah dirinya sendiri. Tapi kedua pria wanita yang menggendongnya, yang tersenyum dibuat-buat, belum penah dilihatnya sama sekali. Foto itu seolah membuka pintu lebar-lebar pada ruangan yang selama ini mengungkungi pertanyaan – pertanyaannya, misalnya: kenapa bentuk wajahnya berbeda dengan wajah kedua orang tuanya, kenapa ia tidak menuruni golongan darah ayahnya.
Saat itulah, sepotong ingatan yang sudah seperempat abad terpendam, berkilat di benaknya, bayangan seorang wanita membelai kepalanya dan mendekapnya di dada. Di ruangan itu mendadak Serrafona merasakan betapa dinginnya sekelilingnya tetapi ia juga merasa betapa hangatnya kasih sayang dan rasa aman yang dipancarkan dari dada wanita itu. Ia seolah merasakan dan mendengar lewat dekapan itu bahwa daripada berpisah lebih baik mereka mati bersama. Matanya basah ketika ia keluar dari kamar dan menghampiri suaminya yang sedang membaca koran: “Geraldo, saya adalah anak seorang pengemis, dan mungkinkah ibu saya masih ada di jalan sekarang setelah 25 tahun?” Itu adalah awal dari kegiatan baru mereka mencari masa lalu Serrafonna.
Foto hitam-putih yang kabur itu diperbanyak puluhan ribu lembar dan disebar ke seluruh jaringan kepolisian diseluruh negeri. Sebagai anak satu-satunya dari bekas pejabat yang cukup berpengaruh di kota itu, Serrafonna mendapatkan dukungan dari seluruh kantor kearsipan, kantor surat kabar dan kantor catatan sipil. Ia membentuk yayasan-yayasan untuk mendapatkan data dari seluruh panti-panti orang jompo dan badan-badan sosial di seluruh negeri dan mencari data tentang seorang wanita.
Bulan demi bulan lewat, tapi tak ada perkembangan apapun dari usahanya. Mencari seorang wanita yang mengemis 25 tahun yang lalu di negeri dengan populasi 90 juta bukan sesuatu yang mudah. Tapi Serrafona tidak punya pikiran untuk menyerah. Dibantu suaminya yang begitu penuh pengertian, mereka terus menerus meningkatkan pencarian mereka. Kini, tiap kali bermobil, mereka sengaja memilih daerah-daerah kumuh, sekedar untuk lebih akrab dengan nasib baik. Terkadang ia berharap agar ibunya sudah almarhum sehingga ia tidak terlalu menanggung dosa mengabaikannya selama seperempat abad. Tetapi ia tahu, entah bagaimana, bahwa ibunya masih ada, dan sedang menantinya sekarang. Ia memberitahu suaminya keyakinan itu berkali-kali, dan suaminya mengangguk-angguk penuh pengertian.
Pagi, siang dan sore ia berdoa: “Tuhan, ijinkan saya untuk satu permintaan terbesar dalam hidup saya: temukan saya dengan ibu saya”. Tuhan mendengarkan doa itu. Suatu sore mereka menerima kabar bahwa ada seorang wanita yang mungkin bisa membantu mereka menemukan ibunya. Tanpa membuang waktu, mereka terbang ke tempat itu, sebuah rumah kumuh di daerah lampu merah, 600 km dari kota mereka. Sekali melihat, mereka tahu bahwa wanita yang separoh buta itu, yang kini terbaring sekarat, adalah wanita di dalam foto. Dengan suara putus-putus, wanita itu mengakui bahwa ia memang pernah mencuri seorang gadis kecil ditepi jalan, sekitar 25 tahun yang lalu. Tidak banyak yang diingatnya, tapi diluar dugaan ia masih ingat kota dan bahkan potongan jalan dimana ia mengincar gadis kecil itu dan kemudian menculiknya. Serrafona memberi anak perempuan yang menjaga wanita itu sejumlah uang, dan malam itu juga mereka mengunjungi kota dimana Serrafonna diculik.
Mereka tinggal di sebuah hotel mewah dan mengerahkan orang-orang mereka untuk mencari nama jalan itu. Semalaman Serrafona tidak bisa tidur. Untuk kesekian kalinya ia bertanya-tanya kenapa ia begitu yakin bahwa ibunya masih hidup sekarang, dan sedang menunggunya, dan ia tetap tidak tahu jawabannya.
Dua hari lewat tanpa kabar. Pada hari ketiga, pukul 18:00 senja, mereka menerima telepon dari salah seorang staff mereka. “Tuhan maha kasih, Nyonya, kalau memang Tuhan mengijinkan, kami mungkin telah menemukan ibu Nyonya. Hanya cepat sedikit, waktunya mungkin tidak banyak lagi.” Mobil mereka memasuki sebuah jalanan yang sepi, dipinggiran kota yang kumuh dan banyak angin. Rumah-rumah di sepanjang jalan itu tua-tua dan kusam. Satu, dua anak kecil tanpa baju bermain-main ditepi jalan. Dari jalanan pertama, mobil berbelok lagi kejalanan yang lebih kecil , kemudian masih belok lagi kejalanan berikutnya yang lebih kecil lagi. Semakin lama mereka masuk dalam lingkungan yang semakin menunjukkan kemiskinan.
Tubuh Serrrafona gemetar, ia seolah bisa mendengar panggilan itu. “Lekas, Serrafonna, mama menunggumu, sayang”. Ia mulai berdoa “Tuhan, beri saya setahun untuk melayani mama. Saya akan melakukan apa saja”. Ketika mobil berbelok memasuki jalan yang lebih kecil, dan ia bisa membaui kemiskinan yang amat sangat, ia berdoa: “Tuhan beri saya sebulan saja”. Mobil belok lagi kejalanan yang lebih kecil, dan angin yang penuh derita bertiup, berebut masuk melewati celah jendela mobil yang terbuka. Ia mendengar lagi panggilan mamanya, dan ia mulai menangis: “Tuhan, kalau sebulan terlalu banyak, cukup beri kami seminggu untuk saling memanjakan”.
Ketika mereka masuk belokan terakhir, tubuhnya menggigil begitu hebat sehingga Geraldo memeluknya erat-erat. Jalan itu bernama Los Felidas. Panjangnya sekitar 180 meter dan hanya kekumuhan yang tampak dari sisi ke sisi, dari ujung keujung. Di tengah-tengah jalan itu, di depan puing – puing sebuah toko, tampak onggokan sampah dan kantong-kantong plastik, dan ditengah-tengahnya, terbaring seorang wanita tua dengan pakaian sehitam jelaga, tidak bergerak-gerak. Mobil mereka berhenti diantara 4 mobil mewah lainnya dan 3 mobil polisi. Di belakang mereka sebuah ambulans berhenti, diikuti empat mobil rumah sakit lain. Dari kanan kiri muncul pengemis-pengemis yang segera memenuhi tempat itu. “Belum bergerak dari tadi.” Lapor salah seorang. Pandangan Serrafona gelap tapi ia menguatkan dirinya untuk meraih kesadarannya dan turun. Suaminya dengan sigap sudah meloncat keluar, memburu ibu mertuanya. “Serrafona, kemari cepat! Ibumu masih hidup, tapi kau harus menguatkan hatimu.”
Serrafona memandang tembok dihadapannya, dan ingat saat ia menyandarkan kepalanya ke situ. Ia memandang lantai di kakinya dan ingat ketika ia belajar berjalan. Ia membaui bau jalanan yang busuk, tapi mengingatkannya pada masa kecilnya. Air matanya mengalir keluar ketika ia melihat suaminya menyuntikkan sesuatu ke tangan wanita yang terbaring itu dan memberinya isyarat untuk mendekat. “Tuhan”, ia meminta dengan seluruh jiwa raganya, “beri kami sehari, Tuhan, biarlah saya membiarkan mama mendekap saya dan memberitahunya bahwa selama 25 tahun ini hidup saya amat bahagia. Jadi mama tidak menyia-nyiakan saya”. Ia berlutut dan meraih kepala wanita itu kedadanya. Wanita tua itu perlahan membuka matanya dan memandang keliling, ke arah kerumunan orang-orang berbaju mewah dan perlente, ke arah mobil-mobil yang mengkilat dan ke arah wajah penuh air mata yang tampak seperti wajahnya sendiri ketika ia masih muda. “Mama….”, ia mendengar suara itu, dan ia tahu bahwa apa yang ditunggunya tiap malam – antara waras dan tidak – dan tiap hari – antara sadar dan tidak – kini menjadi kenyataan. Ia tersenyum, dan dengan seluruh kekuatannya menarik lagi jiwanya yang akan lepas. Perlahan ia membuka genggaman tangannya, tampak sebentuk anting-anting yang sudah menghitam.
Serrafona mengangguk, dan tanpa perduli sekelilingnya ia berbaring di atas jalanan itu dan merebahkan kepalanya di dada mamanya. “Mama, saya tinggal di istana dan makan enak tiap hari. Mama jangan pergi dulu. Apapun yang mama mau bisa kita lakukan bersama-sama. Mama ingin makan, ingin tidur, ingin bertamasya, apapun bisa kita bicarakan. Mama jangan pergi dulu… Mama…”
Ketika telinganya menangkap detak jantung yang melemah, ia berdoa lagi kepada Tuhan: “Tuhan maha pengasih dan pemberi, Tuhan….. satu jam saja…. …satu jam saja…..” Tapi dada yang didengarnya kini sunyi, sesunyi senja dan puluhan orang yang membisu. Hanya senyum itu, yang menandakan bahwa penantiannya selama seperempat abad tidak berakhir sia-sia…!

Catatan:

Banyak sekali Blog yang memuat kisah ini, sehingga kami sangat kesulitan menemukan sumber asli kisah ini. Semoga bermanfaat

KAB.TUBAN-Warga Melawan, Razia Kayu Ilegal Dibatalkan


Razia kayu illegal di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan, Tuban, Selasa (2/2/2011) terpaksa dibatalkan karena mendapat perlawan keras dari seribu lebih warga setempat. Sekitar 150 petugas gabungan Polmob (Polisi Mobil) Perhutani KPH Jatirogo dan petugas kepolisian terpaksa ‘balik badan’ setelah melihat seribu lebih warga menghadang sambil membawa pentungan dari kayu.
Penghadangan warga ini lantaran mereka merasa geram dengan sikap arogan sejumlah petugas Polmob ketika melakukan razia beberapa waktu lalu. Menurut warga, para petugas dari Perhutani itu dengan seenaknya menggedor rumah penduduk dengan kaki kemudian mengambil setiap kayu yang ada di dalam rumah dengan dalih hasil pencurian dari hutan.
“Mereka (petugas) mendobrak rumah dengan kaki, kemudian menganggap warga ini sebagai pencuri kayu. Padahal, warga di sini tidak ada yang pernah mencuri kayu di hutan,” kata salah satu warga “Bahkan, sabit untuk bekerja di sawah juga disita karena dianggap alat untuk mencuri kayu. Ini kan keterlaluan,” tambahnya jengkel.
Saking jengkelnya, ketika mendengar akan ada razia, hampir semua penduduk di sana langsung keluar rumah sambil membawa pentungan dari kayu untuk melakukan perlawanan. Mereka bergerombol di sejumlah titik pinggir jalan untuk menghadang kedatangan petugas yang akan melakukan razia.
“Kami akan melawan dengan sekuat tenaga. Kalaupun harus mati, kami siap. Dari pada diperlakukan seperti ini,” teriak warga lainnya dengan nada tinggi.
Merasa dapat perlawanan, petugas gabungan itupun balik badan karena khawatir menjadi korban pengeroyokan.
Secara terpisah, Kapolres Tuban, AKBP Nyoman Lastika menyatakan bahwa dirinya sejak awal sudah meminta kepada petugas untuk menunda razia jika ada perlawanan dari warga. “Daripada terjadi bentrok, razia ditunda,” jawabnya

KAB.TUBAN-Hati-hati, Modus Penipuan Yang Mengaku Sales Koperasi Veteran

Masyarakat Tuban harus waspada dengan penipuan yang dilakukan oleh sales yang menawarkan berbagai barang ke rumah Anda. Sejumlah warga di Kelurahan Latsari, Kelurahan Sidorejo, dan beberapa Kelurahan lain di Kecamatan Tubankota, mengaku Rabo (1/2), telah menjadi korban penipuan oknum sales.
Modusnya, sales yang kebanyakan menyertakan seorang perempuan itu, mengaku petugas bagian pemasaran dari Koperasi tertentu. Umumnya mereka mengatas-namakan koperasi milik instansi pemerintah atau
militer.
Kasih (54), ibu rumah tangga warga Kelurahan Sidorejo, yang mengaku telah
menjadi korban penipuan oknum sales menuturkan, dua orang perempuan yang mengaku petugas bagian pemasaran Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Primkoveri) memaksanya membeli empat bungkus obat nyamuk Abate seharga Rp 20 ribu.
“ Saya sudah tolak, tapi mereka memaksa. Katanya uang hasil penjualan itu akan dipakai untuk kesejahteraan keluarga veteran,” kata Kasih. Dengan berat Kasih mengurangi uang belanjanya untuk membeli empat bungkus abate
yang berfungsi sebagai pembunuh jentik nyamuk Aedes Aegepty, penyebab penyakit Deman Berdarah (DB).
Kasih sempat menawar, tapi sang oknum sales itu mengatakan pembeliannya minimal Rp 20 ribu. Untuk meyakinkan Kasih, dua oknum sales itu menunjukkan selembar surat tugas dari Primkoveri.
Hal sama dikeluhkan seorang pemilik counter pengisian pulsa seluler di Jl
Pramuka yang menolak dicantumkan namanya. Dia juga mengaku telah didatangi dua perempuan yang mengaku petugas bagian pemasaran Primkoveri. Bahkan sudah dua kali.
“ Yang pertama kemarin satu lelaki, satu perempuan. Tadi dua perempuan. Barang yang ditawarkan sama, abate itu,” kata si pemilik counter sambil menunjuk empat bungkus abate yang masih tergeletak di atas etalase-nya.
Sama seperti Kasih, semula si pemilik counter menolak, bahkan sempat terjadi adu mulut. Dua oknum itu lagi-lagi mengeluarkan copy surat tugas dari Primkoveri. Tidak begitu jelas nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut. Hanya alamatnya yang bisa dibaca, dari Jombang.
“ Saya tanya, masak di Tuban nggak ada Primkoveri kok harus menyuruh petugas dari Jombang. Mereka bilang, masing-masing daerah punya produk sendiri-sendiri, “ kata si pemilik counter.
Karena risih, si pemilik counter mengalah dengan memberikan uang Rp 20 ribu untuk empat bungkus abate. “ Lha daripada mereka gak pergi-pergi, ya udah, kehilangan Rp 20 ribu gak apa,” katanya.
Serupa tapi tak sama dialami Karsini (39), warga Kelurahan Karang. Penjual
makanan keliling ini mengaku juga didatangi oknum sales. Mereka mengaku dari sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta. Modus sales ini, mengaku sedang mengadakan survey pasar. Karsini disodori tiga pertanyaan yang harus dijawab.
“ Kalau jawaban saya betul akan dikasih hadiah berupa perlengkapan
rumah tangga. Saya disuruh milih sendiri,” tutur Karsini. Namun setelah jawabannya benar, ternyata bonus yang berikan itu tidak gratis.
“Katanya barangnya gratis, Cuma ongkos kirimnya yang perlu diganti, sebesar Rp 500 ribu. Kan ya sama dengan harga barang yang mau dikasih saya. Malah lebih mahal ternyata. Wong saya tanya di toko hanya Rp 350 ribu,” cerita Karsini.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala Bagian Humas Polres Tuban, AKP Noersento, mengaku pihaknya belum mengetahui adanya aksi penipuan dengan modus penjualan barang tersebut. Sampai hari ini, katanya, belum ada satu-pun laporan yang masuk terkait kasus tersebut.
Dia hanya menghimbau masyarakat agar segera melapor apabila merasa dirugikan oleh oknum-oknum sales itu. “ Sampai saat ini belum ada laporan. Jadi kita ya nggak bisa menindak. Tolong lapor aja kalau ada yang merasa telah ditipu oknum sales,” katanya

KAB.TUBAN-Tahun Kelinci, Indonesia Masih Dirudung Nestapa

Rohaniawan Tempat Ibadat Tri Darma Kwan Sing Bio (TITD KSB) Tuban, Hendra Siswanto alias Koh Jiang, mengatakan, memasuki tahun 2562 dalam penanggalan Cina saat ini, Indonesia belum akan lepas dari nestapa. Ahli Jiam Shi (ramalan model Cina-Red) ini melihat masih banyaknya potensi bencana alam yang bakal terjadi.
Menurutnya, anomali iklim masih akan terus berlangsung selama setahun ke depan, yang mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. “ Anomali iklim itu akan memicu munculnya bencana seperti banjir, kekeringan bahkan gunung meletus, yang berakibat pada kesusahan penduduk Indonesia,” kata Koh Jiang.
Koh Jiang melihat tanda-tandanya sudah tampak sebulan terakhir. Hasil pertanian menurun, harga produk pertanian murah, tetapi harga beras justru naik. Akibatnya petani semakin sengsara, bahkan diprediksi bakal banyak petani dan masyarakat yang jatuh miskin.
Keadaan semakin buruk, lanjut Koh Jiang, karena politik juga bakal mengalami kekacauan. Kekuatan-kekuatan besar akan saling berebut pengaruh. Akibatnya rakyat terkena imbasnya. “ Kelinci itu binatang lemah, menjadi santapan empuk bagi srigala dan binatang buas lainnya. Keistimewaannya cuma bisa beranak cepat dan banyak,” kata Koh Jiang.
Namun kendati dihantam berbagai bencana dan kekacauan politik, kata Koh Jiang, rakyat masih bisa terlepas dari penderitaan, asal mau berusaha untuk menghindari masalah. Simbol kelinci yang diibaratkan rakyat oleh rohaniawan ini, akan selamat bila ia pandai meloncat dan bersembunyi.
Karena itu setahun kedepan individualisme labih menonjol dibanding kesetiaan kelompok. Masing-masing orang akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari musibah dan kekacauan.
Khusus untuk Tuban, Koh Jiang memprediksi kondisinya tak jauh berbeda dengan kondisi nasional. Namun, katanya, kekacauan yang terjadi tidak separah tahun-tahun lewat, kendati banyak orang memprediksi bakal terjadi amuk massa seperti pada Pemilukada 2006 lalu. “ Nggak, nggak ada amuk massa seperti tahun 2006. Konfliknya kecil, tidak sampai meluas, karena kekuatannya sudah terpecah-pecah,” kata Koh Jiang santai

KAB.TUBAN-Tak Ada Pesta Besar Saat Imlek


Perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 3 Pebruari nanti dipastikan berlangsung tidak meriah. Tak ada pesta besar yang digelar untuk menyambut datangnya Tahun Baru penganggalan Cina tersebut.
Ketua Tempat Ibadat Tri Dharma Kwan Sing Bio-Tan Ling Kiok (TITD KSB-TLK), Gunawan, menyatakan hal itu, Senin (31/1), saat ditemui kotatuban.com di ruang kerjanya, komplek TITD KSB-TLK, Jl RE Martadinata. “ Kami hanya akan menyelenggarakan sembahyangan umum, setelah itu selesai, tidak ada pesta-pestaan,” kata Gunaman
Gunawan beralasan, selain untuk mendukung terciptanya suasana kondusif menjelang Pemilukada Tuban 2011, TITD KSB-TLK juga tidak biasa menggelar acara besar saat merayakan Tahun Baru Imlek. Bahkan saat perayaan Tahun Baru tersebut, KSB-TLK tidak mengundang jemaat di luar TITD KSB-TLK.
Namun bukan berarti bakal menolak apabila ada umat Tri Dharma lain yang hendak mengikuti upacara sembahyangan. “Kita tidak mengundang jemaat dari tempat ibadat lain, seperti saat Ulang Tahun Kong Co. Cukup jemaat TITD KSB-TLK yang mengikuti acara ritual Imlek,” jelas Gunawan.
Umat Tri Dharma yang tercatat sebagai jemaat TITD KSB-TLK sebanyak 600 orang. Pengakuan Gunawan, setiap minggu lebih dari 300 orang berkunjung ke tempat suci umat Tri Dharma Tuban itu. Bukan hanya mereka yang tinggal di daerah-daerah sekitar Tuban. Malah umat Tri Dharma dari Singapura, Malaysia, bahkan Taiwan, kerap kali datang untuk melakukan sembahyangan di Klenteng yang konon sudah berumur 210 tahun tersebut.
Gunawan mengklaim, tempat ibadat yang dipimpinnya itu merupakan tempat ibadat umat Tri Dharma terbesar di Asia Tenggara. Selain itu dianggap memiliki aura spiritual lebih kuat dibanding tempat-tempat ibadat sejenis di tempat lain. Tak mengherankan kiranya TITD KSB-TLK yang sering disebut Klenteng Gerdu Laut itu bahkan kerap kebanjiran tamu dari luar negeri.
Pemilik Swalayan Sidodadi itu mengaku tidak khawatir saat perayaan Imlek nanti akan kedatangan pengunjung dalam jumlah besar. Jauh sebelumnya, kata Gunawan, pemberitahuan telah disebar bahwa TITD KSB-TLK tidak mengadakan acara besar tahun ini.
“Biasanya saat tiba hari Cap Go Meh, pengunjung bakal membludak. Tapi tahun ini sudah kita antisipasi agar mereka tidak datang karena kita nggak mengadakan acara selain sembahyangan,” jelas Gunawan.
Menurut perhitungan kalender Cina, tahun ini memasuki tahun 2562, dan jatuh sebagai Tahun Kelinci Kayu. Menurut perhitungan Cina, tahun kelinci kayu tidak begitu bagus, terutama bagi orang yang lahir dengan shio kelinci dan anjing.

