Translate 2 ur Languages

Minggu, 06 Maret 2011

HANDPHONE-Daftar harga handphone HT Mobile

Seri Ponsel Harga Baru (Rp) Harga Bekas (Rp)
HT 32 Rp.900.000,00 -
HT 65 Double X Rp.800.000,00 -
HT 66 Rp.800.000,00 -
HT A30 Half QWERTY Rp.550.000,00 -
HT B9000 Rp.1.150.000,00 -
HT G3Li Rp.800.000,00 -
HT G10 Rp.369.000,00 Rp.325.000,00
HT G11 Rp.359.000,00 Rp.300.000,00
HT G12 Rp.400.000,00
HT G18 Rp.675.000,00 -
HT G19 Rp.399.000,00 -
HT G30 Rp.750.000,00 -
HT G31 Rp.750.000,00 -
HT G60 Link Series Rp.950.000,00 -
HT G61 Rp.499.000,00 -
HT G75 Hybrid Rp.985.000,00 -
HT G78 Rp.990.000,00 Rp 700.000
HT G910 Rp.950.000,00 Rp.500.000,00
HT M11 Rp.350.000,00 -
Ht M12 Rp.600.000,00 -
HT M15 Rp.610.000,00 -
HT M20 Rp.400.000,00 -
HT G9 Rp. 360.000,00 -
HT G20 Rp. 459.000,00
HT M16 Rp.425.000,00 -
HT G61 Rp. 499.000,00
HT G10S Rp. 399.000,00
HT G33 Rp. 575.000,00
HT G76 Rp. 699.000,00
HT G15 Rp. 399.000,00
HT M18 Rp. 459.000,00
HT A10 Rp. 289.000,00

HANDPHONE-HT G76, Tampilan Baru Ponsel GSM-GSM-CDMA HT Mobile


Ini merupakan seri ketiga ponsel Hybrid Triple On HT Mobile, setelah sebelumnya merilis HT G75 dan HT G78. Sejatinya, ponsel gress berlabel HT Mobile G76 ini tak jauh beda dengan seniornya tersebut. Hanya, kemasannya saja yang dibuat beda. Ya, bodinya terlihat lebih ramping dengan pilihan warna yang lebih beragam. Biar terkesan lebih variatif pastinya.

Untuk fitur, HT G76 pun tetap menyediakan tiga tombol pilihan call, sesuai jumlah kartu yang tersedia (GSM-GSM-CDMA). Dan didukung keypad QWERTY. Ukuran layar sedikit lebih luas ketimbang seniornya, yakni 2.3 inci (HT G75 luasnya 2.2 inci). Namun, kedalaman warna LCD-nya kini menurun jadi 65k warna.

Di sisi multimedia, HT G76 ditanamkan kamera berjenis VGA dengan kemampuan rekam video. Ada juga pemutar musik/video, serta radio FM yang juga menyediakan kemampuan rekam siaran radio (radio FM record). Sayang, tanpa fitur TV Analog layaknya HT G78.

Buat keperluan online, ponsel Triple On ini menyediakan link Facebook, Vuclip, Wikipedia dan aplikasi chatting mig33 serta eBuddy. Sedangkan network data yang digunakan masih sebatas GPRS class 12, dan didukung browser Opera Mini.

Spesifikasi:

Jaringan: Dualband GSM (900/1800 MHz)/CDMA 800 MHz & Triple On (GSM-GSM-CDMA); Dimensi: 11.5x58x15mm; Berat: 105.2gr; Layar: 2.3 inci, TFT 65k warna, 320×240 piksel; Transfer data: GPRS class 12; Kamera: VGA, Video record; Memori eksternal: microSD; Messaging: SMS, MMS, Email; Konektivitas: Bluetooth (A2DP support), kabel data, audio jack 3.5mm; Browser: WAP, Opera Mini; Fitur lain: Polifonik (MP3), MP3/MP4 player, radio FM, Radio FM recorder, Java, Sound recorder, Webcam, Modem, Facebook, mig33, eBuddy, Vuclip, Blacklist, Background sound, Wikipedia, Dictionary, E-book reader, Phonebook 1000 entri, Calculator, Calendar, Stopwatch, Alarm, World clock, Speakerphone, Game; Baterai: Lithium ion 1500 mAh; Aksesoris: Compatible with nokia charger

KOTA SURABAYA-150 Ulama Larang "Mesum" di Taman Bungkul

Sekitar 150 ulama se-Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membuat larangan terkait banyaknya praktek "mesum" yang dilakukan para muda-mudi di Taman Bungkul Jalan Ahmad Yani yang notabennya terdapat juga makam Sunan Bungkul.

"Kami sering menerima keluhan dari masyarakat, kyai-kyai dan peziarah dari dalam maupun luar kota. Kenapa Bungkul kok bisa menjadi seperti ini?," kata Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya, Achmad Saiful Chalim di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, banyak warga dari dalam maupun luar Surabaya ketika berziarah mengaku tidak bisa khusuk karena banyak muda-mudi yang berpasang-pasangan atau berpacaran di taman dan terkadang ada perempuan yang mengumbar auratnya.

Revitalisasi Taman Bungkul, kata dia, memang sangat cocok bagi kegiatan keluarga. Berkat revitalisasi tersebut, taman Bungkul menjadi saat sehingga secara tidak langsung mengurangi adanya praktek mesum. Meski begitu, transaksi seksual terkadang terjadi di Taman Bungkul.

Selain itu, lanjut dia, kekhusukan para peziara juga sering terganggu dengan adanya kegiatan musik karena suaranya yang menggelegar. "Hal itu sangat bising dan tentunya sangat mengganggu peziarah,” katanya.

Akibat dari semua itu, sebanyak 150 ulama se-Surabaya berkumpul di Kantor PCNU Surabaya Jalan Bubutan pada Sabtu (4/3) untuk membahas masalah tersebut, salah satunya keberadaan makam Sunan Bungkul di area Taman Bungkul. Para ulama ini berencana mengirim surat rekomendasi ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Bagaimana area sekitar Taman Bungkul bisa menyatu dengan keberadaan Makam Sunan Bungkul. Untuk menerima masukan, kita undang para ulama untuk bermusyawarah,” tuturnya.