KAB.TUBAN-Komunitas Seni Minta Pemilukada Ditunda

Komunitas seniman Tuban yang tergabung dalam Teater Gombal Amoh meminta supaya Pemilukada Tuban 2011 ditunda. Alasannya, mereka menolak pencalonan kembali Bupati Tuban Haeny Relawati maju lagi dalam Pemilukada kali ini. Meskipun mencalonkan diri sebagai wakil Bupati, hal itu dianggap merusak demokrasi.
“Kalau pencalonan Haeny ini berdasar Undang-undang, mestinya DPRD bisa meminta kepada MK untuk merevisi undang-undang tersebut. Meskipun hal ini ongkosnya mahal, tapi demokrasi akan berjalan lebih baik,” kata Isdiantoro, Pembina Teater Gombal Amoh usai menggelar aksi simpatik di halaman DPRD Tuban, Senin (31/1/2011).
Menurutnya, selama ini proses Pemilukada terkesan banyak yang tertutup. Sehingga masyarakat kurang bisa mengikuti dan kurang bisa bersikap kristis terhadap proses pilkada 2011.
“Mestinya, semua dilakukan dengan transaparan supaya semua masyarakat juga bisa mengetahui dengan detail,” sambungnya.
Dalam aksinya, para seniman memulai aksi dengan konvoi menggunakan mobil bak terbuka menyusuri jalan protokol kota Tuban, dan iring-iringan sejumlam motor hingga menjadi perhatian para pengguna jalan.
Selain itu, sejumlah piranti aksi yang menjadi simbol-simbol protes yakni aksi tiruan si gurita paul (gurita yang memprediksi piala dunia) yang sedang berada didalam akuarium tiruan.
Ditambah dengan foto-foto para cabub-cawabub dan hanya foto pasangan nomor urut dua yakni Kristiawan-Haeny Relawati RW (Incumbent) yang ditempel sang gurita.
Maksud dari semua itu, Tuban dalam kondisi bahaya, lantaran pihak penyelenggara Pemilukada menerima pencalonan Incumbent, serta DPRD nampak tidak melakukan upaya pengawasan maupun hal lain dalam kontrol pelaksanaan Pemilukada.
Dengan pencalonan Haeny Relawati RW, menjadi Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada yang akan dihelat 1 maret mendatang merupakan upaya pemaksaan dan menyiasati undang-undang. Sehingga menurut para peserta aksi akan muncul Orde Baru di Bumi Ronggolawe.
“Ini bentuk kritikan kepada penyelenggara Pemilukada yang meloloskan pencalonan Bupati yang sudah menjabat dua priode itu, juga sebagai bentuk kekecewaan kami atas kinerja DPRD yang hanya menjadi penonton atas Demokrasi yang tidak sehat ini,” jelas Isdiantoro.
Tarian duka dengan kostum celana pendek yang terbuat daru balutan kain putih, serta gerakan menari perlahan-lahan dengan jongkok serta membawa bendera merah putih menandakan bahwa keprihatinan atas Pemilukada juga akan berdampak pada kemajuan bangsa.
Ditambah dengan aski teatrikal dua pemuda berpakaian ala mummi dan membawa nisan bertuliskan “Orde baru wafat tahun 1998”

KAB.TUBAN-Buntut Masalah CPNSD, LIPAN Minta Komisi A Desak Bupati Segera Terbitkan SK Baru


Masalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tuban rekruitmen 2009 tampaknya akan berbuntut lebih panjang lagi. Setelah CPNSD yang dinyatakan lulus versi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FEUI) mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, meminta Bupati mengangkat
CPNSD versi LM FEUI itu, kemarin, giliran CPNSD yang lulus versi Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) mendatangi DPRD, Jum’at (4/2).
Didampingi kuasa hukumnya, Abdul Kholiq, SH serta Direktur Lembaga Independent Pengemban Amanat (LIPAN), H. Nur Chamid MS, puluhan CPNSD versi BKD itu menemui Komisi A. Mereka mempertanyakan sikap DPRD yang terkesan masa bodoh terhadap masalah CPNSD, padahal masalah tersebut bisa mengganggu kelancaran kinerja pemerintahan.
“Kami mohon DPRD nggak diam saja. Masalahnya kan sudah jelas, menurut Undang-undang, kewenangan pengangkatatan PNS itu kan ada pada Pemkab. Jadi mengapa bupati tidak menerbitkan SK baru untuk CPNSD yang sudah dinyatakan lolos ini ?” tanya Nur Chamid.
Nur Chamid berpendapat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya menyebut pembatalan SK yang sudah terlanjur dikeluarkan bupati. Dalam putusan tersebut, kata Nur Chamid, tidak disebutkan Bupati wajib mengangkat CPNSD yang lolos versi LMFEUI dan mengabaikan CPNSD yang telah dicabut SK-nya tersebut.
“Jadi masalahnya tergantung Bupati sekarang. Kalau memang ada itikad baik, ya coba dilakukan Test Kemampuan Dasar (TKD) atau Test Kemampuan Kompetensi (TKK), seperti yang disyaratkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” desak Nur Chamid.
Kholiq Ali sependapat. Ia menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan Bupati, Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti, M.Si, yang telah mengangkat 50 dari 383 CPNSD tanpa melakukan TKD atau TKK. “ Ini kan gak adil. Masa yang lainnya ditinggal begitu saja. Belum tentu kan yang tersisa ini lebih buruk ? Lha terus mau di kemanakan nasib mereka ? “ tanya Kholiq Ali.
Kholiq Ali meminta Komisi A sudi mendesak Bupati agar melakukan TKD atau TKK terhadap CPNSD yang lolos rekruitmen 2009 itu, baik versi LM FEUI maupun versi BKD. Setelah dilaksanakan TKD atau TKK, lanjutnya, para CPNSD itu akan menerima dengan lapang dada jika dianggap belum memenuhi kriteria untuk menjadi PNS Pemkab Tuban.
Menanggapi desak tersebut, Agung Supriyanto, Ketua Komis A DPRD Tuban, mengatakan, kesimpulan Komisi A tidak jauh bedan denga LIPAN. DPRD sendiri, kata Agung, sudah melakukan koordinasi dengan BKN, Desember lalu. “ Kami sudah konsultasi ke BKN. Hasilnya memang semua dikembalikan ke Pemerintah setempat,” kata Agung.
Namun, lanjut Agung, pihaknya belum bisa menindak lanjutinya lantaran kondisi DPRD saat ini sedang mengalami masa vakum. Agung berjanji, akan segera melakukan koordinasi dengan anggota komisi A lainnya untuk membahas masalah ini. Tapi saat didesak, kapan waktunya, Agung tidak berani memastikan.

KAB.TUBAN-RPS Bagi-bagi Sembako


Menjelang Pemilukada ini setiap kedatangan cabup-cawabup atau pun tim pemenangan dipastikan warga bisa tersenyum, sebab, kedatangan mereka pasti membawa berkah tersendiri dengan bagi-bagi angpao.
Namun, warga Dusun Lemah Beser, Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak juga bisa tersenyum meski yang hadir di tengah-tengah mereka hanya kalangan kuli tinta yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity. “Kalau teman-teman wartawan yang datang pasti damai. Jangankan dengan memberikan bingkisan tangan kosong saja kami pasti senang,” ungkap Kepala Desa Tuwir Wetan Pambudi, Jumat (4/2).
Selama ini setiap pemberian dari cabup-cawabup maupun tim pemenanga masih diembel-embeli pada coblosan nanti memilih pasangan yang memberikan bingkisan itu. “Tapi, kalau mas wartawan kan tidak ada titipan harus milih calon tertentu kan, karena ini murni kegiatan sosial, bukan kegiatan politik yang dibungkus sosial,” tambah Kartono warga setempat.
Bingkisan yang diberikan kepada 100 warga Lemah Beser itu merupakan bagian dari kegiaatan sosial yang dihelat wartawan Tuban dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2011.
Menurut Ketua HPN 2011 Tuban Cipnal Muhclip, pemberian bingkisan itu memang salah satu agenda kegiatan sosial yang dilakukan setiap tahun saat peringatan HPN. Sebelumnya juga telah digelar kegiatan jalan santai, dan pada Minggu (6/2) akan dilakukan sarasehan ekonomi kerakyatan dengan cabup-cawabup. Selain itu, santunan yatim piatu dan donor darah juga akan dilaksanakan. “Puncak acaranya akan ditutup dengan tasyakuran dengan elemen masyarakat di Tuban,” papar Cipnal.
Tarmiatun (56) salah seorang warga yang menerima bingkisan merasa kaget saat diberikan kupon pengambilan bingkisan. “Niki bantuan raskin toh nak (Ini bantuan raskin),” tutur Mbok Tar dengan nada bertanya.
Setelah dijelaskan jika bingkisan itu dari wartawan, wanita tua yang mengaku tidak pernah sekolah itu malah menanyakan sosok wartawan. “Wartawan itu apa calon bupati atau pejabat kok memberikan bingkisan,” tanyanya polos

KAB.TUBAN-Akhirnya, Dusun Koro Terbebas Dari Kekeringan


Bencana kekeringan saat musim kemarau sepertinya tidak akan lagi terjadi di Dusun Koro, Desa Pongpongan, Kecamatan Meraurak, Tuban. Pasalnya, permukiman penduduk di sebelah selatan Kota Tuban tersebut saat ini telah memiliki sumber air.
Jumat (4/2) siang ratusan warga Koro menggelar aksi mandi bersama untuk merayakan keberhasilan pengeboran sumur air di sana. Maklum, sejak dahulu kala baru pertama kali ini ada sumber air yang keluar di Koro.
Menurut beberapa warga, selama ini untuk mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari, biasanya warga menampung air hujan. Sedangkan ketika musim kemarau, mereka terpaksa membeli air seharga Rp 65 ribu untuk satu tangki ukuran 5.000 liter, atau beli eceran Rp 1.500 untuk dua jurigen ukuran 40 liter.
Sutrisno, Kepala Desa Pongpongan mengungkapkan bahwa di Desa tersebut sudah lima kali dilakukan pengeboran. Yakni pada tahun 1991, tahun 1997, 2000 dan tahun 2007 lalu. Namun tidak pernah berhasil. Pengeboran hingga seratus meter lebih kedalaman pipa, tetap saja tidak bisa menemukan sumber air.
“Baru pada pengeboran kali ini, berhasil keluar airnya setelah pipa masuk ke tanah dengan kedalaman 140 meter,” terang Kades Sutrisno.
Mengetahui ada sumber air keluar di desanya, ratusan warga berkerumun di lokasi pengeboran. Dan mereka sepakat menggelar acara mandi bersama untuk merayakan keberhasilan ini.
“Kita sangat senang, artinya dengan adanya sumber air baru ini, warga di sini tidak akan lagi menjadi daerah langganan kekeringan setiap musim kemarau tiba. Dan kita tidak perlu lagi membeli air,” sambungnya.
Air yang dihasilkan dari sumur baru tersebut volumenya mencapai 5 liter per detik. Dan diperkirakan, air dari sumur ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga satu kampong sampai seratus tahun lebih.

KAB.TUBAN-Tuban Tetapkan 40,19 % APBD Untuk Pendidikan


Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan. Pendidikan menjadi satu-satunya harapan berlanjut atau tidaknya upaya-upaya menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
Peran penting pendidikan bagi sebuah proses pembangunan makin jelas terlihat dengan diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor : 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam UU itu disebutkan, alokasi anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Hal sama juga berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menindak lanjuti amanah yang diberikan UU Sisdiknas tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah melangkah lebih jauh. Sejak UU itu diundangkan, Pemkab Tuban mematok alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 395,760 miliar atau 40,19 persen dari total APBD tiap-tiap tahunnya. “Ini wujud kepedulian kita terhadap pentingnya pendidikan,” kata Drs. H. Sutrisno, MM, Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban, Kamis (3/2).
Sutrisno mengklaim, di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia, baru Kabupaten Tuban yang berani melangkah lebih jauh dengan mengalokasikan anggaran sebesar itu. Menurutnya, hal itu dilakukan Pemkab Tuban untuk memacu pendidikan, agar bisa searah dengan pertumbuhan industri yang pesat di Tuban.
“Kalau kita tidak sedini mungkin mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, generasi Tuban hanya akan jadi penonton saat Tuban benar-benar sudah menjadi kota indsutri. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar semisal PT Semen Gresik, PT Holcim, TPPI dan semacamnya mau memakai tenaga kerja Tuban kalau SDM-nya rata-rata atau bahkan lebih rendah,” jelas Sutrisno.
Dengan alokasi dana sebesar itu, lanjut Sutrisno, pihaknya telah berhasil
meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Infra struktur pendidikan dikebut. Nyaris tidak ditemui sekolah yang tidak layak saat ini di Tuban, tak terkecuali di daerah-daerah terpencil. Sehingga tidak lagi ditemui anak-anak usia sekolah yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Di tiap-tiap kecamatan bahkan telah dibangun Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“ Ini sebagai realisasi dari program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah berhasil mencapainya, bahkan lebih, ya. Karena kita sudah melangkah ke pendidikan menengah. Sudah ada SMA dan SMK di tiap kecamatan. Kita harapkan masyarakat di pedesaan memiliki pendidikan terendah SMA di tahun-tahun mendatang,” tambah Sutrisno.
Dikatakannya pula, bukan hanya bidang fisik yang menjadi prioritas pembangunan pendidikan Pemkab Tuban. Faktor kualitas juga menjadi pertimbangan. Sutrisno mengatakan, kualitas pendidikan di Tuban tergolong bagus.
Hal ini terbukti dengan adanya tiga sekolah yang berlabel Sekolah Standart Internasional (SSI), yakni SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan SMK Negeri 1. Sementara puluhan SMP dan SMA lainnya sudah masuk kategori Sekolah Standart Nasional (SSN). Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), SD Negeri Kebonsari 1 saat ini direncanakan memperoleh SSI, juga SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 1 Rengel.
Lebih menggembirakan, pelajar-pelajar Tuban terbukti mampu esksis dengan beberapa kali keluar sebagai juara di berbagai event, baik di tingkat propinsi maupun nasional. “ Lomba Karya Ilmiah Remaja, Tuban langganan masuk lima besar. Jadi, sebenarnya kualitas SDM pendidikan kita tidak kalah dengan daerah lain. Bahkan, dalam bidang tertentu, kita lebih unggul,” kata Sutrisno bangga.

KAB.TUBAN-Warga Berharap Berkah Imlek


Perayaan Tahun Baru Imlek ternyata bukan monopoli umat Budha Tri Dharma atau Kong Hu Chu. Warga yang bukan termasuk pemeluk agama tersebut juga menganggap Tahun Baru Penanggalan Cina itu merupakan hari keramat.
Saat wartawan, berkunjung ke Klenteng Kwan Sing Bio-Tan Ling Kiok (KSB-TLK), Jl RE Martadinata, Kamis (3/2), tempat ibadat umat Budha Tri Dharma tersebut dipenuhi warga. Bukan hanya warga sekitar kota Tuban, bahkan ada yang mengaku datang dari daerah Jepara dan pati, Jawa Tengah.
Sebagian pengunjung itu memang semata-mata ingin menyaksikan perayaan Imlek. Sebab biasanya, pada hari-hari penting umat Budha Tri Dharma, di tempat ibadat itu digelar berbagai acara, minimal atraksi barongsay. Namun sebagian besar ternyata berharap mendapat berkah dari Klenteng itu.
Pada perayaan Imlek 2562 penanggalan Cina kali ini, Klenteng yang konon sudah berumur 250 tahun lebih itu tidak menggelar acara apapun selain sembahyangan. Selain untuk mendukung terciptanya suasana kondusif menjelang Pemilukada, Maret nanti, Gunawan mengatakan, perayaan Imlek memang jarang dilakukan semeriah saat Hari Ulang Tahun Kong Co, Dewa umat Tri Dharma Jema’at Kwan Sing Bio.
Kendati begitu, tetap saja tempat ibadat kaum Tiong Hwa tersebut diserbu pengunjung. “Saya tertarik dengan keindahan klenteng ini. Lha kesempatan perayaan Imlek ini bisa melihat-lihat seluruh Klenteng. Kalau hari-hari biasa kan sepi,” kata Dwi Purnomo, salah seorang pengunjung yang mengaku warga salah satu desa di Kecamatan Rengel.

KAB.TUBAN-Jangan Beri Data Tabungan Pada Orang Asing


Penipuan nasabah BNI Cabang Tuban dengan berbagai dalih terutama transfer ke rekening orang yang tidak dikenal, harus diantisipasi oleh nasabah sendiri. Siapapun yang minta data identitas diri, PIM ATM, termasuk jumlah rekening tabungannya harus diabaikan, apapun alasannya.
Hal ini ditegaskan oleh Pemimpin Bidang Pelayanan BNI Cabang Tuban, Eko Wianindyo SH,Mhum, berkaitan dengan bobolnya tabungan milik 4 nasabah BNI Tuban karena memberikan data/identitas kepada orang yang tidak dikenalnya.
Modus operandinya sebenarnya bukan cara baru, yaitu dengan minta kepada nasabah untuk mentransfer ke rekening seseorang yang kebetulan mengaku pejabat BNI. “Kami sudah berulang-ulang mengingatkan di setiap pintu ATM atau anjungannya kami beri peringatan hati-hati penipuan, tetapi masih saja ada nasabah yang tertipu atau lengah,” katanya.
Memang modusnya agak lain dan cukup lihai yaitu penjahat menghubungi petugas security (oknum polisi) dengan mengaku dari Waka Polres Tuban yang minta agar mencari data dan identitas nasabah dengan menanyakan langsung nomor HP-nya ketika masuk box ATM. Tentu saja karena polisi yang tanya dan hanya menanyakan nomor HP untuk pengamanan, maka dengan entengnya calon korban memberinya.
Dari nomor HP inilah sang penjahat dengan mengaku Wakapolres
beraksi karena sudah mendapat data dari polisi tadi. Dari belasan
data yang diperoleh, sang penjahat pun beraksi. “Satu per satu nasabah ditelpon dan sang penjahat yang mengaku petugas BNI mengkonfirmasi berapa saldo tabungannya. Setelah mengetahui identitas dan PIN nasabah, para penjahat itu beraksi,” katanya.
“Di sinilah nasabah kurang waspada, apalagi bila orang ini mengaku pejabat Bank BNI, maka mungkin karena panic, korban begitu saja mau mentransfer uangnya lewat ATM,” tambah Eko yang mengaku kasus ini sudah ditangani Polres Tuban.
Data satu folio yang berisi data nasabah tadi sudah diamankan dan sebagai bukti, nomor rekening milik penjahat tadi sudah diblokir. “Karena itu, kami mengingatkan agar siapapun yang minta data atau identitas (no HP, nomor rekening atau jumlah saldo) agar diabaikan saja,” kata Eko mengingatkan.

KAB.TUBAN-Eksekusi Kios Bermasalah, Dua Kuasa Hukum Nyaris Adu Jotos

Mengendapnya kasus sengketa lahan di Kelurahan Kutorejo, Gg IV, komplek Makam Sunan Bonang memaksa petugas mengeksekusi paksa kios milik Ali (46), warga setempat. Kios itu, menurut petugas, menjadi obyek sengketa antara ahli waris Husein Syah dengan Siti Kholifah dan kawan-kawan. Perkara itu dimenangkan pihak Husein Syah, sehingga Siti Kholifah dan empat orang lainnya, termasuk Ali, harus segera membongkar kiosnya yang menempati tanah milik Husain Syah tersebut.
Namun eksekusi yang dilaksanakan, Kamis (2/2) itu tidak berjalan mulus. Pihak tergugat mencoba menghalang-halangi petugas yang hendak membongkar kios milik mereka. Kuasa hokum tergugat, Nur Aziz, menyarankan agar petugas tidak membongkar dulu kios milik kliennya, karena proses hokum sengketa lahan tersebut belum selesai. Menurut Nur Aziz,SH, yang berwenang mengeksekusi kios-kios yang ada di sepanjang lorong menuju Makam Sunan Bonang tersebut adalah Lurah Kutorejo. “ Klien kami sudah mendapat ijin untuk menempati lahan ini dari Lurah Kutorejo. Kalau mau nggusur, ya harusnya Lurah yang nggusur. Atau setidaknya ada surat dari Kelurahan,” kata Nur Azis.
Nur Aziz juga menilai eksekusi tersebut tidak adil. Karena yang menjadi tergugat sebenarnya bukan Siti Kholifah, namun Tambi Yusuf, sedang lahan yang menjadi obyek gugatan seluas 791 M2. Namun yang dipaksa bongkar hanya dua kios milik Ali dan Siti Kholifah. “ Harusnya semua kios yang ada di sini dibongkar semua, bukan hanya milik klien saya, “ seru Nur Aziz.
Namun hal itu tidak bias diterima kuasa hokum penggugat, Kholiq Ali, SH dan Muhammad Sholeh, SH. Menurut Kholiq Ali, tergugat telah jelas-jelas melanggar hokum karena mendirikan bangunan di lahan milik Husein Syah. Terlebih lagi kios-kios tersebut didirikan tepat di depan rumah Husain Syah sehingga menghalangi aktivitas keluarga.
Kholiq Ali mengatakan, perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Tuban sebenarnya telah turun setahun lalu. Selama itu, kata Kholiq Ali, kliennya bersabar dan member tempo, karena Siti Kholifah dan para pemilik kios lainnya memohon. “ Mereka juga berjanji akan membongkar sendiri kiosnya, tapi setelah ditunggu-tunggu ternyata gak dibongkar, ya terpaksa kita datangkan petugas,” bela Kholiq Ali.
Adu argument dua kuasa hokum dari dua belah pihak pun terjadi. Keduanya sama-sama bersikukuh kliennya yang benar. Nyaris saja adu argument itu berujung adu jotos antar dua kuasa hokum kedua belak pihak. Beruntung petugas segera bertindak. Baik Kholiq Ali maupun Nur Aziz digelandang saling menjauh.
Tak urung kejadian itu menarik perhatian warga sekitar dan para pengunjung Makam Sunan Bonang. Tempat eksekusi itu pun menjadi penuh sesak warga yang ingin menyaksikan dari dekat drama hukum yang tengah berlangsung di situ. Atas bujukan
petugas, Siti Kholifah dan Ali akhirnya bersedia membongkar kiosnya sendiri. Namun mereka berjanji tetap akan melanjutkan perkara ini.

KAB.TUBAN-PDIP Tak Hambat RAPBD, Eksekutif Diminta Mawas Diri


RAPBD kabupaten Tuban 2011/2012 sebesar Rp 1,1 Trilliun akan dibahas pada minggu ini, setidaknya melalui Badan Musyawarah (Banmus) dulu. Ini menyusul permintaan Gubernur Jawa Timur agar perda APBD bisa direalisasi dan tidak menggunakan Peraturan Bupati.
“Kami setuju dengan permintaan Gubernur Jatim pada pertemuan dengan pimpinan DPRD dan bupati Tuban agar dewan segera membahas RAPBD 2011,” kata Ketua Fraksi PDIP, Karjo yang juga anggota komisi B (keuangan) DPRD Tuban.
Karjo mengakui, tertundanya pembahasan APBD ini bentuk akumulasi dari perbedaan pendapat anggota dewan (fraksi dan komisi) dengan eksekutif yang menyangkut angka dan policy.
“Memang dengan tertundanya pembahasan APBD 2011 mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Namun esensinya, dewan tidak ada maksud menghambat, apalagi anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Karjo.
Sebelumnya Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan), Agung Supriyanto, mengingatkan agar anggota dewan tidak bermain-main politik dengan etika yang sudah diatur dalam mekanisme dewan. “Kalau membahas saja ogah, bagaimana bisa dimusyawarahkan, apalagi dibahas untuk dijadikan Perda APBD,” katanya kesal.
Agung minta agar seluruh anggota dewan bermain cantik untuk menyikapi eksekutif. Katakanlah eksekutif sering menciderai dewan, maka bermainnya atau membalasnya juga lewat mekanisme yang berlaku.
Karjo sendiri, sebagai ketua Fraksi menyadari bahwa kepentingan masyarakat yang harus dikedepankan, dan PDIP tidak mau dituding anarkis dalam menolak RAPBD. “Tapi ingat, eksekutif juga sering mengabaikan undangan dewan untuk membahas RAPBD, juga pembahasan lainnya,” ungkapnya.
Ditanya tentang kesejahteraan anggota dewan yang kabarnya memicu kemasygulan anggota dewan sehingga ogah membahas RAPBD, Karjo melihatnya sebagai bagian dari akumulasi kekecewaan demi kekecewaan. “Kami ini malu melihat kesejahteraan kabupaten tetangga yang punya tunjungan memadai. Mengapa APBD Tuban yang besar tetapi tidak bisa memberikan kesejahteraan seperti mereka,” lanjutnya sambil menunjuk jumlah yang tidak terlalu muluk untuk seorang anggota dewan.
Agung sendiri mengakui bila kesejahteraan anggota DPRD Tuban tidak seperti anggapan sementara masyarakat, yang melihat fasilitas wah bagi anggota yang disebut sebagai wakil rakyat yang terhormat.
“Saya tidak akan menyebut, tetapi boleh ditanya satu persatu anggota dewan kita termasuk ke Ketua Dewan kita. Tapi apapun ini, bukan alasan untuk ogah membahas RAPBD. Kalau ada ganjalan mari kita selesaikan lewat jalur politik yang cantik. Apalagi ini menjelang Pemilukada,” kata Agung penuh arti

KAB.TUBAN-Pengacara CPNS Tuban Ancam Pidanakan Bupati


Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tuban rekruitmen 2009 tampaknya masih butuh waktu panjang menunggu kepastian nasibnya. Kendati telah terbit Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menyatakan Bupati harus mencabut Surat Keputusan (SK) Penentapan CPNS yang telah dikeluarkan, namun hingga kini belum ada keputusan lanjutan yang memperjelas nasib 383 CPNSD tersebut.
Tak ayal, mereka kembali beramai-ramai mendatangi Kantor Bupati Tuban, Jl Kartini, Kamis (2/2). Didampingi kuasa hukumnya, M. Mahfudz, SH, para CPNSD itu menuntut Pemkab segera ambil sikap agar nasib mereka tidak menggantung. “ Sudah satu tahun lebih kami ditelantarkan tanpa kejelasan nasib. Mohon Bupati segera bersikap agar kami juga bisa mengambil sikap,” seru Gandhi Wahyuni, salah seorang CPNSD.
Sedianya para CPNSD tersebut bersama-sama menemui Bupati. Petugas gabungan Polres Tuban dan Satpol PP memblokir pintu gerbang Kantor Bupati, sehingga niatan mereka batal. CPNSD mengalah. Negosiasi dengan petugas menyetujui hanya tujuh orang wakil CPNSD dan kuasa hukumnya yang dipersilahkan masuk, menemui Bupati. Namun sekali lagi mereka harus kecewa. Bupati Tuban, Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti, M.Si, tidak kunjung menemui. Sebagai gantinya, mereka diterima Wakil Kepala Bagian Hukum, Ariful, bersama Kepala Satpol PP, Heri Muharwanto dan Kepala Bagian Pemerintahan. “ Ibu Bupati sedang ada kegiatan di Kecamatan,” kata Ariful.
Kendati memendam rasa kecewa, tujuh wakil CPNSD dan Mahfud, kuasa hukumnya, tetap bersedia berdialog. Hampir dua jam dialog tersebut berlangsung. Masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Mahfud yang ada di pihak CPNSD menganggap Pemkab telah melakukan tindakan melawan hukum karena tidak segera mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru, sesuai Surat keputusan PTUN. “ Petitum PTUN jelas, Bupati seharusnya mengeluarkan SK Pengangkatan CPNS yang baru setelah SK yang sebelumnya dicabut. Mohon petitum ini difahami,” tegas Mahfudz.
Menurut Mahfudz, memang dalam petitum tersebut disebutkan PTUN hanya memutuskan pencabutan SK Bupati, dan mengenai pengangkatan 383 CPNSD itu tidak menjadi wewenangnya. PTUN benar, kata Mahfudz, karena kewenangan mengeluarkan SK untuk
CPNSD ada pada Bupati. Oleh sebab itu keengganan Bupati menerbitkan SK baru yang berisi pengangakatn 383 CPNSD yang telah dinyatakan lulus oleh LM-FEUI patut dipertanyakan. “Jelas ini suatu perbuatan melanggar hukum, dan kami akan mengajukan gugatan pidana ke Mahkamah Agung,” ancam Mahfudz.
Menanggapi ancaman itu, Humas Pemkab Tuban, Joni Martoyo, mengatakan, untuk sementara ini Pemkab belum bisa menentukan sikap karena menunggu kepastian hukum. Menurut Joni, setelah turunnya Surat Keputusan PTUN yang memerintahkan Bupati mencabut SK nomor 810/68/414.103/2009 tentang Pengangkatan CPNSD yang dinyatakan lolos versi BKD, peserta seleksi CPNS yang lolos versi LM-FEUI melalui kuasa hukumnya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Memori kasasi dari MA kami terima, intinya, pihak peserta CPNS yang tidak lolos itu menggugat Pemkab agar menerbitkan SK pengangkatan,” kata Joni.
Sebagai jawaban memori kasasi itu, Pemkab telah mengirimkan kontra memori ke MA. Hinga sekarang, kata Joni, belum ada informasi perkembangan terbaru dari MA, sehingga pihaknya belum bisa menentukan sikap. “ Proses hukum masih berjalan. Ya
kita tunggu saja sampai semuanya selesai. Kalau mau mempidanakan, ya silahkan. Itu hak mereka,” kata Joni.

KAB.TUBAN-Tunjangan Sertifikasi Guru MTsN Rengel Cair

Kekecewaan sejumlah guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Rengel yang belum menerima rapelan selesai sudah. Jum’at (4/2), rapelan senilai satu kali gaji yang mereka tunggu-tunggu akhirnya bisa mereka terima. “ Sudah cair, Pak, sudah nggak ada masalah sekarang,” kata Mina, salah seorang guru di sekolah tersebut.

Informasi yang diterima wartawan, sebanyak tujuh guru yang telah lulus sertifikasi di sekolah setingkat SMP yang di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) itu belum menerima tunjangan sertifikasi senilai satu kali gaji. Padahal mestinya uang tunjangan tersebut sudah mereka terima Desember lalu. Setelah ditunggu sebulan uang tersebut belum juga cair, para guru tersebut mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar.
Ancaman tersebut ditanggapi serius oleh Kantor Kemenag Tuban. Kepala Kantor Kemenag Tuban, Drs. H. Leksono, MM, segera memanggil Kepala Sekola dan sejumlah guru yang belum menerima uang tunjangan sertifikasi tersebut. Di depan Leksono, Kepala Sekolah mengakui jika uang yang menjadi hak tujuh guru itu masih ada padanya. “ Pak Kepala Sekolah berjanji akan segera mencairkannya. Sehingga kami batal melakukan aksi mogok,” terang Mina.

Saat dihubungi wartawan, Leksono membenarkan adanya masalah tersebut. Menurutnya, pihak Kemenag sebenarnya tidak bertanggung jawab atas macetnya uang tunjangan sertifikasi guru MTs Rengel itu, karena telah dicairkan Desember lalu. “ Masalah ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan. Kepala sekolah berjanji akan mencairkannya bulan Pebruari. Nah, rupanya para guru itu cemas kalau-kalau Kepala Sekolah ingkar janji, jadi mereka mengancam mau mogok ngajar,” jelas Leksono.
Leksono berharap, masalah semacam ini tidak terulang lagi di sekolah-sekolah lainnya. Sementara itu Kepala Sekolah MTs N Rengel, Badar, hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. Namun menurut Leksono, masalah ini sudah clear. “ Uang sudah dicairkan. Jadi sudah nggak ada masalah,” katanya.

KAB.TUBAN-Huda-Haeny Absen Dialog Cabup-Cawabup


Ketidakhadiran Fathul Huda dan Heany Relawati dalam dialog cabup-cawabup tentang ekonomi kerakyatan yang dihelat Ronggolawe Press Solidarity jadi rasan-rasan.
Pasalnya, kedua tokoh ternama di Tuban yang kini mencalonkan bupati dan wakil bupati itu sangat diharapkan konsep ekonomi kerakyatannya oleh publik.
Fathul Huda menyerahkan sepenuhnya pada Noor Nahar Hussain (cawabup) untuk menyampaikan konsep ekonomi kerakyatan pada acara peringatan hari Pers Nasional (HPN) 2011.
Pasangan Kristiawan-Haeny yang hadir hanya Kristiawan sendiri. Selain itu, Ashadi Soeprapto, cawabup Hamim Amir juga tidak tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara tiga pasangan lainnya hadir lengkap bersama pasukan pendukungnya.
Ketidakhadiran dua tokoh di Tuban itu setidaknya membuat yang hadir merasa kecewa. Sebab, di lapangan kedua pasangan ini yang selalu bersaing. Hal itu tampak pada baliho keduanya yang sama-sama besar dan menyolok.
“Sayang Huda sama Haeny tidak datang. Kalau keduanya datang saya yakin acara ini bertambah ramai dan akan ada sedikit ketegangan,” terang sejumlah undangan yang memadati gedung Cempaka komplek KSPKP Tuban.
Meski dua tokoh yang mereka harapkan, absen, namun, dialog yang menghadirkan Prof. DR Hotman Siahaan itu mendapat sambutan hangat dari peserta dialog. Bahkan, saat dibuka sesi tanyajawab, sejumlah undangan langsung mengangkat tangannya.
Dialog yang juga dihadiri Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika, Dandim 0811, Kajari Tuban, KPU, Panwas dan sejumlah undangan lainnya diakhiri dengan penandatanganan prasasti Pemilukada damai.
Bukan hanya cabup-cawabup saja yang membubuhkan tandantanan Pemilukada damai, tapi, Kapolres, Dandim, Panwas, KPU dan Ketua RPS Tuban juga ikut menjadi saksi atas niat cabup-cawabup agar perhelatan demokrasi lima tahunan di Tuban berjalan dengan damai. “Pemilu damai itu adalah roh dari acara dialog cabup-cawabup ini,” tutur Ketua Panitia HPN 2011 Cipnal Muchlip.
Ketidakhadiran Huda, Haeny maupun Ashadi, lanjut Cipnal, bisa dimaklumi karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Memang undangan yang disampaikan panitia agar pasangan cabup-cawabup bisa hadir semuanya. “Tapi kalau masih hadir salah satu, apakah cabup atau cawabupnya, sudah cukuplah,” tandas Cipnal.

KAB.TUBAN-Awas, Tipu-Tipu Lewat ATM Semakin Canggih

Soal keamanan nasabah bank hari-hari ini jadi perhatian para pimpinan bank di Tuban. Bobolnya 4 nasabah BNI Tuban menarik untuk dicermati terutama modus dan cara menangkalnya.
Modus operandi mengelabui nasabah bank melalui ATM tidak kunjung surut kendati sudah berkali-kali pihak bank dan polisi mengingatkan bahayanya penipuan melalui handphone.
Seorang kepala cabang bank di Tuban mengungkapkan hampir semua bank pemerintah maupun swasta pernah mengalami pembobolan lewat ATM nasabahnya. Apalagi dengan adanya ATM Bersama, sindikasi lima bank besar semakin membuat penjahat lebih kreatif.
Dengan ‘mencuri’ data atau identitas nasabah, pembobolan bank bisa terjadi dan semuanya melalui handphone atau wartel maupun telepon umum. “Namun sekarang dengan HP yang bisa diganti-ganti nomor perdana, mereka lebih leluasa menipu,” katanya kepada wartawan
Transfer uang untuk menebus hadiah undian dan pembayaran pajak undian memang sudah usang, dan yang terakhir dengan beraninya penjahat mengaku pejabat bank dengan mengatakan nomor PIN nasabah diketahui orang dan harus segera transfer ke rekening yang ditunjuk penjahat tadi.
“Saat ini ada penjahat yang mengatakan kepada salah satu nasabah bahwa keluarganya (ayah, ibu atau saudaranya) kecelakaan dan harus segera dirawat/dioperasi dengan mentransfer ke ATM penjahat tadi,” kata salah seorang pimpinan bank lainnya. Yang sangat mengherankan, penjahat tadi tahu nama ‘korban’ (salah satu keluarganya) dan penjahat tadi tahu kemana mereka pergi.
Tentu saja karena mendapat berita musibah, mereka panik dan meluluskan permintaan transfer tadi dalam jumlah yang disebutkan. “Tentu saja mereka memberikan nama-nama dokter fiktif yang disebutkan merawat korban dan segera mengoperasi pasien fiktif tadi. Ketika dokter rumah sakit fiktif tadi dikonfirmasi karena memang bagian dari penjahat, mereka justeru meyakinkan,” ungkapnya.
Pemimpin Bidang Pelayanan Bank BNI Tuban, Eko W, mengungkapkan penipu yang membobol ATM nasabahnya, tergolong licin sekali. Dengan mengaku Wakapolres Tuban hanya minta nomor HP nasabah di sini merka bisa menguras puluhan juta nasabahnya.
“Modus ini tergolong baru karena berani memanfaatkan security di sini untuk mencari nomor telpon nasabah. Tentu saja penipuan ini dengan mudahnya mengecoh, apalagi penjahatnya juga tahu nama-nama pejabat di bank ini,” katanya.
Bisa jadi mereka sudah mensurvai kondisi nasabah bank di sini beberapa hari, sehingga tahu nama-nama nasabah besar atau menengah di sini. “Modus ini jadi peringatan betapa nasabah tidak boleh memberikan datanya, apalagi hanya SMS dan bicara lewat HP tanpa mengenal siapa dia,” katanya.

KAB.TUBAN-Legislatif Tolak Bahas Secara Borongan


Kalangan Legislatif menolak keinginan Ekskutif untuk membahas secara bersama-sama 12 ranperda, salah satunya ranperda tentang APBD 2011. Legislatif berkeinginan agar pembahasan 12 ranperda itu satu per satu sehingga lebih fokus.
“Maunya kita pembahasannya tidak borongan, tapi, Ekskutif ngotot dibahas bersama-sama sekaligus. Ini salah satu masalah yang menjadi tarik ulur,” tandas salah satu anggota DPRD Tuban Khozanah Hidayati.
Selama ini setiap usulan dewan terkait pembahasan ranperda termasuk RAPBD selalu ditolak. Bahkan, jika agak ngotot langsung dilakukan voting. “Kalau voting kan tinggal siapa yang lebih banyak itu yang menang. Dan tampaknya kekuatan eksekutif di legeslatif masih besar sehingga yang menentang selalau kalah voting,” tandas Khozanah.
Selain itu molornya penetapan RAPBD 2011 menjadi APBD 2011 sebetulnya sebagai upaya kalangan dewan untuk menyelamatkan uang rakyat. “Lho bisa saja APBD dimanfaatkan salah satu calon kalau diputuskan sebelum Pemilukada,” tutur Muhyidin anggota dewan lainnya.
Informasi yang berkembang, 12 ranperda termasuk RAPBD 2011 itu bakal didog dewan menjelang coblosan atau di tengah-tengah pelaksanaan kampanye. “Kalau didog menjelang coblosan, siapapun bupatinya kan tidak masalah,” tambah Khozanah.
Sekarang ini lanjutnya, semuanya serba dipolitisir, seakan-akan DPRD yang harus paling bertanggungjawab molornya APBD. Padahal, sumber kemoloroan itu justru dari Eksekutif sendiri. “Saya berharap Eksekutif jangan memutarbalikkan fakta dan menyudutkan DPRD dan dijadikan kampanye ‘ngalor-ngidul’,” papar legislator dari Dapil I (Merakurak, Kerek, Tuban dan Montong) tersebut.
Menurut Khozanah, selama ini pihaknya selalu mengalah atas kemauan Eksekutif, sebab, setiap menentang kehendak eksekutif selalu dilakukan voting dan bisa dipastikan kalah suara. “Sekarang ini tampaknya banyak kawan-kawan di dewan banyak yang berpihak dengan sikap kita, sehingga, penetapan APBD selalu gagal,” pupusnya.

KAB.TUBAN-Haeny : Pentingnya Melestarikan Nilai-nilai Budaya Jawa


Bupati Tuban, Dra. Haeny Relawati Rini Widiastuti,M.Si, menyarankan masyarakat Tuban memilih Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabub-cawabub) Tuban yang Jawa Tulen. Pesan itu sampaikan Bupati saat menghadiri Silahturahmi Aisyiyah, Minggu (6/2).
Menurut Haeny, Bupati yang memiliki pemahaman kebudayaan Jawa dibutuhkan saat ini untuk membangkitkan kembali kebudayaan Jawa yang saat ini nyaris menemui ajal. ” Anak-anak kita sekarang semakin tidak faham terhadap kebudayaan jawa. Saya khawatir 25 tahun mendatang sudah tak lagi ada generasi yang tahu kebudayaan Jawa,” kata Haeny.
Leih lanjut dikatakan, pelajaran Bahasa Jawa di sekolah-sekolah belum menjadi jaminan lestarinya kebudayaan Jawa. Haeny beralasan, selain tidak masuk dalam mata pelajaran pokok, jumlah jam pelajaran Bahasa Jawa juga sangat minim. ” Siswa tidak tetarik mempelajari Bahasa Jawa karena tidak masuk mata pelajaran yang penting. Tidak masuk Ujian Nasional,” tambah Haeny.
Ke depan, lanjut Haeny, pelajaran Bahasa dan Kebudayaan Jawa diupayakan menjadi pelajaran penunjang kelulusan siswa. Baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Hal itu bisa dilakukan dengan cara penambahan jam pelajaran Bahasa dan Kebudayaan jawa. Di samping itu, pembiasaan siswa berbahasa Jawa yang baik harus dilaksanakan di sekolah.
Ditegaskan pula, pelajaran Bahasa dan Kebudayaan Jawa tidak sebatas pada kemampuan siswa berbahasa Jawa, tetapi keseluruhan nilai kebudayaan Jawa harus diajarkan pula. Ini, kata Haeny, merupakan langkah untuk membangun kepribadian bangsa.
Haeny berpendapat, kepribadian bangsa mustahil bisa dibangun tanpa adanya upaya serius menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal. ” Negara ini kan Bhineka Tunggal Ika, jadi kepribadian bangsa ya harus dibangun dari nilai-nilai lokal masing-masing suku bangsa yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI),” tegas Haeny

KAB.TUBAN-Pemkab Dihimbau Tertibkan Pertambangan Migas Ilegal


Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban menghimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban segera mengambil langkah untuk menertibkan usaha pertambangan minyak dan gas (Migas) ilegal. Himbauan itu disampaikan Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan (Wasdal PH) BLH Tuban, Ir. Bambang Irawan, Selasa (8/2).
Kepada wartawan, Bambang Irawan mengatakan, usaha pertambangan migas tidak bisa dilakukan begitu saja karena menyangkut pemanfaatan kekayaan negara. “ Konstitusi Negara ini kan dengan tegas menyebutkan, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi negaralah yang berwenang mengelolanya, “ kata Bambang Irawan.
Negara, lanjut Bambang, sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, memiliki wewenang mutlak untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, terutama migas. Komitmen tersebut telah ditetapkan sejak 1951 atas mosi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Dalam mosi tersebut, DPRS meminta Pemerintah Repulik Indonesia meninjau kembali Indische Mijn Wet (IMW, undang-undang pertambangan bikinan Belanda-Red), karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia.
Pada 26 Desember 1956 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1956, Pemerintah mengambil keputusan untuk tidak mengembalikan hak-hak konsesi yang ada di bumi Nusantara. “ Sejak itu IMW tidak berlaku. Dengan demikian, konsesi dan Kontrak 5A dihapus dari bumi Indonesia dan diganti dengan penguasaan baru yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan RI,” jelas Bambang Irawan.
Realisasinya, pemerintah memberikan pengusahaan pertambangan migas dalam pentuk kuasa pertambangan kepada Badan Usaha Milik Negara, yakni Pertamina. Pihak-pihak swasta atau perorangan diijinkan melakukan usaha pertambangan migas dengan menjadi mitra usaha Pertamina dalam bentuk Contract Production Sharing (CPS), Joint Venture (JV), Technical Assintant Contract (TAC) dan Joint Operating Body (JOB).
Bambang Irawan mengakui pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebab kewenangan untuk melakukan penertiban ada pada Pemerintah Daerah setempat. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, kata Bambang Irawan, disebutkan Pemerintah Kabupaten/kota berwenang melakukan tindakan terhadap usaha pertambangan yang menyalahi ketentuan. “ Bentuknya, diperingatkan. Kalau tetap tidak menghentikan usaha pertambangannya, maka Pemerintah setempat berwenang mencabut Ijin Usaha Pertambangannya (IUP). Kalau tidak memiliki IUP, dikenakan pidana 5 tahun penjara lima tahun atau denda Rp 5 Milyar,” kata Bambang Irawan.
Pihak BLH sendiri mengaku belum memiliki data konkrit mengenai pertambangan minyak ilegal tersebut. Informasinya, para penambang melakukan usaha pertambangannya di sejumlah sumur minyak tua peninggalan Belanda, semisal di Desa Gegunung, Kecamatan Singgahan. Bambang Irawan tidak tahu pasti berapa jumlah sumur-sumur minyak tua yang ada di Kabupaten Tuban.
Sementara itu penambang minyak yang sempat dihubungi kotatuban.com, mengaku mengetahui usahanya itu melanggar aturan. Namun mereka berdalih, Pemkab Tubanlah yang menyebabkan mereka melakukan usaha dengan cara ilegal. “ Kami sudah berkali-kali mengajukan ijin, tapi nggak ditanggapi sama Pemkab,” kata salah seorang penambang yang enggan disebut namanya.
Menurut para penambang, usaha penambangan minyak di sejumlah sumur tua tersebut bukanlah usaha besar, sehingga perlu dipermudah ijinnya. Karena selain menjadi sumber matapencaharian warga di sekitarnya, usaha itu sedikit banyak bisa memberikan income pada Pemerintah apabila diberikan ijin. “ Kalau usaha ini besar, bolehlah diterapkan aturan Joint Operating Body, apalagi dengan Pertamina. Lha ini usaha rakyat, kalau diminta seperti itu ya kami nggak mampu,” ujar penambang tersebut.
Terpisah, Humas Pemkab Tuban, Joni Martoyo mengatakan, pihaknya tetap akan melaksanakan aturan seperti termaktub dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Namun, tambahnya, Pemkab akan lebih dulu melakukan upaya persuasif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung konflik. “ Minyak bumi adalah kekayaan negara, oleh karena itu usaha eksplorasi dan eksploitasinya harus dengan perjanjian dan seijin negara. Jadi masalah ini masalah Negara, Pemkab hanya mediasi saja,” kata Joni Martoyo.