Syaiful mengatakan, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan arsitek Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, untuk membahas revitalisasi area makam Sunan Bungkul dengan Taman Bungkul.

"Nanti akan dibahas oleh tim perumus dan bentuk rekomendasinya bagaimana. Kita akan menawarkan solusi revitalisasi yang kesannya bernuansa Islami dan benar-benar menyatu dengan keberadaan Sunan Bungkul. Misalnya ada museum kecil sejarah Islam. Kalau ada PKL dapat tertata rapi. Kita komunikasikan dengan arsitektur ITS untuk mendesain yang baik untuk Bungkul," jelasnya.

Diketahui taman kota yang sebelumnya kotor dan gelap, kini sekarang sudah menjadi sebuah taman wisata yang sangat ramai dikunjungi tiap hari oleh warga Surabaya dan sekitarnya.

Taman Bungkul sendiri sebelumnya dibangun karena adanya makam tokoh sejarah seperti Ratu Kamboja, Ratu Campa, Tumenggung Jayengrono, dan Ki Ageng Supo (atau yang lebih dikenal dengan mbah Bungkul).

Banyak alasan mengapa Taman Bungkul saat ini menjadi salah satu objek wisata pilihan kota Surabaya. Fasilitas yang relatif lengkap adalah salah satu alasan mengapa Taman Bungkul tidak pernah sepi dari pengunjung sejak subuh hingga larut malam.

Fasilitas seperti hot spot, biker dan skater zone, warung tenda, wartel, taman bermain
hingga panggung untuk pagelaran musik dan seni ada semuanya disana. Bahkan khusus pada Sabtu dan Minggu malam, ada pertunjukkan musik secara reguler yang diadakan oleh berbagai macam sponsor, atau partai yang sedang mengadakan kampanye politik.

KAB.TUBAN-2010 Pola Kejahatan Pindah Siang Hari

Tindak kriminalitas di Kabupaten Tuban sepanjang tahun 2010 kemarin terbilang tak jauh beda dengan jumlah yang terjadi pada tahun 2009. Data di Polres Tuban menyebutkan, sepanjang tahun 2010 terjadi 615 tindak kriminalitas dan tahun 2009 terjadi 687 kasus, atu mengalami penurunan sekitar 10 persen.

Angka kriminalitas tertinggi masih sama dengan tahun 2009, yakni tindak pidana penurian dengan pemeberatan (Curat). Hanya saja, pola kejahatan yang terjadi tahun 2010 terbilang beda dengan tahun sebelumnya.

“Pola waktunya berubah. Jika tahun 2009 terjadi pada sore dan malam hari, untuk tahun 2010 tindak kriminalitas cenderung terjadi pada siang hari,” terang Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika. “Untuk lokasinya, sebagian besar masih terjadi di kawasan permukiman penduduk,” sambungnya.

Yang menarik, sepanjang tahun 2010 tidak pernah terjadi kasus Banjing Loncat. Padahal, sepanjang jalur Pantura Kabupaten Tuban terkenal sebagai daerah rawan kejahatan jenis Bajing Loncat.

Sementara dalam hal kecelakaan lalu lintas, jumlahnya juga tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Tercatat, pada 2010 terjadi 274 kecelakaan dan tahun 2009 terjadi 273 kecelakaan lalu lintas.

“Jumlah korban meninggal dunia yang mengalami penurunan. Jika tahun 2009 ada 87 korban kecelakaan yang meninggal dunia, pada 2010 hanya ada 60 korban meninggal. Dan dari data kita, kecelakaan selama 2010 paling banyak adalah pengendara sepeda motor,” terang Kapolres.

Untuk 2011, lanjut Nyoman, Polres Tuban sampai saat ini masih berkonsentrasi penuh terhadap pengamanan Pilkada yang bakal digelar 1 Maret mendatang. Pihaknya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terjadi kerusuhan seperti pada Pilkada 2006 silam.

Bahkan, jauh-jauh hari pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk supaya semua tahapan Pilkada dapat berjalan denga tertib, lancar dan aman

KAB.TUBAN-Rumah Super Murah Sulit Dibangun di Tuban


Rumah super murah seharga Rp 20 jutaan akan sulit direalisasi karena baik developer swasta maupun Perum Perumnas tidak akan mampu membangun karena sulit mencari tanah. Khususnya di Tuban pengusaha perumahan sulit mencari lahan yang murah dan terjangkau oleh konsumen mengingat harga tanah yang melambung tinggi.

Koordinator Perumnas Tuban, Andil Johan Kartika menyebut pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan lahan untuk pengembangan rumah KPR Sejahtera. Lahan di Tasik Madu I dan Tasik Madu II sudah habis dan kini sedang mencari lahan yang sama strategisnya dengan lokasi yang telah dibangun itu.

Di sekitar kawasan Perumnas Tasik Madu sebenarnya ada lahan sekitar 1 hektar namun pemiliknya mematok harga Rp 320 ribu permeter persegi sama dengan harga Perumnas ketika menjual kelebihan tanah yang dibeli konsumen.

“Kami belum tahu Tuban ditarget berapa untuk rumah super murah dengan harga Rp 20 juta sampai Rp 25 juta tipe 36 itu. Tapi saya memprediksi sulit direalisasi bila Pemkab tidak membantu kami,” kata Andil yang juga staf marketing Perumnas Cabang Lamongan ini.

Menurut Andil, peran Pemerintah daerah pasti sangat diharapkan untuk merealisasi terutama dalam penyediaan tanah dan perijinan serta pajak tanahnya (BPHTB). Pemkab Tuban bisa membantu karena punya tanah sebagai asset daerah dan ada di mana-mana.

“Bantuan ini selain mempermudah realisasi pengadaan rumah juga di segi harga pasti bisa dinego,” lanjutnya.

Kepala cabang BTN Tuban, Supriyanto menyebut sampai sat ini pihaknya belum ditunjuk sebagai bank yang akan membiayai rumah super murah tersebut.

Namun sebagai bank pemberi KPR BTN, pihaknya punya pengalaman yang luas untuk membangun rumah yang paling murah sekalipun.