KAB.TUBAN-Ada Dugaan Penggelapan Benih Jagung untuk Petani

Sejumlah petani mulai menyoal dugaan penggelapan bantuan benih jagung jenis bisi dua, di Desa Kembangbilo, Kecamatan Kota, Tuban. Pasalnya bantuan benih dari pemerintah Propinsi pada tahun 2009 tersebut diduga kuat tidak diterima anggota kelompok tani secara utuh.
Informasi yang dihimpun, dari 1.225 Kg atau sekitar 1,2 ton bantuan benih itu diduga kuat tidak salurkan kepada petani secara utuh oleh ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) desa setempat.
Dari 6 kelompok tani, setiap petani yang mempunyai lahan seluas 1 hektar, sebenarnya dapat jatah bantuan 15 Kg. Namun, pada kenyataanya para ketua kelompok tani ini tidak mengetahui jumlah bantuan yang diterima anggotanya. Alasannya, mereka tidak pernah diberitahu atau tidak pernah memberikan data penerima kelompok tani.
Jika dihitung dengan harga pasar benih jagung jenis hibrida pada tahun 2009 sebesar Rp 30 ribu perkilogram, maka bantuan benih jagung di desa senilai Rp150 ribu per petani dan jumlah total bantuan keseluruhan mencapai Rp 36.750.000.
“Saya dan pak muhammad (Ketua kelompk tani) waktu di UPTD bertemu dengan pak Heru. Ketika itu, dan baru kita tahu jumlah bantuanya. Namun, Pak Heru melarang kami untuk memperpanjang masalah ini atau melapor ke polisi. Sebab, jika melapor maka tidak akan dapat bantuan lagi,” Kata Kusnan (54), Petani setempat.
Tak hanya itu, para petani juga kembali mendapat ancaman dari seorang oknum PNS terkait masalah ini. Saat musyawarah di rumah Kepala Desa setempat beberapa waktu lalu, petani diminta agar kasus ini dimusyawarahkan dan dilarang bocor ke pihak luar. “Kita sendiri bingung. Kok malah seperti ini. Ada kasus, tapi semua minta supaya tidak diteruskan,” keluhnya.
Terpisah, Sudarmuji, Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Tuban ketika dikonfirmasi membenarkan jika bantuan benih jagung di Desa Kembangbilo dipersoalkan petani. Bahkan dirinya mengaku pernah dipanggil Polres Tuban untuk dimintai Keterangan terkait masalah tersebut.
“Namun, terkait ancaman-ancaman kepada petani tersebut saya sendiri malah belum tahu. Dan kami akan mengambil tindakan jika benar-benar ada ancaman seperti itu. Sebab, bantuan benih dari pemerintah ini memang untuk membantu petani,” tegas Sudarmuji

KAB.TUBAN-Terkait Masalah Ahmadiyah, Jama’ah Habaib Sesalkan Sikap Pemerintah


Jama’ah Habaib—kelompok warga keturunan Arab yang diyakini memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, menyesalkan sikap Pemerintah yang dinilai tidak tegas sehingga timbul tindakan anarkhis terhadap anggota Jama’ah Ahmadiyah. Habib Muhammad Ba’aghil,yang menjadi juru bicara Jama’ah Habaib Kabupaten Tuban, Rabo (9/2), menyampaikan pernyataan tersebut kepada kotatuban.com.
Habib Muhammad Ba’aghil menilai, Pemerintah tidak konsisten dengan keputusannya sendiri, sebab tidak melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas Jama’ah Ahmadiyah, padahal sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga mentri yang menyatakan kelompok keagamaan tersebut menyalahi ketentuan dan menimbulkan keresahan masyarakat. Terlebih Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap aliran keagamaan yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam itu. “ Seharusnya kan sudah tidak ada aktivitas Jama’ah Ahmadiyah kalau Pemerintah mau tegas dan konsisten. Kenyataannya malah seolah-olah membiarkan Ahmadiyah berkembang dan memancing kemarahan umat Islam,” komentar Habib Muhammad Ba’aghil.
Di Tuban sendiri, lanjut Habib Muhammad, secara organisasi tidak ada Ahmadiyah. Namun ia mensinyalir warga yang menjadi pengikut Ahmadiyah lumayan banyak. Habib Muhammad mengaku belum bisa memberi rincian berapa jumlah pastinya. “ Yang jelas kebanyakan warga pesisir seperti daerah Tambakboyo dan sekitarnya,” kata Habib Muhammad.
Kepada warga yang sudah terlanjur mengikuti kelompok keagamaan tersebut, Habib Muhammad menyerukan agar mereka kembali ke agama Islam yang sebenarnya. Namun Habib Muhammad menghimbau masyarakat agar tidak mudah menghakimi warga, kendati terindikasi kuat sebagai pengikut Jama’ah Ahmadiyah. “ Main hakim sendiri itu bukan akhlak seorang Mukmin. Orang beriman dan beragama Islam harus percaya pada Pemerintah. Serahkan saja pada yang berwenang,” kata Habib Muhammad.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Tuban, Drs. H. Leksono, MM, sependapat. Menurutnya, masalah Ahmadiyah tidak perlu disikapi dengan perilaku anarkhis. “ Kekerasan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Menurut catatannya, di Tuban belum pernah ditemukan kelompok keagamaan yang mengindikasikan kegiatan Ahmadiyah. Leksono yakin masyarakat Tuban tidak akan mudah terpengaruh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Alasannya, Islam telah dibangun ratusan tahun lalu di bumi Ronggolawe, terbukti dengan banyaknya makam para penyebar agama Islam di Tuban. Bahkan salah satu anggota Wali Songo, Sunan Bonang- pun di makamkan di kota ini. “ Islam peninggalan wali telah menjadi kultur masyarakat Tuban. Inilah yang menjadi benteng tidak bisa masuknya aliran pemikiran lain semisal Ahmadiyah. Wong Jama’ah Tablegh dan sejenisnya yang tidak dinyatakan sesat saja sulit berkembang di sini,” kata Leksono

KAB.TUBAN-Tempat Hiburan Ilegal Hanya Diperingatkan

Setelah menerima laporan terkait adanya tempat hiburan ilegal yang beroperasi di Kabupaten Tuban, Satpol PP Pemkab Tuban langsung mengambil tindakan penertiban.
Namun, sejauh ini penertiban yang dilakukan baru sebatas mengirim surat peringatan kepada tempat-tempat hiburan di Kecamatan Widang dan Kecamatan Plumpang yang beroperasi tanpa izin tersebut.
“Pemilik tempat hiburan malam yang melanggar itu sudah kita panggil. Mereka sudah kita peringatkan untuk segera menutup tempat usaha mereka yang tidak memiliki izin tersebut,” terang Kasatpol PP Pemkab Tuban, Hery Muharwanto, Kamis (10/2/2011). “Jika tiga kali surat peringatan kita kirimkan tetap tidak diindahkan, maka Satpol PP akan melakukan penutupan secara paksa,” tegasnya menambahkan.
Surat peringatan yang ditandatagani plt Sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Tuban Drs. Hery Kisworo itu berisi peringatan agar pemilik tempat hiburan malam yang belum memiliki izin segera menutup tempat usahanya.
Menurut Kasatpol PP, Pemkab Tuban telah melayangkan surat peringatan pertama pada pemilik karaoke tetanggal 9 pebruari 2011 lalu. Jika belum ada upaya penutupan dari pemilik karaoke, maka terhitung enam hari dari surat tersebut, akan dilayangkan surat peringatan yang kedua dan begitu seterusnya hingga tiga kali. Jika tetap saja mokong, maka akan dilakukan penutupan paksa.
Di sisi lain, terkait banyaknya tempat hiburan baru yang beroperasi tanpa izin tersebut juga banyak warga setempat yang merasa dirugikan. Bagaimana tidak, mereka harus terganggung jam istirahatnya lantaran tempat-tempat hiburan itu buka sampai larut malam atau bahkan sampai dinihari.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dua tempat dugem ilegal yang beroperasi di Kabupaten Tuban. Yakni Raja Karaoke di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang dan Kafe Jakarta di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Tuban.
Selain mendapat respon dari Satpol PP, keberadaan tempat hiburan ini juga dikeluhkan sejumlah pengusaha tempat hiburan lainnya yang selama ini tergabung dalam Peguyuban Pengusaha Tempat Hiburan Tuban.
Selain dua tempat tersebut, masih ada lagi sekitar 12 tempat hiburan yang kasusnya sama, yakni beroperasi tanpa mengantongi izin dari Pemkab Tuban. Artinya, saat ini terdapat sekitar 14 tempat hiburan ilegal yang bercokol di Tuban tanpa membayar pajak lantaran beroperasi tanpa izi

Dua Tempat Dugem Ilegal Beroperasi di Tuban

Carut-marut penataan tempat hiburan di Kabupaten Tuban semakin terlihat. Apalagi, saat ini diketahui ada dua tempat karaoke baru yang dengan leluasa beroperasi tanpa mengantongi izin alias ilegal. Yakni Raja Karaoke di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang dan Kafe Jakarta di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Tuban.
Ironisnya, banyak kalangan yang menyampaikan bahwa selain fasilitas karaoke dan berbagai minuman keras, dua tempat hiburan tersebut juga diduga kuat menyediakan layanan plus-plus untuk para pengunjungnya.
Kepala Satpol PP Pemkab Tuban, Hery Muharwanto membenarkan bahwa dua karaoke tersebut adalah ilegal. Pihak Satpol PP pun mengaku sudah mendapat laporan terkait masalah tersebut dan berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan penertiban.
“Kita sudah mendapat laporan terkait dua karaoke tersebut. Dalam waktu dekat, laporan itu akan kita tindak lanjuti. Kita akan melakukan penertiban terkait permasalahan ini,” jawab Hery ketika dihubungi, Rabu (9/2/2011) siang.
Keberadaan tempat dugem ilegal ini juga dikeluhkan sejumlah pengusaha hiburan lain yang ada di Kabupaten Tuban. Sintya selaku Ketua paguyuban tempat huburan malam Tuban menyampaikan bahwa akibat beroperasinya dua tempat hiburan ilegal tersebut, sejumlah pengusaha hiburan lain ikut merasakan dampaknya.
“Karena itu, pendapatan sejumlah tempat hiburan yang tergabung dalam paguyuban mengalami penurunan. Karena itu, kami atas nama semua pengusaha hiburan di Tuban berharap supaya Pemerintah secepatnya melakukan penertiban terhadap keberadaan tempat hiburan yang melanggar tersebut,” kata pemilik Sintya karaoke ini.
Selain para pengusaha karaoke, keberadaan tempat hiburan ilegal ini juga merugikan Pemerintah Kabupaten Tuban. Ya, dengan tidak memiliki izin artinya tempat karaoke tersebut tidak membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah.
Saat ini, terhitung sudah ada 14 tempat hiburan malam di Kabupaten Tuban. Yakni tempat-tempat dugem di wilayah Tuban timur kota Tuban atau tepatnya di sekitar Kecamatan Widang dan di Kecamatan Plumpang. Selain itu, juga sejumlah tempat hiburan yang beroperasi di seputaran sebelah barat kota Tuban, persisnya di sepanjang Jl Tuban-Semarang.

KAB.TUBAN-Bupati Tuban Bisa Bantu Atasi Problem Lokasi Perumnas

Kesulitan mencari lahan untuk perumahan rakyat sebenarnya bisa teratasi bila bupati Tuban membantu mencarikan lokasi yang berada di wilayahnya.
Tanah Negara (TN) yang luasnya ribuan hektar dan berada di mana-mana ini bisa menjadi solusi ketika Perumnas membutuhkan lahan untuk pengembangan perumahan rakyat yang mendapatkan subsidi .
“Kami menjual rumah hanya sekitar Ro 30 juta sampai Rp 55 juta per unitnya dengan luas tanah 72 meter persegi. Bisa diangsur sampai 15 tahun oleh warga Tuban yang penghasilannya maksimal Rp 2,5 juta per bulan,” kata Koordinator Pemasaran Perumnas Lamongan di Tuban, Johan Kartika.
Untuk rumah sederhana sehat dan mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera dari Bank BTN ini sebenarnya sangat membantu masyarakat mendapatkan papan yang layak. Karena itu bila Pemkab mau membantu mencarikan lahan kemudian dibeli Perumnas dengan melalui prosedur pembelian TN, akan terbantu.
“Namun karena sampai sekarang ini kami kesulitan mencari lahan untuk mengembangkan perumahan murah, target pemerintah pusat membangun 450 unit tahun 2011 di Tuban, tentu sulit direalisasi,” ungkap Andil panggilan akrab Johan.
Menurut Andil yang sudah belasan tahun mengurus Pemrumas di Tuban ini biaya tinggi masih tetap pada birokrasi, retribusi IMB, retribusi perizinan dan fasilitas pendukung lainnya seperti PDAM, PLN dan lainnya.
Khusus listrik, Perumnas di Tasikmadu II misalnya, sampai saat ini ada 109 unit yang belum terpasang listriknya. Padahal pihaknya sudah membangun ratusan tiang, ribuan meter kabel jaringan bahkan trafo untuk pelayanan di kawasan ini sudah dipasang Perumnas.
“Semua sudah kami hibahkan kepada PLN Tuban dan tinggal menyalakan saja, namun sampai setahun ini belum terealisasi dan para pembeli rumah sudah mulai teriak-teriak minta pertanggungjawaban Perumnas karena mereka sudah merasa membayar lunas,” kata Andil.
“Mudah-mudahan PLN Tuban mendengar keluhan kami dan bila memang belum ada meternya kami bisa menjelaskan kepada pembeli yang jumlahnya 100 orang lebih ini,” katanya.

KAB.TUBAN-Pertambangan Liar, Potensial Sebabkan Longsor


Tuban tampaknya harus dengan serius memperhatikan Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang bakal terjadinya cuaca ekstrim akhir Pebruari ini. Menurut catatan pemerhati lingkungan, 68,8 persen wilayah Tuban rawan longsor, terutama di kawasan Clay (lempung) dan pasir kwarsa.
Terlebih lagi masih banyak usaha tambang yang tidak mengantongi Surat Ijin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) alias ilegal. Tambang-tambang ilegal inilah yang disinyalir menjadi faktor utama terjadinya longsor.
Tak dapat dipungkiri, sektor pertambangan telah memberi sumbangan terbesar Pendapatan Aseli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban. Dalam kurun waktu 1999-2009, lebih dari 89 persen PAD didapat dari pajak dan retribusi Galian C. Namun menurut sejumlah pakar lingkungan hidup, hal itu tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Sebab dengan bersandar sepenuhnya pada pertambangan berakibat akan semakin parahnya kerusakan lingkungan.
Edy Thoyibi, Direktur CAGAR—LSM lingkungan hidup di Tuban, berpendapat, kebijakan anggaran yang bertumpu pada pertambangan tersebut menjadi sumber utama semakin rusaknya lingkungan. “ Masyarakat sekarang sudah merasakan akibatnya. Sumber air mengalami penurunan debit secara drastis, bahkan beberapa mati. Banjir kiriman yang melanda
empat kecamatan, dan yang terakhir longsor di Grabagan. Semua itu akibat kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkontrol,” kata Edy Thoyibi saat dimintai pendapatnya, Minggu (12/2)
Khusus untuk longsor, Edy Thoyibi meminta Pemerintah setempat memberi perhatian khusus. Sebagian besar wilayah Tuban disinyalir rawan longsor, terutama kawasan Clay dan pasir kwarsa. Menurut catatan Edy Thoyibi, 14.016, 5 hektar atau 68,8 persen wilayah Tuban masuk dalam kategori Wilayah Layak Tambang (WLT), sehingga sangat besar peluang terjadinya bencana longsor. “ Banyak kawasan tambang yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kalau terjadi longsor, sudah pasti warga yang menderita,” tandas Edy Thoyibi.
Suwarno (38), salah seorang korban longsor, mengaku sudah cemas sebelumnya karena hujan turun empat hari berturut-turut dengan curah lumayan tinggi. Sedang tebing bukit yang tepat di belakang rumahnya kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Selain bengkah di sana-sini, tebing tersebut nyaris tak berpohon. “ Saya tidak bisa tidur nyenyak. Selalu saya tengok tebing bukit itu dengan was-was. Eh, benar juga. Pada jam 9 malam, terdengar bunyi gemuruh, tebing bukit itu longsor dan menimpa rumah kami. Untung kami sudah siaga sebelumnya,” kenang Suwarno.
Dinas Pertambangan Kabupaten Tuban mencatat, potensi longsor terutama terdapat di enam kecamatan, yakni Kecamatan Parengan, Kecamatan Senori, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Grabagan. Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Dampak Lingkungan (Wasdal) Dinas Pertambangan, M. Khusnul menyebutkan di enam kecamatan tersebut terdapat banyak penambang Clay dan pasir kwarsa. Khusnul tidak tahu persis berapa jumlah seluruhnya. Sepengetahuannya, hanya 8 dari sekian banyak usaha tambang yang ada di wilayah tersebut yang memiliki SIPD. “ Yang lain ilegal,” katanya.
Khusnul mengakui, keberadaan tambang-tambang liar tersebut menjadi masalah dilematis. Satu sisi keberadaan tambang-tambang liar tersebut merusak, namun sisi lainnya, tambang-tambang tersebut membantu pendapatan masyarakat, karena seluruh tambang tidak berijin itu dikelola masyarakat setempat. “ Kalau kami bertindak tegas, salah, karena tambang-tambang rakyat yang tidak berijin itu menjadi sumber matapencaharian warga. Tapi kalau tidak bertindak tegas, lingkungan tak terkendali,” keluh Khusnul.
Namun di mata Badan Lingkungan Hidup (BLH), seharusnya tindakan tegas dilakukan terdahap para penambang liar tersebut. Kabag Wasdal BLH Tuban, Ir. Bambang Irawan mengatakan, seharusnya tidak perlu ada keraguan menindak tegas para perusak lingkungan, karena dasar hukumnya sudah sangat jelas. “ Undang-undang (UU) No. 4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah jelas menyebut hal itu. Apalagi kita juga sudah punya Perda 23/2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Daerah,” kata Bambang Irawan.
Dalam Bab XXIII dalam UU Nomor 4/2009 tersebut, kata Bambang Irawan, dengan jelas memuat Ketentuan Pidana bagi para pengusaha pertambangan. Pasal 158 UU tersebut menyatakan, penambang tak berijin dikenakan sangsi pidana 10 tahun penjara atau denda sebesar-besarnya Rp 10 Milyar. Sangsi pidana serupa dikenakan terhadap pengusaha pemegang ijin usaha pertambangan apabila menyampaikan laporan tidak benar atau memberi keterangan palsu tentang kondisi usahanya.
BLH sendiri, kata Bambang Irawan, saat ini gencar melakukan sosialisasi UU tersebut kepada berbagai pihak, terutama para pengusaha pertambangan. Diharapkan, setelah UU tersebut disosialisasikan, para pengusaha tambang baik yang berijin maupun tidak, bisa memahami dan memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran. “ Kami juga terus
berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Pertambangan. Kami dorong instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas agar masalah pertambangan ini tidak berlarut-larut dan bisa dikurangi dampak kerusakan lingkungannya,” tambah Bambang Irawan.

Berikut ini juara Piala Eropa / Liga Champions UEFA dari tahun ke tahun, menjelang putaran 16 besar turnamen 2010-2011 yang berlangsung Selasa.

2010: Inter Milan (Italia)
2009: Barcelona (Spanyol)
2008: Manchester United (Inggris)
2007: AC Milan (Italia)
2006: Barcelona (Spanyol)
2005: Liverpool (Inggris)
2004: Porto (Portugal)
2003: AC Milan (Italia)
2002: Real Madrid (Spanyol)
2001: Bayern Munich (Jerman)
2000: Real Madrid (Spanyol)
1999: Manchester United (Inggris)
1998: Real Madrid (Spanyol)
1997: Borussia Dortmund (Jerman)
1996: Juventus (Italia)
1995: Ajax (Belanda)
1994: AC Milan (Italia)
1993: Marseille (Prancis)
1992: Barcelona (Spanyol)
1991: Red Star Belgrade (Yugoslavia)
1990: AC Milan (Italia)
1989: AC Milan (Italia)
1988: PSV Eindhoven (Belanda)
1987: Porto (Portugal)
1986: Steaua Bucharest (Romania)
1985: Juventus (Italia)
1984: Liverpool (Inggris)
1983: Hamburg (Jerman)
1982: Aston Villa (Inggris)
1981: Liverpool (Inggris)
1980: Nottingham Forest (Inggris)
1979: Nottingham Forest (Inggris)
1978: Liverpool (Inggris)
1977: Liverpool (Inggris)
1976: Bayern Munich (Jerman)
1975: Bayern Munich (Jerman)
1974: Bayern Munich (Jerman)
1973: Ajax (Belanda)
1972: Ajax (Belanda)
1971: Ajax (Belanda)
1970: Feyenoord (Belanda)
1969: AC Milan (Italia)
1968: Manchester United (Inggris)
1967: Celtic (Skotlandia)
1966: Real Madrid (Spanyol)
1965: Inter Milan (Italia)
1964: Inter Milan (Italia)
1963: AC Milan (Italia)
1962: Benfica (Portugal)
1961: Benfica (Portugal)
1960: Real Madrid (Spanyol)
1959: Real Madrid (Spanyol)
1958: Real Madrid (Spanyol)
1957: Real Madrid (Spanyol)

1956: Real Madrid (Spanyol) Gelar per klub : Real Madrid (Spanyol): 9
AC Milan (Italia): 7
Liverpool (Inggris): 5
Bayern Munich (Jerman), Ajax (Belanda): 4
Barcelona (Spanyol), Inter Milan (Italia), Manchester United (Inggris): 3
Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Nottingham Forest (Inggris), Porto (Portugal): 2
Catatan : Kompetisi ini dikenal dengan nama Piala Eropa hingga 1993, kemudian diubah menjadi Liga Champions.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, mengimbau umat Islam di Indonesia tidak merayakan "Valentine Days" atau Hari Kasih Sayang yang jatuh pada Senin (14/2).

"Saya kira ngak usah lah dirayakan apalagi sampai membuat pesta atau hura-hura. Ingat masih banyak masalah yang lebih penting dari itu seperti masalah pendidikan, anak jalanan dan lain-lain," kata Ketua MUI Jawa Barat KH Hafidz Utsman, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Minggu malam.

Pihaknya juga ingin meluruskan tentang perpektif "Valentine Days" atau Hari Kasih Sayang.

Menurutnya, "Valentine Days" bukanlah sebuah hari raya melainkan sebuah peringatan yang dilakukan oleh masyarakat barat yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia.

"Saat ini banyak masyarakat yang terjebak, seolah-olah Hari Kasih Sayang itu harus dirayakan. Padahal itu bukan budaya kita dan Islam. Itu (Valentine Days) kan hanya apresiasi sekelompok orang dari luar negeri," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika dirunut dari sejarahnya, Hari Valentine jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam dan nilai-nilai budaya Islam.

Oleh karena itu, pihaknya menilai wajar jika MUI Jawa Barat melarang remaja muslim merayakan Hari Kasih Sayang atau "Valentine Days."

Ketika ditanyakan apakah perayaaan "Valentine Days" haram bagi seorang muslim, ia menyatakan, "Jangan terlalu kencang lah, kita lihat dulu konteksnya. Kalau itu dirayakan oleh orang non muslim saya kira tidak ada masalah ya," katanya.

Dipihak lain, menjelang Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang diperingati Senin (14/12/2011) besok, penjualan bungan di Pasar Bunga yang terletak di Jalan Wastukancana mulai meningkat.

Salah seorang penjual bunga di pasar tersebut, Dedeh (32), mengatakan, untuk Valentine Days, pembelian bunga khususnya bunga jenis mawar mulai meningkat sejak satu minggu lalu.

"Lumayan ada kenaikan ya sejak seminggu lalu, kalau dipersentasekan sekitar 15 persen lah jika dibandingkan hari biasa," ujarnya.

Pembeli, kata Dedeh, kebanyakan memilih bunga mawar kuncup merah muda dibanding warna lainnya.

Ia mengaku bisa menjual hingga 400 tangkai dalam satu malam pada perayaan Valentine yang diperingati setiap 14 Februari tersebut.

"Hari biasa paling ramai pada malam Minggu kira-kira bisa menjual sampai 10 tangkai dengan harga Rp5.000 per tangkai. Sedangkan untuk Valentine biasanya mencapai 400 bunga mawar dengan harga Rp10.000 per tangkai," ujar Dedeh.

Aktivis yang tergabung dalam Forum Bhineka Tunggal Ika menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, baru-baru ini. Mereka menyerukan perlunya persatuan bangsa di saat berbagai persoalan yang terjadi pada saat ini.

Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa membawa sejuta lidi sebagai simbol perlunya mempererat persatuan. Mereka juga menyalakan lilin dan menuliskan sejumlah permasalahan yang dihadapi bangsa dalam berlembar-lembar kertas.

Persoalan hukum dan korupsi menjadi perhatian para aktivis. Mereka juga menyoroti masalah kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terhadap agama tertentu. Sebagai bentuk kekecewaan, massa juga membentangkan spanduk kritikan terhadap pemerintah.

Setelah sempat meminta ditunda, terdakwa Abu Bakar Ba'asyir kali ini siap mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/2/2011) pukul 9.00.

"Nggak ada alasan lagi untuk protes," ucap M Assegaf, penasihat hukum Ba'asyir ketika dihubungi Kompas.com. Ba'asyir sehat? "Sehat. Dia orangnya bersemangat," tukasnya.

Assegaf tidak langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan hari ini. Eksepsi akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Ia akan meminta majelis hakim yang diketuai Herry Swantoro agar memerintahkan jaksa tidak membacakan seluruh dakwaan.

"Dakwaan kira-kira setebal 100 halaman. Tapi kami minta kepada hakim agar yang dibacakan dakwaan primer saja. Alasannya, dakwaan subsidernya semua sama, pasalnya saja yang beda," ucap Assegaf.

Seperti diberitakan, majelis hakim menunda sidang pada Kamis pekan lalu setelah pihak Ba'asyir protes lantaran surat panggilan sidang telat diberikan.

Surat seharusnya diterima tiga hari menjelang sidang sesuai Pasal 146 ayat 1 KUHAP. Namun, surat baru diterima dua hari menjelang sidang.

JPU akan mendakwa Ba'asyir melakukan permufakatan jahat, merencanakan, menggerakan, hingga memberikan atau meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme di Aceh Besar. Ba'asyir juga dikaitkan dengan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, Sumatera Utara.

JPU menjerat pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Ngruki, Solo, Jawa Tengah itu dengan Pasal 14 Jo Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme dengan acanam hukuman mati atau seumur hidup dalam dakwaan primer. Adapun serentetan pasal lain di dakwaan subsider hukuman paling ringannya 3 tahun penjara.


Benarkah permohonan kredit bank saat ini sangat mudah sehingga calon nasabah tidak harus hadir di kantor bank? Masih banyak masyarakat yang meragukannya, bahkan tidak sedikit para pemohon harus kecewa dengan layanan bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Kepala Kanwil Bank Sinarmas Jatim dan IBT, Halim Liem, yang ditanya kondisi tersebut di atas menyebut di kantornya mereka berupaya untuk bersikap professional. Diakui kondisi ini memang pernah terjadi satu atau dua tahun lalu, namun saat ini relatif lebih mudah.
“Karena itu bagian kredit, sebelum menjawab tidak bisa atau permohonan diterima, harus diteliti dan langkah chek and recheck harus dilakukan dan waktunya harus sehari klir,” katanya seusai membuka kantor cabang Bank Sinarmas di Tuban.
Menurut Halim, pegawai bank jangan membuat nasabah kecewa dengan jawaban tidak bisa. Beri kesempatan kepada calon nasabah mengajukan pinjamannya dan membeberkan untuk apa pinjaman itu. Baru ditanya punya jaminan atau tidak, cukupkah jumlah pinjamannya dengan agunan yang disodorkannya.
“Kuncinya kan di sini, jaminannya memadai atau tidak? Kemudian dengan apa mereka membayar angsurannya dan mampukah dia mencicilnya. Kalau cukup atau memadai ya langsung saja diberi,” katanya. Kalau belum bisa, carikanlah solusi, misalnya mengubah plafon kredit yang terlalu besar atau memberi referensi pinjaman lainnya.
Karena itu di banknya saat ini memberlakukan paper less credit, kredit tanpa berkas-berkas atau bukti fisisk dan hanya berdasarkan konfirmasi dalam komunikasi elektronik (on line/email dan lainnya). Kredit ini feasible atau tidak banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjawabnya. Inipun cukup dengan sistem on line di komputer bank.
Seorang pengusaha bahan bangunan di Tuban, Teguh Sunaryo menyebut bank saat ini sudah berkembang budaya referensi yang kuat. “Kami pinjam di bank beberapa miliar bisa cepat keluar ketika ada referensi dari rekanan, sebuah pabrik bahan bangunan yang cukup kuat. Saya mengajukan hari ini, sepekan sudah cair,” katanya.
Namun ketika ia mencoba di bank lain cara ini tidak bisa dilakukan bahkan persyaratannya ribet dan kadang tidak masuk akal. Bank pemerintah ada yang mudah namun masih banyak yang terlalu hati-hati. Sementara bank swasta bisa lebih cepat tetapi syaratnya yang panjang dan bunganya relatif lebih tinggi.
Menurut Teguh yang mensuplai bahan bangunan sampai ke Lamongan dan Bojonegoro, pinjam dana di bank lebih baik pada permulaan start bisnis saja, selebihnya memutar uang sendiri atau memutar uang pemasok atau distributor. “Kami membayar di belakang setidaknya sebulan, dan uang ini yang kita putar. Tidak mikir bunga dan macam-macam syarat dan cicilan,” ujarnya sambil tertawa.
Kuntarto, seorang kontraktor gedung dan perumahan meminjam uang di bank memang menguntungkan usaha ketika untung proyeknya memadai. Namun kalau sedang seret seperti sekarang ini harus hati-hati sekali.
“Terima uangnya sih enak aja, begitu jatuh tempo dan angsuran nunggak, agunan terancam melayang padahal nilainya bisa dua kali lipat dari plafon kredit,” kata Kuntarto yang biasanya menyerahkan agunan berupa sertifikat rumah atau tanah untuk kreditnya.
Dan biasanya kredit akan cepat cairnya bila ada jaminan dari penjamin yang memberi referensi kepadanya. Misalnya pejabat atau rekanan kuat yang terpercaya di salah satu bank


Los Felidas adalah nama sebuah jalan di ibu kota sebuah negara di Amerika Selatan, yang terletak di kawasan terkumuh diseluruh kota. Ada sebuah kisah yang menyebabkan jalan itu begitu dikenang orang, dan itu dimulai dari kisah seorang pengemis wanita yang juga ibu seorang gadis kecil. Tidak seorang pun yang tahu nama aslinya, tapi beberapa orang tahu sedikit masa lalunya, yaitu bahwa ia bukan penduduk asli disitu, melainkan dibawa oleh suaminya dari kampung halamannya.
Seperti kebanyakan kota besar di dunia ini, kehidupan masyarakat kota terlalu berat untuk mereka, dan belum setahun mereka di kota itu,mereka kehabisan seluruh uangnya, dan pada suatu pagi mereka sadar bahwa mereka tidak tahu dimana mereka tidur malam nanti dan tidak sepeserpun uang ada dikantong. Padahal mereka sedang menggendong bayi mereka yang berumur 1 tahun.
Dalam keadaan panik dan putus asa, mereka berjalan dari satu jalan ke jalan lainnya, dan akhirnya tiba di sebuah jalan sepi dimana puing-puing sebuah toko seperti memberi mereka sedikit tempat untuk berteduh. Saat itu angin Desember bertiup kencang, membawa titik-titik air yang dingin. Ketika mereka beristirahat dibawah atap toko itu, sang suami berkata: “Saya harus meninggalkan kalian sekarang. Saya harus mendapatkan pekerjaan, apapun, kalau tidak malam nanti kita akan tidur disini.”
Setelah mencium bayinya ia pergi. Dan ia tidak pernah kembali. Tak seorangpun yang tahu pasti kemana pria itu pergi, tapi beberapa orang seperti melihatnya menumpang kapal yang menuju ke Afrika. Selama beberapa hari berikutnya sang ibu yang malang terus menunggu kedatangan suaminya, dan bila malam tidur di emperan toko itu.
Pada hari ketiga, ketika mereka sudah kehabisan susu, orang-orang yang lewat mulai memberi mereka uang kecil, dan jadilah mereka pengemis di sana selama 6 bulan berikutnya. Pada suatu hari, tergerak oleh semangat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ibu itu bangkit dan memutuskan untuk bekerja. Masalahnya adalah di mana ia harus menitipkan anaknya, yang kini sudah hampir 2 tahun, dan tampak amat cantik jelita. Tampaknya tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan anak itu disitu dan berharap agar nasib tidak memperburuk keadaan mereka. Suatu pagi ia berpesan pada anak gadisnya, agar ia tidak kemana-mana, tidak ikut siapapun yang mengajaknya pergi atau menawarkan gula-gula. Pendek kata, gadis kecil itu tidak boleh berhubungan dengan siapapun selama ibunya tidak ditempat. “Dalam beberapa hari mama akan mendapatkan cukup uang untuk menyewa kamar kecil yang berpintu, dan kita tidak lagi tidur dengan angin di rambut kita”.
Gadis itu mematuhi pesan ibunya dengan penuh kesungguhan. Maka sang ibu mengatur kotak kardus dimana mereka tinggal selama 7 bulan agar tampak kosong, dan membaringkan anaknya dengan hati-hati di dalamnya. Di sebelahnya ia meletakkan sepotong roti. Kemudian, dengan mata basah ibu itu menuju kepabrik sepatu, di mana ia bekerja sebagai pemotong kulit. Begitulah kehidupan mereka selama beberapa hari, hingga di kantong sang Ibu kini terdapat cukup uang untuk menyewa sebuah kamar berpintu di daerah kumuh. Dengan suka cita ia menuju ke penginapan orang-orang miskin itu, dan membayar uang muka sewa kamarnya.
Tapi siang itu juga sepasang suami istri pengemis yang moralnya amat rendah menculik gadis cilik itu dengan paksa, dan membawanya sejauh 300 kilometer ke pusat kota. Di situ mereka mendandani gadis cilik itu dengan baju baru, membedaki wajahnya, menyisir rambutnya dan membawanya ke sebuah rumah mewah dipusat kota. Di situ gadis cilik itu dijual. Pembelinya adalah pasangan suami istri dokter yang kaya, yang tidak pernah bisa punya anak sendiri walaupun mereka telah menikah selama 18 tahun. Mereka memberi nama anak gadis itu Serrafona, dan mereka memanjakannya dengan amat sangat. Di tengah-tengah kemewahan istana itulah gadis kecil itu tumbuh dewasa.
Ia belajar kebiasaan-kebiasaan orang terpelajar seperti merangkai bunga, menulis puisi dan bermain piano. Ia bergabung dengan kalangan-kalangan kelas atas, dan mengendarai Mercedes Benz kemanapun ia pergi. Satu hal yang baru terjadi menyusul hal lainnya, dan bumi terus berputar tanpa kenal istirahat.
Pada umurnya yang ke-24, Serrafona dikenal sebagai anak gadis Gubernur yang amat jelita, yang pandai bermain piano, yang aktif di gereja, dan yang sedang menyelesaikan gelar dokternya. Ia adalah figure gadis yang menjadi impian tiap pemuda, tapi cintanya direbut oleh seorang dokter muda yang welas asih, yang bernama Geraldo. Setahun setelah perkawinan mereka, ayahnya wafat, dan Serrafona beserta suaminya mewarisi beberapa perusahaan dan sebuah real-estate sebesar 14 hektar yang diisi dengan taman bunga dan istana yang paling megah di kota itu. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-27, sesuatu terjadi yang merubah kehidupan wanita itu.
Pagi itu Serrafona sedang membersihkan kamar mendiang ayahnya yang sudah tidak pernah dipakai lagi, dan di laci meja kerja ayahnya ia melihat selembar foto seorang anak bayi yang digendong sepasang suami istri. Selimut yang dipakai untuk menggendong bayi itu lusuh, dan bayi itu sendiri tampak tidak terurus, karena walaupun wajahnya dilapisi bedak tetapi rambutnya tetap kusam. Sesuatu ditelinga kiri bayi itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil kaca pembesar dan mengkonsentrasikan pandangannya pada telinga kiri itu. Kemudian ia membuka lemarinya sendiri, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu mahoni. Di dalam kotak yang berukiran indah itu dia menyimpan seluruh barang-barang pribadinya, dari kalung-kalung berlian hingga surat-surat pribadi.
Tapi diantara benda-benda mewah itu terdapat sesuatu terbungkus kapas kecil, sebentuk anting-anting melingkar yang amat sederhana, ringan dan bukan emas murni. Ibunya almarhum memberinya benda itu sambil berpesan untuk tidak kehilangan benda itu. Ia sempat bertanya, kalau itu anting-anting, dimana satunya. Ibunya menjawab bahwa hanya itu yang ia punya. Serrafona menaruh anting-anting itu didekat foto. Sekali lagi ia mengerahkan seluruh kemampuan melihatnya dan perlahan-lahan air matanya berlinang.
Kini tak ada keragu-raguan lagi bahwa bayi itu adalah dirinya sendiri. Tapi kedua pria wanita yang menggendongnya, yang tersenyum dibuat-buat, belum penah dilihatnya sama sekali. Foto itu seolah membuka pintu lebar-lebar pada ruangan yang selama ini mengungkungi pertanyaan – pertanyaannya, misalnya: kenapa bentuk wajahnya berbeda dengan wajah kedua orang tuanya, kenapa ia tidak menuruni golongan darah ayahnya.
Saat itulah, sepotong ingatan yang sudah seperempat abad terpendam, berkilat di benaknya, bayangan seorang wanita membelai kepalanya dan mendekapnya di dada. Di ruangan itu mendadak Serrafona merasakan betapa dinginnya sekelilingnya tetapi ia juga merasa betapa hangatnya kasih sayang dan rasa aman yang dipancarkan dari dada wanita itu. Ia seolah merasakan dan mendengar lewat dekapan itu bahwa daripada berpisah lebih baik mereka mati bersama. Matanya basah ketika ia keluar dari kamar dan menghampiri suaminya yang sedang membaca koran: “Geraldo, saya adalah anak seorang pengemis, dan mungkinkah ibu saya masih ada di jalan sekarang setelah 25 tahun?” Itu adalah awal dari kegiatan baru mereka mencari masa lalu Serrafonna.
Foto hitam-putih yang kabur itu diperbanyak puluhan ribu lembar dan disebar ke seluruh jaringan kepolisian diseluruh negeri. Sebagai anak satu-satunya dari bekas pejabat yang cukup berpengaruh di kota itu, Serrafonna mendapatkan dukungan dari seluruh kantor kearsipan, kantor surat kabar dan kantor catatan sipil. Ia membentuk yayasan-yayasan untuk mendapatkan data dari seluruh panti-panti orang jompo dan badan-badan sosial di seluruh negeri dan mencari data tentang seorang wanita.
Bulan demi bulan lewat, tapi tak ada perkembangan apapun dari usahanya. Mencari seorang wanita yang mengemis 25 tahun yang lalu di negeri dengan populasi 90 juta bukan sesuatu yang mudah. Tapi Serrafona tidak punya pikiran untuk menyerah. Dibantu suaminya yang begitu penuh pengertian, mereka terus menerus meningkatkan pencarian mereka. Kini, tiap kali bermobil, mereka sengaja memilih daerah-daerah kumuh, sekedar untuk lebih akrab dengan nasib baik. Terkadang ia berharap agar ibunya sudah almarhum sehingga ia tidak terlalu menanggung dosa mengabaikannya selama seperempat abad. Tetapi ia tahu, entah bagaimana, bahwa ibunya masih ada, dan sedang menantinya sekarang. Ia memberitahu suaminya keyakinan itu berkali-kali, dan suaminya mengangguk-angguk penuh pengertian.
Pagi, siang dan sore ia berdoa: “Tuhan, ijinkan saya untuk satu permintaan terbesar dalam hidup saya: temukan saya dengan ibu saya”. Tuhan mendengarkan doa itu. Suatu sore mereka menerima kabar bahwa ada seorang wanita yang mungkin bisa membantu mereka menemukan ibunya. Tanpa membuang waktu, mereka terbang ke tempat itu, sebuah rumah kumuh di daerah lampu merah, 600 km dari kota mereka. Sekali melihat, mereka tahu bahwa wanita yang separoh buta itu, yang kini terbaring sekarat, adalah wanita di dalam foto. Dengan suara putus-putus, wanita itu mengakui bahwa ia memang pernah mencuri seorang gadis kecil ditepi jalan, sekitar 25 tahun yang lalu. Tidak banyak yang diingatnya, tapi diluar dugaan ia masih ingat kota dan bahkan potongan jalan dimana ia mengincar gadis kecil itu dan kemudian menculiknya. Serrafona memberi anak perempuan yang menjaga wanita itu sejumlah uang, dan malam itu juga mereka mengunjungi kota dimana Serrafonna diculik.
Mereka tinggal di sebuah hotel mewah dan mengerahkan orang-orang mereka untuk mencari nama jalan itu. Semalaman Serrafona tidak bisa tidur. Untuk kesekian kalinya ia bertanya-tanya kenapa ia begitu yakin bahwa ibunya masih hidup sekarang, dan sedang menunggunya, dan ia tetap tidak tahu jawabannya.
Dua hari lewat tanpa kabar. Pada hari ketiga, pukul 18:00 senja, mereka menerima telepon dari salah seorang staff mereka. “Tuhan maha kasih, Nyonya, kalau memang Tuhan mengijinkan, kami mungkin telah menemukan ibu Nyonya. Hanya cepat sedikit, waktunya mungkin tidak banyak lagi.” Mobil mereka memasuki sebuah jalanan yang sepi, dipinggiran kota yang kumuh dan banyak angin. Rumah-rumah di sepanjang jalan itu tua-tua dan kusam. Satu, dua anak kecil tanpa baju bermain-main ditepi jalan. Dari jalanan pertama, mobil berbelok lagi kejalanan yang lebih kecil , kemudian masih belok lagi kejalanan berikutnya yang lebih kecil lagi. Semakin lama mereka masuk dalam lingkungan yang semakin menunjukkan kemiskinan.
Tubuh Serrrafona gemetar, ia seolah bisa mendengar panggilan itu. “Lekas, Serrafonna, mama menunggumu, sayang”. Ia mulai berdoa “Tuhan, beri saya setahun untuk melayani mama. Saya akan melakukan apa saja”. Ketika mobil berbelok memasuki jalan yang lebih kecil, dan ia bisa membaui kemiskinan yang amat sangat, ia berdoa: “Tuhan beri saya sebulan saja”. Mobil belok lagi kejalanan yang lebih kecil, dan angin yang penuh derita bertiup, berebut masuk melewati celah jendela mobil yang terbuka. Ia mendengar lagi panggilan mamanya, dan ia mulai menangis: “Tuhan, kalau sebulan terlalu banyak, cukup beri kami seminggu untuk saling memanjakan”.
Ketika mereka masuk belokan terakhir, tubuhnya menggigil begitu hebat sehingga Geraldo memeluknya erat-erat. Jalan itu bernama Los Felidas. Panjangnya sekitar 180 meter dan hanya kekumuhan yang tampak dari sisi ke sisi, dari ujung keujung. Di tengah-tengah jalan itu, di depan puing – puing sebuah toko, tampak onggokan sampah dan kantong-kantong plastik, dan ditengah-tengahnya, terbaring seorang wanita tua dengan pakaian sehitam jelaga, tidak bergerak-gerak. Mobil mereka berhenti diantara 4 mobil mewah lainnya dan 3 mobil polisi. Di belakang mereka sebuah ambulans berhenti, diikuti empat mobil rumah sakit lain. Dari kanan kiri muncul pengemis-pengemis yang segera memenuhi tempat itu. “Belum bergerak dari tadi.” Lapor salah seorang. Pandangan Serrafona gelap tapi ia menguatkan dirinya untuk meraih kesadarannya dan turun. Suaminya dengan sigap sudah meloncat keluar, memburu ibu mertuanya. “Serrafona, kemari cepat! Ibumu masih hidup, tapi kau harus menguatkan hatimu.”
Serrafona memandang tembok dihadapannya, dan ingat saat ia menyandarkan kepalanya ke situ. Ia memandang lantai di kakinya dan ingat ketika ia belajar berjalan. Ia membaui bau jalanan yang busuk, tapi mengingatkannya pada masa kecilnya. Air matanya mengalir keluar ketika ia melihat suaminya menyuntikkan sesuatu ke tangan wanita yang terbaring itu dan memberinya isyarat untuk mendekat. “Tuhan”, ia meminta dengan seluruh jiwa raganya, “beri kami sehari, Tuhan, biarlah saya membiarkan mama mendekap saya dan memberitahunya bahwa selama 25 tahun ini hidup saya amat bahagia. Jadi mama tidak menyia-nyiakan saya”. Ia berlutut dan meraih kepala wanita itu kedadanya. Wanita tua itu perlahan membuka matanya dan memandang keliling, ke arah kerumunan orang-orang berbaju mewah dan perlente, ke arah mobil-mobil yang mengkilat dan ke arah wajah penuh air mata yang tampak seperti wajahnya sendiri ketika ia masih muda. “Mama….”, ia mendengar suara itu, dan ia tahu bahwa apa yang ditunggunya tiap malam – antara waras dan tidak – dan tiap hari – antara sadar dan tidak – kini menjadi kenyataan. Ia tersenyum, dan dengan seluruh kekuatannya menarik lagi jiwanya yang akan lepas. Perlahan ia membuka genggaman tangannya, tampak sebentuk anting-anting yang sudah menghitam.
Serrafona mengangguk, dan tanpa perduli sekelilingnya ia berbaring di atas jalanan itu dan merebahkan kepalanya di dada mamanya. “Mama, saya tinggal di istana dan makan enak tiap hari. Mama jangan pergi dulu. Apapun yang mama mau bisa kita lakukan bersama-sama. Mama ingin makan, ingin tidur, ingin bertamasya, apapun bisa kita bicarakan. Mama jangan pergi dulu… Mama…”
Ketika telinganya menangkap detak jantung yang melemah, ia berdoa lagi kepada Tuhan: “Tuhan maha pengasih dan pemberi, Tuhan….. satu jam saja…. …satu jam saja…..” Tapi dada yang didengarnya kini sunyi, sesunyi senja dan puluhan orang yang membisu. Hanya senyum itu, yang menandakan bahwa penantiannya selama seperempat abad tidak berakhir sia-sia…!

Catatan:

Banyak sekali Blog yang memuat kisah ini, sehingga kami sangat kesulitan menemukan sumber asli kisah ini. Semoga bermanfaat


Razia kayu illegal di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan, Tuban, Selasa (2/2/2011) terpaksa dibatalkan karena mendapat perlawan keras dari seribu lebih warga setempat. Sekitar 150 petugas gabungan Polmob (Polisi Mobil) Perhutani KPH Jatirogo dan petugas kepolisian terpaksa ‘balik badan’ setelah melihat seribu lebih warga menghadang sambil membawa pentungan dari kayu.
Penghadangan warga ini lantaran mereka merasa geram dengan sikap arogan sejumlah petugas Polmob ketika melakukan razia beberapa waktu lalu. Menurut warga, para petugas dari Perhutani itu dengan seenaknya menggedor rumah penduduk dengan kaki kemudian mengambil setiap kayu yang ada di dalam rumah dengan dalih hasil pencurian dari hutan.
“Mereka (petugas) mendobrak rumah dengan kaki, kemudian menganggap warga ini sebagai pencuri kayu. Padahal, warga di sini tidak ada yang pernah mencuri kayu di hutan,” kata salah satu warga “Bahkan, sabit untuk bekerja di sawah juga disita karena dianggap alat untuk mencuri kayu. Ini kan keterlaluan,” tambahnya jengkel.
Saking jengkelnya, ketika mendengar akan ada razia, hampir semua penduduk di sana langsung keluar rumah sambil membawa pentungan dari kayu untuk melakukan perlawanan. Mereka bergerombol di sejumlah titik pinggir jalan untuk menghadang kedatangan petugas yang akan melakukan razia.
“Kami akan melawan dengan sekuat tenaga. Kalaupun harus mati, kami siap. Dari pada diperlakukan seperti ini,” teriak warga lainnya dengan nada tinggi.
Merasa dapat perlawanan, petugas gabungan itupun balik badan karena khawatir menjadi korban pengeroyokan.
Secara terpisah, Kapolres Tuban, AKBP Nyoman Lastika menyatakan bahwa dirinya sejak awal sudah meminta kepada petugas untuk menunda razia jika ada perlawanan dari warga. “Daripada terjadi bentrok, razia ditunda,” jawabnya