“Saya ketika di BTN Solo punya pengalaman membangun rumah buruh seharga Rp 25 juta per unit. Rumah tipe 36 seperti yang dicanangkan Menteri Perumahan Rakyat itu bisa dicicil 15 tahun dengan cicilan Rp 200 sampai Rp 300 ribu per bulan,” kata Supriyanto yang juga membiayai ratusan rumah KPR BTN di Bojonegoro.

Tanah yang digunakan membangun rumah murah ini 60 meterpersegi, dengan lebar minimal 6 meter dan panjangnya 10 meter. Bunganya pun murah cuma 4 % setahun.

Bila nanti pemerintah menunjuk BTN sebagai lembaga yang membiayai rumah super murah (RSM) ini maka suku bunganya bisa memakai patokan KPR Sejahtera yang dipatok 8,5% setahun untuk pembiayaan sampai Rp 50 juta.

Seperti diketahui, Pemerintah pusat lewat Menteri Perumahan rakyat menargetkan membangun rumah super murah ini sebanyak 100.000 unit pada tahun 2011. RSM ini ditentukan tipe 36, dengan asumsi 1 jiwa dilayani 9 meter persegi. Sehingga bila rumah ini dihuni maksimal oleh 4 orang, maka tipe 36 meterpersegi mencukupi kebutuhan keluarga kecil

KAB.TUBAN-Golput Kota Naik Jadi 16.102 Orang

Angka Golput tahun 2011 di kecamatan kota Tuban meningkat karena dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 63.789 orang yang tidak hadir mencapai 16.102 orang atau 25,24 % dan suara tidak sah dari 17 kelurahan 1.488 suara. Dibanding Pemilukada 2006 dari DPT 60.754 orang yang Golput 12.249 orang atau sekitar 20,16%.

Sementara bisa disimpulkan tingkat kehadiran Pemilukada warga tengah kota menurun dari tahun 2006 yang hadir 48.505 orang (79,84%) sedang Pemilukada tahun 2011, yang hadir 47.687 orang (74,76% dari DPT 63.789 orang).

Tidak hadir dalam Pemilukada memang bisa dikatakan Golput, namun bisa dikategorikan (disebabkan) karena sudah meninggal dunia setelah disusun DPT, karena sakit, tercatat dobel karena mutasi penduduk, sedang ke luar kota dan yang terakhir memang betul-betul tidak mau datang untuk mencoblos.

“Tapi mereka ini bisa digolongkan Golput karena mereka sudah tahu ada Pemilukada tetapi tidak mau hadir dan mencoblos di TPS,” kata Ketua KPUK Tuban, Soemito Karmani kepada kotatuban.com, Sabtu (4/3).

Secara umum Pemilukada di Tuban berjalan lancar dan protes-protes menurut ketua PPK kecamatan relatif tidak ada dan masyarakat nampaknya maklum dengan kemenangan ‘sementara’ pasangan HUDANOOR (data sementara karena KPUK Tuban baru mengumumkan 7 Maret 2011).

Ditanya tentang minat warga Tuban dalam Pemilukada 5 tahun lalu dibanding tahun ini, Soemito menunjuk data penurunan yang kecil karena tahun 2006 yang hadir 77,41 persen sedang tahun 2011, – 76,20%.

“Tapi jumlah pemilih Tuban kan naik 62.027 orang dibanding Pilkada 2006 yang mencapai 846.514 orang. Jadi secara umum kepedulian terhadap pemilihan bupati masih tetap tinggi,” kata Soemito.

Dibandingkan pemilu lainnya seperti Pilgub I yang hanya 61,02% kemudian Pilgub putaran II yang hanya 49,83%, Pileg 67,2%, dan Pilpres yang mencapai 69,93%, maka Pemilukada 2011 masih lebih bagus karena tingkat kehadirannya/partisipasinya mencapai 76,20%.

KAB.TUBAN-Pasangan Calon Kalah Diberi 3 Hari Ajukan Gugatan ke MK


Pasangan Kandidat Cabub-Cawabub yang kalah dalam Pemilukada Tuban 1 Maret 2011, diberi tenggat waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disampaikan Ketua Panwaslukada Kabupaten Tuban, M. Minan, SH, Sabtu (5/3).

Lebih dari waktu tersebut, katanya, MK tidak akan menanggapi surat gugatan yang masuk. “ Surat gugatan bisa dikirim via e-mail. Selanjutnya MK akan member nomor register dan 14 hari kemudian baru diadakan proses selanjutnya,” terang M. Minan.

Lebih lanjut dikatakan, gugatan dimaksud hanya menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Berdasar Peraturan MK Nomor 15 tahun 2008, setiap pasangan calon berhak mengajukan gugatan ke MK apabila merasa ada hal-hal yang merugikan dalam proses pemungutan suara.

Apabila memang ditemukan bukti-bukti adanya hal-hal yang menyalahi aturan sehingga merugikan pihak-pihak bersangkutan, MK berwenang memutuskan membatalkan hasil Pemilukada.

Kendati demikian, M. Minan berharap para pasangan kandidat yang kalah bisa “legowo” atau menerima hasil Pemilukada Tuban 2011 ini. Menurut M. Minan, tidak ada hal-hal krusial yang perlu ditanggapi dengan gugatan dalam pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011. Kalau pun ada beberapa hal yang dinilai sebuah pelanggaran, kata Minan, sifatnya masih sebatas pelanggaran biasa dan sudah bisa diselesaikan di Panwaslukada.

“ Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak sampai mempengaruhi hasil Pemilukada. Prosesnya sudah berjalan baik kok. Tapi kalau ada yang merasa belum puas silahkan saja mengajukan gugatan ke MK, asal disertai bukti-bukti konkrit dan alasan-alasan logis. Itu hak, kok,” kata Minan.

Namun tampaknya para pasangan kandidat yang kalah dalam Pemilukada Tuban 2011 tidak akan memanfaatkan waktu tersebut. Lima pasangan kandidat yang dipastikan kalah dipastikan tidak mengajukan keberatan ke MK atas hasil Pemilukada. Bahkan pasangan Kandidat Kristiawan-Haeny Relawati yang semula santer dikabarkan hendak mengajukan gugatan, mengurungkan niat tersebut.