Masyarakat Tuban harus waspada dengan penipuan yang dilakukan oleh sales yang menawarkan berbagai barang ke rumah Anda. Sejumlah warga di Kelurahan Latsari, Kelurahan Sidorejo, dan beberapa Kelurahan lain di Kecamatan Tubankota, mengaku Rabo (1/2), telah menjadi korban penipuan oknum sales.
Modusnya, sales yang kebanyakan menyertakan seorang perempuan itu, mengaku petugas bagian pemasaran dari Koperasi tertentu. Umumnya mereka mengatas-namakan koperasi milik instansi pemerintah atau
militer.
Kasih (54), ibu rumah tangga warga Kelurahan Sidorejo, yang mengaku telah
menjadi korban penipuan oknum sales menuturkan, dua orang perempuan yang mengaku petugas bagian pemasaran Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Primkoveri) memaksanya membeli empat bungkus obat nyamuk Abate seharga Rp 20 ribu.
“ Saya sudah tolak, tapi mereka memaksa. Katanya uang hasil penjualan itu akan dipakai untuk kesejahteraan keluarga veteran,” kata Kasih. Dengan berat Kasih mengurangi uang belanjanya untuk membeli empat bungkus abate
yang berfungsi sebagai pembunuh jentik nyamuk Aedes Aegepty, penyebab penyakit Deman Berdarah (DB).
Kasih sempat menawar, tapi sang oknum sales itu mengatakan pembeliannya minimal Rp 20 ribu. Untuk meyakinkan Kasih, dua oknum sales itu menunjukkan selembar surat tugas dari Primkoveri.
Hal sama dikeluhkan seorang pemilik counter pengisian pulsa seluler di Jl
Pramuka yang menolak dicantumkan namanya. Dia juga mengaku telah didatangi dua perempuan yang mengaku petugas bagian pemasaran Primkoveri. Bahkan sudah dua kali.
“ Yang pertama kemarin satu lelaki, satu perempuan. Tadi dua perempuan. Barang yang ditawarkan sama, abate itu,” kata si pemilik counter sambil menunjuk empat bungkus abate yang masih tergeletak di atas etalase-nya.
Sama seperti Kasih, semula si pemilik counter menolak, bahkan sempat terjadi adu mulut. Dua oknum itu lagi-lagi mengeluarkan copy surat tugas dari Primkoveri. Tidak begitu jelas nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut. Hanya alamatnya yang bisa dibaca, dari Jombang.
“ Saya tanya, masak di Tuban nggak ada Primkoveri kok harus menyuruh petugas dari Jombang. Mereka bilang, masing-masing daerah punya produk sendiri-sendiri, “ kata si pemilik counter.
Karena risih, si pemilik counter mengalah dengan memberikan uang Rp 20 ribu untuk empat bungkus abate. “ Lha daripada mereka gak pergi-pergi, ya udah, kehilangan Rp 20 ribu gak apa,” katanya.
Serupa tapi tak sama dialami Karsini (39), warga Kelurahan Karang. Penjual
makanan keliling ini mengaku juga didatangi oknum sales. Mereka mengaku dari sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta. Modus sales ini, mengaku sedang mengadakan survey pasar. Karsini disodori tiga pertanyaan yang harus dijawab.
“ Kalau jawaban saya betul akan dikasih hadiah berupa perlengkapan
rumah tangga. Saya disuruh milih sendiri,” tutur Karsini. Namun setelah jawabannya benar, ternyata bonus yang berikan itu tidak gratis.
“Katanya barangnya gratis, Cuma ongkos kirimnya yang perlu diganti, sebesar Rp 500 ribu. Kan ya sama dengan harga barang yang mau dikasih saya. Malah lebih mahal ternyata. Wong saya tanya di toko hanya Rp 350 ribu,” cerita Karsini.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala Bagian Humas Polres Tuban, AKP Noersento, mengaku pihaknya belum mengetahui adanya aksi penipuan dengan modus penjualan barang tersebut. Sampai hari ini, katanya, belum ada satu-pun laporan yang masuk terkait kasus tersebut.
Dia hanya menghimbau masyarakat agar segera melapor apabila merasa dirugikan oleh oknum-oknum sales itu. “ Sampai saat ini belum ada laporan. Jadi kita ya nggak bisa menindak. Tolong lapor aja kalau ada yang merasa telah ditipu oknum sales,” katanya

Rohaniawan Tempat Ibadat Tri Darma Kwan Sing Bio (TITD KSB) Tuban, Hendra Siswanto alias Koh Jiang, mengatakan, memasuki tahun 2562 dalam penanggalan Cina saat ini, Indonesia belum akan lepas dari nestapa. Ahli Jiam Shi (ramalan model Cina-Red) ini melihat masih banyaknya potensi bencana alam yang bakal terjadi.
Menurutnya, anomali iklim masih akan terus berlangsung selama setahun ke depan, yang mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. “ Anomali iklim itu akan memicu munculnya bencana seperti banjir, kekeringan bahkan gunung meletus, yang berakibat pada kesusahan penduduk Indonesia,” kata Koh Jiang.
Koh Jiang melihat tanda-tandanya sudah tampak sebulan terakhir. Hasil pertanian menurun, harga produk pertanian murah, tetapi harga beras justru naik. Akibatnya petani semakin sengsara, bahkan diprediksi bakal banyak petani dan masyarakat yang jatuh miskin.
Keadaan semakin buruk, lanjut Koh Jiang, karena politik juga bakal mengalami kekacauan. Kekuatan-kekuatan besar akan saling berebut pengaruh. Akibatnya rakyat terkena imbasnya. “ Kelinci itu binatang lemah, menjadi santapan empuk bagi srigala dan binatang buas lainnya. Keistimewaannya cuma bisa beranak cepat dan banyak,” kata Koh Jiang.
Namun kendati dihantam berbagai bencana dan kekacauan politik, kata Koh Jiang, rakyat masih bisa terlepas dari penderitaan, asal mau berusaha untuk menghindari masalah. Simbol kelinci yang diibaratkan rakyat oleh rohaniawan ini, akan selamat bila ia pandai meloncat dan bersembunyi.
Karena itu setahun kedepan individualisme labih menonjol dibanding kesetiaan kelompok. Masing-masing orang akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari musibah dan kekacauan.
Khusus untuk Tuban, Koh Jiang memprediksi kondisinya tak jauh berbeda dengan kondisi nasional. Namun, katanya, kekacauan yang terjadi tidak separah tahun-tahun lewat, kendati banyak orang memprediksi bakal terjadi amuk massa seperti pada Pemilukada 2006 lalu. “ Nggak, nggak ada amuk massa seperti tahun 2006. Konfliknya kecil, tidak sampai meluas, karena kekuatannya sudah terpecah-pecah,” kata Koh Jiang santai


Perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 3 Pebruari nanti dipastikan berlangsung tidak meriah. Tak ada pesta besar yang digelar untuk menyambut datangnya Tahun Baru penganggalan Cina tersebut.
Ketua Tempat Ibadat Tri Dharma Kwan Sing Bio-Tan Ling Kiok (TITD KSB-TLK), Gunawan, menyatakan hal itu, Senin (31/1), saat ditemui kotatuban.com di ruang kerjanya, komplek TITD KSB-TLK, Jl RE Martadinata. “ Kami hanya akan menyelenggarakan sembahyangan umum, setelah itu selesai, tidak ada pesta-pestaan,” kata Gunaman
Gunawan beralasan, selain untuk mendukung terciptanya suasana kondusif menjelang Pemilukada Tuban 2011, TITD KSB-TLK juga tidak biasa menggelar acara besar saat merayakan Tahun Baru Imlek. Bahkan saat perayaan Tahun Baru tersebut, KSB-TLK tidak mengundang jemaat di luar TITD KSB-TLK.
Namun bukan berarti bakal menolak apabila ada umat Tri Dharma lain yang hendak mengikuti upacara sembahyangan. “Kita tidak mengundang jemaat dari tempat ibadat lain, seperti saat Ulang Tahun Kong Co. Cukup jemaat TITD KSB-TLK yang mengikuti acara ritual Imlek,” jelas Gunawan.
Umat Tri Dharma yang tercatat sebagai jemaat TITD KSB-TLK sebanyak 600 orang. Pengakuan Gunawan, setiap minggu lebih dari 300 orang berkunjung ke tempat suci umat Tri Dharma Tuban itu. Bukan hanya mereka yang tinggal di daerah-daerah sekitar Tuban. Malah umat Tri Dharma dari Singapura, Malaysia, bahkan Taiwan, kerap kali datang untuk melakukan sembahyangan di Klenteng yang konon sudah berumur 210 tahun tersebut.
Gunawan mengklaim, tempat ibadat yang dipimpinnya itu merupakan tempat ibadat umat Tri Dharma terbesar di Asia Tenggara. Selain itu dianggap memiliki aura spiritual lebih kuat dibanding tempat-tempat ibadat sejenis di tempat lain. Tak mengherankan kiranya TITD KSB-TLK yang sering disebut Klenteng Gerdu Laut itu bahkan kerap kebanjiran tamu dari luar negeri.
Pemilik Swalayan Sidodadi itu mengaku tidak khawatir saat perayaan Imlek nanti akan kedatangan pengunjung dalam jumlah besar. Jauh sebelumnya, kata Gunawan, pemberitahuan telah disebar bahwa TITD KSB-TLK tidak mengadakan acara besar tahun ini.
“Biasanya saat tiba hari Cap Go Meh, pengunjung bakal membludak. Tapi tahun ini sudah kita antisipasi agar mereka tidak datang karena kita nggak mengadakan acara selain sembahyangan,” jelas Gunawan.
Menurut perhitungan kalender Cina, tahun ini memasuki tahun 2562, dan jatuh sebagai Tahun Kelinci Kayu. Menurut perhitungan Cina, tahun kelinci kayu tidak begitu bagus, terutama bagi orang yang lahir dengan shio kelinci dan anjing.

Komunitas seniman Tuban yang tergabung dalam Teater Gombal Amoh meminta supaya Pemilukada Tuban 2011 ditunda. Alasannya, mereka menolak pencalonan kembali Bupati Tuban Haeny Relawati maju lagi dalam Pemilukada kali ini. Meskipun mencalonkan diri sebagai wakil Bupati, hal itu dianggap merusak demokrasi.
“Kalau pencalonan Haeny ini berdasar Undang-undang, mestinya DPRD bisa meminta kepada MK untuk merevisi undang-undang tersebut. Meskipun hal ini ongkosnya mahal, tapi demokrasi akan berjalan lebih baik,” kata Isdiantoro, Pembina Teater Gombal Amoh usai menggelar aksi simpatik di halaman DPRD Tuban, Senin (31/1/2011).
Menurutnya, selama ini proses Pemilukada terkesan banyak yang tertutup. Sehingga masyarakat kurang bisa mengikuti dan kurang bisa bersikap kristis terhadap proses pilkada 2011.
“Mestinya, semua dilakukan dengan transaparan supaya semua masyarakat juga bisa mengetahui dengan detail,” sambungnya.
Dalam aksinya, para seniman memulai aksi dengan konvoi menggunakan mobil bak terbuka menyusuri jalan protokol kota Tuban, dan iring-iringan sejumlam motor hingga menjadi perhatian para pengguna jalan.
Selain itu, sejumlah piranti aksi yang menjadi simbol-simbol protes yakni aksi tiruan si gurita paul (gurita yang memprediksi piala dunia) yang sedang berada didalam akuarium tiruan.
Ditambah dengan foto-foto para cabub-cawabub dan hanya foto pasangan nomor urut dua yakni Kristiawan-Haeny Relawati RW (Incumbent) yang ditempel sang gurita.
Maksud dari semua itu, Tuban dalam kondisi bahaya, lantaran pihak penyelenggara Pemilukada menerima pencalonan Incumbent, serta DPRD nampak tidak melakukan upaya pengawasan maupun hal lain dalam kontrol pelaksanaan Pemilukada.
Dengan pencalonan Haeny Relawati RW, menjadi Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada yang akan dihelat 1 maret mendatang merupakan upaya pemaksaan dan menyiasati undang-undang. Sehingga menurut para peserta aksi akan muncul Orde Baru di Bumi Ronggolawe.
“Ini bentuk kritikan kepada penyelenggara Pemilukada yang meloloskan pencalonan Bupati yang sudah menjabat dua priode itu, juga sebagai bentuk kekecewaan kami atas kinerja DPRD yang hanya menjadi penonton atas Demokrasi yang tidak sehat ini,” jelas Isdiantoro.
Tarian duka dengan kostum celana pendek yang terbuat daru balutan kain putih, serta gerakan menari perlahan-lahan dengan jongkok serta membawa bendera merah putih menandakan bahwa keprihatinan atas Pemilukada juga akan berdampak pada kemajuan bangsa.
Ditambah dengan aski teatrikal dua pemuda berpakaian ala mummi dan membawa nisan bertuliskan “Orde baru wafat tahun 1998”


Masalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tuban rekruitmen 2009 tampaknya akan berbuntut lebih panjang lagi. Setelah CPNSD yang dinyatakan lulus versi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FEUI) mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, meminta Bupati mengangkat
CPNSD versi LM FEUI itu, kemarin, giliran CPNSD yang lulus versi Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) mendatangi DPRD, Jum’at (4/2).
Didampingi kuasa hukumnya, Abdul Kholiq, SH serta Direktur Lembaga Independent Pengemban Amanat (LIPAN), H. Nur Chamid MS, puluhan CPNSD versi BKD itu menemui Komisi A. Mereka mempertanyakan sikap DPRD yang terkesan masa bodoh terhadap masalah CPNSD, padahal masalah tersebut bisa mengganggu kelancaran kinerja pemerintahan.
“Kami mohon DPRD nggak diam saja. Masalahnya kan sudah jelas, menurut Undang-undang, kewenangan pengangkatatan PNS itu kan ada pada Pemkab. Jadi mengapa bupati tidak menerbitkan SK baru untuk CPNSD yang sudah dinyatakan lolos ini ?” tanya Nur Chamid.
Nur Chamid berpendapat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya menyebut pembatalan SK yang sudah terlanjur dikeluarkan bupati. Dalam putusan tersebut, kata Nur Chamid, tidak disebutkan Bupati wajib mengangkat CPNSD yang lolos versi LMFEUI dan mengabaikan CPNSD yang telah dicabut SK-nya tersebut.
“Jadi masalahnya tergantung Bupati sekarang. Kalau memang ada itikad baik, ya coba dilakukan Test Kemampuan Dasar (TKD) atau Test Kemampuan Kompetensi (TKK), seperti yang disyaratkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” desak Nur Chamid.
Kholiq Ali sependapat. Ia menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan Bupati, Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti, M.Si, yang telah mengangkat 50 dari 383 CPNSD tanpa melakukan TKD atau TKK. “ Ini kan gak adil. Masa yang lainnya ditinggal begitu saja. Belum tentu kan yang tersisa ini lebih buruk ? Lha terus mau di kemanakan nasib mereka ? “ tanya Kholiq Ali.
Kholiq Ali meminta Komisi A sudi mendesak Bupati agar melakukan TKD atau TKK terhadap CPNSD yang lolos rekruitmen 2009 itu, baik versi LM FEUI maupun versi BKD. Setelah dilaksanakan TKD atau TKK, lanjutnya, para CPNSD itu akan menerima dengan lapang dada jika dianggap belum memenuhi kriteria untuk menjadi PNS Pemkab Tuban.
Menanggapi desak tersebut, Agung Supriyanto, Ketua Komis A DPRD Tuban, mengatakan, kesimpulan Komisi A tidak jauh bedan denga LIPAN. DPRD sendiri, kata Agung, sudah melakukan koordinasi dengan BKN, Desember lalu. “ Kami sudah konsultasi ke BKN. Hasilnya memang semua dikembalikan ke Pemerintah setempat,” kata Agung.
Namun, lanjut Agung, pihaknya belum bisa menindak lanjutinya lantaran kondisi DPRD saat ini sedang mengalami masa vakum. Agung berjanji, akan segera melakukan koordinasi dengan anggota komisi A lainnya untuk membahas masalah ini. Tapi saat didesak, kapan waktunya, Agung tidak berani memastikan.


Menjelang Pemilukada ini setiap kedatangan cabup-cawabup atau pun tim pemenangan dipastikan warga bisa tersenyum, sebab, kedatangan mereka pasti membawa berkah tersendiri dengan bagi-bagi angpao.
Namun, warga Dusun Lemah Beser, Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak juga bisa tersenyum meski yang hadir di tengah-tengah mereka hanya kalangan kuli tinta yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity. “Kalau teman-teman wartawan yang datang pasti damai. Jangankan dengan memberikan bingkisan tangan kosong saja kami pasti senang,” ungkap Kepala Desa Tuwir Wetan Pambudi, Jumat (4/2).
Selama ini setiap pemberian dari cabup-cawabup maupun tim pemenanga masih diembel-embeli pada coblosan nanti memilih pasangan yang memberikan bingkisan itu. “Tapi, kalau mas wartawan kan tidak ada titipan harus milih calon tertentu kan, karena ini murni kegiatan sosial, bukan kegiatan politik yang dibungkus sosial,” tambah Kartono warga setempat.
Bingkisan yang diberikan kepada 100 warga Lemah Beser itu merupakan bagian dari kegiaatan sosial yang dihelat wartawan Tuban dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2011.
Menurut Ketua HPN 2011 Tuban Cipnal Muhclip, pemberian bingkisan itu memang salah satu agenda kegiatan sosial yang dilakukan setiap tahun saat peringatan HPN. Sebelumnya juga telah digelar kegiatan jalan santai, dan pada Minggu (6/2) akan dilakukan sarasehan ekonomi kerakyatan dengan cabup-cawabup. Selain itu, santunan yatim piatu dan donor darah juga akan dilaksanakan. “Puncak acaranya akan ditutup dengan tasyakuran dengan elemen masyarakat di Tuban,” papar Cipnal.
Tarmiatun (56) salah seorang warga yang menerima bingkisan merasa kaget saat diberikan kupon pengambilan bingkisan. “Niki bantuan raskin toh nak (Ini bantuan raskin),” tutur Mbok Tar dengan nada bertanya.
Setelah dijelaskan jika bingkisan itu dari wartawan, wanita tua yang mengaku tidak pernah sekolah itu malah menanyakan sosok wartawan. “Wartawan itu apa calon bupati atau pejabat kok memberikan bingkisan,” tanyanya polos


Bencana kekeringan saat musim kemarau sepertinya tidak akan lagi terjadi di Dusun Koro, Desa Pongpongan, Kecamatan Meraurak, Tuban. Pasalnya, permukiman penduduk di sebelah selatan Kota Tuban tersebut saat ini telah memiliki sumber air.
Jumat (4/2) siang ratusan warga Koro menggelar aksi mandi bersama untuk merayakan keberhasilan pengeboran sumur air di sana. Maklum, sejak dahulu kala baru pertama kali ini ada sumber air yang keluar di Koro.
Menurut beberapa warga, selama ini untuk mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari, biasanya warga menampung air hujan. Sedangkan ketika musim kemarau, mereka terpaksa membeli air seharga Rp 65 ribu untuk satu tangki ukuran 5.000 liter, atau beli eceran Rp 1.500 untuk dua jurigen ukuran 40 liter.
Sutrisno, Kepala Desa Pongpongan mengungkapkan bahwa di Desa tersebut sudah lima kali dilakukan pengeboran. Yakni pada tahun 1991, tahun 1997, 2000 dan tahun 2007 lalu. Namun tidak pernah berhasil. Pengeboran hingga seratus meter lebih kedalaman pipa, tetap saja tidak bisa menemukan sumber air.
“Baru pada pengeboran kali ini, berhasil keluar airnya setelah pipa masuk ke tanah dengan kedalaman 140 meter,” terang Kades Sutrisno.
Mengetahui ada sumber air keluar di desanya, ratusan warga berkerumun di lokasi pengeboran. Dan mereka sepakat menggelar acara mandi bersama untuk merayakan keberhasilan ini.
“Kita sangat senang, artinya dengan adanya sumber air baru ini, warga di sini tidak akan lagi menjadi daerah langganan kekeringan setiap musim kemarau tiba. Dan kita tidak perlu lagi membeli air,” sambungnya.
Air yang dihasilkan dari sumur baru tersebut volumenya mencapai 5 liter per detik. Dan diperkirakan, air dari sumur ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga satu kampong sampai seratus tahun lebih.


Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan. Pendidikan menjadi satu-satunya harapan berlanjut atau tidaknya upaya-upaya menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
Peran penting pendidikan bagi sebuah proses pembangunan makin jelas terlihat dengan diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor : 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam UU itu disebutkan, alokasi anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Hal sama juga berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menindak lanjuti amanah yang diberikan UU Sisdiknas tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah melangkah lebih jauh. Sejak UU itu diundangkan, Pemkab Tuban mematok alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 395,760 miliar atau 40,19 persen dari total APBD tiap-tiap tahunnya. “Ini wujud kepedulian kita terhadap pentingnya pendidikan,” kata Drs. H. Sutrisno, MM, Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban, Kamis (3/2).
Sutrisno mengklaim, di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia, baru Kabupaten Tuban yang berani melangkah lebih jauh dengan mengalokasikan anggaran sebesar itu. Menurutnya, hal itu dilakukan Pemkab Tuban untuk memacu pendidikan, agar bisa searah dengan pertumbuhan industri yang pesat di Tuban.
“Kalau kita tidak sedini mungkin mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, generasi Tuban hanya akan jadi penonton saat Tuban benar-benar sudah menjadi kota indsutri. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar semisal PT Semen Gresik, PT Holcim, TPPI dan semacamnya mau memakai tenaga kerja Tuban kalau SDM-nya rata-rata atau bahkan lebih rendah,” jelas Sutrisno.
Dengan alokasi dana sebesar itu, lanjut Sutrisno, pihaknya telah berhasil
meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Infra struktur pendidikan dikebut. Nyaris tidak ditemui sekolah yang tidak layak saat ini di Tuban, tak terkecuali di daerah-daerah terpencil. Sehingga tidak lagi ditemui anak-anak usia sekolah yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Di tiap-tiap kecamatan bahkan telah dibangun Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“ Ini sebagai realisasi dari program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah berhasil mencapainya, bahkan lebih, ya. Karena kita sudah melangkah ke pendidikan menengah. Sudah ada SMA dan SMK di tiap kecamatan. Kita harapkan masyarakat di pedesaan memiliki pendidikan terendah SMA di tahun-tahun mendatang,” tambah Sutrisno.
Dikatakannya pula, bukan hanya bidang fisik yang menjadi prioritas pembangunan pendidikan Pemkab Tuban. Faktor kualitas juga menjadi pertimbangan. Sutrisno mengatakan, kualitas pendidikan di Tuban tergolong bagus.
Hal ini terbukti dengan adanya tiga sekolah yang berlabel Sekolah Standart Internasional (SSI), yakni SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan SMK Negeri 1. Sementara puluhan SMP dan SMA lainnya sudah masuk kategori Sekolah Standart Nasional (SSN). Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), SD Negeri Kebonsari 1 saat ini direncanakan memperoleh SSI, juga SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 1 Rengel.
Lebih menggembirakan, pelajar-pelajar Tuban terbukti mampu esksis dengan beberapa kali keluar sebagai juara di berbagai event, baik di tingkat propinsi maupun nasional. “ Lomba Karya Ilmiah Remaja, Tuban langganan masuk lima besar. Jadi, sebenarnya kualitas SDM pendidikan kita tidak kalah dengan daerah lain. Bahkan, dalam bidang tertentu, kita lebih unggul,” kata Sutrisno bangga.


Perayaan Tahun Baru Imlek ternyata bukan monopoli umat Budha Tri Dharma atau Kong Hu Chu. Warga yang bukan termasuk pemeluk agama tersebut juga menganggap Tahun Baru Penanggalan Cina itu merupakan hari keramat.
Saat wartawan, berkunjung ke Klenteng Kwan Sing Bio-Tan Ling Kiok (KSB-TLK), Jl RE Martadinata, Kamis (3/2), tempat ibadat umat Budha Tri Dharma tersebut dipenuhi warga. Bukan hanya warga sekitar kota Tuban, bahkan ada yang mengaku datang dari daerah Jepara dan pati, Jawa Tengah.
Sebagian pengunjung itu memang semata-mata ingin menyaksikan perayaan Imlek. Sebab biasanya, pada hari-hari penting umat Budha Tri Dharma, di tempat ibadat itu digelar berbagai acara, minimal atraksi barongsay. Namun sebagian besar ternyata berharap mendapat berkah dari Klenteng itu.
Pada perayaan Imlek 2562 penanggalan Cina kali ini, Klenteng yang konon sudah berumur 250 tahun lebih itu tidak menggelar acara apapun selain sembahyangan. Selain untuk mendukung terciptanya suasana kondusif menjelang Pemilukada, Maret nanti, Gunawan mengatakan, perayaan Imlek memang jarang dilakukan semeriah saat Hari Ulang Tahun Kong Co, Dewa umat Tri Dharma Jema’at Kwan Sing Bio.
Kendati begitu, tetap saja tempat ibadat kaum Tiong Hwa tersebut diserbu pengunjung. “Saya tertarik dengan keindahan klenteng ini. Lha kesempatan perayaan Imlek ini bisa melihat-lihat seluruh Klenteng. Kalau hari-hari biasa kan sepi,” kata Dwi Purnomo, salah seorang pengunjung yang mengaku warga salah satu desa di Kecamatan Rengel.