Melalui Ketua Tim Pemenangannya, Joko Purnomo, Kritiawan-Haeny Relawati menyatakan tidak akan mengajukan gugatan PHPU ke MK. “ Tidak. Kami sudah menerima apapun hasil keputusan KPUK,” kata Joko Purnomo saat dihubungi wartawan.
Hal sama disampaikan pasangan Kandidat HM Anwar-Tulus Setyo Utomo. Mereka mengaku telah ikhlas menerima kekalahan dan mempercayakan Tuban sepenuhnya pada Bupati terpilih.

Sementara itu, pasangan Setiadjit-Bambang Suhariyanto yang sempat digadang-gadang mampu menjadi kuda hitam, juga menyatakan hal yang sama. “ Kami serahkan kepada Tuhan saja. Kalau Alloh menghendaki kami kalah, ya apa boleh buat. Nggak akan ajukan gugatan ke MK,” kata Setiadjit.

Penghitungan akhir perolehan suara Pemilukada Tuban 2011 sendiri baru akan dilaksanakan besok, (Minggu, 06/3). Namun dari data perhitungan sementara, pasangan KH Fathul Huda-Noor Nahar Husain dipastikan menang telak dengan perolehan suara 50 persen lebih.

KAB.TUBAN-Dianggap Teledor, Petrochina Dipolisikan


Joint Operating Body – Pertamina Petrochina (JOB-PPEJ) dianggap teledor dalam menjalankan usahanya sehingga berakibat kematian bagi saudara kembar Abdullah Fuad Hasan dan Abdullah Fuad Husein (11), warga Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, Tuban akibat terperosok di dalam lubang galian pipa milik JOB-PPEJ di desa setempat.

Terkait kasus tersebut, LSM eLSAL (Lembaha Study Advokasi Lingkungan) mendatangi Polres Tuban dan mendesak polisi supaya mengusut tuntas kasus ini. “Selama penggalian, tidak pernah ada papan pemberitahuan bahaya atau sebagainya. Artinya, kejadian ini berawal dari keteledoran Petrochina dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ungkap Heri, direktur LSM eLSAL saat melapor ke Polres Tuban, Sabtu (5/3/2011).

Terkait kematian dua bocah kelas 4 SDN Mojoagung, Keamatan Soko yang merupakan anak dari pasangan Hanif dan Siti Rohmatun ini, menurutnya, perwakilan dari pihak Petrochia telah datang ke rumah duka untuk melayat dan berbelasungkawa.

“Tapi, secara hukum kami ingin kasus ini benar-benar diusut tuntas supaya tidak ada lagi korban berikutnya,” tegasnya didampingi sejumlah anggota eLSAL lainnya.

Laporan ini diterima langsung oleh Wakapolres Tuban Kompol Yandri Irsan. Dan kepada pelapor, Yandri menyampaikan bahwa dalam pengusutan perkara ini, pihaknya telah memeriksa dua orang saksi. Dan kasusnya, sudah ditangani oleh Sat Reskrim.

“Saat ini, masih dalam proses penyelidikan. Kami juga masih mengumpulkan data terkait Surat Perintah Kerja (SPK) dalam proses penggalian tersebut. Dari situ, akan terungkap bagaimana mekanisme kerjanya,” sambungnya.

Seperti diketahui, galian tanah dengan lebar 3 meter dan kedalam 3 meter sepanjang 10 KM itu bakal digunakan untuk menanam pipa pengaliran minyak dari pusat pengeboran minyak di Sukowati, Bojonegoro menuju Pengolahan minyak JOB-PPEJ di Desa Rahayu, Kecamatan Soko. Dan proyek pengerjaan galian ini dilaksanakan oleh PT ABS.

KAB.TUBAN-Bupati Baru Harus Bisa Merawat Sarpras


Bupati Tuban yang baru nanti, diharapkan mampu menjaga dan merawat sarana dan prasarana (Sarpras) yang ada. Jalan, jembatan, gedung-gedung sekolah, Puskesmas, kantor kelurahan dan kecamatan serta gedung satuan tugas lainnya merupakan asset yang mahal nilainya.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tuban, Lilik Suhardjono ketika dimintai komentar tentang terpilihnya bupati baru yang untuk sementara ini (karena menunggu keputusan resmi KPUK) memenangkan Pemilukada 1 Maret yang lalu.

“Saya sudah mengingatkan kepada calon bupati terpilih agar menyempurnakan pembangunan yang sudah ada, karena infrastruktur yang sudah ada tiada duanya di Indonesia,” kata Lilik di sela-sela rapat olahraga di kantor KONI Tuban.

Fasilitas pemerintahan yang ada menurut Lilik harus bisa dimaksimalkan kemanfaatannya dengan SDM yang juga tentu harus sama dengan gedungnya. “Percuma saja bila gedung kecamatan atau Puskesmas mewah tetapi pelayanannya biasa-biasa saja,” kata Wabub ramah ini.

Bupati baru sudah tidak perlu membangun Sarpras lagi, tinggal mengisi personilnya yang loyal terhadap tugasnya. “Karena sebenarnya kepala Satgas ini harus betul-betul yang cocok dan mampu dengan tugas dan kewenangannya,” katanya.

Ditanya soal dinas dan bagian yang saat ini dikritik over lapping karena tidak sinkron, Lilik menunjuk memang harus ada evaluasi dan harus berani menata ulang Satgas-Satgas yang tidak cocok menangani dua atau tiga pekerjaan.

“Saya pernah ditanya oleh anggota DPRD dan pemda di luar Tuban mengapa ada dinas yang menangani tenaga kerja, kependudukan, catatan sipil jadi satu. Saya juga pernah bingung ketika ditanya mengapa soal KTP tidak diserahkan ke Camat saja,” kata Lilik yang ketika itu menerima pejabat Pemda lain dalam rangka studi banding di Tuban.

Bagaimana dengan proyek-proyek yang masih terjadi masalah berat seperti pembangun pasar baru, terminal wisata dan pembangunan proyek besar lainya seperti realisasi ring road? Lilik mengatakan sudah mengadakan koordinasi dengan Bappeda, Dinas-dinas terkait dan sudah selesai semua, baik inventarisasi masalah maupun solusi yang bisa ditempuh.

“Semua sudah kami serahkan kepada Ibu Bupati termasuk mencari jalan keluarnya. Ini semua jadi kewenangan bupati dan kami berharap tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” kata Lilik berharap agar pemerintahan periode 2006 sampai 2011 ini tidak meninggalkan ‘sejarah’ buruk yang jadi rasan-rasan (pembicaraan) karena dirinya (wakil bupati) satu paket dengan bupatinya

Seri Ponsel Harga Baru (Rp) Harga Bekas (Rp)
HT 32 Rp.900.000,00 -
HT 65 Double X Rp.800.000,00 -
HT 66 Rp.800.000,00 -
HT A30 Half QWERTY Rp.550.000,00 -
HT B9000 Rp.1.150.000,00 -
HT G3Li Rp.800.000,00 -
HT G10 Rp.369.000,00 Rp.325.000,00
HT G11 Rp.359.000,00 Rp.300.000,00
HT G12 Rp.400.000,00
HT G18 Rp.675.000,00 -
HT G19 Rp.399.000,00 -
HT G30 Rp.750.000,00 -
HT G31 Rp.750.000,00 -
HT G60 Link Series Rp.950.000,00 -
HT G61 Rp.499.000,00 -
HT G75 Hybrid Rp.985.000,00 -
HT G78 Rp.990.000,00 Rp 700.000
HT G910 Rp.950.000,00 Rp.500.000,00
HT M11 Rp.350.000,00 -
Ht M12 Rp.600.000,00 -
HT M15 Rp.610.000,00 -
HT M20 Rp.400.000,00 -
HT G9 Rp. 360.000,00 -
HT G20 Rp. 459.000,00
HT M16 Rp.425.000,00 -
HT G61 Rp. 499.000,00
HT G10S Rp. 399.000,00
HT G33 Rp. 575.000,00
HT G76 Rp. 699.000,00
HT G15 Rp. 399.000,00
HT M18 Rp. 459.000,00
HT A10 Rp. 289.000,00


Ini merupakan seri ketiga ponsel Hybrid Triple On HT Mobile, setelah sebelumnya merilis HT G75 dan HT G78. Sejatinya, ponsel gress berlabel HT Mobile G76 ini tak jauh beda dengan seniornya tersebut. Hanya, kemasannya saja yang dibuat beda. Ya, bodinya terlihat lebih ramping dengan pilihan warna yang lebih beragam. Biar terkesan lebih variatif pastinya.

Untuk fitur, HT G76 pun tetap menyediakan tiga tombol pilihan call, sesuai jumlah kartu yang tersedia (GSM-GSM-CDMA). Dan didukung keypad QWERTY. Ukuran layar sedikit lebih luas ketimbang seniornya, yakni 2.3 inci (HT G75 luasnya 2.2 inci). Namun, kedalaman warna LCD-nya kini menurun jadi 65k warna.

Di sisi multimedia, HT G76 ditanamkan kamera berjenis VGA dengan kemampuan rekam video. Ada juga pemutar musik/video, serta radio FM yang juga menyediakan kemampuan rekam siaran radio (radio FM record). Sayang, tanpa fitur TV Analog layaknya HT G78.

Buat keperluan online, ponsel Triple On ini menyediakan link Facebook, Vuclip, Wikipedia dan aplikasi chatting mig33 serta eBuddy. Sedangkan network data yang digunakan masih sebatas GPRS class 12, dan didukung browser Opera Mini.

Spesifikasi:

Jaringan: Dualband GSM (900/1800 MHz)/CDMA 800 MHz & Triple On (GSM-GSM-CDMA); Dimensi: 11.5x58x15mm; Berat: 105.2gr; Layar: 2.3 inci, TFT 65k warna, 320×240 piksel; Transfer data: GPRS class 12; Kamera: VGA, Video record; Memori eksternal: microSD; Messaging: SMS, MMS, Email; Konektivitas: Bluetooth (A2DP support), kabel data, audio jack 3.5mm; Browser: WAP, Opera Mini; Fitur lain: Polifonik (MP3), MP3/MP4 player, radio FM, Radio FM recorder, Java, Sound recorder, Webcam, Modem, Facebook, mig33, eBuddy, Vuclip, Blacklist, Background sound, Wikipedia, Dictionary, E-book reader, Phonebook 1000 entri, Calculator, Calendar, Stopwatch, Alarm, World clock, Speakerphone, Game; Baterai: Lithium ion 1500 mAh; Aksesoris: Compatible with nokia charger

Sekitar 150 ulama se-Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membuat larangan terkait banyaknya praktek "mesum" yang dilakukan para muda-mudi di Taman Bungkul Jalan Ahmad Yani yang notabennya terdapat juga makam Sunan Bungkul.

"Kami sering menerima keluhan dari masyarakat, kyai-kyai dan peziarah dari dalam maupun luar kota. Kenapa Bungkul kok bisa menjadi seperti ini?," kata Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya, Achmad Saiful Chalim di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, banyak warga dari dalam maupun luar Surabaya ketika berziarah mengaku tidak bisa khusuk karena banyak muda-mudi yang berpasang-pasangan atau berpacaran di taman dan terkadang ada perempuan yang mengumbar auratnya.

Revitalisasi Taman Bungkul, kata dia, memang sangat cocok bagi kegiatan keluarga. Berkat revitalisasi tersebut, taman Bungkul menjadi saat sehingga secara tidak langsung mengurangi adanya praktek mesum. Meski begitu, transaksi seksual terkadang terjadi di Taman Bungkul.

Selain itu, lanjut dia, kekhusukan para peziara juga sering terganggu dengan adanya kegiatan musik karena suaranya yang menggelegar. "Hal itu sangat bising dan tentunya sangat mengganggu peziarah,” katanya.

Akibat dari semua itu, sebanyak 150 ulama se-Surabaya berkumpul di Kantor PCNU Surabaya Jalan Bubutan pada Sabtu (4/3) untuk membahas masalah tersebut, salah satunya keberadaan makam Sunan Bungkul di area Taman Bungkul. Para ulama ini berencana mengirim surat rekomendasi ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Bagaimana area sekitar Taman Bungkul bisa menyatu dengan keberadaan Makam Sunan Bungkul. Untuk menerima masukan, kita undang para ulama untuk bermusyawarah,” tuturnya.