Penipuan nasabah BNI Cabang Tuban dengan berbagai dalih terutama transfer ke rekening orang yang tidak dikenal, harus diantisipasi oleh nasabah sendiri. Siapapun yang minta data identitas diri, PIM ATM, termasuk jumlah rekening tabungannya harus diabaikan, apapun alasannya.
Hal ini ditegaskan oleh Pemimpin Bidang Pelayanan BNI Cabang Tuban, Eko Wianindyo SH,Mhum, berkaitan dengan bobolnya tabungan milik 4 nasabah BNI Tuban karena memberikan data/identitas kepada orang yang tidak dikenalnya.
Modus operandinya sebenarnya bukan cara baru, yaitu dengan minta kepada nasabah untuk mentransfer ke rekening seseorang yang kebetulan mengaku pejabat BNI. “Kami sudah berulang-ulang mengingatkan di setiap pintu ATM atau anjungannya kami beri peringatan hati-hati penipuan, tetapi masih saja ada nasabah yang tertipu atau lengah,” katanya.
Memang modusnya agak lain dan cukup lihai yaitu penjahat menghubungi petugas security (oknum polisi) dengan mengaku dari Waka Polres Tuban yang minta agar mencari data dan identitas nasabah dengan menanyakan langsung nomor HP-nya ketika masuk box ATM. Tentu saja karena polisi yang tanya dan hanya menanyakan nomor HP untuk pengamanan, maka dengan entengnya calon korban memberinya.
Dari nomor HP inilah sang penjahat dengan mengaku Wakapolres
beraksi karena sudah mendapat data dari polisi tadi. Dari belasan
data yang diperoleh, sang penjahat pun beraksi. “Satu per satu nasabah ditelpon dan sang penjahat yang mengaku petugas BNI mengkonfirmasi berapa saldo tabungannya. Setelah mengetahui identitas dan PIN nasabah, para penjahat itu beraksi,” katanya.
“Di sinilah nasabah kurang waspada, apalagi bila orang ini mengaku pejabat Bank BNI, maka mungkin karena panic, korban begitu saja mau mentransfer uangnya lewat ATM,” tambah Eko yang mengaku kasus ini sudah ditangani Polres Tuban.
Data satu folio yang berisi data nasabah tadi sudah diamankan dan sebagai bukti, nomor rekening milik penjahat tadi sudah diblokir. “Karena itu, kami mengingatkan agar siapapun yang minta data atau identitas (no HP, nomor rekening atau jumlah saldo) agar diabaikan saja,” kata Eko mengingatkan.

Mengendapnya kasus sengketa lahan di Kelurahan Kutorejo, Gg IV, komplek Makam Sunan Bonang memaksa petugas mengeksekusi paksa kios milik Ali (46), warga setempat. Kios itu, menurut petugas, menjadi obyek sengketa antara ahli waris Husein Syah dengan Siti Kholifah dan kawan-kawan. Perkara itu dimenangkan pihak Husein Syah, sehingga Siti Kholifah dan empat orang lainnya, termasuk Ali, harus segera membongkar kiosnya yang menempati tanah milik Husain Syah tersebut.
Namun eksekusi yang dilaksanakan, Kamis (2/2) itu tidak berjalan mulus. Pihak tergugat mencoba menghalang-halangi petugas yang hendak membongkar kios milik mereka. Kuasa hokum tergugat, Nur Aziz, menyarankan agar petugas tidak membongkar dulu kios milik kliennya, karena proses hokum sengketa lahan tersebut belum selesai. Menurut Nur Aziz,SH, yang berwenang mengeksekusi kios-kios yang ada di sepanjang lorong menuju Makam Sunan Bonang tersebut adalah Lurah Kutorejo. “ Klien kami sudah mendapat ijin untuk menempati lahan ini dari Lurah Kutorejo. Kalau mau nggusur, ya harusnya Lurah yang nggusur. Atau setidaknya ada surat dari Kelurahan,” kata Nur Azis.
Nur Aziz juga menilai eksekusi tersebut tidak adil. Karena yang menjadi tergugat sebenarnya bukan Siti Kholifah, namun Tambi Yusuf, sedang lahan yang menjadi obyek gugatan seluas 791 M2. Namun yang dipaksa bongkar hanya dua kios milik Ali dan Siti Kholifah. “ Harusnya semua kios yang ada di sini dibongkar semua, bukan hanya milik klien saya, “ seru Nur Aziz.
Namun hal itu tidak bias diterima kuasa hokum penggugat, Kholiq Ali, SH dan Muhammad Sholeh, SH. Menurut Kholiq Ali, tergugat telah jelas-jelas melanggar hokum karena mendirikan bangunan di lahan milik Husein Syah. Terlebih lagi kios-kios tersebut didirikan tepat di depan rumah Husain Syah sehingga menghalangi aktivitas keluarga.
Kholiq Ali mengatakan, perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Tuban sebenarnya telah turun setahun lalu. Selama itu, kata Kholiq Ali, kliennya bersabar dan member tempo, karena Siti Kholifah dan para pemilik kios lainnya memohon. “ Mereka juga berjanji akan membongkar sendiri kiosnya, tapi setelah ditunggu-tunggu ternyata gak dibongkar, ya terpaksa kita datangkan petugas,” bela Kholiq Ali.
Adu argument dua kuasa hokum dari dua belah pihak pun terjadi. Keduanya sama-sama bersikukuh kliennya yang benar. Nyaris saja adu argument itu berujung adu jotos antar dua kuasa hokum kedua belak pihak. Beruntung petugas segera bertindak. Baik Kholiq Ali maupun Nur Aziz digelandang saling menjauh.
Tak urung kejadian itu menarik perhatian warga sekitar dan para pengunjung Makam Sunan Bonang. Tempat eksekusi itu pun menjadi penuh sesak warga yang ingin menyaksikan dari dekat drama hukum yang tengah berlangsung di situ. Atas bujukan
petugas, Siti Kholifah dan Ali akhirnya bersedia membongkar kiosnya sendiri. Namun mereka berjanji tetap akan melanjutkan perkara ini.


RAPBD kabupaten Tuban 2011/2012 sebesar Rp 1,1 Trilliun akan dibahas pada minggu ini, setidaknya melalui Badan Musyawarah (Banmus) dulu. Ini menyusul permintaan Gubernur Jawa Timur agar perda APBD bisa direalisasi dan tidak menggunakan Peraturan Bupati.
“Kami setuju dengan permintaan Gubernur Jatim pada pertemuan dengan pimpinan DPRD dan bupati Tuban agar dewan segera membahas RAPBD 2011,” kata Ketua Fraksi PDIP, Karjo yang juga anggota komisi B (keuangan) DPRD Tuban.
Karjo mengakui, tertundanya pembahasan APBD ini bentuk akumulasi dari perbedaan pendapat anggota dewan (fraksi dan komisi) dengan eksekutif yang menyangkut angka dan policy.
“Memang dengan tertundanya pembahasan APBD 2011 mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Namun esensinya, dewan tidak ada maksud menghambat, apalagi anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Karjo.
Sebelumnya Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan), Agung Supriyanto, mengingatkan agar anggota dewan tidak bermain-main politik dengan etika yang sudah diatur dalam mekanisme dewan. “Kalau membahas saja ogah, bagaimana bisa dimusyawarahkan, apalagi dibahas untuk dijadikan Perda APBD,” katanya kesal.
Agung minta agar seluruh anggota dewan bermain cantik untuk menyikapi eksekutif. Katakanlah eksekutif sering menciderai dewan, maka bermainnya atau membalasnya juga lewat mekanisme yang berlaku.
Karjo sendiri, sebagai ketua Fraksi menyadari bahwa kepentingan masyarakat yang harus dikedepankan, dan PDIP tidak mau dituding anarkis dalam menolak RAPBD. “Tapi ingat, eksekutif juga sering mengabaikan undangan dewan untuk membahas RAPBD, juga pembahasan lainnya,” ungkapnya.
Ditanya tentang kesejahteraan anggota dewan yang kabarnya memicu kemasygulan anggota dewan sehingga ogah membahas RAPBD, Karjo melihatnya sebagai bagian dari akumulasi kekecewaan demi kekecewaan. “Kami ini malu melihat kesejahteraan kabupaten tetangga yang punya tunjungan memadai. Mengapa APBD Tuban yang besar tetapi tidak bisa memberikan kesejahteraan seperti mereka,” lanjutnya sambil menunjuk jumlah yang tidak terlalu muluk untuk seorang anggota dewan.
Agung sendiri mengakui bila kesejahteraan anggota DPRD Tuban tidak seperti anggapan sementara masyarakat, yang melihat fasilitas wah bagi anggota yang disebut sebagai wakil rakyat yang terhormat.
“Saya tidak akan menyebut, tetapi boleh ditanya satu persatu anggota dewan kita termasuk ke Ketua Dewan kita. Tapi apapun ini, bukan alasan untuk ogah membahas RAPBD. Kalau ada ganjalan mari kita selesaikan lewat jalur politik yang cantik. Apalagi ini menjelang Pemilukada,” kata Agung penuh arti


Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tuban rekruitmen 2009 tampaknya masih butuh waktu panjang menunggu kepastian nasibnya. Kendati telah terbit Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menyatakan Bupati harus mencabut Surat Keputusan (SK) Penentapan CPNS yang telah dikeluarkan, namun hingga kini belum ada keputusan lanjutan yang memperjelas nasib 383 CPNSD tersebut.
Tak ayal, mereka kembali beramai-ramai mendatangi Kantor Bupati Tuban, Jl Kartini, Kamis (2/2). Didampingi kuasa hukumnya, M. Mahfudz, SH, para CPNSD itu menuntut Pemkab segera ambil sikap agar nasib mereka tidak menggantung. “ Sudah satu tahun lebih kami ditelantarkan tanpa kejelasan nasib. Mohon Bupati segera bersikap agar kami juga bisa mengambil sikap,” seru Gandhi Wahyuni, salah seorang CPNSD.
Sedianya para CPNSD tersebut bersama-sama menemui Bupati. Petugas gabungan Polres Tuban dan Satpol PP memblokir pintu gerbang Kantor Bupati, sehingga niatan mereka batal. CPNSD mengalah. Negosiasi dengan petugas menyetujui hanya tujuh orang wakil CPNSD dan kuasa hukumnya yang dipersilahkan masuk, menemui Bupati. Namun sekali lagi mereka harus kecewa. Bupati Tuban, Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti, M.Si, tidak kunjung menemui. Sebagai gantinya, mereka diterima Wakil Kepala Bagian Hukum, Ariful, bersama Kepala Satpol PP, Heri Muharwanto dan Kepala Bagian Pemerintahan. “ Ibu Bupati sedang ada kegiatan di Kecamatan,” kata Ariful.
Kendati memendam rasa kecewa, tujuh wakil CPNSD dan Mahfud, kuasa hukumnya, tetap bersedia berdialog. Hampir dua jam dialog tersebut berlangsung. Masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Mahfud yang ada di pihak CPNSD menganggap Pemkab telah melakukan tindakan melawan hukum karena tidak segera mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru, sesuai Surat keputusan PTUN. “ Petitum PTUN jelas, Bupati seharusnya mengeluarkan SK Pengangkatan CPNS yang baru setelah SK yang sebelumnya dicabut. Mohon petitum ini difahami,” tegas Mahfudz.
Menurut Mahfudz, memang dalam petitum tersebut disebutkan PTUN hanya memutuskan pencabutan SK Bupati, dan mengenai pengangkatan 383 CPNSD itu tidak menjadi wewenangnya. PTUN benar, kata Mahfudz, karena kewenangan mengeluarkan SK untuk
CPNSD ada pada Bupati. Oleh sebab itu keengganan Bupati menerbitkan SK baru yang berisi pengangakatn 383 CPNSD yang telah dinyatakan lulus oleh LM-FEUI patut dipertanyakan. “Jelas ini suatu perbuatan melanggar hukum, dan kami akan mengajukan gugatan pidana ke Mahkamah Agung,” ancam Mahfudz.
Menanggapi ancaman itu, Humas Pemkab Tuban, Joni Martoyo, mengatakan, untuk sementara ini Pemkab belum bisa menentukan sikap karena menunggu kepastian hukum. Menurut Joni, setelah turunnya Surat Keputusan PTUN yang memerintahkan Bupati mencabut SK nomor 810/68/414.103/2009 tentang Pengangkatan CPNSD yang dinyatakan lolos versi BKD, peserta seleksi CPNS yang lolos versi LM-FEUI melalui kuasa hukumnya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Memori kasasi dari MA kami terima, intinya, pihak peserta CPNS yang tidak lolos itu menggugat Pemkab agar menerbitkan SK pengangkatan,” kata Joni.
Sebagai jawaban memori kasasi itu, Pemkab telah mengirimkan kontra memori ke MA. Hinga sekarang, kata Joni, belum ada informasi perkembangan terbaru dari MA, sehingga pihaknya belum bisa menentukan sikap. “ Proses hukum masih berjalan. Ya
kita tunggu saja sampai semuanya selesai. Kalau mau mempidanakan, ya silahkan. Itu hak mereka,” kata Joni.

Kekecewaan sejumlah guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Rengel yang belum menerima rapelan selesai sudah. Jum’at (4/2), rapelan senilai satu kali gaji yang mereka tunggu-tunggu akhirnya bisa mereka terima. “ Sudah cair, Pak, sudah nggak ada masalah sekarang,” kata Mina, salah seorang guru di sekolah tersebut.

Informasi yang diterima wartawan, sebanyak tujuh guru yang telah lulus sertifikasi di sekolah setingkat SMP yang di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) itu belum menerima tunjangan sertifikasi senilai satu kali gaji. Padahal mestinya uang tunjangan tersebut sudah mereka terima Desember lalu. Setelah ditunggu sebulan uang tersebut belum juga cair, para guru tersebut mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar.
Ancaman tersebut ditanggapi serius oleh Kantor Kemenag Tuban. Kepala Kantor Kemenag Tuban, Drs. H. Leksono, MM, segera memanggil Kepala Sekola dan sejumlah guru yang belum menerima uang tunjangan sertifikasi tersebut. Di depan Leksono, Kepala Sekolah mengakui jika uang yang menjadi hak tujuh guru itu masih ada padanya. “ Pak Kepala Sekolah berjanji akan segera mencairkannya. Sehingga kami batal melakukan aksi mogok,” terang Mina.

Saat dihubungi wartawan, Leksono membenarkan adanya masalah tersebut. Menurutnya, pihak Kemenag sebenarnya tidak bertanggung jawab atas macetnya uang tunjangan sertifikasi guru MTs Rengel itu, karena telah dicairkan Desember lalu. “ Masalah ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan. Kepala sekolah berjanji akan mencairkannya bulan Pebruari. Nah, rupanya para guru itu cemas kalau-kalau Kepala Sekolah ingkar janji, jadi mereka mengancam mau mogok ngajar,” jelas Leksono.
Leksono berharap, masalah semacam ini tidak terulang lagi di sekolah-sekolah lainnya. Sementara itu Kepala Sekolah MTs N Rengel, Badar, hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. Namun menurut Leksono, masalah ini sudah clear. “ Uang sudah dicairkan. Jadi sudah nggak ada masalah,” katanya.


Ketidakhadiran Fathul Huda dan Heany Relawati dalam dialog cabup-cawabup tentang ekonomi kerakyatan yang dihelat Ronggolawe Press Solidarity jadi rasan-rasan.
Pasalnya, kedua tokoh ternama di Tuban yang kini mencalonkan bupati dan wakil bupati itu sangat diharapkan konsep ekonomi kerakyatannya oleh publik.
Fathul Huda menyerahkan sepenuhnya pada Noor Nahar Hussain (cawabup) untuk menyampaikan konsep ekonomi kerakyatan pada acara peringatan hari Pers Nasional (HPN) 2011.
Pasangan Kristiawan-Haeny yang hadir hanya Kristiawan sendiri. Selain itu, Ashadi Soeprapto, cawabup Hamim Amir juga tidak tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara tiga pasangan lainnya hadir lengkap bersama pasukan pendukungnya.
Ketidakhadiran dua tokoh di Tuban itu setidaknya membuat yang hadir merasa kecewa. Sebab, di lapangan kedua pasangan ini yang selalu bersaing. Hal itu tampak pada baliho keduanya yang sama-sama besar dan menyolok.
“Sayang Huda sama Haeny tidak datang. Kalau keduanya datang saya yakin acara ini bertambah ramai dan akan ada sedikit ketegangan,” terang sejumlah undangan yang memadati gedung Cempaka komplek KSPKP Tuban.
Meski dua tokoh yang mereka harapkan, absen, namun, dialog yang menghadirkan Prof. DR Hotman Siahaan itu mendapat sambutan hangat dari peserta dialog. Bahkan, saat dibuka sesi tanyajawab, sejumlah undangan langsung mengangkat tangannya.
Dialog yang juga dihadiri Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika, Dandim 0811, Kajari Tuban, KPU, Panwas dan sejumlah undangan lainnya diakhiri dengan penandatanganan prasasti Pemilukada damai.
Bukan hanya cabup-cawabup saja yang membubuhkan tandantanan Pemilukada damai, tapi, Kapolres, Dandim, Panwas, KPU dan Ketua RPS Tuban juga ikut menjadi saksi atas niat cabup-cawabup agar perhelatan demokrasi lima tahunan di Tuban berjalan dengan damai. “Pemilu damai itu adalah roh dari acara dialog cabup-cawabup ini,” tutur Ketua Panitia HPN 2011 Cipnal Muchlip.
Ketidakhadiran Huda, Haeny maupun Ashadi, lanjut Cipnal, bisa dimaklumi karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Memang undangan yang disampaikan panitia agar pasangan cabup-cawabup bisa hadir semuanya. “Tapi kalau masih hadir salah satu, apakah cabup atau cawabupnya, sudah cukuplah,” tandas Cipnal.

Soal keamanan nasabah bank hari-hari ini jadi perhatian para pimpinan bank di Tuban. Bobolnya 4 nasabah BNI Tuban menarik untuk dicermati terutama modus dan cara menangkalnya.
Modus operandi mengelabui nasabah bank melalui ATM tidak kunjung surut kendati sudah berkali-kali pihak bank dan polisi mengingatkan bahayanya penipuan melalui handphone.
Seorang kepala cabang bank di Tuban mengungkapkan hampir semua bank pemerintah maupun swasta pernah mengalami pembobolan lewat ATM nasabahnya. Apalagi dengan adanya ATM Bersama, sindikasi lima bank besar semakin membuat penjahat lebih kreatif.
Dengan ‘mencuri’ data atau identitas nasabah, pembobolan bank bisa terjadi dan semuanya melalui handphone atau wartel maupun telepon umum. “Namun sekarang dengan HP yang bisa diganti-ganti nomor perdana, mereka lebih leluasa menipu,” katanya kepada wartawan
Transfer uang untuk menebus hadiah undian dan pembayaran pajak undian memang sudah usang, dan yang terakhir dengan beraninya penjahat mengaku pejabat bank dengan mengatakan nomor PIN nasabah diketahui orang dan harus segera transfer ke rekening yang ditunjuk penjahat tadi.
“Saat ini ada penjahat yang mengatakan kepada salah satu nasabah bahwa keluarganya (ayah, ibu atau saudaranya) kecelakaan dan harus segera dirawat/dioperasi dengan mentransfer ke ATM penjahat tadi,” kata salah seorang pimpinan bank lainnya. Yang sangat mengherankan, penjahat tadi tahu nama ‘korban’ (salah satu keluarganya) dan penjahat tadi tahu kemana mereka pergi.
Tentu saja karena mendapat berita musibah, mereka panik dan meluluskan permintaan transfer tadi dalam jumlah yang disebutkan. “Tentu saja mereka memberikan nama-nama dokter fiktif yang disebutkan merawat korban dan segera mengoperasi pasien fiktif tadi. Ketika dokter rumah sakit fiktif tadi dikonfirmasi karena memang bagian dari penjahat, mereka justeru meyakinkan,” ungkapnya.
Pemimpin Bidang Pelayanan Bank BNI Tuban, Eko W, mengungkapkan penipu yang membobol ATM nasabahnya, tergolong licin sekali. Dengan mengaku Wakapolres Tuban hanya minta nomor HP nasabah di sini merka bisa menguras puluhan juta nasabahnya.
“Modus ini tergolong baru karena berani memanfaatkan security di sini untuk mencari nomor telpon nasabah. Tentu saja penipuan ini dengan mudahnya mengecoh, apalagi penjahatnya juga tahu nama-nama pejabat di bank ini,” katanya.
Bisa jadi mereka sudah mensurvai kondisi nasabah bank di sini beberapa hari, sehingga tahu nama-nama nasabah besar atau menengah di sini. “Modus ini jadi peringatan betapa nasabah tidak boleh memberikan datanya, apalagi hanya SMS dan bicara lewat HP tanpa mengenal siapa dia,” katanya.


Kalangan Legislatif menolak keinginan Ekskutif untuk membahas secara bersama-sama 12 ranperda, salah satunya ranperda tentang APBD 2011. Legislatif berkeinginan agar pembahasan 12 ranperda itu satu per satu sehingga lebih fokus.
“Maunya kita pembahasannya tidak borongan, tapi, Ekskutif ngotot dibahas bersama-sama sekaligus. Ini salah satu masalah yang menjadi tarik ulur,” tandas salah satu anggota DPRD Tuban Khozanah Hidayati.
Selama ini setiap usulan dewan terkait pembahasan ranperda termasuk RAPBD selalu ditolak. Bahkan, jika agak ngotot langsung dilakukan voting. “Kalau voting kan tinggal siapa yang lebih banyak itu yang menang. Dan tampaknya kekuatan eksekutif di legeslatif masih besar sehingga yang menentang selalau kalah voting,” tandas Khozanah.
Selain itu molornya penetapan RAPBD 2011 menjadi APBD 2011 sebetulnya sebagai upaya kalangan dewan untuk menyelamatkan uang rakyat. “Lho bisa saja APBD dimanfaatkan salah satu calon kalau diputuskan sebelum Pemilukada,” tutur Muhyidin anggota dewan lainnya.
Informasi yang berkembang, 12 ranperda termasuk RAPBD 2011 itu bakal didog dewan menjelang coblosan atau di tengah-tengah pelaksanaan kampanye. “Kalau didog menjelang coblosan, siapapun bupatinya kan tidak masalah,” tambah Khozanah.
Sekarang ini lanjutnya, semuanya serba dipolitisir, seakan-akan DPRD yang harus paling bertanggungjawab molornya APBD. Padahal, sumber kemoloroan itu justru dari Eksekutif sendiri. “Saya berharap Eksekutif jangan memutarbalikkan fakta dan menyudutkan DPRD dan dijadikan kampanye ‘ngalor-ngidul’,” papar legislator dari Dapil I (Merakurak, Kerek, Tuban dan Montong) tersebut.
Menurut Khozanah, selama ini pihaknya selalu mengalah atas kemauan Eksekutif, sebab, setiap menentang kehendak eksekutif selalu dilakukan voting dan bisa dipastikan kalah suara. “Sekarang ini tampaknya banyak kawan-kawan di dewan banyak yang berpihak dengan sikap kita, sehingga, penetapan APBD selalu gagal,” pupusnya.


Bupati Tuban, Dra. Haeny Relawati Rini Widiastuti,M.Si, menyarankan masyarakat Tuban memilih Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabub-cawabub) Tuban yang Jawa Tulen. Pesan itu sampaikan Bupati saat menghadiri Silahturahmi Aisyiyah, Minggu (6/2).
Menurut Haeny, Bupati yang memiliki pemahaman kebudayaan Jawa dibutuhkan saat ini untuk membangkitkan kembali kebudayaan Jawa yang saat ini nyaris menemui ajal. ” Anak-anak kita sekarang semakin tidak faham terhadap kebudayaan jawa. Saya khawatir 25 tahun mendatang sudah tak lagi ada generasi yang tahu kebudayaan Jawa,” kata Haeny.
Leih lanjut dikatakan, pelajaran Bahasa Jawa di sekolah-sekolah belum menjadi jaminan lestarinya kebudayaan Jawa. Haeny beralasan, selain tidak masuk dalam mata pelajaran pokok, jumlah jam pelajaran Bahasa Jawa juga sangat minim. ” Siswa tidak tetarik mempelajari Bahasa Jawa karena tidak masuk mata pelajaran yang penting. Tidak masuk Ujian Nasional,” tambah Haeny.
Ke depan, lanjut Haeny, pelajaran Bahasa dan Kebudayaan Jawa diupayakan menjadi pelajaran penunjang kelulusan siswa. Baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Hal itu bisa dilakukan dengan cara penambahan jam pelajaran Bahasa dan Kebudayaan jawa. Di samping itu, pembiasaan siswa berbahasa Jawa yang baik harus dilaksanakan di sekolah.
Ditegaskan pula, pelajaran Bahasa dan Kebudayaan Jawa tidak sebatas pada kemampuan siswa berbahasa Jawa, tetapi keseluruhan nilai kebudayaan Jawa harus diajarkan pula. Ini, kata Haeny, merupakan langkah untuk membangun kepribadian bangsa.
Haeny berpendapat, kepribadian bangsa mustahil bisa dibangun tanpa adanya upaya serius menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal. ” Negara ini kan Bhineka Tunggal Ika, jadi kepribadian bangsa ya harus dibangun dari nilai-nilai lokal masing-masing suku bangsa yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI),” tegas Haeny


Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban menghimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban segera mengambil langkah untuk menertibkan usaha pertambangan minyak dan gas (Migas) ilegal. Himbauan itu disampaikan Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan (Wasdal PH) BLH Tuban, Ir. Bambang Irawan, Selasa (8/2).
Kepada wartawan, Bambang Irawan mengatakan, usaha pertambangan migas tidak bisa dilakukan begitu saja karena menyangkut pemanfaatan kekayaan negara. “ Konstitusi Negara ini kan dengan tegas menyebutkan, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi negaralah yang berwenang mengelolanya, “ kata Bambang Irawan.
Negara, lanjut Bambang, sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, memiliki wewenang mutlak untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, terutama migas. Komitmen tersebut telah ditetapkan sejak 1951 atas mosi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Dalam mosi tersebut, DPRS meminta Pemerintah Repulik Indonesia meninjau kembali Indische Mijn Wet (IMW, undang-undang pertambangan bikinan Belanda-Red), karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia.
Pada 26 Desember 1956 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1956, Pemerintah mengambil keputusan untuk tidak mengembalikan hak-hak konsesi yang ada di bumi Nusantara. “ Sejak itu IMW tidak berlaku. Dengan demikian, konsesi dan Kontrak 5A dihapus dari bumi Indonesia dan diganti dengan penguasaan baru yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan RI,” jelas Bambang Irawan.
Realisasinya, pemerintah memberikan pengusahaan pertambangan migas dalam pentuk kuasa pertambangan kepada Badan Usaha Milik Negara, yakni Pertamina. Pihak-pihak swasta atau perorangan diijinkan melakukan usaha pertambangan migas dengan menjadi mitra usaha Pertamina dalam bentuk Contract Production Sharing (CPS), Joint Venture (JV), Technical Assintant Contract (TAC) dan Joint Operating Body (JOB).
Bambang Irawan mengakui pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebab kewenangan untuk melakukan penertiban ada pada Pemerintah Daerah setempat. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, kata Bambang Irawan, disebutkan Pemerintah Kabupaten/kota berwenang melakukan tindakan terhadap usaha pertambangan yang menyalahi ketentuan. “ Bentuknya, diperingatkan. Kalau tetap tidak menghentikan usaha pertambangannya, maka Pemerintah setempat berwenang mencabut Ijin Usaha Pertambangannya (IUP). Kalau tidak memiliki IUP, dikenakan pidana 5 tahun penjara lima tahun atau denda Rp 5 Milyar,” kata Bambang Irawan.
Pihak BLH sendiri mengaku belum memiliki data konkrit mengenai pertambangan minyak ilegal tersebut. Informasinya, para penambang melakukan usaha pertambangannya di sejumlah sumur minyak tua peninggalan Belanda, semisal di Desa Gegunung, Kecamatan Singgahan. Bambang Irawan tidak tahu pasti berapa jumlah sumur-sumur minyak tua yang ada di Kabupaten Tuban.
Sementara itu penambang minyak yang sempat dihubungi kotatuban.com, mengaku mengetahui usahanya itu melanggar aturan. Namun mereka berdalih, Pemkab Tubanlah yang menyebabkan mereka melakukan usaha dengan cara ilegal. “ Kami sudah berkali-kali mengajukan ijin, tapi nggak ditanggapi sama Pemkab,” kata salah seorang penambang yang enggan disebut namanya.
Menurut para penambang, usaha penambangan minyak di sejumlah sumur tua tersebut bukanlah usaha besar, sehingga perlu dipermudah ijinnya. Karena selain menjadi sumber matapencaharian warga di sekitarnya, usaha itu sedikit banyak bisa memberikan income pada Pemerintah apabila diberikan ijin. “ Kalau usaha ini besar, bolehlah diterapkan aturan Joint Operating Body, apalagi dengan Pertamina. Lha ini usaha rakyat, kalau diminta seperti itu ya kami nggak mampu,” ujar penambang tersebut.
Terpisah, Humas Pemkab Tuban, Joni Martoyo mengatakan, pihaknya tetap akan melaksanakan aturan seperti termaktub dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Namun, tambahnya, Pemkab akan lebih dulu melakukan upaya persuasif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung konflik. “ Minyak bumi adalah kekayaan negara, oleh karena itu usaha eksplorasi dan eksploitasinya harus dengan perjanjian dan seijin negara. Jadi masalah ini masalah Negara, Pemkab hanya mediasi saja,” kata Joni Martoyo.

Sejumlah petani mulai menyoal dugaan penggelapan bantuan benih jagung jenis bisi dua, di Desa Kembangbilo, Kecamatan Kota, Tuban. Pasalnya bantuan benih dari pemerintah Propinsi pada tahun 2009 tersebut diduga kuat tidak diterima anggota kelompok tani secara utuh.
Informasi yang dihimpun, dari 1.225 Kg atau sekitar 1,2 ton bantuan benih itu diduga kuat tidak salurkan kepada petani secara utuh oleh ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) desa setempat.
Dari 6 kelompok tani, setiap petani yang mempunyai lahan seluas 1 hektar, sebenarnya dapat jatah bantuan 15 Kg. Namun, pada kenyataanya para ketua kelompok tani ini tidak mengetahui jumlah bantuan yang diterima anggotanya. Alasannya, mereka tidak pernah diberitahu atau tidak pernah memberikan data penerima kelompok tani.
Jika dihitung dengan harga pasar benih jagung jenis hibrida pada tahun 2009 sebesar Rp 30 ribu perkilogram, maka bantuan benih jagung di desa senilai Rp150 ribu per petani dan jumlah total bantuan keseluruhan mencapai Rp 36.750.000.
“Saya dan pak muhammad (Ketua kelompk tani) waktu di UPTD bertemu dengan pak Heru. Ketika itu, dan baru kita tahu jumlah bantuanya. Namun, Pak Heru melarang kami untuk memperpanjang masalah ini atau melapor ke polisi. Sebab, jika melapor maka tidak akan dapat bantuan lagi,” Kata Kusnan (54), Petani setempat.
Tak hanya itu, para petani juga kembali mendapat ancaman dari seorang oknum PNS terkait masalah ini. Saat musyawarah di rumah Kepala Desa setempat beberapa waktu lalu, petani diminta agar kasus ini dimusyawarahkan dan dilarang bocor ke pihak luar. “Kita sendiri bingung. Kok malah seperti ini. Ada kasus, tapi semua minta supaya tidak diteruskan,” keluhnya.
Terpisah, Sudarmuji, Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Tuban ketika dikonfirmasi membenarkan jika bantuan benih jagung di Desa Kembangbilo dipersoalkan petani. Bahkan dirinya mengaku pernah dipanggil Polres Tuban untuk dimintai Keterangan terkait masalah tersebut.
“Namun, terkait ancaman-ancaman kepada petani tersebut saya sendiri malah belum tahu. Dan kami akan mengambil tindakan jika benar-benar ada ancaman seperti itu. Sebab, bantuan benih dari pemerintah ini memang untuk membantu petani,” tegas Sudarmuji


Jama’ah Habaib—kelompok warga keturunan Arab yang diyakini memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, menyesalkan sikap Pemerintah yang dinilai tidak tegas sehingga timbul tindakan anarkhis terhadap anggota Jama’ah Ahmadiyah. Habib Muhammad Ba’aghil,yang menjadi juru bicara Jama’ah Habaib Kabupaten Tuban, Rabo (9/2), menyampaikan pernyataan tersebut kepada kotatuban.com.
Habib Muhammad Ba’aghil menilai, Pemerintah tidak konsisten dengan keputusannya sendiri, sebab tidak melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas Jama’ah Ahmadiyah, padahal sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga mentri yang menyatakan kelompok keagamaan tersebut menyalahi ketentuan dan menimbulkan keresahan masyarakat. Terlebih Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap aliran keagamaan yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam itu. “ Seharusnya kan sudah tidak ada aktivitas Jama’ah Ahmadiyah kalau Pemerintah mau tegas dan konsisten. Kenyataannya malah seolah-olah membiarkan Ahmadiyah berkembang dan memancing kemarahan umat Islam,” komentar Habib Muhammad Ba’aghil.
Di Tuban sendiri, lanjut Habib Muhammad, secara organisasi tidak ada Ahmadiyah. Namun ia mensinyalir warga yang menjadi pengikut Ahmadiyah lumayan banyak. Habib Muhammad mengaku belum bisa memberi rincian berapa jumlah pastinya. “ Yang jelas kebanyakan warga pesisir seperti daerah Tambakboyo dan sekitarnya,” kata Habib Muhammad.
Kepada warga yang sudah terlanjur mengikuti kelompok keagamaan tersebut, Habib Muhammad menyerukan agar mereka kembali ke agama Islam yang sebenarnya. Namun Habib Muhammad menghimbau masyarakat agar tidak mudah menghakimi warga, kendati terindikasi kuat sebagai pengikut Jama’ah Ahmadiyah. “ Main hakim sendiri itu bukan akhlak seorang Mukmin. Orang beriman dan beragama Islam harus percaya pada Pemerintah. Serahkan saja pada yang berwenang,” kata Habib Muhammad.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Tuban, Drs. H. Leksono, MM, sependapat. Menurutnya, masalah Ahmadiyah tidak perlu disikapi dengan perilaku anarkhis. “ Kekerasan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Menurut catatannya, di Tuban belum pernah ditemukan kelompok keagamaan yang mengindikasikan kegiatan Ahmadiyah. Leksono yakin masyarakat Tuban tidak akan mudah terpengaruh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Alasannya, Islam telah dibangun ratusan tahun lalu di bumi Ronggolawe, terbukti dengan banyaknya makam para penyebar agama Islam di Tuban. Bahkan salah satu anggota Wali Songo, Sunan Bonang- pun di makamkan di kota ini. “ Islam peninggalan wali telah menjadi kultur masyarakat Tuban. Inilah yang menjadi benteng tidak bisa masuknya aliran pemikiran lain semisal Ahmadiyah. Wong Jama’ah Tablegh dan sejenisnya yang tidak dinyatakan sesat saja sulit berkembang di sini,” kata Leksono

Setelah menerima laporan terkait adanya tempat hiburan ilegal yang beroperasi di Kabupaten Tuban, Satpol PP Pemkab Tuban langsung mengambil tindakan penertiban.
Namun, sejauh ini penertiban yang dilakukan baru sebatas mengirim surat peringatan kepada tempat-tempat hiburan di Kecamatan Widang dan Kecamatan Plumpang yang beroperasi tanpa izin tersebut.
“Pemilik tempat hiburan malam yang melanggar itu sudah kita panggil. Mereka sudah kita peringatkan untuk segera menutup tempat usaha mereka yang tidak memiliki izin tersebut,” terang Kasatpol PP Pemkab Tuban, Hery Muharwanto, Kamis (10/2/2011). “Jika tiga kali surat peringatan kita kirimkan tetap tidak diindahkan, maka Satpol PP akan melakukan penutupan secara paksa,” tegasnya menambahkan.
Surat peringatan yang ditandatagani plt Sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Tuban Drs. Hery Kisworo itu berisi peringatan agar pemilik tempat hiburan malam yang belum memiliki izin segera menutup tempat usahanya.
Menurut Kasatpol PP, Pemkab Tuban telah melayangkan surat peringatan pertama pada pemilik karaoke tetanggal 9 pebruari 2011 lalu. Jika belum ada upaya penutupan dari pemilik karaoke, maka terhitung enam hari dari surat tersebut, akan dilayangkan surat peringatan yang kedua dan begitu seterusnya hingga tiga kali. Jika tetap saja mokong, maka akan dilakukan penutupan paksa.
Di sisi lain, terkait banyaknya tempat hiburan baru yang beroperasi tanpa izin tersebut juga banyak warga setempat yang merasa dirugikan. Bagaimana tidak, mereka harus terganggung jam istirahatnya lantaran tempat-tempat hiburan itu buka sampai larut malam atau bahkan sampai dinihari.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dua tempat dugem ilegal yang beroperasi di Kabupaten Tuban. Yakni Raja Karaoke di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang dan Kafe Jakarta di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Tuban.
Selain mendapat respon dari Satpol PP, keberadaan tempat hiburan ini juga dikeluhkan sejumlah pengusaha tempat hiburan lainnya yang selama ini tergabung dalam Peguyuban Pengusaha Tempat Hiburan Tuban.
Selain dua tempat tersebut, masih ada lagi sekitar 12 tempat hiburan yang kasusnya sama, yakni beroperasi tanpa mengantongi izin dari Pemkab Tuban. Artinya, saat ini terdapat sekitar 14 tempat hiburan ilegal yang bercokol di Tuban tanpa membayar pajak lantaran beroperasi tanpa izi

Carut-marut penataan tempat hiburan di Kabupaten Tuban semakin terlihat. Apalagi, saat ini diketahui ada dua tempat karaoke baru yang dengan leluasa beroperasi tanpa mengantongi izin alias ilegal. Yakni Raja Karaoke di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang dan Kafe Jakarta di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Tuban.
Ironisnya, banyak kalangan yang menyampaikan bahwa selain fasilitas karaoke dan berbagai minuman keras, dua tempat hiburan tersebut juga diduga kuat menyediakan layanan plus-plus untuk para pengunjungnya.
Kepala Satpol PP Pemkab Tuban, Hery Muharwanto membenarkan bahwa dua karaoke tersebut adalah ilegal. Pihak Satpol PP pun mengaku sudah mendapat laporan terkait masalah tersebut dan berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan penertiban.
“Kita sudah mendapat laporan terkait dua karaoke tersebut. Dalam waktu dekat, laporan itu akan kita tindak lanjuti. Kita akan melakukan penertiban terkait permasalahan ini,” jawab Hery ketika dihubungi, Rabu (9/2/2011) siang.
Keberadaan tempat dugem ilegal ini juga dikeluhkan sejumlah pengusaha hiburan lain yang ada di Kabupaten Tuban. Sintya selaku Ketua paguyuban tempat huburan malam Tuban menyampaikan bahwa akibat beroperasinya dua tempat hiburan ilegal tersebut, sejumlah pengusaha hiburan lain ikut merasakan dampaknya.
“Karena itu, pendapatan sejumlah tempat hiburan yang tergabung dalam paguyuban mengalami penurunan. Karena itu, kami atas nama semua pengusaha hiburan di Tuban berharap supaya Pemerintah secepatnya melakukan penertiban terhadap keberadaan tempat hiburan yang melanggar tersebut,” kata pemilik Sintya karaoke ini.
Selain para pengusaha karaoke, keberadaan tempat hiburan ilegal ini juga merugikan Pemerintah Kabupaten Tuban. Ya, dengan tidak memiliki izin artinya tempat karaoke tersebut tidak membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah.
Saat ini, terhitung sudah ada 14 tempat hiburan malam di Kabupaten Tuban. Yakni tempat-tempat dugem di wilayah Tuban timur kota Tuban atau tepatnya di sekitar Kecamatan Widang dan di Kecamatan Plumpang. Selain itu, juga sejumlah tempat hiburan yang beroperasi di seputaran sebelah barat kota Tuban, persisnya di sepanjang Jl Tuban-Semarang.

Kesulitan mencari lahan untuk perumahan rakyat sebenarnya bisa teratasi bila bupati Tuban membantu mencarikan lokasi yang berada di wilayahnya.
Tanah Negara (TN) yang luasnya ribuan hektar dan berada di mana-mana ini bisa menjadi solusi ketika Perumnas membutuhkan lahan untuk pengembangan perumahan rakyat yang mendapatkan subsidi .
“Kami menjual rumah hanya sekitar Ro 30 juta sampai Rp 55 juta per unitnya dengan luas tanah 72 meter persegi. Bisa diangsur sampai 15 tahun oleh warga Tuban yang penghasilannya maksimal Rp 2,5 juta per bulan,” kata Koordinator Pemasaran Perumnas Lamongan di Tuban, Johan Kartika.
Untuk rumah sederhana sehat dan mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera dari Bank BTN ini sebenarnya sangat membantu masyarakat mendapatkan papan yang layak. Karena itu bila Pemkab mau membantu mencarikan lahan kemudian dibeli Perumnas dengan melalui prosedur pembelian TN, akan terbantu.
“Namun karena sampai sekarang ini kami kesulitan mencari lahan untuk mengembangkan perumahan murah, target pemerintah pusat membangun 450 unit tahun 2011 di Tuban, tentu sulit direalisasi,” ungkap Andil panggilan akrab Johan.
Menurut Andil yang sudah belasan tahun mengurus Pemrumas di Tuban ini biaya tinggi masih tetap pada birokrasi, retribusi IMB, retribusi perizinan dan fasilitas pendukung lainnya seperti PDAM, PLN dan lainnya.
Khusus listrik, Perumnas di Tasikmadu II misalnya, sampai saat ini ada 109 unit yang belum terpasang listriknya. Padahal pihaknya sudah membangun ratusan tiang, ribuan meter kabel jaringan bahkan trafo untuk pelayanan di kawasan ini sudah dipasang Perumnas.
“Semua sudah kami hibahkan kepada PLN Tuban dan tinggal menyalakan saja, namun sampai setahun ini belum terealisasi dan para pembeli rumah sudah mulai teriak-teriak minta pertanggungjawaban Perumnas karena mereka sudah merasa membayar lunas,” kata Andil.
“Mudah-mudahan PLN Tuban mendengar keluhan kami dan bila memang belum ada meternya kami bisa menjelaskan kepada pembeli yang jumlahnya 100 orang lebih ini,” katanya.


Tuban tampaknya harus dengan serius memperhatikan Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang bakal terjadinya cuaca ekstrim akhir Pebruari ini. Menurut catatan pemerhati lingkungan, 68,8 persen wilayah Tuban rawan longsor, terutama di kawasan Clay (lempung) dan pasir kwarsa.
Terlebih lagi masih banyak usaha tambang yang tidak mengantongi Surat Ijin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) alias ilegal. Tambang-tambang ilegal inilah yang disinyalir menjadi faktor utama terjadinya longsor.
Tak dapat dipungkiri, sektor pertambangan telah memberi sumbangan terbesar Pendapatan Aseli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban. Dalam kurun waktu 1999-2009, lebih dari 89 persen PAD didapat dari pajak dan retribusi Galian C. Namun menurut sejumlah pakar lingkungan hidup, hal itu tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Sebab dengan bersandar sepenuhnya pada pertambangan berakibat akan semakin parahnya kerusakan lingkungan.
Edy Thoyibi, Direktur CAGAR—LSM lingkungan hidup di Tuban, berpendapat, kebijakan anggaran yang bertumpu pada pertambangan tersebut menjadi sumber utama semakin rusaknya lingkungan. “ Masyarakat sekarang sudah merasakan akibatnya. Sumber air mengalami penurunan debit secara drastis, bahkan beberapa mati. Banjir kiriman yang melanda
empat kecamatan, dan yang terakhir longsor di Grabagan. Semua itu akibat kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkontrol,” kata Edy Thoyibi saat dimintai pendapatnya, Minggu (12/2)
Khusus untuk longsor, Edy Thoyibi meminta Pemerintah setempat memberi perhatian khusus. Sebagian besar wilayah Tuban disinyalir rawan longsor, terutama kawasan Clay dan pasir kwarsa. Menurut catatan Edy Thoyibi, 14.016, 5 hektar atau 68,8 persen wilayah Tuban masuk dalam kategori Wilayah Layak Tambang (WLT), sehingga sangat besar peluang terjadinya bencana longsor. “ Banyak kawasan tambang yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kalau terjadi longsor, sudah pasti warga yang menderita,” tandas Edy Thoyibi.
Suwarno (38), salah seorang korban longsor, mengaku sudah cemas sebelumnya karena hujan turun empat hari berturut-turut dengan curah lumayan tinggi. Sedang tebing bukit yang tepat di belakang rumahnya kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Selain bengkah di sana-sini, tebing tersebut nyaris tak berpohon. “ Saya tidak bisa tidur nyenyak. Selalu saya tengok tebing bukit itu dengan was-was. Eh, benar juga. Pada jam 9 malam, terdengar bunyi gemuruh, tebing bukit itu longsor dan menimpa rumah kami. Untung kami sudah siaga sebelumnya,” kenang Suwarno.
Dinas Pertambangan Kabupaten Tuban mencatat, potensi longsor terutama terdapat di enam kecamatan, yakni Kecamatan Parengan, Kecamatan Senori, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Grabagan. Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Dampak Lingkungan (Wasdal) Dinas Pertambangan, M. Khusnul menyebutkan di enam kecamatan tersebut terdapat banyak penambang Clay dan pasir kwarsa. Khusnul tidak tahu persis berapa jumlah seluruhnya. Sepengetahuannya, hanya 8 dari sekian banyak usaha tambang yang ada di wilayah tersebut yang memiliki SIPD. “ Yang lain ilegal,” katanya.
Khusnul mengakui, keberadaan tambang-tambang liar tersebut menjadi masalah dilematis. Satu sisi keberadaan tambang-tambang liar tersebut merusak, namun sisi lainnya, tambang-tambang tersebut membantu pendapatan masyarakat, karena seluruh tambang tidak berijin itu dikelola masyarakat setempat. “ Kalau kami bertindak tegas, salah, karena tambang-tambang rakyat yang tidak berijin itu menjadi sumber matapencaharian warga. Tapi kalau tidak bertindak tegas, lingkungan tak terkendali,” keluh Khusnul.
Namun di mata Badan Lingkungan Hidup (BLH), seharusnya tindakan tegas dilakukan terdahap para penambang liar tersebut. Kabag Wasdal BLH Tuban, Ir. Bambang Irawan mengatakan, seharusnya tidak perlu ada keraguan menindak tegas para perusak lingkungan, karena dasar hukumnya sudah sangat jelas. “ Undang-undang (UU) No. 4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah jelas menyebut hal itu. Apalagi kita juga sudah punya Perda 23/2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Daerah,” kata Bambang Irawan.
Dalam Bab XXIII dalam UU Nomor 4/2009 tersebut, kata Bambang Irawan, dengan jelas memuat Ketentuan Pidana bagi para pengusaha pertambangan. Pasal 158 UU tersebut menyatakan, penambang tak berijin dikenakan sangsi pidana 10 tahun penjara atau denda sebesar-besarnya Rp 10 Milyar. Sangsi pidana serupa dikenakan terhadap pengusaha pemegang ijin usaha pertambangan apabila menyampaikan laporan tidak benar atau memberi keterangan palsu tentang kondisi usahanya.
BLH sendiri, kata Bambang Irawan, saat ini gencar melakukan sosialisasi UU tersebut kepada berbagai pihak, terutama para pengusaha pertambangan. Diharapkan, setelah UU tersebut disosialisasikan, para pengusaha tambang baik yang berijin maupun tidak, bisa memahami dan memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran. “ Kami juga terus
berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Pertambangan. Kami dorong instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas agar masalah pertambangan ini tidak berlarut-larut dan bisa dikurangi dampak kerusakan lingkungannya,” tambah Bambang Irawan.

Pengikut

Daftar Label

Follow by Email

Ads 468x60px

Kalendar

Popular Posts

 
© Copyright 2010-2011 Wiro Sableng 810 All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.