Syaiful mengatakan, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan arsitek Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, untuk membahas revitalisasi area makam Sunan Bungkul dengan Taman Bungkul.

"Nanti akan dibahas oleh tim perumus dan bentuk rekomendasinya bagaimana. Kita akan menawarkan solusi revitalisasi yang kesannya bernuansa Islami dan benar-benar menyatu dengan keberadaan Sunan Bungkul. Misalnya ada museum kecil sejarah Islam. Kalau ada PKL dapat tertata rapi. Kita komunikasikan dengan arsitektur ITS untuk mendesain yang baik untuk Bungkul," jelasnya.

Diketahui taman kota yang sebelumnya kotor dan gelap, kini sekarang sudah menjadi sebuah taman wisata yang sangat ramai dikunjungi tiap hari oleh warga Surabaya dan sekitarnya.

Taman Bungkul sendiri sebelumnya dibangun karena adanya makam tokoh sejarah seperti Ratu Kamboja, Ratu Campa, Tumenggung Jayengrono, dan Ki Ageng Supo (atau yang lebih dikenal dengan mbah Bungkul).

Banyak alasan mengapa Taman Bungkul saat ini menjadi salah satu objek wisata pilihan kota Surabaya. Fasilitas yang relatif lengkap adalah salah satu alasan mengapa Taman Bungkul tidak pernah sepi dari pengunjung sejak subuh hingga larut malam.

Fasilitas seperti hot spot, biker dan skater zone, warung tenda, wartel, taman bermain
hingga panggung untuk pagelaran musik dan seni ada semuanya disana. Bahkan khusus pada Sabtu dan Minggu malam, ada pertunjukkan musik secara reguler yang diadakan oleh berbagai macam sponsor, atau partai yang sedang mengadakan kampanye politik.

Tindak kriminalitas di Kabupaten Tuban sepanjang tahun 2010 kemarin terbilang tak jauh beda dengan jumlah yang terjadi pada tahun 2009. Data di Polres Tuban menyebutkan, sepanjang tahun 2010 terjadi 615 tindak kriminalitas dan tahun 2009 terjadi 687 kasus, atu mengalami penurunan sekitar 10 persen.

Angka kriminalitas tertinggi masih sama dengan tahun 2009, yakni tindak pidana penurian dengan pemeberatan (Curat). Hanya saja, pola kejahatan yang terjadi tahun 2010 terbilang beda dengan tahun sebelumnya.

“Pola waktunya berubah. Jika tahun 2009 terjadi pada sore dan malam hari, untuk tahun 2010 tindak kriminalitas cenderung terjadi pada siang hari,” terang Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika. “Untuk lokasinya, sebagian besar masih terjadi di kawasan permukiman penduduk,” sambungnya.

Yang menarik, sepanjang tahun 2010 tidak pernah terjadi kasus Banjing Loncat. Padahal, sepanjang jalur Pantura Kabupaten Tuban terkenal sebagai daerah rawan kejahatan jenis Bajing Loncat.

Sementara dalam hal kecelakaan lalu lintas, jumlahnya juga tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Tercatat, pada 2010 terjadi 274 kecelakaan dan tahun 2009 terjadi 273 kecelakaan lalu lintas.

“Jumlah korban meninggal dunia yang mengalami penurunan. Jika tahun 2009 ada 87 korban kecelakaan yang meninggal dunia, pada 2010 hanya ada 60 korban meninggal. Dan dari data kita, kecelakaan selama 2010 paling banyak adalah pengendara sepeda motor,” terang Kapolres.

Untuk 2011, lanjut Nyoman, Polres Tuban sampai saat ini masih berkonsentrasi penuh terhadap pengamanan Pilkada yang bakal digelar 1 Maret mendatang. Pihaknya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terjadi kerusuhan seperti pada Pilkada 2006 silam.

Bahkan, jauh-jauh hari pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk supaya semua tahapan Pilkada dapat berjalan denga tertib, lancar dan aman


Rumah super murah seharga Rp 20 jutaan akan sulit direalisasi karena baik developer swasta maupun Perum Perumnas tidak akan mampu membangun karena sulit mencari tanah. Khususnya di Tuban pengusaha perumahan sulit mencari lahan yang murah dan terjangkau oleh konsumen mengingat harga tanah yang melambung tinggi.

Koordinator Perumnas Tuban, Andil Johan Kartika menyebut pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan lahan untuk pengembangan rumah KPR Sejahtera. Lahan di Tasik Madu I dan Tasik Madu II sudah habis dan kini sedang mencari lahan yang sama strategisnya dengan lokasi yang telah dibangun itu.

Di sekitar kawasan Perumnas Tasik Madu sebenarnya ada lahan sekitar 1 hektar namun pemiliknya mematok harga Rp 320 ribu permeter persegi sama dengan harga Perumnas ketika menjual kelebihan tanah yang dibeli konsumen.

“Kami belum tahu Tuban ditarget berapa untuk rumah super murah dengan harga Rp 20 juta sampai Rp 25 juta tipe 36 itu. Tapi saya memprediksi sulit direalisasi bila Pemkab tidak membantu kami,” kata Andil yang juga staf marketing Perumnas Cabang Lamongan ini.

Menurut Andil, peran Pemerintah daerah pasti sangat diharapkan untuk merealisasi terutama dalam penyediaan tanah dan perijinan serta pajak tanahnya (BPHTB). Pemkab Tuban bisa membantu karena punya tanah sebagai asset daerah dan ada di mana-mana.

“Bantuan ini selain mempermudah realisasi pengadaan rumah juga di segi harga pasti bisa dinego,” lanjutnya.

Kepala cabang BTN Tuban, Supriyanto menyebut sampai sat ini pihaknya belum ditunjuk sebagai bank yang akan membiayai rumah super murah tersebut.

Namun sebagai bank pemberi KPR BTN, pihaknya punya pengalaman yang luas untuk membangun rumah yang paling murah sekalipun.

“Saya ketika di BTN Solo punya pengalaman membangun rumah buruh seharga Rp 25 juta per unit. Rumah tipe 36 seperti yang dicanangkan Menteri Perumahan Rakyat itu bisa dicicil 15 tahun dengan cicilan Rp 200 sampai Rp 300 ribu per bulan,” kata Supriyanto yang juga membiayai ratusan rumah KPR BTN di Bojonegoro.

Tanah yang digunakan membangun rumah murah ini 60 meterpersegi, dengan lebar minimal 6 meter dan panjangnya 10 meter. Bunganya pun murah cuma 4 % setahun.

Bila nanti pemerintah menunjuk BTN sebagai lembaga yang membiayai rumah super murah (RSM) ini maka suku bunganya bisa memakai patokan KPR Sejahtera yang dipatok 8,5% setahun untuk pembiayaan sampai Rp 50 juta.

Seperti diketahui, Pemerintah pusat lewat Menteri Perumahan rakyat menargetkan membangun rumah super murah ini sebanyak 100.000 unit pada tahun 2011. RSM ini ditentukan tipe 36, dengan asumsi 1 jiwa dilayani 9 meter persegi. Sehingga bila rumah ini dihuni maksimal oleh 4 orang, maka tipe 36 meterpersegi mencukupi kebutuhan keluarga kecil

Angka Golput tahun 2011 di kecamatan kota Tuban meningkat karena dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 63.789 orang yang tidak hadir mencapai 16.102 orang atau 25,24 % dan suara tidak sah dari 17 kelurahan 1.488 suara. Dibanding Pemilukada 2006 dari DPT 60.754 orang yang Golput 12.249 orang atau sekitar 20,16%.

Sementara bisa disimpulkan tingkat kehadiran Pemilukada warga tengah kota menurun dari tahun 2006 yang hadir 48.505 orang (79,84%) sedang Pemilukada tahun 2011, yang hadir 47.687 orang (74,76% dari DPT 63.789 orang).

Tidak hadir dalam Pemilukada memang bisa dikatakan Golput, namun bisa dikategorikan (disebabkan) karena sudah meninggal dunia setelah disusun DPT, karena sakit, tercatat dobel karena mutasi penduduk, sedang ke luar kota dan yang terakhir memang betul-betul tidak mau datang untuk mencoblos.

“Tapi mereka ini bisa digolongkan Golput karena mereka sudah tahu ada Pemilukada tetapi tidak mau hadir dan mencoblos di TPS,” kata Ketua KPUK Tuban, Soemito Karmani kepada kotatuban.com, Sabtu (4/3).

Secara umum Pemilukada di Tuban berjalan lancar dan protes-protes menurut ketua PPK kecamatan relatif tidak ada dan masyarakat nampaknya maklum dengan kemenangan ‘sementara’ pasangan HUDANOOR (data sementara karena KPUK Tuban baru mengumumkan 7 Maret 2011).

Ditanya tentang minat warga Tuban dalam Pemilukada 5 tahun lalu dibanding tahun ini, Soemito menunjuk data penurunan yang kecil karena tahun 2006 yang hadir 77,41 persen sedang tahun 2011, – 76,20%.

“Tapi jumlah pemilih Tuban kan naik 62.027 orang dibanding Pilkada 2006 yang mencapai 846.514 orang. Jadi secara umum kepedulian terhadap pemilihan bupati masih tetap tinggi,” kata Soemito.

Dibandingkan pemilu lainnya seperti Pilgub I yang hanya 61,02% kemudian Pilgub putaran II yang hanya 49,83%, Pileg 67,2%, dan Pilpres yang mencapai 69,93%, maka Pemilukada 2011 masih lebih bagus karena tingkat kehadirannya/partisipasinya mencapai 76,20%.


Pasangan Kandidat Cabub-Cawabub yang kalah dalam Pemilukada Tuban 1 Maret 2011, diberi tenggat waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disampaikan Ketua Panwaslukada Kabupaten Tuban, M. Minan, SH, Sabtu (5/3).

Lebih dari waktu tersebut, katanya, MK tidak akan menanggapi surat gugatan yang masuk. “ Surat gugatan bisa dikirim via e-mail. Selanjutnya MK akan member nomor register dan 14 hari kemudian baru diadakan proses selanjutnya,” terang M. Minan.

Lebih lanjut dikatakan, gugatan dimaksud hanya menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Berdasar Peraturan MK Nomor 15 tahun 2008, setiap pasangan calon berhak mengajukan gugatan ke MK apabila merasa ada hal-hal yang merugikan dalam proses pemungutan suara.

Apabila memang ditemukan bukti-bukti adanya hal-hal yang menyalahi aturan sehingga merugikan pihak-pihak bersangkutan, MK berwenang memutuskan membatalkan hasil Pemilukada.

Kendati demikian, M. Minan berharap para pasangan kandidat yang kalah bisa “legowo” atau menerima hasil Pemilukada Tuban 2011 ini. Menurut M. Minan, tidak ada hal-hal krusial yang perlu ditanggapi dengan gugatan dalam pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011. Kalau pun ada beberapa hal yang dinilai sebuah pelanggaran, kata Minan, sifatnya masih sebatas pelanggaran biasa dan sudah bisa diselesaikan di Panwaslukada.

“ Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak sampai mempengaruhi hasil Pemilukada. Prosesnya sudah berjalan baik kok. Tapi kalau ada yang merasa belum puas silahkan saja mengajukan gugatan ke MK, asal disertai bukti-bukti konkrit dan alasan-alasan logis. Itu hak, kok,” kata Minan.

Namun tampaknya para pasangan kandidat yang kalah dalam Pemilukada Tuban 2011 tidak akan memanfaatkan waktu tersebut. Lima pasangan kandidat yang dipastikan kalah dipastikan tidak mengajukan keberatan ke MK atas hasil Pemilukada. Bahkan pasangan Kandidat Kristiawan-Haeny Relawati yang semula santer dikabarkan hendak mengajukan gugatan, mengurungkan niat tersebut.

Melalui Ketua Tim Pemenangannya, Joko Purnomo, Kritiawan-Haeny Relawati menyatakan tidak akan mengajukan gugatan PHPU ke MK. “ Tidak. Kami sudah menerima apapun hasil keputusan KPUK,” kata Joko Purnomo saat dihubungi wartawan.
Hal sama disampaikan pasangan Kandidat HM Anwar-Tulus Setyo Utomo. Mereka mengaku telah ikhlas menerima kekalahan dan mempercayakan Tuban sepenuhnya pada Bupati terpilih.

Sementara itu, pasangan Setiadjit-Bambang Suhariyanto yang sempat digadang-gadang mampu menjadi kuda hitam, juga menyatakan hal yang sama. “ Kami serahkan kepada Tuhan saja. Kalau Alloh menghendaki kami kalah, ya apa boleh buat. Nggak akan ajukan gugatan ke MK,” kata Setiadjit.

Penghitungan akhir perolehan suara Pemilukada Tuban 2011 sendiri baru akan dilaksanakan besok, (Minggu, 06/3). Namun dari data perhitungan sementara, pasangan KH Fathul Huda-Noor Nahar Husain dipastikan menang telak dengan perolehan suara 50 persen lebih.


Joint Operating Body – Pertamina Petrochina (JOB-PPEJ) dianggap teledor dalam menjalankan usahanya sehingga berakibat kematian bagi saudara kembar Abdullah Fuad Hasan dan Abdullah Fuad Husein (11), warga Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, Tuban akibat terperosok di dalam lubang galian pipa milik JOB-PPEJ di desa setempat.

Terkait kasus tersebut, LSM eLSAL (Lembaha Study Advokasi Lingkungan) mendatangi Polres Tuban dan mendesak polisi supaya mengusut tuntas kasus ini. “Selama penggalian, tidak pernah ada papan pemberitahuan bahaya atau sebagainya. Artinya, kejadian ini berawal dari keteledoran Petrochina dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ungkap Heri, direktur LSM eLSAL saat melapor ke Polres Tuban, Sabtu (5/3/2011).

Terkait kematian dua bocah kelas 4 SDN Mojoagung, Keamatan Soko yang merupakan anak dari pasangan Hanif dan Siti Rohmatun ini, menurutnya, perwakilan dari pihak Petrochia telah datang ke rumah duka untuk melayat dan berbelasungkawa.

“Tapi, secara hukum kami ingin kasus ini benar-benar diusut tuntas supaya tidak ada lagi korban berikutnya,” tegasnya didampingi sejumlah anggota eLSAL lainnya.

Laporan ini diterima langsung oleh Wakapolres Tuban Kompol Yandri Irsan. Dan kepada pelapor, Yandri menyampaikan bahwa dalam pengusutan perkara ini, pihaknya telah memeriksa dua orang saksi. Dan kasusnya, sudah ditangani oleh Sat Reskrim.

“Saat ini, masih dalam proses penyelidikan. Kami juga masih mengumpulkan data terkait Surat Perintah Kerja (SPK) dalam proses penggalian tersebut. Dari situ, akan terungkap bagaimana mekanisme kerjanya,” sambungnya.

Seperti diketahui, galian tanah dengan lebar 3 meter dan kedalam 3 meter sepanjang 10 KM itu bakal digunakan untuk menanam pipa pengaliran minyak dari pusat pengeboran minyak di Sukowati, Bojonegoro menuju Pengolahan minyak JOB-PPEJ di Desa Rahayu, Kecamatan Soko. Dan proyek pengerjaan galian ini dilaksanakan oleh PT ABS.


Bupati Tuban yang baru nanti, diharapkan mampu menjaga dan merawat sarana dan prasarana (Sarpras) yang ada. Jalan, jembatan, gedung-gedung sekolah, Puskesmas, kantor kelurahan dan kecamatan serta gedung satuan tugas lainnya merupakan asset yang mahal nilainya.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tuban, Lilik Suhardjono ketika dimintai komentar tentang terpilihnya bupati baru yang untuk sementara ini (karena menunggu keputusan resmi KPUK) memenangkan Pemilukada 1 Maret yang lalu.

“Saya sudah mengingatkan kepada calon bupati terpilih agar menyempurnakan pembangunan yang sudah ada, karena infrastruktur yang sudah ada tiada duanya di Indonesia,” kata Lilik di sela-sela rapat olahraga di kantor KONI Tuban.

Fasilitas pemerintahan yang ada menurut Lilik harus bisa dimaksimalkan kemanfaatannya dengan SDM yang juga tentu harus sama dengan gedungnya. “Percuma saja bila gedung kecamatan atau Puskesmas mewah tetapi pelayanannya biasa-biasa saja,” kata Wabub ramah ini.

Bupati baru sudah tidak perlu membangun Sarpras lagi, tinggal mengisi personilnya yang loyal terhadap tugasnya. “Karena sebenarnya kepala Satgas ini harus betul-betul yang cocok dan mampu dengan tugas dan kewenangannya,” katanya.

Ditanya soal dinas dan bagian yang saat ini dikritik over lapping karena tidak sinkron, Lilik menunjuk memang harus ada evaluasi dan harus berani menata ulang Satgas-Satgas yang tidak cocok menangani dua atau tiga pekerjaan.

“Saya pernah ditanya oleh anggota DPRD dan pemda di luar Tuban mengapa ada dinas yang menangani tenaga kerja, kependudukan, catatan sipil jadi satu. Saya juga pernah bingung ketika ditanya mengapa soal KTP tidak diserahkan ke Camat saja,” kata Lilik yang ketika itu menerima pejabat Pemda lain dalam rangka studi banding di Tuban.

Bagaimana dengan proyek-proyek yang masih terjadi masalah berat seperti pembangun pasar baru, terminal wisata dan pembangunan proyek besar lainya seperti realisasi ring road? Lilik mengatakan sudah mengadakan koordinasi dengan Bappeda, Dinas-dinas terkait dan sudah selesai semua, baik inventarisasi masalah maupun solusi yang bisa ditempuh.

“Semua sudah kami serahkan kepada Ibu Bupati termasuk mencari jalan keluarnya. Ini semua jadi kewenangan bupati dan kami berharap tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” kata Lilik berharap agar pemerintahan periode 2006 sampai 2011 ini tidak meninggalkan ‘sejarah’ buruk yang jadi rasan-rasan (pembicaraan) karena dirinya (wakil bupati) satu paket dengan bupatinya

Pengikut

Daftar Label

Follow by Email

Ads 468x60px

Kalendar

Popular Posts

 
© Copyright 2010-2011 Wiro Sableng 810 All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.